akun demo slot joker123

Senin ajaib

Indeks Manufaktur RI Naik ke 52,5 pada Juni 2023******

Indeks manufaktur Indonesia (Purchasing Managers' Index/ PMI Manufaktur) Indonesia meningkat dari 50,3 pada Mei menjadi 52,5 pada Juni 2023.

Artinya, aktivitas manufaktur nasional masih tetap terjaga pada zona ekspansif, PMI di atas 50, selama 22 bulan berturut-turut.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengungkapkan penguatan PMI manufaktur didorong oleh tingkat permintaan yang masih resilien serta meningkatnya kapasitas produksi dan kebutuhan tenaga kerja.

Di kawasan Asia Tenggara, kinerja sektor manufaktur menunjukkan perkembangan yang beragam. Thailand dan Myanmar tercatat ekspansif pada bulan lalu yakni masing-masing di level 53,2 dan 50,4. Sementara, Malaysia dan Vietnam masih terkontraksi di level 47,7 dan 46,2.

Selanjutnya, perkembangan positif lainnya dari perekonomian domestik adalah berlanjutnya tren penurunan inflasi hingga akhir semester I 2023. Inflasi Juni 2023 tercatat 3,5 persen (yoy), menurun dari Mei (4 persen yoy).

Semua komponen pembentuk inflasi menunjukkan tren penurunan. Inflasi inti tercatat 2,6 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan Mei yang sebesar 2,7 persen (yoy). Sementara itu, inflasi harga diatur pemerintah (administered price) melanjutkan tren menurun, meskipun masih berada pada level yang cukup tinggi, 9,2 persen (yoy).

Dari sisi pangan, inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) juga terkendali. Berbagai kebijakan pengendalian harga pangan terus konsisten dilakukan.

Peningkatan stok pangan secara berkala dan pelaksanaan Gelar Pangan Murah di seluruh Indonesia berdampak signifikan pada penurunan inflasi volatile foodhingga mencapai 1,2 persen (yoy) pada Juni 2023.

Ini jauh lebih rendah dibandingkan puncak tekanan inflasi pangan yang terjadi pada Juli 2022 di level 11,5 persen (yoy). Kendati demikian, beberapa komoditas seperti daging dan telur ayam makin mahal akibat kenaikan permintaan seiring perayaan Iduladha serta kenaikan harga pakan dan bibit ayam.

Ke depan, pemerintah akan terus mewaspadai potensi risiko El Nino pada inflasi pangan, di antaranya melalui program edukasi ke petani terkait strategi tanam dan mendorong optimalisasi penggunaan infrastruktur pengelolaan air untuk meminimalkan risiko gagal panen.

Pemerintah juga akan terus berupaya mengendalikan inflasi dengan mengantisipasi risiko yang dapat menyebabkan gejolak harga guna mencapai sasaran inflasi 3,0±1,0 persen di akhir 2023.

"Upaya pengendalian inflasi secara menyeluruh akan terus diperkuat dengan koordinasi pusat dan daerah, termasuk dalam mengoptimalkan APBN dan APBD dalam menjaga stabilitas harga," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Aku membunuh Long Aotian

Sri Mulyani Bebaskan PNS dari Pajak Fasilitas Kantor******

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecualikan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pengenaanpajakpenghasilan (PPh) untuk fasilitas kantor yang berlaku sejak 1 Juli 2023.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.

Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa seluruh kenikmatan atau fasilitas kantor yang diterima oleh pegawai dan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Daerah dikecualikan dari objek PPh.

Selain itu, fasilitas lain yang juga dibebaskan PPh nya adalah makanan, bahan makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai tanpa batasan nilai. Sedangkan, jika pegawai menerima uang makan di atas Rp2 juta saat dinas luar akan dikenakan pajak.

Natura atau kenikmatan terkait standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja meliputi pakaian seragam, antar jemput karyawan, peralatan keselamatan kerja, obat-obatan/vaksin dalam penanganan pandemi tanpa batasan nilai juga dibebaskan dari objek pajak penghasilan.

Selanjutnya, fasilitas kegiatan olahraga juga dikecualikan dari objek PPh, tapi ini tidak termasuk untuk olahraga golf, balap pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan olahraga otomotif yang dikenakan pajak jika nilainya di atas Rp1,5 juta.

Fasilitas kantor berupa komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjang lainnya seperti pulsa dan paket internet juga dibebaskan dari pemungutan PPh tanpa batasan nilai.

[Gambas:Video CNN]

Bertarung di langit

Inflasi Juni 2023 Kok Bisa Terendah Sejak 14 Bulan Terakhir?******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasisebesar 3,52 persen (year on year/yoy) sepanjang Juni 2023. Realisasi ini terendah sejak 14 bulan lalu atau April 2022.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan inflasi tahunan konsisten melandai usai pandemi.

"Inflasi tahunan Juni 2023 (3,52 persen) terendah sejak April 2022 (3,47 persen)," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (3/7).

Sementara, Ekonom Makro Bank Mandiri Faisal Rachman menilai inflasi tahunan Indonesia turun seperti sejumlah negara lainnya lantaran ekonomi lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Pada tahun lalu, inflasi tahunan tinggi lantaran ada lonjakan harga pangan akibat perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada Februari 2022. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas perekonomian dunia ditambah dampak dari pandemi saat itu belum usai.

Pada 2023 ini, perang masih berlangsung, tetapi status pandemi sudah menghilang. Artinya, kondisi berbeda dengan sebelumnya.

"Kalau secara tahunan memang karena adahigh base. Karena Juni tahun lalu ada tekanan inflasi dari pangan. Lalu juga ada gangguan global supply chaindan beberapa negara terapkan larangan ekspor beberapa pangan dan pupuk. Juni tahun lalu juga ada pelonggaran PPKM jadi ada tekanan juga di inflasi transportasi," pungkas Faisal kepadaCNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

Pemurni Harta Karun Kecil Komik Amerika

Baru 7 Persen UMKM RI Masuk Rantai Industri, Kalah Jauh dari Vietnam******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)Teten Masduki mengatakan UMKM Indonesia yang masuk rantai pasokan industri baru sebesar 7 persen. Jumlah itu jauh di bawahVietnam, yang mencapai 24 persen.

Teten menjelaskan hal itu terjadi lantaran sekitar 90 persen UMKM Indonesia berskala mikro yang banyak bergerak di sektor kuliner. Sedangkan, UMKM di Vietnam sudah berbasis inovasi dan teknologi.

"Misalnya (UMKM Vietnam) menjadisupplier,menjadi bagian rantai pasok industri otomotif, industri furnitur, industri makanan, industri kesehatan," kata Teten di Gedung Smesco, Jakarta, (5/7).

"Jadi industri besar harus membagi sebagian besar pekerjaannya kepada pelaku UMKM. Komponen-komponennya bahan bakunya, segala macam harus distribusinya dari UMKM," katanya.

Lebih lanjut, Teten menyebut potensi belanja di UMKM bisa mencapai Rp2.000 triliun pada tahun ini. Angka itu bersumber dari belanja pemerintahan, belanja BUMN, belanja IKN Nusantara dan lainnya.

"Saya kira potensi belanja UMKM sangat besar. BUMN bisa Rp500 triliun untuk beli produk UMKM, IKN bisa Rp Rp400 triliun, pemerintah Rp500 triliun. Jadi ada potensi bisa Rp2.000 triliun untuk beli produk UMKM," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Hancurkan Tuhan

Mendag Klaim Harga Telur Sudah Normal Meski Tak Seperti Dulu******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengklaim harga telursudah normal lagi meski belum kembali ke level sebelumnya.

Menurutnya, saat ini harga telur ayam sudah berada di bawah Rp30 ribu per kilogram (kg) atau sudah turun dari sebelumnya sempat menyentuh Rp32 ribu per kg.

"Memang harga telur belum seperti dulu, dulu terlalu murah, maka dipotong, ayamnya dipotong dijual," ujarnya dikutip dari antara, Kamis (6/7).

Pasalnya, produsen membeli telur ayam sekitar Rp28 ribu per kg. Jika dijual lagi Rp25 ribu, maka akan rugi dan tidak ada yang mau menjual telur ayam.

"Telur itu Rp28 ribu dijualnya Rp25 ribu ya rugi lah. Akhirnya ayamnya induknya dipotong, terjadi supply on demand, supply-nya kurang. Kalau suplai kurang kan harganya naik, nah sekarang udah turun," tambahnya.

Selain telur, harga daging ayam juga dinilai sudah cukup murah. Menurutnya, harga ayam sekitar Rp32 ribu per kg justru tidak adil bagi pedagang.

"Sekarang sudah harga normal, dari Rp46 ribu sekarang sudah menjadi Rp39 ribu di Jawa Tengah, kalau di luar Jawa iya masih mahal," pungkasnya.

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

Pengusaha Muda Tolak Rayuan IMF soal Hapus Larangan Ekspor Bijih Nikel******

HimpunanPengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menolak rayuan Dana Moneter Internasional (IMF) yang meminta Indonesia menghapus laranganekspor bijih nikel dan bahan mineral lainnya.

Ketua Bidang Maritim, Kelautan, dan Perikanan Badan Pengurus Pusat Hipmi Fathul Nugroho menilai kebijakan berani Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat, meski ditolak dunia. Ia menegaskan pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak asing yang memprotes kebijakan hilirisasi tersebut.

"Kebijakan hilirisasi sudah berjalan dengan baik, terutama di sektor mineral. Beleid tersebut berhasil meningkatkan investasi dan nilai tambah ekspor hasil pengolahan mineral," tegasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (1/7).

"Pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak luar negeri yang kontra kebijakan tersebut, termasuk IMF, dan mendukung Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk menjelaskan ke IMF," jelas Fathul.

Selain hilirisasi bahan mineral, Hipmi mendorong pemerintah menjamah sektor lain. Pasalnya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas laut dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sehingga sektor kelautan dan perikanan bisa dipilih untuk digenjot hilirisasinya.

"Apabila hasil laut dan perikanan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, maka diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan nilai ekspor hingga berkali lipat seperti di komoditas nikel," tandas Fathul.

IMF memang sempat meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya. Permintaan itu disampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, Minggu (25/6).

Dalam laporan tersebut, IMF menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya manfaat yang lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan IMF.

[Gambas:Video CNN]