judi slot resmi

Legenda Pahlawan Iblis

situs slot mudah

RSUP Fatmawati Jakarta berhasil melakukan operasi transplantasi ginjal******

Jakarta (ANTARA) - Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati Jakarta berhasil melakukan operasi transplantasi ginjal perdana pada Senin (22/1) sebagai bagian dari program pengampuan layanan urologi-nefrologi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk meratakan layanan kesehatan di seluruh Indonesia.

"Upaya ini adalah upaya di hilir dengan maksud menekan biaya yang akan terjadi bagi orang-orang yang akan cuci darah secara rutin. Itu akan jauh lebih besar," kata Plt Direktur Utama RSUP Fatmawati dr Mohammad Syahril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Syahril menjelaskan pasangan donor dan resipien transplantasi ginjal merupakan seorang ibu (41 tahun) yang mendonorkan ginjal kiri ke anak perempuannya (20 tahun) yang diketahui mengalami gagal ginjal sejak Oktober 2023 akibat penyakit glomerulonefritis kronik atau peradangan ginjal.

Baca juga: "Finerenone" jadi obat baru tangani penyakit ginjal kronis

Operasi, kata dia, dilakukan oleh dokter spesialis urologi RSUP Fatmawati Jakarta bersama dengan dokter spesialis urologi konsultan dari RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagai rumah sakit pengampu nasional. Dokter spesialis urologi juga didampingi oleh dokter spesialis nefrologi, anestesi, radiologi, dan berbagai dokter spesialis lain yang tergabung dalam tim transplantasi ginjal.

Syahril mengatakan pelayanan transplantasi ginjal ini merupakan wujud dari transformasi kesehatan pilar pelayanan rujukan. Pelayanan ginjal ini masuk dalam pelayanan penyakit prioritas selain kanker, jantung, dan stroke.

Menurut dia, Kemenkes RI telah memiliki program untuk mengawal di hulu dengan preventif, yang lebih penting daripada upaya di hilir. Program preventif mencegah masyarakat mengalami gagal ginjal kronis melalui berbagai cara edukasi dan promosi pola hidup sehat, termasuk pola makan dan pola hidup untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang dapat mencegah terjadinya gangguan ginjal.

Baca juga: Didamping tim RSCM, RSWS Makassar sukses operasi transplantasi ginjal

Ia berharap layanan transplantasi ginjal di RSUP Fatmawati akan berkesinambungan dan menjadi alternatif solusi pengobatan untuk pasien gagal ginjal karena dapat memberikan kualitas hidup dan angka harapan hidup yang lebih baik.

Ketua Tim Transplantasi Ginjal dr Elizabeth Yasmine Wardoyo mengatakan kondisi terakhir pendonor saat ini sudah stabil dan kembali ke ruang perawatan biasa, sementara kondisi resipien juga baik.

Artinya, kata dia, fungsi ginjalnya yang saat ini dalam pengawasan ketat sudah berlangsung baik.

Baca juga: RSUP HAM Medan kembali lakukan operasi transplantasi ginjal

"Resipien akan dirawat secara intensif, saat ini masuk ke dalam perawatan ICU atau unit perawatan intensif, kemudian di Rumah Sakit Fatmawati sudah mengembangkan ICU bertekanan positif yang kami khususkan untuk resipien transplantasi organ guna meminimalkan infeksi pascaoperasi," ucapnya.

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Satu pukulan akan meledak

situs slot pulsa 5000

Wamendag pastikan stok pangan jelang Ramadhan aman******

Ya ada naik, turun, betul. Fluktuasi ada. Tetapi masih dalam batas yang cukup wajar. Saya tidak katakan tidak ada kenaikan. Ada kenaikan tapi juga ada yang turun. Ada yang turun, ada yang naik tetapi secara umum kita bisa pastikan itu alhamdulillah d

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga memastikan stok pangan menjelang Ramadhan aman sebagaimana hasil inspeksi rutin ke sejumlah pasar tradisional hingga ritel modern di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir.

"Kemarin saya dengan Pak Menteri (Zulkifli Hasan), kita ke Lampung, Kalimantan, Sulawesi, Manado, Jawa Barat, Jawa Timur, sampai Papua. Bahkan Pak Menteri baru ke Papua. Kita cek, paling penting adalah stok. Stok itu alhamdulillah aman. Saya ingin tegaskan bahwa stok aman," katanya ditemui seusai peresmian Factory Outlets Cikarang Trade Center di Cikarang, Jawa Barat, Jumat.

Menurut Jerry, keamanan stok menjadi kunci atas kondisi yang kondusif, terutama menjelang Ramadhan yang identik dengan peningkatan kebutuhan masyarakat.

Begitu pula terkait harga, Jerry memastikan sejumlah bahan pangan tidak mengalami kenaikan misalnya minyak goreng yang tetap Rp14 ribu per liter atau Rp15.500 per kg.

Ia juga menyebut harga daging, ayam dan beras terpantau stabil. Kendati demikian, ia mengakui ada fluktuasi harga di sejumlah komoditas.

"Ya ada naik, turun, betul. Fluktuasi ada. Tetapi masih dalam batas yang cukup wajar. Saya tidak katakan tidak ada kenaikan. Ada kenaikan tapi juga ada yang turun. Ada yang turun, ada yang naik tetapi secara umum kita bisa pastikan itu alhamdulillah dalam batas aman dan harga juga yang masih oke," imbuhnya.

Jerry menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait stok dan harga kebutuhan pokok di daerah.

"Kami koordinasi terus dengan pemerintah daerah. Makanya kami terima kasih ke bupati yang aktif memantau dan melihat kondisi di pasar," katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Bayu Krisnamurthi memastikan stok beras Bulog aman untuk menghadapi periode Ramadhan dan Lebaran 2024.

"Yang jelas stok Bulog cukup baik untuk menghadapi pergantian tahun ini, menghadapi Ramadhan dan Lebaran sampai semester I-2024 sudah secure untuk beras,” ujar Bayu dalam kunjungannya ke pergudangan modern Perum Bulog di Kelapa Gading, akhir Desember 2023.

Bayu memastikan persiapan stok beras cukup matang hingga semester I-2024, di mana saat ini ada sebanyak 1,6 juta ton termasuk stok beras impor yang dalam perjalanan.

"Kami bisa cukup yakin bahwa persiapannya sudah cukup matang paling tidak sampai dengan semester I-2024, itu sudah tersedia semuanya," ujar Bayu.

Baca juga: Food Station pastikan stok beras aman jelang Ramadhan 2024

Baca juga: Dirut Bulog pastikan stok beras aman untuk Ramadhan dan Lebaran 2024

Baca juga: Bapanas pastikan harga dan stok sembako di pertengahan Ramadhan aman


 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Keabadian

slot vip online

Pengamat: Dana desa juga perlu dialokasikan untuk pembangunan SDM******

Jakarta (ANTARA) - Sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tantan Hermansah menyebutkan Program Dana Desa juga perlu dialokasikan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa.

Hal tersebut dikemukakannya dalam merespons visi misi dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang mengemukakan Program Dana Desa Rp5 miliar per desa dalam debat keempat antara para cawapres pada Minggu (21/1).

"Dalam proses pelaksanaannya apakah berpengaruh signifikan? Ini menjadi PR yang besar. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana desa masih dialokasikan kepada hal-hal yang sifatnya infrastruktur," kata Tantan kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Tantan menilai alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur bukan berarti jelek, justru keadaan desa kian membaik setelah diterapkannya Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Namun, ia menilai saat ini pembangunan kapasitas SDM masyarakat desa belum maksimal, hal itu pula yang menyebabkan banyaknya warga desa yang melakukan urbanisasi ke daerah perkotaan.

"Pembangunan infrastruktur saja tanpa pembangunan kapasitas atau suprastruktur masyarakat desa hanya menjadikan orang desa sebagai pekerja proyek pembangunan pedesaan," ujarnya.

Sebelumnya, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjanjikan untuk menaikkan anggaran dana desa menjadi Rp5 miliar per desa untuk membangun infrastruktur dan mendorong roda perekonomian melalui kegiatan wirausaha, pertanian, peternakan, dan ekonomi kreatif.

"Nanti ke depan kita akan siapkan lagi, naikkan lagi anggaran Rp5 miliar per desa," ucap Muhaimin.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Pengamat: "Crowdfunding" desa harus selaras dengan pembangunan SDM

Baca juga: Mendes PDTT: Pembangunan desa ke depan harus lebih aktif

Baca juga: Muhaimin ajak capres dan cawapres untuk tobat ekologis

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

makhluk abadi

gercep88

Polda Metro Jaya masih kaji penangguhan penahanan Siskaeee******

Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya hingga saat ini masih mengkaji soal penangguhan penahanan terhadap tersangka kasus film porno, Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee.

"Jadi, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima surat permohonan (penangguhan) tersebut, tentunya kami akan kaji dan pertimbangkan oleh penyidik," Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis.
Ketika ditanyakan soal adanya gangguan kejiwaan pada Siskaeee yang jadi salah satu alasan penangguhan penahanan, Ade Ary menjelaskan masih didalami oleh penyidik. "Nanti akan didalami penyidik, tergantung perkembangan penyidikan oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," katanya. Sebelumnya, kuasa hukum tersangka kasus film porno, Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee, Tofan Agung Ginting mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan penangguhan penahanan bagi kliennya.
"Jadi hari ini kita sudah buat surat permohonan penangguhan penahanan dan nanti kita mau sampaikan kepada Dirreskrimsus Polda Metro Jaya," katanya..
Sebagai kuasa hukum Siskaeee, dia menjaminkan dirinya bahwa Siska tidak akan kabur dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
Tofan juga menambahkan dirinya belum bisa bertemu dengan kliennya karena masuk jam istirahat saat dirinya datang ke Polda Metro Jaya. Selain itu, Tofan menyebutkan alasan Siskaeee dilakukan perlu ditangguhkan penahanannya karena kliennya sedang sakit.
"Menurut informasi, tapi kami belum menerima surat dari RS, bahwasanya Siskaeee ada mengalami gangguan kesehatan, itu informasi yang kita terima dari manajernya," katanya.

Baca juga: Kuasa hukum Siskaeee ajukan penangguhan penahanan
Baca juga: Siskaeee langsung ditahan

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Taihuang Tianshoujue

cicil hp

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******

Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.


Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Penganut Nyamuk

situs slot 33

Siskaeee belum dijemput paksa, Polisi: Masih didiskusikan******

Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya masih mendiskusikan terkait kemungkinan melakukan penjemputan paksa terhadap salah satu tersangka film porno, yaitu Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee. "Setelah menerima surat permohonan penundaan pemeriksaan dari pihak kuasa hukum Saudari S, sampai saat ini penyidik masih mendiskusikan langkah selanjutnya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa. Ade menambahkan, pihaknya tengah mempersiapkan tim hukum untuk menghadapi sidang gugatan praperadilan penetapan tersangka Siskaeee. "Tim advokat dari Bidkum Polda Metro Jaya telah mempersiapkan materi gugatan praperadilan kasus a quo. Prinsipnya kami siap menghadapi sidang praperadilan hari Senin, minggu depan," katanya. Polda Metro Jaya dalam pernyataannya menyusul tidak hadirnya Siskaee tersangka film porno untuk menjalani pemeriksaan, hanya menyebutkan sudah menyiapkan langkah-langkah lanjutan.

Baca juga: Kuasa hukum Siskaeee sebut kliennya batal hadir di Polda Metro Jaya
Baca juga: Ini penegasan Polda Metro terkait gugatan praperadilan Siskaeee "Dengan tidak hadirnya tersangka S (Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee) pada pemeriksaan pagi ini, maka penyidik sudah memiliki langkah-langkah selanjutnya," kata 
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (19/1). Ade Safri juga menjelaskan penyidik telah menerima surat permohonan dari pihak Siskaeee untuk menunda pemeriksaan sampai  proses sidang praperadilan. Namun Ade Safri menyebutkan, pihaknya tetap melanjutkan pemeriksaan sesuai jadwal. "Kalaupun ada pertimbangan dari kuasa hukum tersangka S yang mengatakan bahwa menunda pemeriksaan sampai dengan proses sidang praperadilan, mohon maaf penyidikan tetap akan jalan terus sebelum ada putusan dari hakim yang memeriksa atau menangani gugatan sidang praperadilan," katanya. "Jadi kami tetap 'on schedule' (sesuai jadwal) terkait pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. Karena tidak hadir kami sudah punya langkah-langkah selanjutnya terhadap tersangka S," katanya.
 

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024