erek erek kucing melahirkan

Master Kelangsungan Hidup Super

pinjaman online langsung cair tanpa ribet

Ekonomi Sumbar tumbuh 4,3 persen meski terdampak erupsi******

Padang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Sumatera Barat (Sumbar) menyebutkan ekonomi provinsi setempat pada triwulan IV 2023 tetap tumbuh positif 4,30 persen secara year on year(yoy) meskipun sempat terdampak erupsi Gunung Marapi.

"Kondisi ekonomi Provinsi Sumbar terbukti mampu menghadapi berbagai tantangan di tengah ketidakpastian ekonomi termasuk erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada Desember 2023," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumbar Syukriah HG di Padang, Jumat.

Kemudian, secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi di Ranah Minang pada triwulan I hingga triwulan IV tahun 2023 tumbuh 4,62 persen jika dibandingkan dengan triwulan I hingga triwulan IV tahun 2022 (c to c).

Syukriah mengatakan kinerja ekonomi 2023 juga menguat dibandingkan dengan 2022 meskipun belum mencapai lima persen seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi yang tetap positif di akhir 2023 menunjukkan APBN bekerja secara optimal, dan dapat menjadi penopang menghadapi risiko perekonomian global di 2024.

Baca juga: DLH Sumbar motivasi daerah untuk olah sampah jadi barang ekonomi

Di awal 2024, kinerja penerimaan maupun belanja APBN juga mengalami tren positif. Realisasi APBN sampai dengan 31 Januari 2024 tercatat sebesar Rp657,76 miliar atau 8,04 persen terhadap target APBN 2024.

Sejalan itu, belanja negara juga mengalami peningkatan 49,97 persen atau setara dengan Rp932,51 miliar.

Secara nominal, realisasi komponen pendapatan terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp517,25 miliar dan tumbuh 8,63 persen secara yoy. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan positif pada komponen penerimaan pajak dalam negeri sebesar 19,50 persen secara yoy.

"Penerimaan pajak yang sangat baik dipengaruhi aktivitas ekonomi yang terus membaik serta diiringi kenaikan angsuran PPh Badan serta pemberlakuan tarif efektif Pasal 21 mulai 1 Januari 2024," jelas dia.

Baca juga: Deputi Gubernur BI tekankan tiga aspek untuk kemajuan ekonomi kreatif

Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp140,51 miliar (9,76 persen dari target) atau tumbuh 149,53 persen. Peningkatan PNBP tersebut sejalan dengan adanya penetapan dua instansi di wilayah Sumbar sebagai badan layanan umum (BLU) baru.

Lebih lanjut, penerimaan pajak di Ranah Minang bersumber dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Realisasi penerimaan pajak dalam negeri tercatat sebesar Rp508,21 miliar atau mencapai 8,66 persen terhadap target pada APBN 2024.

Ia menjelaskan realisasi penerimaan pajak dalam negeri tumbuh 19,50 persen (yoy) didorong oleh peningkatan signifikan pada komponen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 233,33 persen (yoy). Secara nominal, jenis pajak yang memiliki kontribusi terbesar terhadap total penerimaan pajak dalam negeri di Sumbar yaitu Pajak Penghasilan dengan realisasi Rp389,73 miliar.

Sementara itu, realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional tercatat sebesar Rp14,04 miliar, terkontraksi sebesar 74,50 persen (yoy). Kontraksi penerimaan pajak tersebut akibat penurunan realisasi komponen bea masuk sebesar 85,81 persen (yoy), dan bea keluar (BK) sebesar 73,49 persen (yoy).

"Penurunan komponen bea keluar salah satunya dipengaruhi penurunan volume ekspor komoditas minyak sawit dan produk turunannya," jelasnya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Xianwu Menganugerahkan Tuhan

erek erek lampu

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Saya punya klien yang berdiri sendiri

voucher udemy

Polisi terjunkan 2.590 personel gabungan amankan demo di DPR/ MPR RI******

aksi unjuk rasa hari ini sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa masuk ke dalam kawasan

Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan 2.590 personel gabungan untuk mengamankan demo yang dilakukan elemen masyarakat di depan Gedung DPR/ MPR RI, Gatot Subroto, Tanah Abang,
 
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan Instansi terkait lainnya.

"Personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR/ MPR RI. Untuk aksi unjuk rasa hari ini sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa masuk ke dalam kawasan DPR/ MPR RI," kata Susatyo di Jakarta, Jumat.

Aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar dan poros buruh tersebut menyampaikan sejumlah agenda terkait hasil Pemilu 2024.

Lebih lanjut Susatyo mengatakan, penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

"Kita lihat nanti jumlah massa, bila nanti di depan DPR/MPR RI  cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua. Kendaraan dari Jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi," jelas Susatyo.

Susatyo juga menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan, serta humanis.

"Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami menghimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” kata Susatyo.
Baca juga: Indikator: Mayoritas percaya Pemilu bebas dari intervensi pemerintah
Baca juga: Besok, KPU gelar pleno terbuka hasil penghitungan suara luar negeri
Baca juga: Mahfud sebut hak angket tak bisa ubah hasil pemilu

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Kebangkitan industri militer

bulan spin slot

BPS: Waspadai inflasi pada Ramadhan******

Dari data historis perkembangan inflasi, pada momen Ramadhan selalu terjadi inflasi

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan pihak terkait untuk mewaspadai potensi inflasi pada bulan Ramadhan, di mana umumnya terjadi kenaikan harga pada momen tersebut.

“Dari data historis perkembangan inflasi, pada momen Ramadhan selalu terjadi inflasi,” kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah di Jakarta, Jumat.

Umumnya, komoditas yang banyak menyumbang inflasi pada Ramadhan adalah komoditas pangan, seperti daging ayam ras yang memberikan andil inflasi 0,06 persen pada April 2021, 0,09 persen pada April 2022, dan 0,01 persen pada Maret 2023.

Kemudian, minyak goreng memberikan andil 0,01 persen dan 0,19 persen pada April 2021 dan 2022.

Komoditas berikutnya yaitu beras, dengan andil inflasi 0,02 persen pada Maret 2023. Lalu, telur ayam ras andil 0,02 persen serta ayam hidup, daging sapi, dan gula pasir masing-masing berkontribusi 0,01 persen pada April 2022.

Baca juga: BPS: Beras masih alami inflasi pada Februari

Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,37 persen pada Februari 2024

Sementara itu, komoditas pangan menjadi faktor penyebab inflasi pada Februari 2024.

Inflasi bulanan Februari tercatat sebesar 0,37 persen (month-to-month/mtm), dengan inflasi harga bergejolak (volatile food) mengalami inflasi sebesar 1,53 persen, memberikan andil lebih tinggi (0,25 persen) dibanding komponen lainnya yaitu inflasi inti (0,09 persen) dan inflasi harga diatur pemerintah (0,03 persen).

Komoditas beras menjadi penyumbang utama inflasi dengan andil 0,21 persen, di mana kenaikan harga beras terjadi di 37 provinsi.

Komoditas pangan lainnya yang menjadi faktor pendorong inflasi Februari adalah cabai merah dengan andil 0,09 persen, telur ayam ras 0,04 persen, serta daging ayam ras 0,02 persen.

Khusus untuk komoditas cabai merah, inflasi tercatat di setiap level perdagangan, di mana inflasi pada produsen pedesaan sebesar 4,56 persen, grosir 16,01 persen, dan eceran 17,78 persen.

Adapun inflasi komoditas telur dan daging ayam ras didorong oleh kenaikan harga pakan ternak ayam, yang mengalami inflasi 0,36 persen untuk bahan pakan dedak, 0,80 persen untuk jagung pipilan, 0,04 persen untuk bekatul, dan 0,22 persen untuk bungkil.

Diketahui, inflasi tahunan mencapai 2,75 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi tahun kalender 0,41 persen (year-to-date/ytd).

Baca juga: BPS catat ekspor pertanian Januari naik saat sektor lainnya turun

Baca juga: BPS catat ekspor Indonesia Januari 2024 turun 8,34 persen

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Peri Giok Piao Ran

online slot terpercaya

Jokowi: Indonesia ingin punya gedung Istana bukan peninggalan kolonial******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) karena bangsa Indonesia ingin mempunyai gedung Istana Presiden yang bukan merupakan peninggalan kolonial.

“Memang kita ingin memiliki gedung (Istana) Presiden yang bukan peninggalan dari kolonial. Kita bangun sendiri dengan bahan-bahan produk kita sendiri, dilakukan oleh anak-anak bangsa sendiri dan ini akan menimbulkan sebuah kebanggaan, harga diri,” kata Presiden Joko Widodo di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.

Demikian disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara peletakan batu pertama gedung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat.

Jokowi menyampaikan seringkali ketika menerima tamu pemimpin negara lain di Istana Kepresidenan, para pemimpin negara lain itu memuji bagusnya gedung Istana yang dimiliki Indonesia.

Namun Presiden tidak bisa mengatakan apa-apa karena gedung Istana Kepresidenan Jakarta yang ada saat ini peninggalan dari kolonial Belanda.

“(Istana) di Bogor juga sama, di Yogya juga sama, di Cipanas juga sama,” jelasnya .

Presiden menekankan pembangunan Istana Presiden di IKN dikerjakan agar bangsa Indonesia memiliki kebanggaan terhadap kemampuan sendiri yang berkepribadian dalam budaya.

Pada kesempatan itu Presiden juga mengajak masyarakat yang datang ke IKN untuk mencoba melihat IKN dari tempat tertinggi, yakni di lokasi Gedung Istana Presiden di IKN, untuk melihat transformasi pembangunan IKN saat ini.

“Mungkin yang belum pernah ke IKN, tolong ke Istana dilihat, kita ini, IKN ini seperti apa ke depannya, akan terjadi transformasi seperti apa. Akan kelihatan kalau bapak ibu naik ke tempat tertinggi, di Istana,” ujar Presiden.

Presiden mengaku tidak mengetahui apakah masyarakat boleh datang ke lokasi pembangunan di Istana Presiden atau tidak, namun ia menyarankan masyarakat mencoba agar bisa melihat pembangunan IKN dengan lebih jelas.

"Saya nggak tahu boleh nggak masuk, tapi kalau boleh saya kira semuanya harus melihat dari sana. Saya sudah sering, kalau saya sih boleh kan, tapi belum tentu bapak ibu juga boleh. Tapi saran saya dicoba ke sana, akan kelihatan," ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN pada Juli
Baca juga: Presiden: Banyak investor antre mau berinvestasi di IKN

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Muhammad Solih Januar
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Saya tidak terkalahkan

pesonaqq

Jokowi tinjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden di IKN******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, yang kini telah mencapai 74 persen.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti, mengungkapkan pembangunan struktur bangunan utama telah selesai, dan pihaknya kini tengah berfokus pada pemasangan baja serta bilah-bilah sayap Garuda yang menjadi bagian penting dari konstruksi.

"Saat ini bilah-bilah ini sudah terpasang 1.282 dari 4.650, jadi kira-kira sepertiganya. Dan kami harapkan nanti untuk sayap burung Garuda ini bisa selesai di akhir Maret ini," ujar Diana dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.

Diana menekankan pentingnya pembangunan Kantor Presiden yang ramah lingkungan dan cerdas, di samping pembangunan interiornya.

Diana berharap Kantor Presiden di IKN bisa selesai dan berfungsi  pada Juni 2024 untuk digunakan dalam Upacara Peringatan Kemerdekaan ke-79 RI.

Baca juga: Jokowi: Indonesia ingin punya gedung Istana bukan peninggalan kolonial

Kendati menghadapi beberapa kendala, terutama terkait logistik dan pemasangan baja dan bilah, Diana tetap optimistis bahwa pembangunan akan selesai tepat waktu.

"Saya masih optimistis untuk bisa selesai, fungsional, tapi nanti masih ada sedikit-sedikit tambahan, mungkin untuk lanskapnya," ungkapnya.

Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara.

"Burung Garuda di sini juga sayapnya lebar, ini berada di tengah-tengah Kota Nusantara dan ini nanti akan berada di tempat yang tertinggi, sehingga ini yang dinanti-nanti untuk ikon Ibu Kota Nusantara," ujarnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono.

Hadir juga Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil.

Baca juga: Menhub sebut progres pembangunan Bandara IKN sesuai rencana
Baca juga: Menteri PUPR: IPA Sepaku operasional Juni untuk pasok air minum IKN

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024