cara mendapatkan uang sehari

Pitcher Diamond Ace Kembali

Melihat Aturan Pajak Bioskop yang Bakal Distandardisasi Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengatur ulang pajak bioskop yang sudah berlaku selama ini. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ke depanpajak bioskopakan distandardisasi.

Teknisnya akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres) yang diklaim menjadi payung hukum ekosistem perfilman Tanah Air, mulai dari segi perpajakan, perizinan, sampai pendanaan.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan, di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Pengamat Pajak Daerah MUC Consulting Ferry Irawan mengatakan pajak bioskop seharusnya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam UU itu, bioskop masuk sebagai hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Ia mengutip Pasal 58 UU HKPD yang menyebutkan tarif PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen. Sedangkan pada Pasal 58 ayat (2) beleid itu mengatakan tarif itu bisa dikerek hingga 40 persen hingga 75 persen atas hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

"Apabila ditelaah, pajak atas bioskop masuk kategori 10 persen. Terkait standardisasi tarif sebetulnya sudah ada, dengan cara menetapkan batas maksimal 10 persen. Namun, pelaksanaannya tergantung masing-masing daerah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

[Gambas:Instagram]

Jika mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015, pajak bioskop dipatok 10 persen. Ini tercantum dalam Pasal 7 beleid tersebut.

Di lain sisi, Ferry mengatakan pajak bioskop yang berlaku saat ini masih berlandaskan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bukan UU HKPD. Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

"Pajak memiliki dua fungsi, yakni budgeter dan regulance. Jika pemerintah ingin meningkatkan animo masyarakat agar menonton di bioskop, maka tarif sebaiknya rendah. Namun, bisa saja di suatu daerah masyarakat penonton bioskopnya cukup tinggi dan daya beli bagus, maka penerimaan pajak bisa meningkat," jelas Ferry.

"Untuk melihat potensi (penerimaan setelah adanya standardisasi pajak bioskop), tentu harus dilihat per kasus di masing-masing daerah," tutupnya.

Lihat Juga : Eks Dirut Unilever Indonesia Jual Saham UNVR Rp3,17 Miliar

Senada, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (PK-TRI) Prianto Budi Saptono mengamini adanya dua versi soal tarif bioskop saat ini. Ada yang mengacu UU HKPD sebesar 10 persen, tetapi tak sedikit yang masih mematuhi UU PDRD dengan angka maksimal 35 persen.

Pada akhirnya, Prianto menilai perbedaan ini menimbulkan kesenjangan antardaerah.

"Tarif maksimal 35 persen ini memunculkan kesenjangan di setiap kota dan kabupaten karena tarifnya tergantung perda di kota atau kabupaten tersebut. Jadi, permasalahan yang muncul di setiap kota atau kabupaten adalah karena perda tentang pajak hiburan masih mengacu ke UU PDRD," ungkapnya.

Meski begitu, Prianto paham jika masih ada daerah yang belum menyesuaikan perdanya dengan UU HKPD. Pasalnya, uu yang baru terbit pada 2022 ini masih memberi kelonggaran dua tahun untuk transisi.

Karena UU HKPD berlaku sejak 5 Januari 2022, maka peraturan pelaksananya, termasuk perda, punya waktu penerbitan paling lama hingga 4 Januari 2024.

"Ketika perda baru tentang PBJT yang di dalamnya mencakup pajak hiburan, acuan perda baru tersebut harus ke UU HKPD. Secara otomatis, tidak akan ada kesenjangan tarif pajak karena tarif maksimalnya adalah 10 persen. Kalau pun ada perbedaan, gap-nya hanya 10 persen sesuai UU HKPD, bukan lagi 35 persen seperti di UU PDRD," tutup Prianto.

[Gambas:Video CNN]

Saya hanyalah seorang kultivator iblis yang lewat

IHSG Diprediksi Hijau Hari Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat terbatas pada perdagangan Selasa (28/11) ini.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pola pergerakan IHSG menjelang pergantian bulan masih berada dalam rentang konsolidasi wajar. Menurut dia, peluang kenaikan masih belum terlihat terlalu besar.

Sedangkan dalam jangka pendek, William melihat IHSG cenderung berpotensi bergeraksidewaysdi tengah minimnya sentimen yang dapat mendongkrak kenaikan IHSG secara signifikan.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentangsupport6.821 dan resistance7.054 hari ini.

William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BBNI, SMGR, ICBP, TBIG, AALI, SMRA, dan KLBF.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG kembali membentuk candle shooting staryang mengindikasikan tekanan jual di sekitar resisten 7.058 masih ada.

"IHSG akan membuka jalan untuk menguat ke level 7.128 apabila penutupan hari ini berada di atas 7.058 sebagai resisten terdekat, sementara selama penutupan harian di bawah 7.058 maka IHSG dapat memulaipullbacksegera," ucapnya.

Ia pun memprediksi IHSG bergerak di level support6.962 dan resistance7.058.

IHSG ditutup di level 7.013 pada Senin (27/11) sore. Indeks saham menguat 3,77 poin atau 0,05 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,97 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,23 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 271 saham menguat, 248 saham terkoreksi, dan 247 saham lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Ambisi Rhodes

HIPMI Minta Tiktok Shop Diawasi Ketat Jika Buka Lagi di Indonesia******

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah mengawasi ketat TikTok Shop apabila kembali beroperasi Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira menanggapi kabar soal TikTok yang mulai mencari mitra e-commerce lokal untuk bisa beroperasi kembali di Indonesia setelah ditutup sejak Oktober lalu.

Anggawira menilai kehadiran TikTok Shop sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang positif untuk ekosistem berbisnis di ranah digital serta investasi asing apabila berjalan dengan tepat.

"Tapi di sisi lain, pemerintah perlu mengawasi dengan operasionalnya demi mencegah apa yang terjadi beberapa waktu lalu ketika para pengusaha UMKM serta pedagang Pasar Tanah Abang mengalami omzet yang menurut drastis. Hal ini terjadi akibat praktik predatory pricing yang diduga dilakukan di TikTok Shop," ungkapnya dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat (24/11) lalu.

Karenanya, ia berharap TikTok Shop benar-benar menunjukkan itikad baiknya dalam memisahkan konsep e-commerce dengan platform media sosialnya.

Jika TikTok Shop sulit membuat platform sendiri, maka untuk menciptakan ekosistem usaha yang baik di Indonesia sekaligus mendorong penguatan kolaborasi, langkah yang dapat dipilih adalah dengan bergabung bersama e-commerce yang sudah ada di Indonesia.

"Dengan ini maka TikTok Shop dapat mengikuti regulasi yang berlaku di Indonesia, menciptakan persaingan sehat di ranah e-commerce, dan dapat ikut dalam program memajukan UMKM Tanah Air," ujarnya.

Kabar mengenai rencana dibukanya kembali TikTok Shop sebenarnya sudah beredar beberapa pekan lalu usai berita terkait CEO TikTok Shou Zi Chew menyeruak. Chew disebut ingin bertemu Presiden Joko Widodo untuk membahas nasib TikTok Shop pasca-penutupannya yang disebabkan resminya Permendag No. 31 Tahun 2023 yang melarang media sosial digabungkan dengan e-commerce.

Kemudian kabar TikTok Shop diwacanakan dibuka kembali menguat setelah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) mengungkap TikToktengah menjalin pembicaraan dengan perusahaan-perusahaan e-commerce Indonesia terkait peluang kemitraan.

Teten menyebut TikTok telah berhubungan dengan lima perusahaan, termasuk unit e-commerce GoTo Tokopedia, Bukalapak.com, dan Blibli.

"Beberapa perusahaan e-commerce di Indonesia telah berbicara dengan TikTok," ujarnya dalam sebuah wawancara, Senin (13/11), dilansir dari Reuters.

[Gambas:Video CNN]

Master Fantasi Super

Luhut Blak******

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan buka-bukaan soal keinginannya kalau pensiun dan tak jadi pejabat lagi.

Rencana itu ia ungkap dalam akun Instagram @luhut.pandjaitan pada Selasa (28/11) malam. Rencana ia sampaikan usai sembuh dari sakit yang dideritanya belakangan ini.

Luhut mengatakan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, ia dan istri akan melanjutkan dan merawat cita-cita yang sudah diimpikan bersama; memajukan pendidikan.

Luhut mengatakan sudah mendirikan Research Center di Toba. Melalui lembaga itu, ia ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak dari seluruh Indonesia belajar dan berinovasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka minati.

"Kalau saya kan mau pensiun, mau lihat research centersaya di Toba," katanya.

Luhut mengatakan keinginannya tersebut memang cukup sederhana dan kecil. Tapi, ia berharap lembaga itu nantinya bisa berperan besar dalam memajukan pendidikan Indonesia sehingga ke depan bisa sejajar dengan negara maju di dunia. 

"Intinya kita lagi siapkan semua kita buat yang kecil-kecil lah tapi bermanfaat," katanya.

[Gambas:Instagram]

Luhut mengatakan mengabdi ke negara tidak perlu menjadi presiden atau wakil presiden. Mengabdi dalam mengembangkan pendidikan saja sudah besar dan bermanfaat.

"Hidup itu kan tidak hanya harus jadi presiden atau wakil presiden untuk mengabdi dan berkarya. Jadi apa pun kalau kita lakukan dengan sungguh sungguh itu ada value-nya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Xuantian dalam Tarian Dewa dan Setan

Zulhas Ungkap Alasan Belum Bayar Utang Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan(Zulhas) membeberkan alasan pihaknya belum memberikan persetujuan pembayaran utangselisih nilai atau rafaksi minyak gorengRp344 miliar kepada pengusaha ritel.

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemendag tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

Padahal, kata dia, sudah terlampir pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung bahwa pemerintah berkewajiban untuk membayar utang rafaksi berdasarkan ketentuan yang ada.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kemenkopolhukam meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) lalu.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar adalah surga

HIPMI Minta Tiktok Shop Diawasi Ketat Jika Buka Lagi di Indonesia******

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah mengawasi ketat TikTok Shop apabila kembali beroperasi Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira menanggapi kabar soal TikTok yang mulai mencari mitra e-commerce lokal untuk bisa beroperasi kembali di Indonesia setelah ditutup sejak Oktober lalu.

Anggawira menilai kehadiran TikTok Shop sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang positif untuk ekosistem berbisnis di ranah digital serta investasi asing apabila berjalan dengan tepat.

"Tapi di sisi lain, pemerintah perlu mengawasi dengan operasionalnya demi mencegah apa yang terjadi beberapa waktu lalu ketika para pengusaha UMKM serta pedagang Pasar Tanah Abang mengalami omzet yang menurut drastis. Hal ini terjadi akibat praktik predatory pricing yang diduga dilakukan di TikTok Shop," ungkapnya dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat (24/11) lalu.

Karenanya, ia berharap TikTok Shop benar-benar menunjukkan itikad baiknya dalam memisahkan konsep e-commerce dengan platform media sosialnya.

Jika TikTok Shop sulit membuat platform sendiri, maka untuk menciptakan ekosistem usaha yang baik di Indonesia sekaligus mendorong penguatan kolaborasi, langkah yang dapat dipilih adalah dengan bergabung bersama e-commerce yang sudah ada di Indonesia.

"Dengan ini maka TikTok Shop dapat mengikuti regulasi yang berlaku di Indonesia, menciptakan persaingan sehat di ranah e-commerce, dan dapat ikut dalam program memajukan UMKM Tanah Air," ujarnya.

Kabar mengenai rencana dibukanya kembali TikTok Shop sebenarnya sudah beredar beberapa pekan lalu usai berita terkait CEO TikTok Shou Zi Chew menyeruak. Chew disebut ingin bertemu Presiden Joko Widodo untuk membahas nasib TikTok Shop pasca-penutupannya yang disebabkan resminya Permendag No. 31 Tahun 2023 yang melarang media sosial digabungkan dengan e-commerce.

Kemudian kabar TikTok Shop diwacanakan dibuka kembali menguat setelah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) mengungkap TikToktengah menjalin pembicaraan dengan perusahaan-perusahaan e-commerce Indonesia terkait peluang kemitraan.

Teten menyebut TikTok telah berhubungan dengan lima perusahaan, termasuk unit e-commerce GoTo Tokopedia, Bukalapak.com, dan Blibli.

"Beberapa perusahaan e-commerce di Indonesia telah berbicara dengan TikTok," ujarnya dalam sebuah wawancara, Senin (13/11), dilansir dari Reuters.

[Gambas:Video CNN]