petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pinjol cair malam hari

erek erek mimpi mancing 925Jutaan kata 933174Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol cair malam hari》

Kementerian PUPR ganti rugi lahan Pemkot Pekanbaru terdampak jalan tol******

Kementerian PUPR ganti rugi lahan Pemkot Pekanbaru terdampak jalan tol
Sekdakot Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengungkapkan aset Pemkot Pekanbaru terdampak pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Jambi akan diganti rugi Kementerian PUPR. ANTARA/HO-Pemkot Pekanbaru/am.
Ganti rugi dari Kementerian PUPR bukan berupa uang, tapi mereka membelikan tanah di sebelah nursery yang nilainya setara,
Pekanbaru, (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memproses ganti rugi sejumlah aset Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru, Provinsi Riau yang terdampak pembangunan ruas Jalan Tol Pekanbaru-Jambi. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi, di Pekanbaru, Senin, menyampaikan bahwa ganti rugi aset itu bukan tukar guling. Namun ganti rugi diganti dengan bidang tanah yang nilainya setara dengan bidang tanah pemkot yang terdampak. "Ganti rugi dari Kementerian PUPR bukan berupa uang, tapi mereka membelikan tanah di sebelah nursery (lahan penghijauan) yang nilainya setara," katanya pula. Dia mengatakan lagi, proses ganti rugi aset itu berupa sejumlah aset pemkot di Kecamatan Rumbai terdampak. Selain itu untuk fasilitas sosial dan umum di sana juga dibahas. Begitu juga terkait jalan lingkungan yang terbentur tol dicari jalur alternatifnya. Sedangkan untuk lampu jalan juga bakal diganti. Selanjutnya turap yang terdampak saat pembangunan upper pass maupun under pass. Apabila turap aset pemerintah kota dihancurkan tentu bakal diganti. "Kalau turap, misalnya ada 'upper pass' tapi turap tidak rusak, ya tidak diganti," ujarnya lagi. Penetapan lokasi Tol Pekanbaru-Jambi ini sudah dilakukan sejak tahun 2023. Ruas jalan tol yang ada di Kota Pekanbaru panjangnya mencapai 13,5 kilometer. "Pemerintah sudah melakukan pendataan dan total ada 900 persil bidang tanah yang terdampak pembangunan ruas jalan tol ini," katanya pula. Kemudian proses appraisal atau penilaian sudah dilakukan terhadap bidang tanah yang terdampak pembangunan ruas jalan tol ini. Mereka juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait proyek ini.Baca juga: Kementerian PUPR dorong pemerintah daerah segera selesaikan jalan tol
Baca juga: Lalu lintas harian di JTTS meningkat 15 persen pada Oktober 2023

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Mahfud dengar isu Hadi Tjahjanto akan dilantik jadi Menko Polhukam******

Mahfud dengar isu Hadi Tjahjanto akan dilantik jadi Menko Polhukam
Cawapres RI Mahfud Md di Universitas Indonesia Salemba, Jakarta, Sabtu (17/2/2024). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)
Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengaku sudah mendengar adanya isu Hadi Tjahjanto segera dilantik sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Saya mendengar, baca berita dari Anda, kan sudah terberitakan," ujar Mahfud di Kantor Mahfud MD Initiative, Jakarta, Selasa.

Ia pun tak mempermasalahkan terkait sosok Hadi yang akan menggantikan dirinya sebagai Menko Polhukam hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin selesai pada 20 Oktober 2024.

"Iya, tidak apa-apa," katanya.

Hadi Tjahjanto saat ini masih menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pihaknya segera menunjuk Menko Polhukam definitif secepatnya, yang berasal dari kalangan nonpartai politik.

"Secepatnya ditunjuk menteri definitif. Tokohnya dari nonpartai politik," kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2).

Hadi Tjahjanto adalah mantan Panglima TNI yang dilantik pada tahun 2017 menggantikan Gatot Nurmantyo. Sebelum diangkat sebagai Panglima TNI, Hadi juga merupakan Kepala Staf TNI AU periode 2017—2018.

Presiden sebelumnya menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md. yang telah mengundurkan diri.

Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat. Keppres itu juga berisi tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md.

Sebagaimana isi keppres tersebut, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.
Baca juga: Jokowi belum siapkan nama menko polhukam pengganti Mahfud
Baca juga: Mahfud enggan beri usul nama menko polhukam pengganti dirinya

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:mukabet88

Perbarui waktu:2024-07-06

Daftar bab terbaru
jagobet4d
asian4d demo slot
tafsir mimpi 12
rtp dangdut4d
rtp roma77
slot gacor wayang
rtp garuda138
situs slot mudah
5 situs slot terpercaya
Daftar isi semua bab
Bab 1 easycash ojk atau tidak
Bab 2 bikin youtube dapat uang
Bab 3 gmwin promo
Bab 4 agen slot terlama
Bab 5 serbubet
Bab 6 cara meminjam uang di shopee
Bab 7 situs gacor maxwin
Bab 8 kakek zeus slot
Bab 9 slot online pasti menang
Bab 10 dewa slot 7777
Bab 11 loyal4d
Bab 12 erek erek 2d terbaru
Bab 13 slot yang gampang jp
Bab 14 cara mencicil hp di shopee
Bab 15 cicilan bunga 0
Bab 16 1221slot
Bab 17 transaksi ditolak kredivo
Bab 18 mpo212
Bab 19 line slot88 login
Bab 20 rubikslot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2399bab
takutBacaan TerkaitMore+

rencana masa makmur

kredivo purwokerto
Kemendikbudristek tindaklanjuti kasus perundungan di Binus Serpong
Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto SE MA. ANTARA/Indriani/am.
Kemendikbudristek melalui Tim Inspektorat Jenderal telah melakukan komunikasi dengan sekolah dan menindaklanjuti kasus yang terjadi
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Tim Inspektorat Jenderal menindaklanjuti kasus perundungan atau bullyingyang terjadi di Bina Nusantara (Binus) School Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

“Kemendikbudristek melalui Tim Inspektorat Jenderal telah melakukan komunikasi dengan sekolah dan menindaklanjuti kasus yang terjadi,” kata Kepala Biro Kerja Sama Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbudristek Anang Ristanto kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Anang menuturkan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak sekolah dan diketahui bahwa SMA Bina Nusantara Serpong sudah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).

Baca juga: Binus School akan memproses siswa yang terlibat perundungan

Tak hanya pihak sekolah, kata dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) juga telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan (Satgas PPKSP).

Anang memastikan korban mendapatkan proses pemulihan yang optimal dengan upaya penanganan kasus perundungan ini berjalan sesuai dengan mekanisme investigasi, sehingga nantinya akan diterapkan sanksi bagi pelaku sesuai peraturan yang berlaku.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikburistek melalui Balai Penjaminan Mutu dan Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten pun terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah daerah (pemda) untuk memantau perkembangan kasus tersebut.

Anang menjelaskan Kemendikbudristek sendiri telah memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan melalui Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 yang diluncurkan pada 8 Agustus 2023 sebagai bagian dari Merdeka Belajar Episode ke-25.

Baca juga: Anggota DPR minta sekolah tindak tegas pelaku perundungan

Peraturan tersebut menugaskan satuan pendidikan untuk membentuk TPPK, sedangkan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota membentuk Satgas PPKSP untuk memastikan adanya respons cepat penanganan kekerasan di satuan pendidikan.

Sampai saat ini terdapat lebih dari 338.000 satuan pendidikan telah membentuk TPPK dengan 251 pemda provinsi dan kabupaten/kota juga sudah membentuk Satgas PPKSP.

“Langkah-langkah tersebut merupakan upaya Kemendikbudristek untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, menyenangkan, dan bebas dari segala kekerasan,” kata Anang.

Baca juga: Polisi sebut kasus perundungan di Tangsel telah terjadi dua kali
Baca juga: Kementerian PPPA minta polisi usut dugaan perundungan di SMA Tangsel

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

slot terbaru paling gacor
Mendagri minta pemda pastikan ketersediaan pangan jelang Ramadhan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) memberi keterangan jumpa pers usai Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Harianto
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah memastikan bahan pangan tersedia dan harganya terjangkau menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

Menurutnya, upaya yang dilakukan pemda ini penting karena capaian pengendalian inflasi secara nasional merupakan agregat dari langkah yang dilakukan pusat maupun daerah.

“Untuk itulah saya kira rapat kali ini terasa istimewa dibanding rapat-rapat hari Senin sebelum-sebelumnya, karena hari ini Bapak Kepala Badan Pangan ini mengundang semua stakeholder, baik di tingkat pusat maupun daerah,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan bahwa dalam mengendalikan inflasi, pemda didukung oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin oleh masing-masing kepala daerah. Sementara di tingkat pusat, pemerintah juga memiliki Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

Tito berharap setelah mengikuti Rakor yang digelar Badan Pangan Nasional (Bapanas) tersebut, pemda dapat segera melakukan rapat dengan semua stakeholder termasuk para pengusaha untuk memperdalam berbagai isu yang dibahas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Mendagri, inflasi pada Februari 2024 secara year on year berada di angka 2,75 persen.

Dia melihat angka ini masih terbilang baik, karena pemerintah menargetkan inflasi pada 2024 berada di angka 2,5 persen, dengan angka paling rendah 1,5 persen dan tertinggi 3,5 persen. Angka tersebut dinilai seimbang karena menguntungkan produsen maupun konsumen.

“Kita harus mencari balance (harga) antara menyenangkan produsen dan juga menyenangkan konsumen, karena negara kita adalah negara yang juga negara memproduksi,” ujarnya.

Dirinya juga menyebutkan sejumlah komoditas yang perlu menjadi perhatian semua pihak.

Berdasarkan indikator perkembangan harga pada minggu kelima Februari 2024, komoditas yang mengalami kenaikan adalah beras, cabai merah, telur ayam ras, minyak goreng, dan daging ayam ras.

Kendati demikian, di masing-masing daerah komoditas yang mengalami kenaikan juga beragam.

Selain itu, Tito juga membeberkan daerah dengan inflasi tertinggi. Misalnya di tingkat provinsi, daerah tersebut di antaranya Papua Selatan, Gorontalo, Papua Tengah, Bengkulu, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan Lampung.

"Saya juga punya data kabupaten-kabupaten mana yang terendah dan tertinggi, untuk yang tertinggi-tertinggi ini agar koreksi, lihat apa penyebabnya, dan kemudian segera lakukan rapat-rapat dengan Forkopimda untuk menyelesaikan masalah itu," pungkas Tito.

Baca juga: Mendagri harap keamanan transportasi laut luar Jawa ditingkatkan

Baca juga: Mendagri minta seluruh gubernur sigap wujudkan pangan murah

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Saya memiliki pohon dunia

bolaklik
Empat petugas penyelenggara Pemilu 2024 di Sulsel meninggal dunia
Suasana rumah duka anggota KPPS 007 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Wiliam Tandi Paelongan di Kompleks Taman Makassar Indah Blok A3/19 Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/2/2024) malam. ANTARA/Darwin Fatir.
Makassar (ANTARA) - Sebanyak empat orang petugas ad hoc penyelenggara Pemilihan Umum 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan meninggal dunia selama masa tahapan, pemungutan hingga selesainya penghitungan suara.

Dari data yang dihimpun di Makassar, Sabtu, empat orang petugas ad hoc tersebut masing-masing dua orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) asal Kota Makassar bernama Wiliam Tandi Paelongan (24 tahun) yang bertugas di TPS 007 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, dan Daliyah Salsabila (24 tahun) yang bertugas di TPS 45 Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini.

Kedua petugas KPPS itu sempat dirawat di rumah sakit berbeda karena diduga kelelahan usai membagikan undangan pemberitahuan memilih kepada warga. Keduanya tidak sempat melanjutkan tugas di TPS masing-masing hingga akhirnya meninggal dunia pada Kamis, 15 Februari 2024.

Selang sehari kemudian (Jumat, 16/2), seorang petugas KPPS di TPS 001 Desa Jenne Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, bernama Aziz Dzulfiansyah (23 tahun) dilaporkan meninggal dunia di rumahnya, diduga juga karena mengalami kelelahan.

Baca juga: KPU DKI catat empat petugas KPPS Pemilu 2024 meninggal dunia

Kemudian pada Sabtu ini, 17 Februari 2024, seorang petugas panwaslu bernama Firman (56 tahun) yang bertugas di Desa Tebba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, dilaporkan meninggal dunia di RSUD Tenriwaru, Bone.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Alwi mengatakan petugas panawaslu desa yang meninggal dalam menjalankan tugasnya patut mendapat perhatian dari Bawaslu RI atau pemerintah.

"Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum Firman. Bawaslu sebagai representasi negara harus hadir,” kata Alwin saat dikonfirmasi wartawan sedang berada di RSUD setempat.

Baca juga: Bawaslu bantu urus pemakaman petugas KPPS yang meninggal

Alwi menegaskan seluruh biaya perawatan petugas panwaslu ditanggung Bawaslu dan nantinya akan memberikan santunan kepada ahli waris keluarga almarhum.
 
Sejumlah keluarga Firman, petugas Panwaslu Desa Tebba, Kecamatan Salomekko, bersiap membawa jenazah almarhum menggunakan ambulans dari RSUD Tenriwaru, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/2/2024). ANTARA/HO-Dokumentasi Bawaslu Bone.


Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Kabupaten Luwu Abdullah Sappe Ampin Maja menceritakan kronologi kejadian sebelum meninggal Aziz Dzulfiansyah. Almarhum sempat membantu anggota KPPS lainnya mendirikan TPS pada 13 Februari 2024.

Baca juga: Kemenkes catat 27 kasus kematian petugas KPPS pada Pemilu 2024

Aziz saat itu kondisinya masih sehat dan menjalankan tugasnya di TPS pada hari pemungutan suara 14 Februari sampai penghitungan suara berakhir larut malam. Ia hanya tidur sekitar dua jam dan selanjutnya pada Kamis (15/2), kembali melanjutkan tugasnya merampungkan penghitungan suara.

"Setelah itu, almarhum kembali ke rumah, dia sudah merasakan kelelahan dan merasa demam lalu muntah-muntah. Keluarga ingin membawanya ke rumah sakit, tetapi almarhum menolak dengan alasan hanya ingin istirahat di rumah," tuturnya.

Pada hari yang sama, kata Abdullah, almarhum masih menyempatkan diri berkunjung ke rumah tetangganya, kemudian pulang dan sempat baring-baring bersama ibunya sekitar pukul 19.00 Wita. Namun, sekitar pukul 19.15 Wita, Aziz ditemukan ibunya sudah meninggal dunia.

"Pasti ada (santunan). Sudah laporkan itu ke BPJS Ketenagakerjaan, sementara kronologisnya dibuatkan teman PPK beserta lampiran administrasi sedang dipersiapkan. Mudah-mudahan selesai hari ini langsung disampaikan semua dokumen pendukungnya di BPJS Ketenagakerjaan. Kami juga sudah sampaikan ke pimpinan KPU provinsi dan KPU RI secara berjenjang," katanya menambahkan.

Baca juga: Ketua KPPS di Kota Bandung meninggal dunia usai bertugas
Baca juga: KPU Palu pastikan berikan santunan bagi petugas KPPS meninggal dunia

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Saya Vardy

erek2 88
Presiden lantik Menko Polhukam dan Menteri ATR/BPN Rabu besok
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024, di Jakarta, Selasa (20/2/20240. ANTARA/Yashinta Difa
Rabu besok, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden di Istana Negara
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).

"Rabu besok, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden di Istana Negara," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa.

Mengenai siapa yang akan diangkat dan dilantik oleh Presiden untuk mengisi dua posisi itu, Ari meminta wartawan menunggu dan menyaksikan langsung Rabu besok. “Kita tunggu besok ya," ujar Ari.

Adapun selain pelantikan dua menteri, menurut Ari, juga akan ada pengucapan sumpah/janji anggota Komisi Kejaksaan di hadapan Presiden yang juga diselenggarakan di Istana Negara.

Sebelumnya beredar informasi di kalangan wartawan bahwa Menteri Agraria dan tata Ruang Hadi Tjahjanto akan dilantik Presiden sebagai Menko Polhukam definitif. Isu itu juga diketahui oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

"Isunya demikian," kata Sahroni dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Mahfud sebut Hadi Tjahjanto sosok yang baik

Baca juga: Demokrat tanggapi isu AHY jadi Menteri ATR

Baca juga: Tito belum tahu kabar pelantikan Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam

Seiring dengan munculnya isu itu, beredar pula kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dilantik sebagai Menteri ATR menggantikan Hadi Tjahjanto.

Dimintai tanggapannya soal isu itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Namun demikian, kata Herzaky, jika negara memanggil AHY selalu siap memenuhi panggilan itu.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

kegelapan ekstrem

buku mimpi 03
Bawaslu Jateng sidangkan aduan DPT bermasalah dari Anies-Muhaimin
Sidang aduan DPT bermasalah digelar Bawaslu Jateng di Semarang, Selasa (20/2/2024). ANTARA/HO-Bawaslu Jateng/am.
"Kami mendapat klarifikasi dari KPU, namun tidak tahu data yang mana yang bermasalah,"
Semarang (ANTARA) - Bawaslu Jawa Tengah menyidangkan aduan dugaan data daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah yang dilaporkan oleh tim pemenangan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Anies Bawesdan-Muhaimin Iskandar.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Muhammad Amin di kantor Bawaslu Jawa Tengah, di Semarang, Selasa, mengagendakan pembacaan laporan aduan dari tim pemenangan Anies-Muhaimin.

Koordinator Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin wilayah Jawa Tengah, Listiani, mengatakan, terdapat 502 ribu calon pemilih yang tercatat dalam DPT yang dinilai bermasalah.

Menurut dia, dari jumlah tersebut, 1.780 calon pemilih sudah diakui bermasalah oleh KPU.

"Kami mendapat klarifikasi dari KPU, namun tidak tahu data yang mana yang bermasalah," katanya.

Atas aduan tersebut, Ketua Majelis memberi KPU Jawa Tengah untuk menyampaikan jawaban pada sidang selanjutnya.

Sidang dengan agenda jawaban oleh KPU Jawa Tengah rencananya akan digelar pada Rabu (21/2).

Dalam persidangan yang digelar Bawaslu tersebut, pihak pengadu maupun teradu akan diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti dan klarifikasi secara langsung.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Pendekar Binatang

liganationz
Ratusan KPPS datangi Kelurahan Batu Piring Balangan pertanyakan honor
Anggota KPPS Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan mengkonfirmasi soal honor sebagai penyelenggara pemilu di Kantor Kelurahan Batu Piring, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Ragil Darmawan.
Balangan (ANTARA) - Sebanyak 126 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan mendatangi kantor kelurahan setempat untuk mempertanyakan pembayaran honor mereka sebagai petugas penyelenggara Pemilu 2024.

“Tentunya kami sangat kecewa dengan adanya keterlambatan pembayaran ini, karena sesuai edaran dari KPU RI, hak kami paling lambat dibayar pada 15 Februari kemarin,” kata salah satu anggota KPPS Kelurahan Batu Piring, Ahmad di Balangan, Jumat.

Ahmad menyebutkan hanya KPPS Kelurahan Batu Piring dari seluruh KPPS di Kabupaten Balangan yang belum menerima honor menjalankan tugas negara pada Pemilu 2024.

Menurut Ahmad, tujuan para anggota KPPS datang ke Kantor Kelurahan Batu Piring untuk menanyakan alasan honor belum dibayarkan.

“Kami  menyesalkan adanya kejadian ini, padahal sudah mati-matian lebih dari 24 jam tidak berhenti bekerja demi menjalankan tugas negara pada Pemilu 2024 ini, dan kami tinggal menuntut hak kami untuk segera dibayarkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasat Intel Polres Balangan Iptu Faisal Kadapi menegaskan pihaknya berjanji akan terus mengawal dan segera menyelesaikan masalah honor termasuk kewajiban dan hak lain dari petugas KPPS agar terpenuhi.

Faisal menuturkan pihaknya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban juga merasakan yang dirasakan para masyarakat dan hal tersebut menjadi kewajiban pihaknya menyelesaikan masalah itu.

“Kembali saya tegaskan ini bukan cuma nominal uang, tetapi sebuah penghargaan dari negara kepada rekan-rekan KPPS dalam menjalankan tugas pada Pemilu 2024 ini,” tuturnya.

Faisal menambahkan pihaknya akan menyampaikan segera perkembangan selanjutnya kepada para KPPS Kelurahan Batu Piring dan berjanji untuk mengawal persoalan tersebut.

Secara terpisah, Ketua KPU Balangan Ahmad Turjani mengaku baru mengetahui informasi yang beredar mengenai masalah honor KPPS Kelurahan Batu Piring pada Kamis malam.

“Sudah kami lakukan cek ulang ke Lurah, PPS dan PPK Paringin Selatan serta keluarga yang memegang uang honor KPPS Batu Piring tersebut, dan saat ini kami berupaya melakukan mediasi dengan meminta bantuan fasilitasi kepada Polres Balangan,” katanya.

Diketahui, wilayah TPS Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan terdapat 18 TPS dengan jumlah tujuh anggota per KPPS ditambah satu ketua.

Pewarta: Imam Hanafi/Ragil
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024