5unsur2 645Jutaan kata 175141Orang-orang telah membaca serialisasi
《mdnslot》
10 Provinsi dengan Rerata Upah Tertinggi di RI, Jakarta******
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi DKI Jakarta dan Papua memiliki rerata upah bulanan pekerja tertinggi per Februari 2023.
DKI Jakarta menempati urutan pertamaprovinsi dengan rerata upah paling tinggi sebesar Rp5,07 juta per bulan. Namun, nominal ini turun 9,27 persen (year on year/ yoy) jika dibandingkan Februari 2022 yang mencapai Rp5,58 juta.
Papua tercatat menjadi provinsi keduadengan rata-rata upah tertinggi per Februari 2023 sebesar Rp4,15 juta. Angka tersebut di atas upah minimum provinsi (UMP) 2023 Papua yang hanya Rp3,86 juta.
Urutan ketigadiduduki Kepulauan Riau sebesar Rp4,14 juta alias tumbuh 0,20 persen secara yoy. Keempat,Kalimantan Timur mencatat Rp3,94 juta.
Kelima,ada Banten dengan Rp3,73 juta. Keenam, Kalimantan Utara yang mengantongi rata-rata upah Rp3,55 juta.
Ketujuh,Jawa Barat mencatatkan upah rerata Rp3,33 juta per Februari 2023. Kedelapan,ada Papua Barat sebesar Rp3,30 juta.
Kesembilan,Sulawesi Utara sebesar Rp3,21 juta. Kesepuluh,ada Bali dengan Rp3,20 juta yang tumbuh paling pesat 20,70 persen yoy dari sebelumnya hanya Rp2,65 juta.
Berikut 10 provinsi yang mencatat rerata upah terbesar per Februari 2023:
1. DKI Jakarta Rp5,07 juta (turun 9,27 persen yoy)
2. Papua Rp4,15 juta (turun 5,21 persen yoy)
3. Kepulauan Riau Rp4,14 juta (naik 0,20 persen yoy)
4. Kalimantan Timur Rp3,94 juta (naik 3,62 persen yoy)
5. Banten Rp3,73 juta (naik 2,36 persen yoy)
6. Kalimantan Utara Rp3,55 juta (naik 5,96 persen yoy)
7. Jawa Barat Rp3,33 juta (naik 3,05 persen yoy)
8. Papua Barat Rp3,30 juta (naik 0,38 persen yoy)
9. Sulawesi Utara Rp3,21 juta (turun 1,15 persen yoy)
10. Bali Rp3,20 juta (naik 20,7 persen yoy)
[Gambas:Video CNN]
Menaker Bakal Usut Tuntas Kasus Staycation Demi Perpanjang Kontrak******
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bakal mengusut tuntas dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di sebuah perusahaan di Kawasan Industri di Bekasi, Jawa Barat. Kasus ini terkait ajakan staycation dengan bos kepada karyawati agar kontrak kerjanya diperpanjang.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah memerintahkan Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker bersama Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat untuk terus mendalami kasus dugaan pelecehan seksual di tempat kerja tersebut.
"Kami masih mendalami kasus ini dan memastikan pelindungan ketenagakerjaan bagi korban, serta mendorong korban untuk berani melaporkan kepada pihak berwajib termasuk kepada Kementerian Ketenagkerjaan," ujar Ida dalam keterangan resmi, Selasa (10/5).
"Jadi kepolisian akan menangani aspek pidana, sedangkan Pengawas Ketenagakerjaan akan mendalami pada aspek ketenagakerjaan seperti syarat kerja, hubungan kerja, upah, dsb," kata Ida.
Agar kejadian serupa tidak terulang, Ida meminta semua pihak untuk mengutamakan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual sebagai bagian dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, maupun Perjanjian Kerja Bersama.
"Sekali lagi, komitmen pencegahan ini kita wujudkan secara bersama-sama, di antaranya melalui aturan normatif yang berlaku di perusahaan, hingga membangun budaya kesadaran pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja," imbuhnya.
Ida pun meminta kepada jajaran Kemnaker untuk lebih memasifkan sosialisasi pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di tempat kerja kepada seluruh perusahaan dan kawasan industri.
"Saya juga mengajak semua pihak terkait, seperti pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, pengelola kawasan industri, serikat pekerja/serikat buruh, untuk bersama-sama memerangi kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Daftar Daerah yang Jalannya Rusak Seperti di Lampung******
Jalan rusak dan belum diperbaiki tidak hanya ada di Provinsi Lampung.
Berdasarkan data transportasi darat Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, total panjang jalan rusak di Indonesia mencapai 87.454 kilometer (km). Sementara, untuk kondisi rusak berat, panjang jalannya mencapai 86.844 km.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan jalan dengan kemantapan yang paling minim ada di jalan kewenangan kota/Kabupaten disusul jalan kewenangan provinsi dan nasional.
"Kemudian provinsi masih di angka 72 persen dari target 75 persen. Kabupaten-kota masih 60 persen dari 65 persen," katanya beberapa waktu lalu dalam Rapat Kerja (Raker) dengan komisi XI DPR RI seperti dikutip dari detik.com, Senin (8/5).
Hal ini membuat pemerintah memutuskan ikut membantu anggaran jalan ke daerah dengan mengambil alokasi dari APBN. Pemerintah pusat berencana mengalokasikan tambahan Rp32,7 triliun untuk perbaikan jalan daerah pada 2023.
Angka tersebut ditargetkan dapat memperbaiki 8.000 km jalan-jalan di daerah. Targetnya, dengan anggaran itu kemantapan jalan daerah sebesar 65 persen bisa dicapai.
Lihat Juga :Sri Mulyani Blak-blakan Soal Anggaran Pembangunan Jalan Lampung |
Adapun jumlah jalan kota/kabupaten rusak berat terpanjang ada di Sumatera Utara, yakni 9.187 km.
Sementara, untuk kewenangan provinsi, daerah dengan jalan rusak berat terpanjang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni 677 km. Sedangkan, untuk kewenangan negara, daerah dengan jalan rusak berat terpanjang ada di provinsi Papua, yakni 278 km.
Berikut daftar daerah dengan kondisi jalan rusak dan rusak berat menurut kewenangannya baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten:
1. Papua 283 km
2. Kalimantan Timur 224 km
3. Papua Barat 181 km
4. Jawa Timur 163 km
5. Sulawesi Tenggara 147 km
1. Papua 278 km
2. Kalimantan Tengah 244 km
3. Papua Barat 143 km
4. Kalimantan Timur 77 km
5. Maluku 55 km
[Gambas:Video CNN]
1. Papua 289 km
2. Riau 441 km
3. Aceh 361 km
4. Kalimantan Barat 361 km
5. Sulawesi Selatan 309 km
1. NTT 667 km
2. Riau 633 km
3. Papua Barat 623 km
4. Sumatera Utara 583 km
5. Sulawesi Tengah 442 km
Lihat Juga :KAI Diskon Tiket Kereta 20 Persen, Argo Bromo Anggrek Jadi Rp480 Ribu |
1. Sumatera Utara 5.798 km
2. Lampung 5.402 km
3. Aceh 5311 km
4. Riau 5.277 km
5. Jawa Timur 3.806 km
1. Sumatera Utara 9.187 km
2. NTT 6.306 km
3. Papua 4.888 km
4. Kalimantan Tengah 4.579 km
5. Sumatera Barat 4.024 km
Label:pinjol aman ojk cepat cair、macauslot 777、slot online situs judi slot terbaik dan terpercaya no 1
Terkait:agen pgsoft、slot yang sering menang、horse slot88、mpo888、77 slot online、pos4dd、gacor hari ini、situs infini88 terbaru、slott77、triad4d
bab terbaru:luxury333 slot(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan di Gandaria, Jakarta Selatan pada Senin (8/5), dengan tema 'Powering the Future' sebagai analogi semangat perusahaan yang beroperasi sejak 30 tahun lalu untuk terus bertransformasi melalui digitalisasi dan integrasi Teknologi Informasi, serta melakukan pengembangan energi terbarukan.
Melalui RUPS, ada enam mata acara yang disetujui, antara lain adalah persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih perseroan, serta pengalihan saham treasuri untuk pembayaran sebagian bonus karyawan. Manajemen menyatakan setuju atas penggunaan laba bersih dan laba ditahan perseroan untuk pembagian dividen tahun buku 2022 sebesar US.634.266, termasuk dividen interim yang telah dibagikan pada 21 Desember 2022 sejumlah US.795.455.
Adapun dividen tunai yang masih akan dibayarkan kepada para pemegang saham adalah sebesar US.838.811 atau 64,4 persen dari total dividen sesuai yang ditetapkan, dengan memperhitungkan jumlah saham yang dibeli kembali oleh perseroan.
"Pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi listrik oleh pelanggan industri sebesar 8,3 persen, sejalan dengan pulihnya perekonomian Indonesia dari gelombang pandemi yang ditandai dengan kenaikan PDB sebesar 5,3 persen yoy (year-on-year) pada tahun 2022," lanjut pernyataan manajemen.
Pada saat bersamaan, perseroan juga berhasil menjaga kinerja keuangan. Hal itu tercermin dari struktur permodalan melalui Rasio Leverage sebesar 0,9x dan Rasio Kemampuan Membayar Biaya Tetap atau Fixed-Charge Coverage Ratio sebesar 7,2x, angka yang jauh di atas ketentuan pemegang obligasi internasional perseroan.
Pencapaian lain perseroan termasuk keberhasilan mewujudkan komitmen untuk memprioritaskan keberlanjutan dalam proses bisnis, yang diperlihatkan melalui peningkatan peringkat ESG berdasarkan penilaian sejumlah lembaga internasional seperti Sustainalytics, MSCi dan S&P Global.
Di tahun yang sama, untuk pertama kalinya perseroan meraih penghargaan PROPER Hijau untuk PLTGU Jababeka dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara di kancah pasar modal, perseroan memborong sejumlah penghargaan, termasuk penghargaan emiten terbaik pada sektor utilitas melalui Bisnis Indonesia Award 2022.
Selain itu, juga penghargaan saham terbaik untuk kategori big capdalam acara Penghargaan Saham Terbaik 2022, serta penghargaan Top 50 Mid Capitalization Public Listed Company dengan praktik GCG terbaik dan Best Disclosure Transparency dari Indonesian Institute for Corporate Directorship.
Manajemen menambahkan, sesuai Sustainability Roadmap, pada 2023 perseroan akan terus mengembangkan inisiatif energi terbarukan, khususnya PLTS Atap yang memiliki target pemasangan hingga 10 MWp per tahun, serta penggunaan bahan bakar nabati seperti cangkang sawit dan serpihan kayu untuk proses co-firing pada boiler CFB.
(rea/rea)Harga kripto papan atas berguguran pada awal pekan ini, dipimpin olehXRP dan polygon.
Mengutip informasi coinmarketcap.com, XRP diperdagangkan di level USPengusaha Prediksi Okupansi Hotel Bali Naik 5 Persen Berkat KTT Asean******
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali memprediksi okupansi hotel di Pulau Dewata naik 5 persen berkat gelaran KTT Asean ke-42 yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9 hingga 11 Mei 2023.
"Peningkatan pasti ada cuman tidak signifikan. Karena kan sebagian besar juga delegasinya menginap di Labuan Bajo. Lima persen (peningkatan) sudah bersyukur," ujar Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya saat dihubungi Selasa (9/5).
Menurut Suryawijaya, sejumlah delegasi KTT ASEAN berpeluang menginap di hotel Bali. Pasalnya, hotel di Labuan Bajo masih terbatas.
Ia juga meyakini ada kepala negara yang akan menginap di hotel Bali di sela gelaran konferensi tersebut. Pasalnya, salah satu negara seperti Brunei Darussalam memiliki hotel di Bali yaitu Hotel Nusa Dua Beach.
"Kalau saya lihat pasti ada (kepala negara yang menginap di hotel Bali). Karena ada yang punya hotel juga di Bali, contohnya Negara Brunei, itu Nusa Dua Beach hotel punyanya Brunei. Kemungkinan besar warga Brunei bisa saja (atau) sultan Brunei bisa ke sana (dengan anggotanya)," imbuhnya.
Kendati demikian, ia memperkirakan durasi menginap delegasi di Pulau Bali tidak akan lama.
"Acara resminya dua hari kalau dia memasuki weekendnanti tentu akan ditambah dua hari lagi. Biasanya kepala negara tidak bisa meninggalkan negaranya lama, apalagi mereka bawa pesawat pribadi banyak," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Dengan kejatuhan harga itu, XRP sudah melemah 5,34 persen selama sepekan. Mengekor XRP ada polygon.
Pelemahan juga terjadi pada Solana, dogecoin, cardano, ethereum dan bitcoin. Untuk solana, pelemahan mencapai 3,23 persen.
Untuk dogecoin mencapai 2,68 persen, Untuk cardano, pelemahan mencapai 2,41 persen.
Untuk ethereum, pelemahan tembus 2,42 persen dan bitcoin mencapai 2,37 persen.
Kripto saat ini masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.
Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/agt)
Produsen mobil asal Swedia VolvoCars akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 1.300 karyawan demi memangkas biaya operasional.
PHK tersebut berlaku pada karyawan yang berbasis di kantor Swedia. Angka 1.300 karyawan itu setara dengan 6 persen dari seluruh jumlah pekerja di kantor Swedia.
CEO Volvo Jim Rowan mengatakan efisiensi biaya operasional cukup membantu perusahaan bertahan. Oleh karena itu, PHK pun jadi pilihan.
Meski demikian, ia belum bisa merinci berapa biaya operasional yang bisa dihemat dari PHK 1.300 karyawan itu. Rowan juga belum menjelaskan 1.300 karyawan itu dari divisi apa saja. Yang jelas, fokus utamanya adalah pada posisi berbasis kantor.
Menurutnya, Volvo akan memangkas sejumlah karyawan dari cabang secara global dalam beberapa bulan mendatang.
"Kami menjual di lebih dari 80 negara di seluruh dunia, jadi menurut saya ada peluang bagi kami untuk menjadi lebih efisien di seluruh jaringan," pungkas Rowan.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)PT Sinarmas Asset Management(SAM) buka suara soal putusan MAyang menyatakan bahwa mereka telah bersalah dan terbukti dalam kasus korupsi dan pencucian uang yang menyebabkan kerugian negara terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya(AJS).
Dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (5/5) ini, manajemen PT SAM menyatakan menghormati putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung (MA).
Meski demikian, SAM bersama kuasa hukum masih berdiskusi atas upaya hukum lanjutan yang bisa dilakukan terhadap putusan MA itu.
"Langkah kami bersama kuasa hukum akan selalu berpedoman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait putusan Majelis Hakim yang diberikan kepada kami," ujar Jamial Salim, Direktur Sinarmas Asset Management dalam pernyataan tersebut.
Ia menambahkan sebelumnya SAM sebenarnya beritikad baik menitipkan sejumlah dana ke Kejaksaan Agung RI sebagai pengganti kerugian negara dalam kasus itu.
MA menyatakan PT Sinarmas Asset Management (SAM) telah terbukti dalam kasus korupsi dan pencucian uang yang menyebabkan kerugian negara terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (AJS).
Putusan itu sekaligus menganulir putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membebaskan PT SAM.
"Kasasi jaksa penuntut umum (JPU) kabul. Batal judex facti. MA mengadili sendiri: Terbukti. Confirmputusan Pengadilan Negeri (PN)," demikian amar putusan kasasi dilansir dari laman MA, Kamis (4/5).
[Gambas:Video CNN]
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit.
Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.
Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.
Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.
Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.
"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).
Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.
Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.
Lihat Juga :Luhut soal Anies Kritik Subsidi Mobil Listrik: Suruh Datang ke Saya |
"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.
Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.
Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).
"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).
Lihat Juga :Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya |
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.
"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).
Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.
Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.
Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.
Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.
Lihat Juga :Luhut Cerita Gaya 'Diktator' Jokowi Benahi Birokrasi RI |
"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.
Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.
Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.
"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.
Lihat Juga :Beda Sikap Anies vs Anak Buah Luhut soal Subsidi Mobil Listrik |
《mdnslot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,maxwin500Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《mdnslot》bab terbaru。