trik pola zeus

Selir kekaisaran yang terlahir kembali sebagai istri peri bersenang-senang bertani

Paripurna DPR setujui RUU Desa jadi undang******

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

penyihir penuh waktu

Ombudsman: Kementan Beri Rekomendasi Impor Bawang Putih Melebihi Kuota******

Ombudsman RI mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan rekomendasi izinimpor bawang putihmelebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.

Hal itu berdasarkan adanya dugaan maladminstrasi dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih yang dilakukan Kementan.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan penerbitan RIPH tidak sesuai dengan kuota impor tahunan yang diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pemerintah.

"Ya memang tidak harus sama, tapi kalau jumlahnya seperti ini pasti akan mengakibatkan permasalahan. Rebutan SPI (surat perizinan impor), pelaku usaha rugi. Ini kan pelayanannya jadi buruk" katanya dalam konferensi pers, Selasa (15/1).

RIPH merupakan keterangan tertulis yang menyatakan produk hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diterbitkan Kementerian Pertanian. Rekomendasi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapat surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

Ombudsman juga menemukan adanya praktik pungutan liar dalam penerbitan RPIH bawang putih. Salah satu importir melaporkan ke Ombudsman bahwa ia diminta membayar Rp200 - Rp250 per kilogram (kg) kepada oknum di lingkungan Kementan untuk mendapatkan RIPH.

"Kalau disangkal silakan, karena fokus Ombudsman bukan di situ. Ini ranahnya penegak hukum, tapi informasi ini masuk ke ombudsman," katanya.

Masalah lainnya yang juga ditemukan Ombudsman yakni banyak importir yang tidak melakukan wajib tanam bawang putih.

Padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Pasal 32 mewajibkan importir menanam bawang putih di dalam negeri. Wajib tanam harus dilakukan sebesar 5 persen dari pengajuan impor.

Jika tidak melakukan wajib tanam, maka pengusaha tidak boleh melakukan importir.

"Bagaimana kalau tidak boleh impor, apakah tetap bisa impor? Bisa, caranya bikin perusahaan baru. Mestinya pemerintah waspada pada perusahaan baru karena besar kemungkinan patut diduga di belakangnya merupakan pelaku usaha yang enggan melakukan wajib tanam," kata Yeka.

[Gambas:Video CNN]

Pelindung Negara Long Shuai

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Membombardir dunia misterius

IHSG Bangkit ke 7.377 Ditopang 247 Saham******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.377 pada Senin (25/3). Indeks saham menguat 27,6 poin atau plus 0,38 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,92 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,17 miliar saham.

Mirip, bursa saham Eropa bervariasi. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,61 persen, indeks CAC 40 di Prancis melemah 0,34 persen, dan indeks DAX di Jerman tumbuh 0,15 persen.

Bursa Amerika juga bervariasi. Indeks S&P 500 turun 0,14 persen, indeks NYSE melemah 0,56 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 0,16 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kaisar Hongmeng

Astra Dukung Polda Jabar Siapkan Rekayasa Lalin Jelang Lebaran******

Astra Infra mengatakan pihaknya melakukan berbagai peningkatan layanan dalam rangka persiapan menghadapi arus mudik Lebaran 2024, mulai dari Tol Cikopo-Palimanan, Tangerang-Merak, hingga Jombang-Mojokerto.

"Saat ini kami secara intensif terus melakukan persiapan dalam rangka mewujudkan perjalanan yang lancar, aman, dan nyaman untuk masyarakat pada arus mudik lebaran tahun ini," kata Group COO Astra Infra, Billy Perkasa Kadar.

Lihat Juga : Arus Balik, Astra Tebar Diskon Tarif Tol Tangerang-Merak 20 Persen

Sementara itu di Tol Tangerang-Merak, Astra Infra melalukan persiapan berupa manajemen trefik, penyiapan lajur-lajur utama arus ke Gerbang Tol Merak, Cilegon Timur, serta delaying systemuntuk mengantisipasi kepadatan ke arah Pelabuhan Merak.

Mereka juga akan terlibat dalam pembatasan angkutan barang, penambahan toilet portabel di rest area dan jalur, penambahan kapasitas parkir di rest area KM 43 A, dan peningkatan penyebaran layanan informasi publik.

Lihat Juga : Edukasi dan FiturEnggak Perlu Khawatir, Struk Tol Hilang Bisa Dicetak

Di Tol Jombang-Mojokerto, Astra Infra ikut menyiapkan 12 mobile readerguna mengurai kepadatan di gerbang tol. Kemudian untuk pengguna kendaraan listrik, akan ada Stastiun Pengisian Kendaraan Listrik ultra fast chargingsecara gratis di Teras Melati KM 695A.

Koordinasi dengan Ditlantas Polda Jatim juga disebut telah dilakukan guna mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas di sejumlah titik rawan kepadatan.

Astra Infra juga mengimbau pengguna jalan yang berpuasa tetap dapat mengutamakan keselamatan berupa menjaga batas kecepatan seperti maksimal 70 km/jam saat hujan dan beristirahat bila lelah, mengantuk, atau berkendara selama 4 jam berturut-turut.

Selain itu, pengguna diminta menjaga fasilitas dan beristirahat secukupnya di rest area. Bila rest area penuh, pengguna jalan bisa memanfaatkan tempat istirahat di luar jalan tol dan bisa kembali tanpa tambahan biaya.

pacar sekretarisku

Hindari Macet, Menhub Imbau Pemudik Berangkat Lebih Awal******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat untuk berangkat lebih awal guna menghindari macet di puncak arus mudik.

"Berkaitan dengan puncak mudik yang tadi disampaikan oleh Pak Menko (Menko PMK Muhadjir Effendy) itu hari ke 4, tapi kalau hari ke 4, 3, 2, itu akan tinggi sekali. Oleh karenanya kita mengimbau agar sebagian anak-anak yang sudah libur bisa mudik lebih awal," kata Budi usai Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024, di Jakarta Selatan, Senin (25/3).

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudik menggunakan sepeda motor karena berbahaya.

Di sisi lain, Budi juga mengimbau sejumlah Kapolda untuk memberi atensi soal adanya pasar tumpah di sejumlah daerah.

"Saya mengimbau kepada beberapa Kapolda karena pasar tumpah itu selalu menjadi masalah. Oleh karenanya, Kapolda di Jabar, Jateng, Jatim harus segara melaksanakan koordinasi tentang itu," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebelumnya menjelaskan puncak arus mudik bakal terjadi pada 5-8 April dan puncak arus balik terjadi pada 13-16 April.

"Jumlah pemudik berdasar hasil survei diprediksi sekitar 193 juta, atau kenaikan 50 persen dibanding mudik tahun lalu," ucap Muhadjir.

[Gambas:Video CNN]