main cuan 88

zeus777 127Jutaan kata 560746Orang-orang telah membaca serialisasi

《main cuan 88》

Jokowi: Industri Kaltim Amonium Nitrat dukung produktivitas pangan******

Saya senang pabrik ini selesai. Nanti bisa menambah bahan baku pembuatan pupuk di Tanah Air, utamanya NPK.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap industri PT Kaltim Amonium Nitrat di Kota Bontang, Kalimantan Timur, dapat mendukung produktivitas pangan nasional.

Menurut Presiden, pembangunan industri amonium nitrat di dalam negeri sangat penting karena Indonesia masih mengimpor 21 persen bahan baku pupuk tersebut.

“Saya senang pabrik ini selesai. Nanti bisa menambah bahan baku pembuatan pupuk di Tanah Air, utamanya NPK,” kata Presiden Jokowi ketika meresmikan pabrik Kaltim Amonium Nitrat di Bontang, Kamis.

Baca juga: Presiden Jokowi kunjungi Bontang dan IKN

Dengan beroperasinya pabrik tersebut, ujar dia, Indonesia bisa mengurangi hingga 8 persen impor amonium nitrat.

Kepala Negara berharap industri amonium nitrat dengan nilai investasi Rp1,2 triliun itu turut menyokong kemandirian pangan nasional.

Ptesiden Jokowi kemudian menginstruksikan Kementerian BUMN untuk terus melakukan ekspansi bisnis agar Indonesia bisa terus melakukan substitusi barang-barang impor.

“Ini tidak hanya urusan amonium nitrat tetapi produk-produk lain yang kita masih impor. Harus semuanya bisa diproduksi di dalam negeri karena kita memiliki kekuatan untuk itu,” tuturnya.

Baca juga: Jokowi ajak menteri makan bakso di Samarinda

Presiden  juga menyoroti krisis pangan global, yang memicu banyak negara membatasi atau bahkan menyetop ekspor komoditas pangan.

“Sekarang ini semua negara—ada 22 negara yang biasanya gampang kita beli berasnya sekarang ngeremsemua, bahkan ada yang setop untuk bisa dibeli berasnya. Artinya, pangan ke depan menjadi sangat penting bagi semua negara,” ujarnya.

Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI Wiranto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani, Novi Abdi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Wapres dorong kerja sama pengakuan produk halal RI******

Auckland, Selandia Baru (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong kerja sama pertukaran pengetahuan, pengembangan, serta saling pengakuan terhadap produk halal antara pelaku usaha industri halal Selandia Baru dan mitra di Indonesia.

"Upaya pencapaian visi tersebut memerlukan kerja sama yang erat tidak hanya di antara pemangku kepentingan di Indonesia, namun juga dengan negara mitra termasuk dengan Selandia Baru," kata dia saat berpidato dalam pertemuan dengan 30 pengusaha halal di Auckland, Selandia Baru, Jumat.

Ia berharap, kerja sama tersebut dapat menopang rantai pasokan industri halal melalui ketersediaan bahan baku yang juga terjamin kehalalan.

"Misalnya, produk susu atau daging beserta produk olahannya dari Selandia Baru yang diperlukan bagi industri makanan dan minuman di Indonesia," katanya.

Baca juga: BSI: Ada masalah "supply-demand" bank syariah dan industri halal

Dia mengharapkan kerja sama jaminan produk halal juga membuka peluang kerja sama bilateral dan kesempatan bagi para pelaku industri halal di Indonesia untuk mendukung sistem halal negara mitra, seperti Selandia Baru.

Pada kunjungan kali pertamanya sebagai Wapres ke Selandia Baru itu, Ma'ruf berharap, dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama lebih konkret antara pelaku usaha industri halal Selandia Baru dan mitra di Indonesia

"Saya harap kunjungan ini dapat membuahkan hasil yang baik untuk meningkatkan kerja sama industri halal Indonesia dan Selandia Baru," katanya.

Turut hadir dalam agenda tersebut, Menteri Biosecurity dan Keamanan Pangan yang juga Menteri Asosiasi untuk Pertanian dan Lingkungan Selandia Baru Andrew Hoggard, Duta Besar RI untuk Selandia Baru Fientje Maritje Suebu, serta sekitar 30 pelaku bisnis industri halal di Selandia Baru.

Baca juga: Ipemi: Perwakilan pengurus di Korsel bangun ekosistem bisnis halal
Baca juga: BPJPH rangkul industri untuk sosialisasikan wajib sertifikasi halal
Baca juga: Menperin sebut pentingnya mengambil potensi besar industri halal

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：kredivo tidak bisa cicilan、demo dewa slot、cara memakai akulaku kredit

Terkait：nama slot gacor、indah jp slot、link slot pasti menang、prediksi togel jepang、slot bonus 150 di depan、togel tikus、rtp new slot 88、erek 40、slot gampang maxwin terpercaya、imbajpslot

---

---

bab terbaru：ligadew（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08