nama situs slot gacor

Selir kekaisaran yang terlahir kembali sebagai istri peri bersenang-senang bertani

Faisal Basri Minta Pemerintah Setop Gerus Alam Demi Ekonomi******

Ekonom Senior Faisal Basri mengingatkan pemerintah dan semua pemangku kepentingan berubah dan tidak lagi menggerus alam untuk kepentingan ekonomi.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah melakukan pembangunan secara inklusif. Sebab, jika dalam perekonomian hanya mengandalkan sektor energi, itu hanya menguntungkan korporasi saja.

Tak hanya itu, fokus juga akan menimbulkan konflik dan kerusakan alam.

Ia mengatakan sinergi yang dimaksud adalah rakyat harus dijadikan subjek, bukan objek. Apalagi, saat ini semua pihak tengah sama-sama melawan emisi rumah kaca.

Faisal kembali menekankan jangan sampai kekayaan alam Indonesia yang merupakan anugerah berubah menjadi bencana. Menurutnya, yang paling dirugikan dari kerusakan alam adalah generasi yang akan datang.

"Kuncinya bagi perbaikan alam ini adalah kelompok anak muda. Anak muda bersuaralah lebih lantang karena kepentingan kalian lebih panjang," imbuhnya.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan pemerintah perlu mengedepankan konsep ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan, kata dia, merupakan konsep perlawanan terhadap ekonomi kapitalistik yang hanya mengutamakan kepentingan pemodal saja.

"Kita tahu model ekonomi sekarang yang untung besar adalah yang (pengusaha) besar-besar, yang kita sebut oligarki," ucap Faisal.

Ia mengatakan yang mendapat akses untuk sumber daya alam strategis seperti batu bara, nikel, timah hanya pengusaha besar. Sementara, rakyat hanya menjadi salah satu faktor produksi dan konsumen.

Menurutnya, jika hal ini terus dilakukan, demokrasi dan kedaulatan ekonomi tidak akan tercapai.

"Nah, ekonomi kerakyatan mencoba untuk menepis gagasan yang nyata-nyata 50 tahun terakhir menciptakan jurang kaya-miskin yang semakin lebar. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin," papar Faisal.

Mahkota Keheningan

China dan Arab Saudi Teken 34 Kesepakatan Investasi Energi Hijau******

China dan Arab Saudimeneken 34 kesepakatan investasi pada Rabu (7/12) waktu setempat. Kesepakatan itu dilakukan saat Xi Jinping berkunjung ke Arab Saudi.

Mengutip Reuters, kesepakatan tersebut meliputi sektor energi hijau, teknologi informasi, layanan cloud, transportasi, konstruksi, dan sektor lainnya.

Kendati, tidak disebutkan secara jelas berapa nilai dari kesepakatan 34 investasi tersebut. Hanya saja, dua negara itu disinyalir akan menandatangani perjanjian senilai US miliar.

Kedua negara itu juga akan meningkatkan kerja sama dalam rantai pasokan energi dengan mendirikan pusat regional di Arab Saudi untuk pabrik-pabrik China.

Sebelumnya, Xi Jinping terbang ke Arab Saudi untuk bertemu Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS).

Menurut media pemerintah China dan Saudi, Xi akan berada di Saudi selama tiga hari. Sejumlah pihak menuturkan fokus kunjungan Xi kali ini adalah meningkatkan kerja sama di sektor energi.

China adalah pembeli terbesar minyak Saudi sejak 2016. Beijing dan Riyadh tampaknya ingin memperluas kerja sama mereka dalam hal energi dan ekonomi pasca pandemi covid-19 di tengah ancaman krisis dan inflasi saat ini.

Selain pemimpin Saudi, Xi juga akan bertemu dengan sejumlah pemimpin negara Arab lainnya selama berada di negara kiblat Islam itu.

Lawatan Xi Jinping ke Riyadh ini menandakan hubungan China-Saudi yang kian mesra. Pertemuan Xi Jinping dengan Raja Salman dan MbS nanti pun berlangsung di tengah hubungan kedua negara dengan Amerika Serikat memburuk sehingga lawatan ini disebut bikin Negeri Paman Sam keki.

[Gambas:Video CNN]

biksu perang terakhir

Impor Beras Indonesia dari Karut Marut Data?******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memutuskan untuk memberi izin imporberas sebanyak 500 ribu ton kepada Bulog. Langkah ini diambil untuk memenuhi cadangan beraspemerintah (CBP) yang menipis jelang akhir tahun.

Adapun, stok beras Bulog tercatat sebanyak 594.856 ton, yang terdiri atas 168.283 ton (28,29 persen) beras komersial dan 426.573 (71.71 persen) stok CBP hingga 21 November lalu. Sampai akhir tahun diperkirakan hanya tertinggal 200 ribu ton.

"Kalau Bulog bisa beli di dalam negeri, ada berasnya, tentu nggak usah masuk barang (impor). Tapi kalau nggak ada, ya nggak mungkin kita impor," imbuh Zulkifli di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (7/12).

Data Kementan didukung oleh Pemerintah Jawa Barat dan Jawa Timur yang mengklaim stok beras berlimpah, utamanya di wilayahnya. Sehingga, berharap Bulog menyerap stok petani dibandingkan harus impor.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur (Jatim) Hadi Sulistyo mengungkap jika impor beras dilakukan, maka kekhawatirannya harga beras di dalam negeri otomatis akan merosot.

Ia menuturkan produksi padi Jatim pada periode Januari-Oktober 2022 diperkirakan mencapai 9,2 juta ton atau setara dengan 5,9 juta ton beras. Sedangkan, kebutuhan konsumsi masyarakat pada periode yang sama hanya sebesar 2,8 juta ton.

"Jadi, bisa dipastikan bahwa beras di Jawa Timur tersedia dan stok aman. Kami sangat berharap agar tidak impor, tapi stok dalam negeri diserap dengan optimal oleh Bulog sesuai harga yang berlaku di lapangan sehingga membantu dan menyejahterakan petani," ungkap Hadi lewat keterangan tertulis, Kamis (1/12).

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Dadang Hidayat menilai berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi gabah kering giling mencapai 2,7 ton.

"Angka sementara BPS tahun 2022, produksi padi Jawa Barat September-Desember 2022 sebanyak 2,7 juta ton gabah kering giling (GKG) dan produksi ini setara dengan 1,56 juta ton beras," ungkapnya.

Menurutnya, stok beras ini tersebar hampir di semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Termasuk stok sekitar 10 persen dari surplus berada di penggilingan dan di gudang pedagang sebanyak 15.968,19 ton.

Sedangkan, pengusaha penggiling padi dan pedagang beras di pasar mendukung data Bulog dengan menyebutkan stok beras memang menipis.

Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan stok beras memang masih ada, tapi tidak cukup untuk cadangan nasional.

"Beras di penggilingan dan pedagang ini memang tidak besar dan tidak semuanya berada di situ (satu wilayah saja, karena tersebar)," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Dia mengaku sudah mendata melalui beberapa koneksi di Perpadi. Berdasarkan data itu tercatat hanya penggilingan padi di Banyuwangi, Jombang, hingga Malang yang masih memiliki stok beras. Namun, stok yang ada harus disebar juga, sehingga tak mencukupi sampai akhir tahun.

Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (KKPIBC) Zulkifli Rasyid pun membenarkan bahwa stok beras di pasar makin kritis. Menurut perkiraannya, stok beras di gudang Pasar Cipinang sekarang cuma 25 ribu ton.

"Perkiraan saya stok beras di Pasar Induk (Cipinang) saat ini lebih kurang 20 ribu atau 25 ribu ton. Lebih kurang (sisanya 25 ribu ton). Nggak ada lagi (masuk beras daerah), walaupun ada biasanya kan masuk ratusan truk. Sekarang masuk 5-10 truk saja sudah boleh dikatakan tidak ada," terang Zulkifli.

Hal ini lah yang membuat Mendag memutuskan untuk impor beras. Meski demikian, sampai saat ini beras impor tersebut memang masih disimpan di luar negeri alias belum dikirim ke Indonesia.

"Jadi, sekarang kita beli, tapi tetap di luar barangnya. Belinya sudah, tapi impornya belum. Sekarang kita masih kasih kesempatan (Kementan dan Bulog), kalau nggak salah itu 6 hari untuk menambah stok. Kalau gak ada, ya kita gak bisa main-main. Harus beli, harus bisa masuk agar stoknya cukup," katanya kepada awak media di The Westin Hotel Jakarta pada Selasa (29/11) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

BP2MI Sebut Pemerintah Kecolongan Lepas TKI ke Inggris******

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengakui bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 'kecolongan' melepas Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias TKIke Inggris.

Menurutnya, Inggris memang menjadi salah satu tujuan negara penempatan TKI. Namun, sampai saat ini belum ditetapkan struktur biaya (cost structure) yang harus dibayarkan oleh TKI sebelum diberangkatkan.

Cost structureadalah dana yang dikeluarkan oleh TKI yang meliputi biaya pembuatan paspor, visa, pelatihan, asuransi, pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, hingga tiket pesawat.

"(Ini kebobolan) iyalah. Ini lagi masalah serius, lagi disorot NGO di Inggris," ujarnya saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (7/12).

Benny mengungkapkan tidak seharusnya Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker melepas TKI ke Inggris sebelum ditetapkan acuan biaya penempatan oleh BP2MI.

Dengan demikian, maka tidak akan terjadi kejahatan yang dilakukan oleh salah satu agen penyalur TKI, di mana agen penyalur tersebut menetapkan biaya kepada TKI mulai dari Rp60 juta -Rp80 juta untuk bisa bekerja di luar negeri.

Padahal, kata Benny, kebutuhan biaya penempatan biasanya tidak pernah semahal itu. Misalnya, biaya penempatan ke negara lain rata-rata Rp19 juta saja.

"Ke Inggris itu belum ada cost structurekarena perdana, makanya ke Inggris ini unik, pelepasannya dilakukan, tapi cost structure-nya belum ada," imbuhnya.

Karenanya, ia mengatakan saat ini telah mengajukan rekomendasi pencabutan izin usaha agen penyalur TKI tersebut kepada kemenaker dan juga melaporkan ke pihak kepolisian.

Sebab, dia menilai pemungutan tanpa aturan ini merupakan tindakan kejahatan.

"Kita sudah rekomendasikan ke menaker untuk cabut izin usaha dan kita juga sudah proses hukum, lapor pidana. Sekarang kasus sudah kita dorong ke Bareskrim Polri. Biarlah Bareskrim Polri bekerja karena kita bukan lembaga penegak hukum," jelasnya.

Selain itu, Benny mengatakan BP2MI ingin menambah negara tujuan untuk pengiriman TKI. Saat ini, BP2MI hanya bisa mengirim TKI ke tiga negara saja yakni Jepang, Korea Selatan dan Jerman.

"Kita ingin ditambah 18 berarti nanti jadi 21 negara. Jadi, ini yang masih dalam pembahasan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kota Akademi Seni Bela Diri

Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******

Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).

Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.

Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.

Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.

Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.

Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.

Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.

"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

BP2MI Polisikan Agen Penyalur TKI ke Inggris Gara******

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mempolisikan penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias TKIke Inggris gara-gara pungutan liar (pungli).

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan tidak seharusnya Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker melepas TKI ke Inggris sebelum ditetapkan acuan biaya penempatan oleh BP2MI.

Dengan begitu, tidak akan terjadi kejahatan yang dilakukan oleh salah satu agen penyalur TKI, di mana agen penyalur tersebut menetapkan biaya kepada TKI mulai dari Rp60 juta hingga Rp80 juta untuk bisa bekerja di luar negeri.

"Kita sudah rekomendasikan ke menaker untuk cabut izin usaha dan kita juga sudah proses hukum, lapor pidana. Sekarang kasus sudah kita dorong ke Bareskrim Polri. Biarlah Bareskrim Polri bekerja karena kita bukan lembaga penegak hukum," jelasnya saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (7/12).

Kendati demikian, Benny belum mengungkapkan nomor laporan polisi atas dugaan 'pungutan liar' itu.

Menurutnya, Inggris memang menjadi salah satu tujuan negara penempatan TKI. Namun, sampai saat ini belum ditetapkan struktur biaya (cost structure) yang harus dibayarkan oleh TKI sebelum diberangkatkan.

Cost structureadalah dana yang dikeluarkan oleh TKI yang meliputi biaya pembuatan paspor, visa, pelatihan, asuransi, pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, hingga tiket pesawat.

Meski setiap negara menetapkan besaran berbeda, BP2MI akan menetapkan biaya maksimal yang bisa ditagihkan ke TKI.

"(Ini kebobolan) iyalah. Ini lagi masalah serius, lagi disorot NGO di Inggris," tegas Benny.

Terlepas dari itu, Benny mengatakan BP2MI ingin menambah negara tujuan untuk pengiriman TKI. Saat ini, BP2MI hanya bisa mengirim TKI ke tiga negara saja yakni Jepang, Korea Selatan dan Jerman.

[Gambas:Video CNN]