warga88

sistem tanam acak

Kerugian Banjir Jawa Tengah Ditaksir Rp617 M******

Kerugian akibat banjirdi Jawa Tengahditaksir mencapai Rp617 miliar.

Kepala Kadin Jawa Tengah Harry Nuryanto mengatakan kerugian itu baru berasal dari dua kabupaten yakni Kudus sebesar Rp500 miliar dan Demak sebesar Rp117 miliar.

"Kerugian tersebut dihitung dari kerusakan hasil pertanian, infrastruktur, perumahan atau pemukiman penduduk dan juga sarana prasarana pendidikan dan kesehatan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/3).

Kemudian kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan tanggul sehingga melumpuhkan transportasi dan menghambat distribusi barang dan pangan antar daerah. Hal itu katanya berdampak pada tidak dapat beroperasinya pasar dan pertokoan sehingga membuat perekonomian terganggu.

Terganggunya jalur transportasi, sambungnya, juga memberi dampak yang walaupun tidak secara langsung pada industri manufaktur. Pasalnya pengiriman kontainer yang membawa bahan baku maupun produk jadi menjadi terhambat.

"Sisi industri makanan dan minuman juga sangat terpengaruh karena terganggunya distribusi dan pasokan bahan baku dari hasil pertanian yang terkena banjir dan gagal panen," imbuhnya.

Sejumlah daerah di Jateng mengalami banjir dalam beberapa hari terakhir. Salah satunya wilayah Kabupaten Grobogan, di mana kini ada 113 desa yang terdampak.

Banjir juga mengakibatkan 89 desa di Kabupaten Demak terendam banjir.

[Gambas:Video CNN]

penguasa sungai

Awas, Oknum Pengoplos Beras Bulog Terancam Penjara 6 Tahun******

Satgas Pangan Polri mewanti-wanti pedagang maupun masyarakat yang mengoplosberasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksiBulogdengan beras premium terancam hukuman penjara selama enam tahun.

Mulanya, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol Samsul Arifin menjelaskan selalu ada spekulan yang berupaya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana di setiap momentum, termasuk di momen Lebaran 2024.

Satgas Pangan Polri sudah menindak beberapa kasus pengoplosan, termasuk di Banten, Jawa Timur, hingga Kalimantan Timur. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar.

Samsul menambahkan pihaknya sudah menerjunkan tim ke beberapa daerah wilayah penghasil atau produsen pangan agar tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut.

Ia pun mengatakan sanksi yang diberikan kepada pengoplos beras adalah dijebloskan ke penjara selama enam tahun. Sanksi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Enam tahun. Iya, itu yang diterapkan (bagi pengoplos)," tegas dia.

Lebih lanjut, Samsul juga mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Korlantas untuk menghadapi momentum Lebaran, di mana mekanisme pendistribusian bahan pokok penting menjadi prioritas. Sehingga, katanya, tidak terkendala dan tidak menjadi persoalan baru dalam ketersediaan bahan pokok penting di masyarakat.

Samsul menjelaskan, sebagaimana UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kategori penimbunan beras pun cukup pelik.

"Penimbunan bisa dikatakan penimbunan apabila pelaku usaha menahan stok tiga kali atau tiga bulan berturut-turut dari rata-rata stok bulanan," ujar Samsul.

"Semisal pelaku usaha stok bulanannya 1.000 ton, penyedia atau Polri harus menemukan minimal 3.000 ton, baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana penimbunan. Sudah ada Perpres (peraturan presiden)-nya," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut pihaknya turun ke wilayah untuk memastikan, mengecek gudang dan ketersediaan supaya tidak ada niat para pelaku usaha untuk menahan stoknya.

"Supaya masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan secara baik," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Keturunan Master Bumi

Bangkrut, The Body Shop Tutup Toko di AS dan Kanada******

The Body Shop menutup seluruh toko di Amerika Serikat(AS) lantaran bangkrut. Selain itu, lusinan gerai perusahaan di Kanada juga akan berhenti beroperasi.

Dalam rilis berita awal bulan ini, perusahaan kosmetik yang berbasis di Inggris mengumumkan bahwa anak perusahaannya di Negeri Paman Sam tidak lagi beroperasi, efektif per 1 Maret.

Perusahaan tersebut menambahkan 33 dari 105 tokonya di Kanada akan segera memulai penjualan likuidasi dan penjualan online melalui e-commerce Kanada akan berhenti. Namun, semua lokasi gerai di Kanada akan tetap buka untuk saat ini.

The Body Shop, yang terkenal dengan produk-produk yang dipasarkannya sebagai produk alami, berkelanjutan, beretika, dan bebas dari kekejaman, didirikan pada 1976 di Inggris oleh aktivis hak asasi manusia dan aktivis lingkungan hidup Anita Roddick.

Perusahaan merupakan salah satu pionir bisnis yang melarang pengujian pada hewan untuk banyak produknya. Pada 2019, perusahaan ini mendapatkan sertifikasi sebagai "B Corp," sebuah sebutan yang diberikan kepada perusahaan yang memenuhi standar transparansi dan kesadaran lingkungan tertentu.

Pada 2023, produk perusahaan telah diperluas ke lebih dari 2.500 lokasi ritel di lebih dari 80 negara dan tersedia untuk dibeli secara online di lebih dari 60 pasar.

Sejak awal berdirinya, kepemilikan perusahaan beberapa kali berpindah tangan. Produk tersebut dibeli oleh raksasa kosmetik L'Oréal pada 2006 dengan harga lebih dari satu miliar dolar, sebelum dijual ke perusahaan Brasil Natura pada 2017 dengan harga satu miliar dolar lagi.

Kendati demikian, merek ini masih sakit dalam beberapa tahun terakhir. Dalam laporan awal 2023, Natura mencatat bahwa The Body Shop "(menghadapi) tantangan" dengan penurunan penjualan dari tahun ke tahun sebesar 13,5 persen pada 2022, tahun yang menurut perusahaan "jauh dari mudah" bagi merek tersebut.

Natura mengungkapkan saluran langsung ke konsumen, yang "mendapat manfaat selama pandemi," kembali ke "tingkat yang lebih normal sebelum pandemi". Imbasnya, penjualan juga terdampak.

Akhir tahun lalu, The Body Shop dijual ke grup manajemen aset Aurelius dengan harga sekitar US6 juta.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan sehari-hari pensiunan pemimpin

Isi Komentar Basuki soal Program 3 Juta Rumah Ala Prabowo******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono angkat bicara terkait program 3 juta rumah pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, sampai saat ini program tersebut belum dibahas dalam rapat kabinet.

"Belum ada obrolan. Belum dibahas. Dulu program Pak Jokowi 1 juta rumah, itu sudah kami capai lebih dari 1 juta rumah," katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian PUPR di Jakarta, Rabu (13/3) seperti dikutip dari Antara.

"Kalau ada program 3 juta rumah saya kira bagus, tetapi itu belum dibahas," imbuhnya.

Lanjutnya, meski program tersebut bagus, namun tentu akan berdampak pada kenaikan anggaran karena biaya yang tidak sedikit. Apalagi, targetnya 3 juta rumah atau jauh di atas target Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Biaya pembangunan 1 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah saat ini mencapai Rp144 juta, dan menyerap anggaran sebesar Rp144 triliun.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjanji akan membangun sebanyak 3 juta rumah, masing-masing 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta perkotaan, dan 1 juta daerah pesisir, jika ia terpilih sebagai presiden nanti.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan bersinar di langit

Ada Gangguan, LRT Jabodebek Turunkan Penumpang di Stasiun Pancoran******

LRT Jabodebek mengalami gangguan hari ini (21/2). Akibatnya penumpang terpaksa turun di Stasiun Pancoran. Kejadian ini terjadi pada, Rabu (21/2).

Pukul 11.42 WIB LRT mendadak berhenti dan sampai pukul 12.00 WIB tak kunjung jalan.

Setelah berhenti cukup lama, kemudian ada pengumuman dari operator yang menyebut adanya gangguan perjalanan karena masalah teknis. Lalu, pada 12.02 WIB, semua penumpang diminta untuk turun dan beralih ke transportasi umum lainnya.

Saat penumpang turun, petugas juga meminta untuk tidak menunggu LRT kembali beroperasi karena gangguan tak diketahui sampai berapa lama.

Banyak penumpang yang kecewa dan langsung turun dari stasiun. Gangguan ini bukan pertama kalinya, beberapa kali LRT mengalami hal yang sama.

Hingga pukul 12.14 WIB, LRT yang tersedia hanya sampai Stasiun Pancoran. Karena itu, penumpang yang tujuan akhirnya di Kuningan hingga Dukuh Atas terpaksa menyambung dengan angkutan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuhan tanpa batas

Pemerintah Akhirnya Mau Bayar Utang Rafaksi Migor Rp474 M ke Peritel******

Pemerintah memutuskan untuk membayar utangselisih harga atau rafaksi minyak gorengsebesar Rp474 miliar kepada pengusaha ritel.

Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan keputusan tersebut baru disepakati dalam rapat pagi ini.

"Pak Menko (Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan) memutuskan membayar rafaksi. Iya dibayar itu keputusan tadi," ujar Putu ditemui di Kantornya, Senin (25/3).

Sementara itu Luhut dalam keterangan resminya menekankan komitmen pemerintah untuk memenuhi pembayaran besaran klaim terkait dengan rafaksi minyak goreng.

"Kita harus menuntaskan (permasalahan) mengenai rafaksi minyak goreng ini. Ini sudah diaudit sama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan tidak ada isu sepertinya. Kita harus segera menyelesaikan ini, sehingga pedagang tidak mengalami kerugian," kata Luhut.

Dalam kesempatan ini, perwakilan dari BPKP, BPDPKS, Kementerian Sekretaris Negara, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian menyatakan dukungannya untuk segera menyelesaikan pembayaran klaim sesuai hasil verifikasi Sucofindo.

"Seperti yang disampaikan dari Sucofindo, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, diverifikasi sekitar Rp474 miliar. Pelaku usaha tersebut terdiri dari retail modern maupun usaha tradisional," ungkap Isy Karim.

Pemerintah memiliki utang rafaksi minyak goreng ke pengusaha ritel Rp474 miliar. Utang berasal dari program satu harga minyak goreng (rafaksi). 

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag Nomor 3 digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]