Kekuatan istri

Profil Capres Ganjar Pranowo, Dulu Namanya Sungkowo******

Capres Ganjar yang profilnya banyak dicari orang ini dulunya melakukan berbagai cara untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarganya. Selepas ayahnya pensiun dari kepolisian, pria berambut putih itu menjual bensin secara eceran.

Tekanan perekonomian juga turut ia rasakan ketika berkuliah. Pria yang memiliki jargon Tuanku Rakyatini pernah menimba ilmu di Universitas Gadjah Mada periode 1987-1995. Tetapi, masa kuliahnya tidak berjalan mulus karena pernah dua kali cuti.

Dia menyebut waktu itu tidak memiliki uang untuk membayar biaya kuliah. Hal inilah yang membuatnya terlambat lulus dari UGM. Meski demikian, Ganjar tetap bersemangat untuk melanjutkan studi di jurusan hukum hingga lulus pada 1995 silam.

Setelah lulus, pria kelahiran Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah itu pun sempat bekerja di beberapa perusahaan sebelum memutuskan untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana (S2) di Universitas Indonesia. Di tengah kesibukan meniti karier, Ganjar meminang kekasihnya, Siti Atiqoh Supriyanti, hingga kini memiliki seorang anak bernama Alam Ganjar.

Dari Marhaenisme, Menuju Ruang Politik

Sejak muda, Ganjar Pranowo yang kini profilnya dikenal sebagai capres 2024 telah berkenalan dengan dunia politik. Lulusan Sarjana Hukum ini pernah mengikuti organisasi ekstra kampus yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sewaktu berkuliah di UGM Jogja.

Di dalamnya ia terpengaruh oleh ajaran Marhaenisme bentukan Presiden Soekarno. Dia juga memiliki kekaguman pada Bapak Proklamator itu yang menuntunnya menjadi simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak 1996.

Merasa tak cukup menjadi kader, ia pun ikut dalam pusaran arus pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partai berlambang banteng pada 2004. Meski tidak lolos, Ganjar tetap duduk di kursi anggota legislatif saat menggantikan kawan partainya Jakob Tobing yang bertolak ke Korea Selatan.

Sembari menempuh pendidikan S2, Ganjar kembali menjabat sebagai anggota DPR-RI periode 2009-2013. Pada 2013, Ganjar didukung PDIP mengukuhkan diri menjadi Gubernur Jawa Tengah selama dua periode, atau 10 tahun lamanya.

Selama masa jabatannya, pria kelahiran 1968 itu beberapa kali tersandung masalah. Mulai dari dugaan korupsi alih fungsi hutan lindung, korupsi e-KTP, hingga konflik dengan masyarakat Wadas dalam pembangunan Bendungan Bener.

Ganjar Pranowo yang profilnya kini tercatat sebagai capres 2024 juga pernah bersuara lantang menolak kedatangan tim sepakbola nasional Israel pada 2023 lalu yang berakibat pada batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Meski begitu, Ganjar tetap menorehkan sejumlah prestasi. Pria yang belakangan ikut bersaing menjadi orang nomor satu di Indonesia itu telah mengukir sejumlah prestasi ketika menjadi Gubernur Jateng periode 2013-2018 hingga 2018-2023:

• Membangun Mal Pelayanan Publik (MPP)
• Program Kesejahteraan “Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng” atau 5ng
• Mendukung petani lewat Program Kartu Tani
• Lapak Ganjar
• Mendorong kolaborasi lewat Sadulur Pitu

Demikianlah beberapa prestasi pria yang ramai dipanggil el chudai di media sosial. Sebagai pejabat publik, sosok Ganjar memang belum sempurna. Akan tetapi ia tetap memberanikan diri dalam maju sebagai capres 2024 dengan cita-cita luhur membuat kondisi Indonesia semakin maju dan lebih baik. (Solopos.com/Aryo Satryo Tamtomo)

Menelan Langit

Jokowi Siapkan Keppres Mundurnya Menko Polhukam Mahfud Md dan Penggantinya******

Ketika ditanya soal calon pengganti Mahfud, Presiden mengaku butuh waktu beberapa hari ke depan untuk memutuskan.

“Belum. Beri waktu sehari, 2 hari, 3 hari … ‘kan baru kemarin sore surat pengunduran diri diserahkan,” ujar Jokowi.

Mahfud Md. bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2/2024), untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Mahfud, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye pemilu.

Ia juga sudah mendiskusikan langkah politiknya itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024, Calon Presiden RI Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.

Namun, Mahfud menegaskan bahwa dirinya tak akan pergi meninggalkan kewajiban atau yang disebutnya colong playusebagai Menko Polhukam hingga terbit keputusan presiden.

“Sampai ada keppres. Sampai ada keppres dong. Kalau belum ada keppres lantas saya pergi, ‘kan colong playu,” kata Mahfud.

Oga Emas dari dunia lain

Giliran Unpad Serukan Pilih Capres Bukan karena Uang atau Intimidasi******

Pada poin-poin tersebut, dia mengatakan pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.

Hukum menurutnya tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.

Selain itu, dia mengatakan negara dan pemerintah beserta aparatur harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.

Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi, kata dia, tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya menjadi hanya sekadar prosedur memilih pemimpin.

Menurutnya, demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.

“Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya.

Di samping itu, pihaknya juga menyerukan agar para pemimpin di pemerintahan harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika..

“Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,” katanya.

Unpad juga memastikan tidak ada tekanan dalam menyerukan soal penyelamatan demokrasi di Indonesia karena hal tersebut merupakan tanggung jawab moral yang perlu dilakukan para akademisi.

Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan seruan-seruan itu merupakan refleksi serta perwujudan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad yang sudah dimiliki institusi pendidikan tersebut selama berpuluh-puluh tahun.

“Seruan moral ini sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Unpad, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Kami beri judul sebagai upaya menyelamatkan negara hukum yang demokratis, etis, dan bermartabat,” kata Susi.

Susi yang sempat menjadi panelis debat calon presiden Pemilu 2024 itu mengatakan hal yang meneguhkan hati para akademisi di kampus tersebut untuk bisa menyampaikan seruan itu adalah adanya dukungan dari para pimpinan, termasuk rektor Unpad.

Dalam acara deklarasi tersebut, Susi mengatakan seruan tersebut bersifat inklusif karena disokong oleh seluruh elemen akademisi dari Unpad, mulai dari pihak rektorat, senat akademik, guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni. Hal itu, tambah Susi, menjadi kekuatan untuk menyerukan seruan tersebut.

“Para guru besar, yaitu para pimpinan ada di belakang kami, Prof. Ganjar sebagai ketua senat akademik, kemudian rektor ada di belakang kami,” kata Susi.

Dia mengatakan seruan-seruan itu akan terus disuarakan oleh para akademisi Unpad agar lembaga negara tetap terselenggara sesuai dengan koridornya.

Susi menambahkan seruan tersebut merupakan fungsi dari perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah pendidikan.

Dari ksatria menjadi raja

Tak Hanya Ponsel, Polda Metro Jaya Akhirnya Sita Media Sosial Aiman Witjaksono******

???? Ade Safri menyatakan, pihaknya siap mempertanggungjawabkan terkait langkah Aiman melaporkan penyidik Polda Metro Jaya ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri pada Kamis (1/2/2024).

“Ya dipersilakan. Itu hak konstitusional Pak AW (Aiman Witjaksono) dan kami penyidik siap untuk mempertanggungjawabkan,” katanya.

Ade Safri menegaskan bahwa penyitaan telepon seluler (hp) milik Aiman Witjaksono adalah untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan.

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambilalih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya, benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, ” katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/1/2024).

???????Ade Safri juga menjelaskan untuk sementara ini status Aiman masih menjadi saksi dalam dugaan kasus penyebaran berita bohong atau hoaks terkait netralitas anggota Kepolisian dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menyurati Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk meminta klarifikasi soal laporan pengaduan yang dilayangkan oleh Aiman Witjaksono.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan lembaganya telah menerima laporan pengaduan yang disampaikan Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud tersebut pada Selasa (30/1/2024).

??”Seperti pengaduan-pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke Kompolnas, kami akan memproses pengaduan Saudara Aiman dengan cara mengirim surat klarifikasi ke Polda Metro Jaya,” katanya.

Tenglong Melahap Langit

Megawati hingga Mardiono Hadiri Kampanye Akbar Ganjar******

Hasto mengatakan Megawati bersama para ketua umum secara serentak akan memukul “kentongan kewaspadaan” di hadapan ratusan ribu massa yang hadir di Stadion GBK.

“Pemukulan kentongan ini sebagai simbolisasi agar masyarakat tersadar untuk ikut menjaga kewaspadaan, melawan intimidasi dan kecurangan yang mungkin yang terjadi di Pilpres 2024 ini. Kentongan ini tradisi masyarakat secara kolektif dan simbol kewaspadaan serta hidup dalam tradisi bangsa. Masyarakat pun diajak untuk ikut berpartisipasi mengawal pemilu yang jurdil,” jelas Hasto.

Kentongan merupakan simbol kearifan untuk menimbulkan suara keras dan untuk mengingatkan semua pihak agar waspada menjelang hari H pencoblosan.

“Semua diharapkan bersuara lantang dan keras demi menjaga demokrasi di negeri ini. Sejumlah kampus pun telah bersuara mengingatkan Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi agar menjaga dan memulihkan demokrasi yang sedang terkoyak,” sebut Hasto.

Hasto menjelaskan politisi yang juga dikenal seniman Guruh Soekarnoputra yang merupakan adik Megawati akan mempersembahkan tarian massal di awal acara.

“Prof Mahfud akan menyampaikan sebuah hal penting untuk disampaikan kepada rakyat Indonesia. Dilanjutkan pidato politik capres Ganjar Pranowo,” urai Hasto.

Secara khusus, Hasto mengatakan band legenda Indonesia, Slank, akan menyanyikan sejumlah lagu yang membuat suasana di GBK akan semakin meriah termasuk lagu Salam Metal yang baru dirilis pekan lalu sebagai bentuk dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 tersebut. Sejumlah band dan penyanyi top lainnya juga akan mengisi acara Konser Salam Metal ini.

Menuju Jalan Menuju Dewa Makanan

Pengamat: Mundurnya Mahfud Md Pulihkan Kepercayaan Publik Soal Netralitas******

Setelah Mahfud Md mundur sebagai Menko Polhukam, kata dia, kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan menjadi lebih dinamis.

“Akan menjadi lebih dinamis karena apa yang dibicarakan publik atau juga dibicarakan secara tidak langsung di dalam kabinet, sekarang muncul di permukaan,” sambung dia.

Presiden RI Joko Widodo mengatakan akan segera menunjuk Menko Polhukam definitif secepatnya, yang berasal dari kalangan nonpartai politik.

“Secepatnya ditunjuk menteri definitif, tokohnya dari nonpartai politik,” kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024), sebagaimana yang disaksikan di Jakarta.

Presiden sebelumnya menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md. yang telah mengundurkan diri.

Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat (2/2/2024). Keppres itu juga berisi tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md.

Sebagaimana isi keppres tersebut, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

Dalam keterangannya di Bandung, Presiden menyatakan bahwa penunjukan Tito lantaran yang bersangkutan memiliki pengalaman di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta pernah menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan kini menjabat sebagai Mendagri.