pola slot mahjong ways 1

Dimana pedangku?

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Komunikasi offline berenergi tinggi

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita

Bawa iPad Anda ke dunia lain

Jasa Marga: 1,5 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek hingga H+6 Lebaran******

PT Jasa Marga(Persero) Tbk mencatat sebanyak 1.589.499 kendaraan kembali ke wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek) pada Hari H hingga H+6 (22-29 April 2023) Hari Raya Idul Fitri 1444 H atau Lebaran 2023.

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa), dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung).

Jasa Marga menyebut total volume lalin yang kembali ke wilayah Jabotabek ini meningkat 45,63 persen jika dibandingkan lalin normal yang biasanya hanya sekitar 1.091.466 kendaraan.

Meski demikian, Jasa Marga menyebut angka ini lebih rendah dari yang mereka prediksikan. Jasa Marga mengakatan total volume lalin pada periode ini lebih rendah sebesar 1,66 persen dari yang mereka prediksi akan mencapai 2.054.973 kendaraan.

Lebih lanjut, sebagian besar kendaraan yang kembali ke Jabotabek berasal dari arah timur (Trans Jawa dan Bandung) mencapai 893.661 kendaraan (56,23 persen). Ada pun kendaraan dari arah Barat (Merak) mencapai 391.090 kendaraan (24,60 persen) dan dari arah Selatan (Puncak) mencapai 304.748 kendaraan (19,17 persen).

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menambahkan, jumlah kendaraan yang telah kembali ke Jabotabek tersebut mencapai 77,35 persen dari prediksi arus balik sebesar 2 juta kendaraan pada periode H1 hingga H+8 Lebaran 2023 di empat gerbang tol utama yang telah disebutkan sebelumnya.

"Dengan melihat realisasi dari H1 hingga H+6 yang dibandingkan dengan prediksi arus balik pada periode H1 s.d H+8 tersebut, masih ada 22,65 persen atau sekitar 465.473 kendaraan yang belum kembali ke Jabotabek," ujar Lisye dalam keterangannya, Minggu (30/4).

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

Batik Air Buka Suara soal Asap Putih di Kabin******

Corporate Communications Officer Batik Air, Danang Mandala Prihantoro membantah adanya kabar asap putih di dalam kabin dan ledakan di mesin pesawat Airbus 320-200 registrasi PK-LUZ yang akan lepas landas tujuan Bandara Kualanamu, Kamis (20/4).

Menurutnya kabut putih tersebut sistem ventilasi air conditioning system yang memproses aliran udara. Sistem ventilasi ini mulai beroperasi dan mulai menyalurkan udara segar dari luar ke dalam kabin pesawat.

Udara dari luar dapat berisi kelembapan yang lebih tinggi, terutama di daerah dengan kondisi cuaca yang lembap. Ketika udara masuk ke dalam kabin pesawat yang lebih dingin, suhunya menurun dan kelembapannya naik, sehingga udara ini menjadi lebih terlihat seperti kabut putih.

"Proses ini mengeluarkan suara yang bising karena pergerakan turbin yang cepat menghasilkan suara frekuensi tinggi. GTC menggunakan komponen mekanis lainnya seperti compressor dan gearbox yang menghasilkan suara bising dan keras," kata Danang.

Batik Air juga menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penerbangan yang memakan waktu sekitar 120 menit.

"Batik Air menyampaikan permintaan maaf atas keterlambatan keberangkatan penerbangan ID-6842 yang dijadwalkan mengudara pukul 19.00 WIB ," katanya.

"Pemberangkatan mengalami keterlambatan kurang lebih selama 120 menit karena adanya penggantian pesawat," tambah Danang.

Lihat Juga : Viral AC Pesawat Mati, Batik Air Minta Maaf

Semula penerbangan dengan kode ID-6842 akan terbang pukul 19.00 WIB dengan rute penerbangan Bandar Udara Soekarno-Hatta (CGK) tujuan Bandar Udara Kualanamu, Deli Serdang Sumatera Utara (KNO) akan tetapi pesawat yang akan digunakan mengalami gangguan teknis.

Pesawat Airbus 320-200 PK-LUZ gagal mengudara setelah dipastikan oleh pihak teknis. Pihak Batik Air pun mengganti dengan pesawat Airbus 320-200 registrasi PK-LAZ untuk menjamin keselamatan penerbangan.

Peri Mengejar Monster

Tak Bayar THR Sesuai Aturan, 1.537 Perusahaan Diadukan ke Kemnaker******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 2.303 aduan soal pembayaran Tunjangan Hari Raya(THR) per 23 April 2023. Aduan tersebut melibatkan 1.537 perusahaan di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyebut perusahaan di DKI Jakarta menjadi yang paling banyak dilaporkan yakni sebanyak 425 perusahaan. Kemudian disusul Jawa Barat sebanyak 305 perusahaan.

"Sedangkan yang sudah ditindaklanjuti adalah 278 aduan. Lainnya sedang proses validasi dan verifikasi," kata Anwar dalam keterangan resmi, Minggu (23/4).

Anwar mengatakan usai Cuti Bersama, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi guna menindaklanjuti aduan-aduan tersebut.

"Kita akan laksanakan koordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan provinsi untuk mengakselerasi penyelesaian aduan, sembari menunggu H+7 untuk melihat jumlah terakhir aduan," ujarnya.

Pemerintah mewajibkan pengusaha memberikan THR bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri secara penuh alias tak boleh dicicil. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

[Gambas:Video CNN]

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Dewa Perang yang Tak Terkalahkan

<句子>