daun123

lagu sebenarnya

Pengamat soal Ramai PHK Startup: Tak Ada Ekosistem******

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan setidaknya ada dua penyebab banyak perusahaan rintisan (startup) di Indonesia yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pertama, menurut Aviliani, startup tidak memiliki ekosistem seperti industri lain. Padahal, menurutnya, ekosistem menjadi sangat penting untuk startupbisa mempertahankan dan meningkatkan skala bisnis nya.

"Sampai saat ini startup di Indonesia itu tidak memiliki ekosistem yang kuat. Padahal, startup sepertie-commerceitu harus punya ekosistem. Kalau tidak punya ekosistem ya enggak akan bisasurvive," ujarnya dalam acara Indef School of Political Economy (ISPE), Selasa (13/12).

Hal ini membuat ketika startup e-commerce tak mampu memberikan diskon karena kehabisan dana, maka ditinggalkan oleh pelanggan. Karenanya membangun ekosistem harusnya dilakukan sejak awal sebelum menggunakan skema bakar uang.

"Kenapa? Karena dia enggak akan bisa kasih diskon sepanjang masa. Kalau dibikin survei, misalnya pakai produk yang ada pay-paynya gitu, ditanya kenapa anda memakai? Pasti jawabannya karena ada diskonnya. Lalu kalau enggak ada diskon mau tetap dipakai nggak? jawabannya enggak kan? Nah ini yang membuat startup tak mampu survive ketika masa bakar uang selesai," jelasnya.

Kedua, saat membangun suatu usaha, pelaku startup hanya melihat data tanpa melihat langsung ke lapangan. Imbasnya, rencana kerja yang akan dijalankan menjadi semu.

"Kita bisa lihat banyak startup abis IPO itu enggak tahu mau ngapain. Itu karena mereka enggak punya (skill) basic sektor riilnya," jelasnya.

Selain itu, pelaku usaha startup hanya mendapat keuntungan dari pelaku usaha yang menggunakan jasa marketplace-nya bukan dari keuntungan menjual produk sendiri. Sehingga, saat produk tidak laku, maka penghasilannya pun tidak ada.

"Jadi yang dijual apa aja, dia dapat fee dari situ. Kalau cuma dapat fee, kalau dia transaksinya enggak banyak, dia nggak bisa bayar gaji karyawan, makanya enggak heran kalau sekarang banyak PHK ketika era bakar duitnya sudah selesai," imbuhnya.

Lanjutnya, hal ini tercermin dari sekian banyak startup di Indonesia, yang bertahan dan masih digunakan oleh masyarakat hanya sedikit. Bahkan dinilai bisa dihitung jari.

"Sekarang sudah terbukti dong sudah setahun lebih ternyata yang bertransaksi cukup survive. Kalau kita lihat mungkin di e-commerce, hanya tiga atau empat yang bisa survive," pungkasnya.

Sebagai informasi, beberapa startup Indonesia telah melakukan PHK mulai dari Sayurbox, Tanihub, Carousell, Shopee, JD.ID, LinkAja, Tokocrypto, hingga GoTo.

[Gambas:Video CNN]

Setan Langit Bersayap Hitam

Hindari Tanggal Ini Jika Tak Ingin Bermacet Ria saat Libur Nataru******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membeberkan daftar tanggal yang berpotensi macet saat libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Tanggal itu terbagi ke dalam puncak arus mudik dan balik di masa libur Nataru.

Hal itu disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Jumpa Pers Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2022/2023 yang dilakukan secara virtual.

"Untuk perkiraan pergerakan puncak arus mudik pada Natal dan Tahun Baru diperkirakan terjadi pada 23 dan 24 Desember, untuk puncak arus baliknya diperkirakan pada 25 dan 26 Desember," kata Hendro, Rabu (14/12).

Berdasarkan prediksi Kemenhub, perjalanan kendaraan yang keluar Jabodetabek melalui jalan tol meningkat sebesar 6 persen dibandingkan 2021. Jumlahnya naik dari 2,83 juta kendaraan menjadi 3,01 juta kendaraan.

Beberapa langkah yang bakal dilakukan Kemenhub untuk mengantisipasi kemacetan saat Nataru, antara lain rekayasa lalu lintas di jalan tol dan non-tol, manajemen rest area, pembatasan operasional angkutan barang, inspeksi angkutan umum, hingga mewajibkan bus pariwisata masuk ke terminal.

Selain itu, ada juga antisipasi yang disiapkan oleh Kemenhub dengan melakukan pengendalian pasar tumpah, terutama di jalur arteri dan wisata. Pengendalian ini bakal dilakukan bersama pemerintah daerah setempat.

"Terakhir, untuk rest areadi jalan arteri, nanti semua Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) itu difungsikan menjadi rest area bagi masyarakat yang melakukan perjalanan. Jadi semua difungsikan, sehingga masyarakat bisa beristirahat di rest areayang ada sepanjang jalur arteri," ujarnya.

Dalam paparan Hendro, dijelaskan juga 111 terminal dan 57.963 unit bus disiapkan untuk melayani masyarakat saat libur Nataru.

Selain itu, ada juga 11 lintas sungai danau dan penyeberangan (SDP) dengan 205 unit kapal yang siap berlayar.

[Gambas:Video CNN]

Toko Kelontong Dewa dan Setan

Budi Karya Lantik Dirjen Perkeretaapian dan Perhubungan Udara******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melantik Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Budi melantik mantan Staf Ahli Bidang Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan Maria Kristi Endah Murni sebagai Dirjen Perhubungan Udara, dan mantan direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api M Risal Wasal sebagai Dirjen Perkeretaapian.

Sebelumnya, posisi dirjen perkeretaapian dijabat oleh Zulfikri yang sudah memasuki usia pensiun. Sedangkan, dirjen perhubungan udara sebelumnya dijabat oleh Novie Riyanto yang saat ini mendapat menjadi Sekretaris Jenderal Kemenhub.

Pada kesempatan itu, Budi berpesan agar para pejabat terus bertanggung jawab mengingat banyak tantangan di tengah ketidakpastian kondisi dunia.

"Tugas kita tidak ringan pada 2023, tetap waspada dan hati-hati, namun di sisi lain kita juga harus optimis bahwa kita mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Laksanakan tugas dengan baik, dan pastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu bermanfaat bagi masyarakat," ujar Budi dikutip dari Antara, Rabu (14/12).

Ia juga berpesan agar jajarannya terus mendorong kreativitas dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi nasional di tengah keterbatasan fiskal negara, baik melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan skema pendanaan kreatif non APBN lainnya.

"Tantangan ke depan kita harus lebih kreatif, dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pihak swasta baik di dalam maupun luar negeri untuk bekerja sama. Sehingga akan menambah ruang fiskal kita," katanya.

Sementara itu, menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Budi mengatakan agar pihaknya mempersiapkan angkutan dengan baik dan matang demi transportasi yang selamat, aman, nyaman dan juga tetap mengedepankan aspek kesehatan.

"Saya berharap kita dapat menjalankan amanah ini dengan baik dan bekerja dengan hati, untuk memberikan pelayanan yang prima dan dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat kita," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan monster terkuat

MTI: Subsidi Motor Listrik untuk Ojol Kurang Tepat******

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprioritaskan ojek online(ojol) sebagai penerima subsidi motor listrik kurang tepat.

Ketua MTI Pusat Tory Darmantoro menegaskan rencana pemerintah salah sasaran dan tidak menyelesaikan masalah transportasi di Indonesia.

"Kalau rujukannya Inpres Nomor 7 Tahun 2022, sangat jelas bahwa yang disasar peraturan tersebut adalah kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah," ujar Damantoro dalam keterangan tertulis, Selasa (13/12).

Saat ini, ekosistem transportasi Indonesia didominasi kendaraan pribadi sebesar 80 persen - 90 persen dibandingkan angkutan umum. Pada akhirnya kemacetan, pemborosan BBM, pembengkakan subsidi, dan polusi udara perkotaan terus meningkat.

"Angkutan onlineterutama sepeda motor yang akan diprioritaskan mendapat subsidi kendaraan listrik sesungguhnya tidak lebih membutuhkan subsidi ketimbang angkutan umum perkotaan lain yang berbasis bus atau rel," jelas Darmantoro.

"Bahkan sampai saat ini menurut undang-undang, sepeda motor bukan angkutan umum dikarenakan isu keselamatan yang tingkat fatalitasnya tinggi ketika terjadi kecelakaan dan belum adanya pengaturan perannya dalam tatanan transportasi nasional," sambungnya.

MTI menganggap penggunaan sepeda motor sebagai sarana transportasi di Indonesia merupakan anomali sistem transportasi. Anomali ini malah menjadi kewajaran, ditambah adanya celah regulasi yang dimanfaatkan pengusaha untuk menciptakan angkutan online berbasis teknologi.

Darmantoro meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM lebih baik mendukung subsidi infrastruktur kendaraan listrik, seperti stasiun pengisian baterai, tempat penukaran baterai, dan proses sambungan listrik yang mudah dan murah bagi fasilitas pengisian daya kendaraan listrik.

"Subsidi produksi atau subsidi harga jual yang bisa mencapai triliunan rupiah tersebut sebaiknya dialihkan ke pembangunan infrastruktur kendaraan listrik untuk angkutan umum atau paling tidak sebagian dialihkan ke subsidi bus listrik untuk mewujudkan angkutan umum yang berkualitas, terjangkau, dan ramah lingkungan," tegasnya.

Hingga saat ini belum ada kejelasan soal anggaran subsidi motor listrik meski Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sempat menyebut pemerintah sedang menyelesaikan skema subsidi sebesar Rp6,5 juta per pembelian sepeda motor listrik.

Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya menyebut pemerintah akan memprioritaskan ojek online (ojol) sebagai penerima subsidi kendaraan listrik.

Di lain sisi, Arifin mengusulkan besaran subsidi motor listrik mencapai Rp7,5 juta per unit. Besaran itu mempertimbangkan mahalnya harga baterai.

"Biaya untuk konversi (motor listrik) itu kan Rp15 juta, yang paling mahal itu Rp7,5 juta baterainya. Jadi bisa enggak nih baterainya dipikirkan untuk 'digendong' biar separuh harganya," jelasnya kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (2/12).

[Gambas:Video CNN]

Kecanduan cinta yang mendominasi: Tuan ketiga lebih memilih istri kecilnya

Sam Bankman******

Sam Bankman-Fried, eks bos bursa kripto FTX, menawarkan uang jaminan US0 ribu setara Rp3,8 miliar demi membebaskannya dari tuntutan penjara.

Bahkan, ia tak keberatan memakai gelang kaki yang memonitor pergerakannya selama menghirup udara di luar penjara, termasuk wajib lapor setiap hari.

Mengutip CNN Business, Rabu (14/12), pengacara Bankman-Fried menuturkan kliennya juga telah menyerahkan paspor saat ditangkap oleh pihak berwenang.

Menurut pengacaranya, Bankman-Fried sudah lama mengkonsumsi obat untuk mengatasi masalah depresi dan insomnianya tersebut.

Pengadilan pun mempertanyakan kehadiran keluarga Bankman-Fried dan meminta resep obat yang dikonsumsi tersangka.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut AS Damian Williams memastikan akan ada lebih banyak orang yang datang di sidang penuntutan Bankman-Fried di distrik selatan New York.

"Ini adalah salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah Amerika. Kami belum selesai. Ekstradisi sedang berlangsung di Bahama" terang Williams.

Menurut dia, sejak 2019 hingga awal tahun ini, Bankman-Fried dan rekannya berkonspirasi mencuri miliaran dolar AS dari pelanggan FTX.

"Ia menggunakan uang itu untuk keuntungan pribadinya, termasuk untuk melakukan investasi pribadi dan untuk menutupi pengeluaran dan hutang dari hedge fund-nya, Alameda Research," ungkapnya.

Tak cuma itu, Williams menambahkan Bankman-Fried juga dituding melanggar undang-undang keuangan kampanye lewat sumbangan ilegal puluhan juta dolar AS.

Sumbangan itu disebut mengalir kepada kandidat dan komite yang terkait dengan Demokrat dan Republik.

"Dan semua uang kotor ini digunakan untuk melayani keinginan Bankman-Fried untuk membeli pengaruh bipartisan dan mempengaruhi arah kebijakan publik di Washington," tandasnya.

Bankman-Fried terancam hukuman 115 tahun penjara apabila terbukti bersalah atas delapan dakwaan yang diajukan. Di antaranya, penipuan komoditas dan sekuritas hingga pencucian uang.

[Gambas:Video CNN]

Perdamaian di akhir dunia

Badai PHK Meluas ke Vietnam, Saatnya Pemerintah RI Ambil Langkah Nyata******

Konfederasi Umum Perburuhan Vietnammencatat sebanyak 1.200 perusahaandi negara itu telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam empat bulan belakangan. Selain itu, lebih dari 470 ribu pekerja juga telah dipangkas jam kerjanya.

Mengutip AFP, Rabu (14/12), PHK itu sebagian besar terjadi di sektor garmen, alas kaki, furnitur, serta elektronik.

Salah satunya, perusahaan raksasa Taiwan Pouyuen, produsen sepatu Nike. Mereka telah merumahkan 20 ribu pekerjanya secara bergiliran. Bahkan, perusahaan sepatu lainnya yakni Ty Hung Company juga memecat 1.200 dari 1.800 stafnya.

PHK ini terjadi karena penurunan pesanan dari negara negara Barat yang mencapai 30 hingga 60 persen. Penurunan itu pu diklaim lebih parah dibandingkan tahun lalu di mana pandemi covid-19 masih merajalela.

Kondisi ini pun serupa dengan yang terjadi di Indonesia. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.combeberapa waktu lalu.

Anne mengatakan data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan 25.700 pekerja sudah terkena PHK per Oktober 2022 ini. Jumlah ini pun diproyeksi terus bertambah hingga 2023.

Firman menyebut PHK massal ini terjadi karena penurunan permintaan industri sepatu yang sudah menyentuh 50 persen. Permintaan menurun dan order yang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Masing-masing dari retailer, brandsemua pegang inventori. Kemudian pabrik kita juga sedang di-holddulu jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk ordermasuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah pun belum melakukan intervensi secara nyata untuk mencegah gelombang PHK terjadi kian masif. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya. Ia baru akan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menyiapkan kebijakan dalam menangkal PHK ini.

Berdasarkan data yang ia miliki, memang ada usaha yang mulai mengalami tekanan, yakni industri TPT. Sementara untuk industri alas kaki masih relatif baik.

"Sampai Oktober memang ada tekanan terutama untuk TPT, kalau alas kaki relatif masih cukup baik. TPT terlihat mulai ada tekanan terhadap beberapa korporasi, ini yang akan kita waspadai dengan langkah-langkah apa yang harus disiapkan," katanya.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Perindustrian membentuk Satuan Tugas Pengamanan Krisis Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tim bertugas menginventarisasi industri TPT serta alas kaki yang terdampak oleh krisis perekonomian global.

Tim juga bertugas mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki yang dilaporkan sejumlah asosiasi mengalami perlambatan.

"Satgas juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan strategi mitigasi yang diambil tersebut," kata Agus.

Ia mengatakan agar badai PHK di sektor padat karya itu tak mengganas, pihaknya akan menjalankan beberapa strategi.

"Pertama, kami upayakan pencarian pasar baru untuk ekspor bagi sektor industri. Kami mencoba buka akses untuk pasar ke Amerika Latin dan Selatan, Afrika, negara-negara Timur Tengah, dan Asia," katanya.

Kedua, memperkuat penguasaan pasar dalam negeri, dengan menggencarkan dan mendorong promosi serta kerja sama lintas sektoral agar program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) semakin tumbuh.

"Melalui program ini juga akan menumbuhkan sektor industri itu sendiri," imbuhnya.

Ketiga, memperkuat daya saing industri dengan kemudahan akses bahan baku, penguatan ekosistem usaha, dan penguatan sistem produksi.

"Kita bisa lihat dengan berbagai instrumen seperti BMDTP (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah), juga larangan terbatas (lartas), dan banyak lagi instrumen lain yang bisa kita pergunakan," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industri dalam negeri, khususnya sektor TPT.

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

Di sisi lain, OJK juga memberi sedikit angin segar bagi pelaku industri TPT dan alas kaki dengan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan dari yang semula berakhir pada Maret 2023 menjadi 31 Maret 2024.

Menyinggung upaya pencarian pasar baru untuk ekspor yang disebut menteri perindustrian, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan persoalannya bukan cuma itu. Menurutnya, Indonesia juga harus menyiapkan produknya agar tidak kalah saing dari China dan India.

Jika tidak, niatan menjajaki pasar Timur Tengah atau Afrika hanya menjadi angan. Sebab, di negara-negara tersebut produk padat karya dari China dan India pun masih dominan.

"Kalau produk manufaktur kita lebih mahal dan kualitasnya kalah saing, maka jangan berharap bisa memenangkan persaingan di sana. Yang jelas, China telah lebih dulu melakukan penetrasi pasar ke Timur Tengah dan Afrika," kata Ronny.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan dukungan dengan cara membangun diplomasi ekonomi yang lebih serius. Hal ini perlu dilakukan agar upaya melebarkan pasar produk-produk ekspor nasional bisa berkelanjutan.

Ronny mengatakan selama ini perdagangan Indonesia dengan negara lain terjadi karena faktor 'butuh' saja. Artinya, negara tujuan ekspor membeli produk RI karena sebatas memerlukan barang yang dipesan. Atau Indonesia menjadi destinasi investasi asing yang hasil produksinya diekspor kembali ke negara asal investasi tersebut.

"Artinya, niat untuk melebarkan pasar baru sebatas wacana, tidak didukung oleh kebijakan dan kelembagaan yang jelas," imbuh Ronny.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih cocok kepada pelaku usaha. Ronny menilai insentif-insentif untuk sektor padat karya belum berjalan dengan baik.

Menurutnya, baik insentif untuk melakukan transformasi teknologi maupun insentif fiskal berupa kelonggaran pajak belum terlihat imbasnya. Buktinya, industri padat karya RI masih kalah bersaing di tingkat global.

"Nah, dengan kondisi yang demikian, sangat masuk akal jika pelan-pelan untuk industri-industri tertentu di sektor padat karya kita akan mengalami hal yang sama dengan Vietnam," imbuh Ronny.

Ia menambahkan upaya-upaya tadi seharusnya sudah dilakukan pemerintah sejak tahun lalu atau saat pandemi covid-19 agar gelombang PHK pun bisa dihindari. Namun, Ronny juga menyebut saat ini belum terlambat untuk membenahi sektor padat karya. Asalkan, pemerintah serius dan setiap kebijakan yang dikeluarkan jelas arahnya.

Maksimalkan Pasar Dalam Negeri