tidak bisa membayar pinjol

kartu hitam

Transmart Kasih Diskon Gede TV, AC, hingga Kulkas, Rugi Kalau Gak Beli******

Transmart Full Day Sale balik lagi hari ini, Minggu (5/11) mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Aneka alat elektronik mulai dari AC, TV, sampai kulkas di Transmart Full Day Sale diskon gede-gedean hari ini, bakal nyesel dan rugi deh kalau enggak beli!

Semua produk elektronik incaran kamu bisa dibawa pulang langsung dengan harga diskon, asalkan bayarnya menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah.

Cek di bawah ini ya untuk mengetahui harga produk elektronik yang didiskon di Transmart Full Day Sale.

• AC split 1 PK harga normal Rp4.199.000, harga diskon Rp3.066.400 (LG, Polytron, Pansonic, Sharp, Samsung). Khusus pembelian AC di Transmart merek apa saja mendapat bonus pipa dan instalasi standar gratis.
• Kulkas SBS 436L harga normal Rp8.769.000, harga diskon Rp6.215.200 (LG, Polytron, Pansonic, Sharp, Samsung). Harga khusus Transmart Pulau Jawa, Bali, Lampung.
• Kulkas SBS 436L harga normal Rp9.239.000, harga diskon Rp6.639.200 (LG, Polytron, Pansonic, Sharp, Samsung). Harga khusus Transmart Luar Pulau Jawa, Bali, Lampung.
• Samsung LED TV 55" harga normal Rp10.089.000, harga diskon Rp6.959.200.
• LED TV 65" harga normal Rp11.209.000, harga diskon Rp7.679.200 (LG, Polytron, Panasonic, Sony, Sharp, Samsung).

Masih belum punya Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah? Caranya gampang, Allo Bank bisa di unduh gratis di hp masing-masing melalui App Store atau Play Store.

Kemudian registrasi akun dan upgrade ke Allo Prime untuk dapat diskon 20 persen. Bisa juga mengaktifkan Allo Pay Later dan limitnya langsung dapat digunakan belanja di hari yang sama.

Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa mengajukan pembukaan instan. Caranya tinggal mengunjungi booth bank yang ada di setiap gerai Transmart di kota kamu.

Kapan lagi bisa belanja murah dan bayarnya belakangan kalau bukan di Transmart yang berani kasih jaminan harga termurah dari toko sebelah. Yuk segera merapat ke Transmart terdekat sekarang!

Penginapan Tiantian Perkotaan

Profil Dharmaji Suradika, Pengusaha yang Jadi Ketua TPM Ganjar******

Tim Pemenangan Muda (TPM) pasangan bakal capres dan bakal cawapres Ganjar Pranowodan Mahfud MD resmi dibentuk. Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid mengumumkan TPM bakal dipimpin oleh seorang CEO muda bernama Dharmaji Suradika.

Arsjad mengungkapkan Dharmaji, atau yang biasa disapa Aji, memiliki latar belakang sebagai profesional muda, pengusaha, konsultan, dan juga aktivis.

Arsjad juga mengatakan TPM berkomitmen dalam membantu mewujudkan Indonesia yang lebih baik untuk generasi muda dan generasi selanjutnya.

Lantas siapa sebenarnya Dharmaji Suradika sehingga ia bisa dipercaya jadi Ketua TPM Ganjar-Mahfud itu?

Dharmaji saat ini menjabat sebagai co-founder sekaligus CEO dari start-up nonprofit Pemimpin.id. Ia mendirikan start-up tersebut pada Juli 2019. Usaha tersebut bertujuan untuk memberdayakan para pemuda Indonesia.

Pada tahun yang sama, ia juga sempat bekerja sebagai Executive Director di DeepTech Foundation.

Sebelum mendirikan Pemimpin.id, Dharmaji bekerja di Siemens Indonesia sebagai Sales Manager. Ia bertanggung jawab pada penjualan turbin uap dengan target customer seperti Pertamina, PLN, pabrik gula, pabrik kelapa sawit, hingga perkebunan.

Dharmaji sebelumnya menuntut ilmu S2 ke Jerman pada 2012. Di sana, ia meraih gelar Master of Engineering dari University of Applied Sciences Emden/Leer.

Sebelumnya ia meraih gelar sarjana teknik mesin dengan penjurusan konversi energi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Saat kuliah, Dharmaji juga menyibukkan dirinya dengan berorganisasi. Pada 2008, ia menjadi ketua divisi organisasi mahasiswa Mesin ITS Autosport (MAUTS). Saat itu ia pernah bertindak sebagai ketua panitia event terbesar Teknik Mesin ITS bernama Indonesia Mechanical Innovation Challenge.

Saat kuliah S2 di Jerman, Dharmaji pun menjadi anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman. Di sana, ia bertanggung jawab sebagai ketua international conference PPI Jerman pertama yang bernama ICONIC.

[Gambas:Video CNN]

Mendampingi Putri Serangga

Pontjo Sutowo Minta Pengelola GBK Ganti Rugi Rp28 T soal Hotel Sultan******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo meminta ganti rugi ke Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebesar Rp28 triliun terkait sengketa Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Amir Syamsuddin mengatakan jika ada pihak yang 'mengganggu' perusahaan tanpa dasar hukum, maka harus ditindak.

"Manakala Anda tiba-tiba membunuh satu usaha tanpa dasar hukum dan tanpa alasan, wajib orang yang melakukan itu bertanggung jawab dan dituntut seberat-beratnya. Saya kira berapa triliun yang ada disebutkan? (Rp 28 triliun) bahkan harusnya lebih daripada itu," kata Amir di PN Jakarta Pusat, dikutip dari detik.com, Senin (31/10).

"Karena jangan kita biasakan seseorang atau pihak mana pun yang merasa dekat atau mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kekuasaan kemudian semena-mena memperlakukan warga negara. Tak boleh," tegasnya.

Ganti rugi Rp28 triliun sebelumnya diungkap oleh Kuasa hukum Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda. Ia mengatakan Pontjo akan angkat kaki dari Hotel Sultan apabila mendapat ganti rugi.

"UU Nomor 20 Tahun 61 tentang pencabutan hak itu sudah diatur dan ganti rugi harus secara penuh. Dari gugatan kita Rp28 triliun lebih, itu kan belum dihitung segala isinya," katanya.

Ia merinci ganti rugi Rp28 triliun itu mencakup lahan Rp13 triliun, gedung Rp5 triliun, dan kerugian bisnis non materiil seperti nama baik dan reputasi sebesar Rp10 triliun.

Yosef yakin nilai ganti rugi akan semakin besar karena ditambah kerugian isi hotel.

CNNIndonesia.comtelah menghubungi Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia, namun yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini dipublikasikan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membekukan izin usaha Indobuildco atas pengelolaan Hotel Sultan karena HGB-nya sudah habis pada April 2023 lalu.

"Maka dari itu, tidak memenuhi syarat lagi dengan sendirinya gugur. Tapi kalau dipaksa (tetap beroperasi), kita cabut. Dibekukan sudah 2 minggu dari kemarin, sudah dibekukan," katanya di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Namun, kubu Pontjo bersikukuh masih menguasai HGB Hotel Sultan hingga 2053.

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva.

[Gambas:Video CNN]

Sentuhan emas naga

Pengetatan Barang Impor Segera Berlaku, Ada Masa Transisi 3 Bulan******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memperketat arus masuk barangimpor dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Untuk memastikan kelancaran implementasi di lapangan, revisi Permendag Nomor 25 Tahun 2022 akan berlaku tiga bulan setelah diterbitkan.

"Kita minta K/L (kementerian/lembaga) terkait harus menyelesaikan aturannya dalam waktu dua minggu ini, sementara untuk proses transisinya diberikan waktu tiga bulan. Supaya memudahkan di lapangan," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).

Selain mengubah aturan tata niaga impor, revisi Permendag Nomor 25/2022 juga dilakukan dengan melakukan relaksasi terhadap aturan barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk 10 kelompok barang, dengan pengecualian barang larangan dan pembatasan (lartas), serta tidak diperlukan Surat Keterangan Perwakilan RI di Luar Negeri.

Adapun 10 kelompok barang tersebut antara lain pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, barang tekstil jadi lainnya, elektronik (kecuali telepon seluler, komputer dan tablet), alas kaki, kosmetik, mainan anak, tas, makanan dan minuman (kecuali minuman beralkohol) dengan batasan jumlah tertentu.

Dalam aturan tersebut, bagi PMI yang berdokumen diperbolehkan melakukan tiga kali pengiriman per tahun. Sedangkan bagi PMI yang tidak berdokumen hanya diperbolehkan melakukan satu kali pengiriman per tahun.

Pemerintah juga akan menetapkanpositive listuntuk barang impor yang dapat diimpor langsung melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ataue-commerce.

Jenis barang impor yang diperbolehkan untuk dijual melaluie-commerceadalah buku, film, perangkat lunak atau software, dan musik dengan harga di bawah USD0 atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Selain keempat komoditas tersebut, komoditas lainnya hanya dapat diimpor langsung melalui PMSE apabila harganya melebihi USD0.

"Positive list ini ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dalam bentuk Keputusan Menteri Perdagangan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Ultraman

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Yin Liting Qiaoxia

Menteri ATR Respons Santai Gugatan Rp28 T Pontjo Sutowo******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menanggapi santai gugatan ganti rugi Rp28 triliun yang dilayangkan Pontjo Sutowo kepada pemerintah.

Hadi mengatakan pihaknya sudah resmi tidak memperpanjang hak guna bangunan (HGB) PT Indobuildco milik Pontjo di Hotel Sultan. Dengan begitu, kepemilikan hotel tersebut resmi kembali ke negara.

"Oh begitu (digugat Rp28 triliun)? Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB (PT Indobuildco di Hotel Sultan). Sudah selesai. Itu sudah ranahnya aparat penegak hukum," tegas Hadi selepas menghadiri Rakernas Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (31/10).

Raja satu suara dengan Hadi bahwa kementeriannya tidak memperpanjang HGB Indobuildco. Ia juga menanggapi santai gugatan Rp28 triliun tersebut.

"Ya memang itu keputusannya (perpanjangan HGB ditolak). Perkara ini (gugatan Indobuildco) bukan perkara baru. Berkali-kali diuji pengadilan dan mereka kalah," ujar Raja.

"Toh dari pihak sana juga sudah 'menikmati' dari tanah yang ada ini kan sudah dinikmati sekian lama, ekonomi secara produktif, ada hotel dan apartemen. Saya sih imbau saja, taat pada hukum," tutupnya.

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melayangkan gugatan ganti rugi ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), yakni Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), sebesar Rp28 triliun terkait sengketa Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Amir Syamsuddin mengatakan pihak yang 'mengganggu' perusahaan tanpa dasar hukum harus ditindak. Ia menilai PPKGBK main hakim sendiri, terutama saat memasang portal beton sehingga menghalangi akses Hotel Sultan.

"Manakala Anda tiba-tiba membunuh satu usaha tanpa dasar hukum dan tanpa alasan, wajib orang yang melakukan itu bertanggung jawab dan dituntut seberat-beratnya. Saya kira berapa triliun yang ada disebutkan? (Rp 28 triliun) bahkan harusnya lebih daripada itu," ujarnya di PN Jakarta Pusat, dikutip dari detik.com.

Ganti rugi Rp28 triliun itu mencakup lahan Rp13 triliun, gedung Rp5 triliun, dan kerugian bisnis non materiil seperti nama baik dan reputasi sebesar Rp10 triliun.

[Gambas:Video CNN]