sportbook

m11bet 211Jutaan kata 70513Orang-orang telah membaca serialisasi

《sportbook》

Nelayan Sebut Aturan Ekspor Pasir Laut Jokowi Lebih Buruk dari Mega******

Nelayan menilai aturan baru Jokowi soal izin eksploitasi dan ekspor pasir laut lebih buruk jika dibandingkan dengan yang dikeluarkan era Megawati Soekarnoputri. (Leeroy Creative Agency/LISA JESSAMY).

Jakarta, CNN Indonesia--

Ketua Umum Kesatuan NelayanTradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menilai aturan baru Presiden Jokowi soal izin eksploitasi dan ekspor pasir lautlebih buruk jika dibandingkan dengan yang dikeluarkan pada era Megawati Soekarnoputri.

Pasalnya, saat era Megawati, ekspor pasir laut sempat dihentikan sementara demi mengendalikan dampak buruk atau negatif eksploitasi pasir laut bagi lingkungan, nelayan dan pembudidayaan ikan.

Namun, pada era Jokowi, aturan itu malah dicabut sehingga ekspor pasir laut diizinkan lagi. Pihaknya curiga, dalih pencabutan aturan itu tak semulia sebagaimana diatur dalam aturan yang baru diterbitkan Jokowi; mengendalikan sedimentasi laut.

Ia menambahkan Jokowi tidak sepantasnya menerbitkan aturan itu. Pasalnya, di masa lalu, ekspor pasir laut telah merugikan negara jutaan dolar.

Tak hanya itu, ekspor pasir laut juga banyak merusak lingkungan. Atas dasar itulah, ia meminta Jokowi membatalkan aturan izin ekspor pasir laut tersebut.

"Penambangan pasir laut menjadi tidak terkendali dan merusak lingkungan laut dan pesisir, mengancam kehidupan nelayan, dan menguntungkan negara lain," katanya.

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lihat Juga :

Jokowi Umumkan Kenaikan Gaji PNS 16 Agustus

(skt/agt)

PODCAST: Cuan Dolar Desa Devisa******

LPEI menceritakan pembiayaan ekspor dan Desa Devisa yang mendatangkan cuan bagi komunitas lokal. (Foto: CNN Indonesia/ Agder Maulana)

Jakarta, CNN Indonesia--

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sedikitnya menggelontorkan puluhan triliun untuk pembiayaan ekspor sepanjang tahun ini.

Pembiayaan ekspor sendiri dikucurkan untuk pasar ke pelbagai negara macam Uni Eropa, AS hingga Timur Tengah dan Afrika.

Tak hanya pembiayaan, LPEI juga memberikan pendampingan kepada ratusan Desa Devisa yang memiliki komoditas unggulan, macam kopi, teh, rumput laut, hingga kayu yang dimakan rayap.

Saksikan Streaming Podcast Money Honey bisa disaksikan di laman CNNIndonesia.com, YouTube CNN Indonesia atau bisa disaksikan di laman ini, pada Senin (5/6) jam 19.00 WIB.

Bagi yang ingin tahu bagaimana peranan LPEI bagi pengusaha ekspor pemula serta warga yang memiliki komoditas unggulan tak tersentuh, bisa mendapatkan jawaban dari perbincangan di sini

(asa/asa)

[Gambas:Video CNN]