warkop 138 slot

mimpi bintang yang sempurna

Gubernur BI Wanti******

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mewanti-wanti harga tiket pesawatyang mahal. Ia menuturkan saat ini pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi mengendalikan inflasi dari harga yang diatur pemerintah (administered price), termasuk tiket pesawat.

"Angkutan udara ini yang menjadi salah satu (perhatian). Apalagi tahun ini wisata mulai bergerak, kemarin saya baru saja dari Wakatobi dan juga dari Raja Ampat, tiket angkutan udara itu mahalnya, mahal, mahal, mahal banget," kata Perry dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 secara virtual, Minggu (5/3).

Selain tiket pesawat, ia juga menyoroti kenaikan harga bahan pokok seperti beras dan minyak goreng. Pasalnya, kedua jenis pangan itu dinilai menyumbang peningkatan inflasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Februari 2023 sebesar 5,47 persen (year on year/yoy). Angka ini naik dari inflasi pada Januari, yakni 5,3 persen yoy. Meski demikian, Perry optimis inflasi ke depannya bisa ditekan hingga di bawah 4 persen.

"Insyaallah di paruh kedua inflasi bisa di bawah 4 persen, tapi semester I ini masih di atas 5 persen sehingga kita harus bekerja keras untuk segera menurunkan inflasi khususnya inflasi pangan," kata dia.

Untuk mewujudkan itu, Perry mengatakan sinergi antara pemerintah dan semua pemangku kepentingan perlu ditingkatkan. Terlebih menjelang Ramadan dan Idulfitri. Maklum, pada momen tersebut kenaikan harga-harga kerap terjadi.

"The game is not over. Mari kita terus berwaspada dan terus kita bersinergi, inovasi untuk mengendalikan inflasi khususnya inflasi pangan bergejolak dan harga yang diatur pemerintah," pungkas Perry.

[Gambas:Video CNN]

Jimat kecil vitalitas

Bapanas Kaji Harga Patokan Gabah dan Beras Baru Jelang Panen Raya******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah menggodok Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabahdan beras baru menjelang panen raya. HPP gabah kering panen (GKP) saat ini, yakni Rp4.200 per kg, dinilai sudah tak relevan lagi.

Pengkajian ini dilakukan bersama para pemangku kepentingan perberasan nasional untuk menentukan besaran HPP yang akan menjadi patokan harga dalam menyerap gabah petani. Dari regulator, pengusaha hingga petani memberi masukan soal harga baru gabah dan beras.

"Kami analisis setiap opsi, terutama terkait impact-nya apabila opsi A, B, dan seterusnya diterapkan, bagaimana dampaknya terhadap inflasi, kesejahteraan petani, serta daya beli masyarakat," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dikutip dariAntara, Jumat (3/3).

Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan HPP berada di kisaran Rp4.800-Rp5.100 per kg dan BRIN mengusulkan harga GKP berkisar Rp4.850-Rp5.000 per kg.

Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) mengusulkan HPP GKP Rp5.700 per kg, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengusulkan Rp5.550 per kg dan Serikat Petani Indonesia (SPI) mengusulkan Rp5.600 per kg.

Sementara itu, Aliansi Petani Indonesia (API) mengusulkan Rp5.800 per kg dan Penggerak Pembangunan Masyarakat Desa (Gerbangmassa) mengusulkan Rp5.375 per kg, lalu Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengusulkan Rp5.400 per kg.

Arief menjelaskan semua usulan akan diterima dan ditampung terlebih dahulu, setelah dianalisis selanjutnya akan dibawa ke tingkat pertemuan yang lebih tinggi.

Dalam penetapannya nanti, kata Arif, pemerintah mempertimbangkan dari berbagai sisi secara menyeluruh, baik dari sisi petani, pelaku usaha penggilingan, konsumen, pengendalian inflasi dan lainnya.

"Tidak mungkin pemerintah hanya mengedepankan satu aspek dan kelompok saja. Pasti akan ada pertimbangannya, misal apabila ditetapkan terlalu tinggi bagaimana dampaknya terhadap komoditas lain. Namun yang pasti, HPP GKP harga Rp4.200 per kg sudah tidak akan dipilih lagi," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Murid legalis

Pelindo Tawarkan Lahan Reklamasi 32 Ha Buat Pengganti Depo Plumpang******

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atauPelindo menawarkan bekas lahan reklamasi seluas 32 hektare (ha) untuk lokasi pembangunan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) PT Pertamina(Persero) pengganti Plumpang.

"(Lokasi depo baru) di Kali Baru, di lahan reklamasinya. Itu sebenarnya sudah pernah ditawarkan Pelindo," ujar Komisaris Pelindo Jodi Mahardi di kantor Kemenko Marves, Senin (6/3).

Ia memperkirakan kebutuhan untuk pembangunan depo BBM Pertamina sekitar 30 ha. Perusahaan sendiri memiliki dua bidang lahan yang bisa dimanfaatkan.

Saat ini, perusahaan masih menunggu komunikasi lebih lanjut dengan Pertamina untuk kelanjutan penggarapan proyek itu.

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan pembangunan pengganti Depo BBM Plumpang, Jakarta Utara di lahan Pelindo dimulai akhir 2024.

Pembangunan depo baru pengganti depo Plumpang yang baru terbakar itu menunggu kesiapan lahan. Pembangunannya membutuhkan waktu dua hingga 2,5 tahun.

"Kami juga sudah merapatkan bahwa kilang (TBBM) akan kita pindah ke tanah Pelindo kita sudah koordinasi dengan Pelindo lahannnya akan siap dibangun akhir 2024," kata Erick dalam video, Senin (6/3).

Kebakaran yang melanda Depo Pertamina di Plumpang terjadi pada Jumat (3/3) sekitar pukul 20.11 WIB. Menurut kesaksian warga, tercium aroma bensin yang menyengat sebelum kebakaran terjadi.

Belasan orang dilaporkan meninggal dunia, serta puluhan mengalami luka bakar. Tak hanya itu, musibah kebakaran depo merembet hingga ke pemukiman warga sekitar yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi, saya tiba-tiba memahami tubuh kekacauan

Pelindo Respons Ide Ma'ruf Amin Pindahkan Depo Plumpang ke Pelabuhan******

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo buka suara terkait rencana Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang ingin depo Pertamina Plumpang dipindahkan ke kawasan pelabuhan milik Pelindo.

Wacana ini seiring dengan kebakaran yang terjadi di depo Plumpang pada Jumat (3/3) malam. Peristiwa itu menghanguskan pemukiman warga yang berada di sekitarnya.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Mulyono mengatakan pihaknya masih perlu menunggu pernyataan dari Pertamina selaku pengelola depo Plumpang.

Di sisi lain, Ali mengatakan pihaknya turut mendoakan masyarakat yang menjadi korban kebakaran supaya tetap tabah dan mendapatkan kehidupan lebih baik nantinya.

"Kami, Pelindo Group, telah bergerak cepat dengan memberikan kepada masyarakat dan berharap kami cukup membantu," imbuhnya.

CNNIndonesia.comtelah berupaya mengubungi Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan untuk meminta tanggapan lebih lanjut terkait usul relokasi depo Plumpang ke pelabuhan milik Pelindo. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Sebelumnya, Ma'ruf Amin mengatakan Depo Pertamina Plumpang rencananya bakal dipindahkan ke kawasan pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Ia mengatakan hal itu langsung kepada warga yang terdampak insiden kebakaran depo Pertamina Plumpang.

"Nanti yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di daerah ini. Saya berharap supaya depo (Depo Plumpang) ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo, saya kira begitu Pak Erick (Menteri BUMN)," ucapnya saat meninjau langsung lokasi kebakaran, Sabtu (4/3).

Di sisi lain, ia mengatakan lokasi permukiman warga di Koja itu akan ditata ulang. Penataan ulang permukiman demi membuat lokasi daerah tersebut menjadi lebih teratur, baik, dan aman.

Ia juga menawarkan warga untuk relokasi rumah saat meninjau lokasi kebakaran dan berinteraksi dengan warga yang terdampak. Terlebih lagi sebelum kejadian ini Depo Plumpang juga pernah terbakar pada 2009 silam.

"Kalau dipindahin,mau ya? Sabar ya, namanya musibah. Nantidibikinkanseperti apa? Apa dibangun di situ lagi, tapi kan nanti takut kebakar lagi. Nanti ya dipikirkan ya," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Pasangan abadi yang lahir di surga

Luhut soal Impor KRL: Masa Mau Beli Bekas Lagi?******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia seharusnya tidak mengulang kesalahan membeliKRL bekas dariJepang.

"Ini kita tidak boleh membuat kesalahan-kesalahan seperti ini lagi. Dulu kita pernah mengimpor barang (KRL) bekas, masa sekarang mengimpor barang bekas lagi?" jelas Luhut di kantornya, pada hari Jumat (3/3).

Luhut menyebutkan bahwa seharusnya dibuat perencanaan agar tidak ada impor KRL bekas lagi. Ia menyadari bahwa membeli kereta baru buatan dalam negeri memang lebih mahal, tetapi uang tersebut akan berputar di Tanah Air.

"Tetapi kalau nanti ini masalah waktu memang tidak bisa, kita akan mengirim BPKP untuk melakukan audit terlebih dahulu pada barang tersebut. Jadi barang itu dibeli tidak melalui tangan ketiga dan untuk memastikan bahwa harganya benar. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan harga," tegasnya.

"Ya memang harus (mengimpor KRL tahun ini) kita lakukan dalam waktu dekat karena ada 10 rangkaian tersebut," tandas Luhut.

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih menolak rencana impor KRL. Padahal, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) harus mencari pengganti 10 set kereta api Jabodetabek yang akan dipensiunkan pada 2023 dan 19 rangkaian lainnya pada 2024.

Rencananya, KCI ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

KCI sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Surat tertanggal 6 Januari 2023 itu menyatakan bahwa rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

Anak usaha PT KAI itu sejatinya sudah memesan KRL pengganti ke PT INKA sesuai dengan jumlah yang bakal pensiun. Masalahnya, BUMN tersebut baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Era Kitab Para Dewa

Importir Sawit dari Asia Tuntut Kejelasan Aturan Ekspor dari Produsen******

Negara-negara importir minyak kelapa sawit mentah (CPO) Asia yang tergabung dalam Asian Palm Oil Alliance (APOP) mendesak negara-negara penghasil sawit untuk membuat kebijakanekspor yang stabil. Hal itu perlu dilakukan agar importir memiliki kepastian saat melakukan transaksi.

Adapun sejumlah negara yang tergabung dalam APOP antara lain India, Pakistan, Bangladesh, Nepal dan Sri Lanka.

Ketua APOP Atul Chaturvedi mengatakan negara importir telah membangun kilang untuk memproses CPO. Namun, negara produsen mengenakan bea ekspor yang lebih tinggi untuk CPO dibanding bea masuk untuk produk yang disuling. Ini membuat pembelian minyak sawit olahan lebih murah dari CPO.

Direktur Godrej International India Dorab Mistry mengatakan produsen utama sawit, yakni Indonesia dan Malaysia, perlu menyadari negara-negara Asia adalah pelanggan terpercaya mereka. Para pembeli Asia juga tak pernah membuat masalah pada industri sawit.

Menurutnya, perubahan kebijakan ekspor yang tiba-tiba seperti larangan ekspor oleh Indonesia tahun lalu, tidak hanya mengganggu rantai pasokan di negara importir, tetapi juga merugikan produsen.

Bagaimana tidak, Indonesia harus menghadapi komplain dari pelanggan sembari memikirkan strategi lain untuk menutupi kekurangan pasokan.

Lihat Juga : PLN Buka Suara soal Denda Listrik Komedian Tarzan Capai Rp90 Juta

Indonesia yang merupakan produsen CPO terbesar di dunia sempat melarang ekspor CPOpada April-Mei 2022. Hal ini membuat negara-negara pembeli cepat-cepat mengamankan pasokan dari Malaysia.

Namun, harga CPOMalaysia jadi melambung karena permintaan tinggi. Sebagai gantinya, negara importir pun mencari alternatif lain seperti minyak kedelai dan biji bunga matahari.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Ekstraktor Solvent India Ajay Jhunjhunwala produsen CPO besar seperti Indonesia dan Malaysia cenderung menanggapi banyak tuntutan dari Eropa, dibanding memperhatikan kebutuhan pasar di Asia yang pembeliannya justru besar.

"Uni Eropa menyumbang kurang dari 9 persen dari impor CPO global. Pembeli Asia menyumbang sekitar 40 persen, tetapi produsen mencoba memenuhi tuntutan Eropa dan mengabaikan pembeli Asia," katanya.

Pada Desember 2022, Uni Eropa mengesahkan Undang-Undang Deforestasi, yang mengharuskan perusahaan untuk menghasilkan pernyataan uji tuntas dan memberikan informasi yang dapat diverifikasi bahwa komoditas, termasuk kelapa sawit, tidak ditanam di tanah hasil pembabatan hutan setelah 2020.

[Gambas:Video CNN]