cara dapat uang lewat internet

tawanan Naruto

Minyakita Masih 'Hilang' di Pasar, Minyak Curah Tetap Marak******

Pedagang pasar tradisionaldi bilangan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan mengungkap kelangkaan stok Minyakita setidaknya sejak Januari.

Berdasarkan reportase CNNIndonesia.compada Sabtu (18/2), setidaknya delapan penjaja di pasar Mampang Prapatan tidak memiliki ketersediaan Minyakita di lapaknya.

Mayoritas di antara para pedagang mengaku tidak mendapatkan penawaran Minyakita dari distributor, sehingga memilih untuk menjual minyak bermerek yang lebih mudah didapat.

Salah satu pedagang lain mengatakan bahwa keberadaan Minyakita memang kerap ditanya oleh para pembeli.

Namun ia memilih untuk tidak menjual Minyakita karena tak bisa sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14 ribu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Susah tuh (keberadaan) Minyakita. Walaupun orang pada mencari ya. Kami mau jual juga enggak bisa pakai HET soalnya, orang belanjanya saja sudah Rp15 ribu per liter," ujar salah seorang pedagang perempuan di lapak sembako lain.

"Makanya saya jualannya paling tidak ya Rp16 ribu," sambungnya.

Minyak Curah

Lainnya, dua dari delapan lapak sembako yang dikunjungi di Pasar Tradisional Mampang Prapatan tetap menyediakan minyak curah untuk kebutuhan konsumen.

Namun pedagang itu menyebutkan jika ketersediaan minyak curah memang sudah menjadi alternatif lama, bukan untuk menggantikan kelangkaan dari Minyakita.

"Kalau (minyak) curah sih saya ada kapan saja, karena ya ada saja yang mau cari. Bukan karena (Minyakita) langka atau bagaimana," kata salah satu pedagang minyak curah.

"Sebenarnya minyak curah ini kan memang murah mas. Tapi kalau dibilang kualitas ya Minyakita memang lebih baik, karena dia kan sudah pabrikan," papar salah seorang penjaja minyak curah dari lapak lain.

Minyakita mendadak langka di sejumlah daerah sejak akhir Januari lalu. Kalau ada, harga jual dari pedagang melonjak di atas harga eceran tinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Lihat Juga : Mampu Beli yang Premium, Orang Kaya Diminta Tak Beli Minyakita

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas pun kemudian membeberkan sejumlah alasan kenapa Minyakita langka di pasaran.

Salah satu penyebabnya adalah program biodiesel B35. Pasalnya program itu meningkatkan penggunaan CPO, bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Bepergian melintasi surga dan jadilah dewa jahat

Mantu Jokowi, Bobby Nasution Dilantik Jadi Wakil Ketua Hipmi 2022******

Menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution terpilih menjadi wakil ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atauHipmi periode 2022-2025.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira dalam pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI 2022-2025.

"Wakil ketua umum Bobby Afif Nasution," kata Anggawira di Kempinski Hotel, Senin (20/2).

Dalam pelantikan itu, Bobby tampak hadir mengenakan setelan jas hitam dengan kemeja putih dilengkapi dasi merah. Ia tampak bercengkerama dengan anggota HIPMI lainnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi hadir dan membuka pelantikan BPP Hipmi 2022-2025. Jokowi hadir bersama sejumlah menteri di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Prabowo, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto.

[Gambas:Video CNN]

Dalam pidato pembukaan pelantikan itu, Jokowi menyampaikan apresiasinya. Pasalnya, meski saat pemilihan ketua umum Hipmi diselenggarakan di Solo beberapa waktu lalu, insiden baku hantam antar pengusaha muda sempat terjadi, akhirnya pemilihan berjalan lancar.

"Saya apresiasi Hipmi saat pemilihan ketua di Solo ramai di situ, ya anak muda biasalah. Tapi setelah itu terpilih semuanya bersatu kembali. Saya juga apresiasi 239 pengurus. Itu bukan angka yang besar negara kita ini 280 juta penduduknya," katanya.

Pengawal batin Jinyi

PUPR Siap Kawal Pembangunan dan Serah Terima Meikarta Hingga 2027******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku siap jika ditugaskan untuk memastikan pembangunansampai serah terima unit apartemen Meikarta selesai hingga 2027.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menegaskan hal itu mengacu kepada putusan homologasi di pengadilan.

"Untuk kasus apartemen Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi bahwa serah terima unit akan diserahkan secara bertahap sampai 2027, PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit di 2027," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Kedua, mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Lihat Juga : BPKH Buka Suara soal Keliru Durasi Haji Malaysia 25 Hari

Keempat, Kementerian PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Ia prihatin melihat kasus mangkrak Meikarta. Menurutnya, hunian mangkrak disebabkan karena pengembang tidak mampu menyelesaikan bangunan yang sudah dipasarkan dan dijanjikan kepada konsumen.

Padahal, kata Iwan, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cashkeras bertahap.

Lihat Juga : Kementerian PUPR Buka Suara soal Kasus Mangkrak Meikarta

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," tuturnya.

Sementara itu, Iwan menilai ada emosi dari konsumen untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Padahal, ada beberapa hal yang luput dari mata konsumen, termasuk legalitas tanah yang belum jelas.

Sebelumnya, pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bersikukuh akan menyerahkan unit apartemen bertahap hingga 2027.

MSU menyebut akan menghormati dan menaati putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi. Di dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta secara bertahap mulai dari 2022 hingga 2027.

"Kami akan usahakan secepatnya dan membangun momentum pembangunan di 2023," kata Manajemen PT MSU dalam keterangan resmi, Selasa (24/1).

PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) selaku pemegang saham PT MSU juga menegaskan mendukung pengembang Meikarta tersebut untuk memenuhi komitmennya kepada konsumen.

Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Veronika Sitepu menyebut LPCK akan mendukung MSU memenuhi kewajibannya, sesuai putusan homologasi dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal tersebut mempertimbangkan apartemen Meikarta berada dalam kawasan Lippo Cikarang, sehingga meningkatnya tingkat hunian di apartemen Meikarta pada akhirnya berdampak positif bagi kegiatan komersial Kawasan Lippo Cikarang secara keseluruhan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/2).

[Gambas:Video CNN]

Kontrak Hantu yang Salah

Menteri Basuki Batasi Penggunaan TKA di Proyek Infrastruktur 5 Persen******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membatasi buruhatau tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek infrastruktur maksimal 5 persen.

Pembatasan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2023 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Pada Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Pola Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang ditetapkan pada 16 Januari lalu.

"Penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dan pada 2023 dan 2024 sebesar paling tinggi 5 persen (lima persen) dari pagu Kementerian PUPR," tulis poin E nomor 1 aturan tersebut, dikutip pada Selasa (21/2).

Basuki menjelaskan maksud dan tujuan diterbitkannya surat tersebut, yakni sebagai panduan operasional bagi badan usaha yang akan menggunakan barang impor dan/atau TKA pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Selain itu, SE ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola KPBU.

Namun, penggunaan barang impor dan/atau TKA dalam proyek infrastruktur masih bisa diberikan dengan persetujuan Menteri PUPR melalui beberapa tahapan, yakni:

a. Pimpinan badan usaha mengajukan permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pengarah P3DN Kementerian PUPR ditembuskan kepada Direktur Jenderal unit organisasi terkait dengan melampirkan hasil pencarian informasi ketersediaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan justifikasi teknis dari kebutuhan spesifikasi;

b. Direktur Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan rapat pembahasan bersama pihak-pihak terkait, selanjutnya melaporkan hasil rapat kepada Menteri PUPR untuk mendapatkan arahan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA;

c. Menteri PUPR memberikan persetujuan terhadap penggunaan barang impor dan/atau TKA;

d. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan maka diperlukan penyesuaian spesifikasi teknis oleh badan usaha dengan memperhatikan ketersediaan PDN dan tenaga kerja dalam negeri;

e. Format surat permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

"Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," tutup isi SE tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

Elon Musk Tutup Dua Kantor Twitter di India Usai PHK 90 Persen Staf******

Ellon Musk  menutup dua dari tiga kantor Twitteryang berada di India. Yang ditutup adalah kantor di New Delhidan Mumbai. Sementara itu, satu kantor di Bengaluru masih beroperasi seperti biasa.

Kepada Bloomberg, seorang sumber dari internal perusahaan mengatakan di bawah kepemilikan Elon Musk, Twitter memecat sekitar 90 persen atau lebih dari 200 stafnya di India pada tahun lalu.

Bulan lalu, Twitter memerintahkan PHK juga dilakukan terhadap staf mereka di Dublin, Irlandia dan juga memecat karyawan di Singapura.

Twitter tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters terkait penutupan kantor dan PHK di berbagai negara ini.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Misteri

Dicari Investasi Berkualitas dan Bisa Sejahterakan Rakyat RI******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan 8,4 juta pengangguran di Indonesia per Agustus 2022, meski realisasi investasipada 2022 mencapai Rp1.207 triliun atau melampaui target Rp1.200 triliun.

Rendahnya penyerapan tenaga kerja disebabkan investasi saat ini lebih banyak padat modal (capital intensive).

Artinya, perusahaan membutuhkan biaya modal lebih tinggi ketimbang kebutuhan biaya untuk tenaga kerja. Modal yang dimaksud pun merujuk pada mesin penyokong produksi seperti mesin, perlengkapan, dan lainnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguran Indonesia tembus 5,86 persen atau 8,42 juta orang pada Agustus 2022.

Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS melaporkan urutan satu ada Jawa Barat (8,31 persen), Kepulauan Riau (8,23 persen), Banten (8,09 persen), DKI Jakarta (7,18 persen), dan Maluku (6,88 persen).

Kemudian, Sulawesi Utara (6,61 persen), Sumatra Barat (6,28 persen), Aceh (6,17 persen), Sumatra Utara (6,16 persen), dan Kalimantan Timur (5,71 persen).

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-24 tahun tercatat dalam kategori Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 20,63 persen pada 2022.

Jumlah itu lebih banyak dibandingkan penduduk usia 25-29 tahun (3,36 persen) dan 60 tahun ke atas (2,85 persen). Jumlah ini naik dari Februari 2022 sebesar 5,83 persen atau 8,40 juta orang.

Kendati, angka pengangguran tersebut sebetulnya lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tercatat pada 2021, angka pengangguran tembus 6,26 persen atau 8,7 juta orang pada Februari dan 7,07 persen atau 9,7 juta orang pada Agustus.

Kemudian pada 2020, 4,94 persen atau 6,9 juta orang pada Februari dan 7,07 persen atau 9,7 juta orang pada Agustus.

Peneliti senior INDEF Nailul Huda menyangkal pernyataan Airlangga. Menurutnya, selama investasi itu memiliki multiplier effect atau dampak berlapis ke sektor lain tidak ada yang salah dengan investasi ke capital intensive.

"Masalahnya ini kan investasi yang masuk nggak mampu ngungkit (menaikkan) tenaga kerja. Bahkan ada beberapa investasi yang malah menambah TKA. Ini yang harus dibenahi," katanya saat dihubungi CNNIndonesia.com,Selasa (22/2).

Untuk itu, menurutnya penting mengarahkan investasi masuk ke sektor dengan multiplier effect yang cukup signifikan.

Senada, peneliti Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menjelaskan para investor lebih tertarik meletakkan investasinya ke industri padat modal sebab perputaran yang cepat. Termasuk berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi dan jasa keuangan.

"Kalau dilihat ke belakang booming digital dalam 5 tahun terakhir itu menarik investasi padat modal. Mungkin ketika sektor digital mulai winter akan terjadi penurunan porsi investasi di sektor jasa," paparnya.

Perlu kebijakan untuk menarik lebih banyak investasi padat karya