petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

788 slot

situs slot kakek x500 445Jutaan kata 795786Orang-orang telah membaca serialisasi

《788 slot》

Bawaslu imbau warga tak ciptakan konflik jelang pemungutan suara******

Bawaslu imbau warga tak ciptakan konflik jelang pemungutan suara
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan hasil pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) rawan pada pemilu 2024 dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (11/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc/pri.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengimbau masyarakat tidak menciptakan konflik menjelang hari pemungutan suara pasangan calon presiden-calon wakil presiden dan anggota legislatif pada 14 Februari 2024.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta setiap orang dapat menjaga iklim politik tetap kondusif sehingga aktivitas yang dapat mengganggu itu sebaiknya dihindari.

“Hal-hal yang bisa menimbulkan konflik dan lain-lain, lebih baik dihindarkan, karena sekarang menjelang pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut,” kata Bagja menjawab pertanyaan wartawan soal film dokumenter “Dirty Vote” saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu.

Terkait kritik yang ditujukan ke Bawaslu dalam film itu, Bagja mempersilakan masukan-masukan itu ditujukan kepada lembaga yang saat ini dia pimpin.

“Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu silakan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu selama kami melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata dia.

Menurut Bagja, Bawaslu RI dan jajaran pengawas pemilu di daerah sejauh ini telah melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, dia menyerahkan penilaian atas kinerja Bawaslu itu sepenuhnya kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, silakan kritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun, pada titik ini Bawaslu sudah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tetapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silakan. Kami tidak bisa meng-drive(mengendalikan, red.) perspektif masyarakat,” kata Bagja.

Dia pun menghormati kebebasan berpendapat yang menjadi hak setiap warga negara. “Apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusi, demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin, diatur oleh undang-undang,” kata Ketua Bawaslu RI.

Film dokumenter “Dirty Vote” pada Minggu siang dirilis oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube. Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu. Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Dalam waktu kurang lebih 8 jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat satu juta lebih orang dan dan disukai oleh 117.000 lebih pengguna YouTube.

Baca juga: Bawaslu sebut tujuh indikator kerawanan paling banyak terjadi di TPS
Baca juga: Bawaslu soal film Dirty Vote: Silakan kritik, kami bekerja sesuai UU
Baca juga: Bawaslu sebut ada surat suara tak sampai ke WNI di Malaysia

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Satu kompi Brimob Polri bantu pengamanan Pemilu di Kabupaten Jayapura******

Satu kompi Brimob Polri bantu pengamanan Pemilu di Kabupaten Jayapura
Arsip foto - Personel Brimob Polda Papua berjaga saat penyidik KPK menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua di Jayapura, Papua, Selasa (7/2/2023). ANTARA FOTO/Gusti Tanati/nym.
Sentani (ANTARA) - Sebanyak satu kompi Brimob BKO Mabes Polri membantu pengamanan pemilihan umum (Pemilu) 14 Februari 2024 di Kabupaten Jayapura, Papua.

Selain Brimob, Polres Jayapura juga mendapat dukungan 30 personel Polda Papua untuk membantu pengamanan dan menyukseskan Pemilu di Kabupaten Jayapura.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Jayapura AKBP Fredrickus WA Maclarimboen di Sentani, Minggu mengatakan masa tenang, pencoblosan hingga rekapitulasi suara,  anggotanya terlibat sebanyak 577 personel.

“Satu pleton atau 100 personel anggota Polres Jayapura yang berjaga di Polsek maupun Polres menjaga kemungkinan terjadi gangguan pada Pemilu,” katanya.

Menurut Kapolres, pihaknya juga mendapatkan dukungan 30 personel dari Polda Papua selama masa tenang (11/2) hingga rekapitulasi suara (15/2) 2024.

“Satu setingkat kompi Brimob BKO dari Mabes Polri yang membackup (cadangan) Polres Jayapura dalam rangka pengamanan pada saat pencoblosan mulai dari hari ini (Minggu),” ujarnya.

Dia menjelaskan BKO Brimob dari Mabes Polri sudah ada di Polres Jayapura sejak Desember 2023 untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang baik dan lancar.

“Saya mau sampaikan bahwa mulai hari ini (Minggu) personel Polres Jayapura sebagian sudah melekat pada logistik Pemilu terutama empat distrik yang lebih dulu mendapat distribusi logistik,” katanya.

Dia menambahkan Senin dan Selasa anggota Polres Jayapura langsung terlibat dalam pendistribusian logistik Pemilu di 15 distrik lainnya.

Polres Jayapura menggelar apel gelar pasukan dalam rangka serpas pengamanan pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 berlangsung di lapangan apel Mapolres Jayapura. Minggu (11/2) pagi.

Apel tersebut dipimpin langsung Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus WA Maclarimboen diikuti para pejabat utama, anggota dan ASN Polres Jayapura serta BKO Polda Papua.
Baca juga: Polres Jayapura bangun komunikasi dengan masyarakat sukseskan Pemilu
Baca juga: Pemkab-Polres Jayapura dialog bersama warga pastikan Pemilu sukses

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:dragon303 slot

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
zoomslot88
situs slot gacor indonesia
mataharibet
mpo2121
kredit hp 24 bulan tanpa kartu kredit
eropa 4d slot gacor
pinjaman online tercepat dan terpercaya
batarslot
dewajudi
Daftar isi semua bab
Bab 1 qqmega368
Bab 2 kredit di shopee
Bab 3 raja88jp
Bab 4 istanaslot
Bab 5 cicil iphone tanpa kartu kredit
Bab 6 slot demo gacor x500 anti lag
Bab 7 link slot gacor akun baru
Bab 8 pinjam uang 50 juta
Bab 9 uku pinjaman online ojk
Bab 10 pasar slot88
Bab 11 situs top up terpercaya
Bab 12 situs slot aman dan terpercaya
Bab 13 keju4d 4d
Bab 14 pola gacor mahjong ways hari ini
Bab 15 cara pinjam duit di kredivo
Bab 16 voucher tokopedia gratis ongkir
Bab 17 rekomendasi link slot
Bab 18 lawu88slot
Bab 19 olb88 situs slot terpercaya togel singapore judi bola
Bab 20 nanas togel 4d
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1322bab
takutBacaan TerkaitMore+

Kaisar Pedang Hunyuan

pinjol ilegal tanpa rekening pribadi
Bawaslu DKI bolehkan peserta pemilu ambil APK usai diturunkan
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta menurunkan alat peraga kampanye (APK) secara serentak di lima wilayah kota Jakarta, Minggu (11/2/2024) dini hari. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta/aa.
dalam rangka kepedulian terhadap pelestarian lingkungan untuk mengurangi sampah APK yang memang masih bisa dipakai.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta membolehkan peserta pemilu yang hendak mengambil alat peraga kampanye (APK) termasuk bendera partai  usai diturunkan dalam rangka masa tenang kampanye  dengan catatan masih dalam kurun waktu tertentu.

"Nanti akan ada pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak, maka dalam waktu yang tersisa itu bisa diambil kembali oleh peserta pemilu," kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha Jakarta, Minggu.

Munandar menuturkan peserta pemilu bisa mengambil APK ini dalam rangka kepedulian terhadap pelestarian lingkungan untuk mengurangi sampah APK yang memang masih bisa dipakai.

Maka dari itu, pihaknya mengingatkan sebaiknya waktu itu dimanfaatkan dengan baik oleh para peserta pemilu yang masih ingin mengamankan bendera berlambang partai masing-masing.

"Saya sampaikan bendera partai jangan dianggap seperti sampah," tegasnya.

Sementara, Koordinator Divisi Hukum Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu DKI Sakhroji menuturkan lokasi yang menjadi penampungan hasil penurunan APK berada di gudang Satpol PP Cakung Jakarta Timur, gudang Satpol PP Jakarta Utara, gudang Satpol PP Jakarta Selatan, dan gudang Satpol PP Jakarta Barat.

"Penyimpanan dengan batas waktu 10 hari tanggal 11-20 Februari 2024," ujar Sakhroji.

Terkait jumlah APK yang diturunkan pada Minggu dini hari ini, dia memperkirakan sekitar 15.000 lebih APK yang sudah diturunkan dari pembatas jalan, jalan layang (flyover) dan jembatan penyeberangan orang (JPO).

"Hari ini, penertiban masih berlanjut ke tingkat kecamatan dan kelurahan," tambahnya.

Dengan demikian, Bawaslu DKI berharap agar tidak ada lagi metode kampanye salah satunya pemasangan APK selama masa tenang.

Bawaslu DKI memastikan terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Satpol PP DKI Jakarta, dan jajaran pemerintah daerah di DKI dari tingkat provinsi hingga kota untuk mendukung penyelenggaraan  pemilu.

KPU menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11-13 Februari dan hari H pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

KPU menjadwalkan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak digelar pada tanggal 27 November 2024.

Dengan demikian, rancangan jadwal Pilkada 2024 yang telah disusun KPU adalah sebagai berikut:
  1. 5 Mei-19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan;
  2. 27 Agustus-21 September 2024: Pendaftaran penelitian persyaratan pasangan calon;
  3. 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;
  4. 23 September 2024: Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon;
  5. 25 September-23 November 2024: Masa kampanye;
  6. 24 November-26 November 2024: Masa tenang;
  7. 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan 
  8. 27 November-10 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi.
Baca juga: Kekurangan personel jadi kendala penertiban APK di DKI Jakarta
Baca juga: Pemprov DKI turunkan alat peraga kampanye serentak Minggu dini hari
Baca juga: Bawaslu DKI nilai warna biru kantong sembako murah bermakna universal

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

jalan menuju keabadian

rajatoto88
Kemendes: Indeks Desa bisa bantu atasi tantangan dalam bangun desa
Tangkapan layar - Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sugito saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Indeks Desa, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Bappenas di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Tri Meilani Ameliya
Indeks Desa itu dapat membuat setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan desa di Tanah Air memiliki alat ukur yang sama untuk memantau perkembangan desa
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menilai keberadaan Indeks Desa dapat dimanfaatkan untuk mengatasi beragam isu dan tantangan yang ada dalam pembangunan desa untuk mendukung perwujudan Indonesia Emas 2045. "Isu-isu dan tantangan (pembangunan desa) akan bisa diatasi secara komprehensif jika kita memiliki satu alat ukur yang sama. Saya pikir itulah pentingnya kita bersama-sama meluncurkan Indeks Desa," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sugito saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Indeks Desa di Jakarta, Senin.

Baca juga: Kemendes: Jumlah desa sangat tertinggal turun menjadi 4.850 desa Ia menjelaskan, Indeks Desa itu dapat membuat setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan desa di Tanah Air memiliki alat ukur yang sama untuk memantau perkembangan desa.

Dengan demikian, setiap pihak tersebut, seperti Kemendes, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dapat memiliki alat ukur yang sama untuk memaksimalkan sektor pembangunan desa yang masih kurang baik. Sugito menyampaikan beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam membangun desa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di antaranya adalah tantangan menguatkan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun BUMDes Bersama sebagai motor penggerak utama ekonomi di desa.

Baca juga: Kemendes PDTT: Status desa mandiri bertambah jadi 11.456 desa Kedua, ada pula tantangan peningkatan konektivitas jaringan infrastruktur antara desa maupun desa dengan kota yang dapat dilakukan melalui penguatan kolaborasi antardesa, supradesa, ataupun mitra pembangunan. Berikutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan aparatur pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan desa. "Keempat, pemenuhan layanan dasar desa dengan pemanfaatan dana desa prioritas yang telah ditentukan," ucap dia melanjutkan. Kelima adalah tantangan soal beragam masalah lingkungan dengan penguatan strategi dalam pemanfaatan ruang desa berbasis lingkungan untuk kehidupan berkelanjutan. Keenam, tantangan meningkatkan edukasi dalam pengelolaan dan pelestarian budaya lokal dan warisan desa.
Baca juga: Kenaikan indeks desa membangun di kabupaten Bandung tertinggi di Jabar

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Era Kapur

mafia slot88
KPU: Pembersihan APK tanggung jawab peserta pemilu
Petugas Satpol PP menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (11/2/2024) dini hari. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/nz/aa.
Surabaya (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum mengingatkan pembersihan alat peraga kampanye atau APK di ruang publik merupakan tanggung jawab dari masing-masing peserta pemilihan umum.

Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam menjelaskan tahapan Pemilu 2024 mulai hari Minggu ini pukul 00.01 WIB telah memasuki masa tenang.

"Selama masa tenang, peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apa pun. Itu untuk memberi kesempatan pemilih melakukan perenungan siapa yang akan dipilih," katanya saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu pagi.

Baca juga: Bawaslu pimpin penertiban APK saat masa tenang di Kota Bandung

Selama masa tenang pemilu yang berlangsung 11 hingga 13 Februari 2024, APK yang selama masa kampanye didirikan di ruang publik harus dibersihkan.

"Pembersihan APK selama masa tenang sebenarnya merupakan tanggung jawab peserta pemilu, tetapi kami selaku penyelenggara pemilu berkewajiban mengoordinasi pembersihan," ujar Anam.

Maka tepat memasuki tanggal 11 Februari 2024, sejak pukul 00.01 dini hari tadi, KPU Jawa Timur bersama Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pemangku kepentingan terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah provinsi setempat, langsung bergerak melakukan pembersihan APK dari ruang publik.

Tampak pembersihan APK oleh penyelenggara Pemilu Jawa Timur di wilayah Kota Surabaya yang berlangsung Minggu dini hari juga diikuti sejumlah perwakilan partai politik peserta pemilu.

Baca juga: Kekurangan personel jadi kendala penertiban APK di DKI Jakarta

Choirul Anam memastikan koordinasi pembersihan APK bersama para pemangku kepentingan tersebut berlangsung serentak sampai di wilayah kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan maupun desa di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, tidak ada sanksi bagi peserta pemilu yang tidak melakukan pembersihan APK dari ruang publik selama masa tenang.

Peserta pemilu yang APK-nya dibersihkan oleh petugas bisa mengambilnya di Kantor Bawaslu atau Satpol PP setempat.

Targetnya ruang publik harus bersih dari APK sebelum hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024.

"Jadi, APK tidak harus bersih dari ruang publik hari ini. Bisa sampai besok atau lusa. Targetnya saat pemilu berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 sudah harus bersih total dari APK," ucapnya.

Baca juga: Pemkot Medan dukung Bawaslu tertibkan APK di masa tenang

Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nasrullah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bintang Xianwu

bongkar situs slot
Kemendes: Indeks Desa bisa bantu atasi tantangan dalam bangun desa
Tangkapan layar - Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sugito saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Indeks Desa, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Bappenas di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Tri Meilani Ameliya
Indeks Desa itu dapat membuat setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan desa di Tanah Air memiliki alat ukur yang sama untuk memantau perkembangan desa
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menilai keberadaan Indeks Desa dapat dimanfaatkan untuk mengatasi beragam isu dan tantangan yang ada dalam pembangunan desa untuk mendukung perwujudan Indonesia Emas 2045. "Isu-isu dan tantangan (pembangunan desa) akan bisa diatasi secara komprehensif jika kita memiliki satu alat ukur yang sama. Saya pikir itulah pentingnya kita bersama-sama meluncurkan Indeks Desa," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sugito saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Indeks Desa di Jakarta, Senin.

Baca juga: Kemendes: Jumlah desa sangat tertinggal turun menjadi 4.850 desa Ia menjelaskan, Indeks Desa itu dapat membuat setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan desa di Tanah Air memiliki alat ukur yang sama untuk memantau perkembangan desa.

Dengan demikian, setiap pihak tersebut, seperti Kemendes, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dapat memiliki alat ukur yang sama untuk memaksimalkan sektor pembangunan desa yang masih kurang baik. Sugito menyampaikan beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam membangun desa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di antaranya adalah tantangan menguatkan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun BUMDes Bersama sebagai motor penggerak utama ekonomi di desa.

Baca juga: Kemendes PDTT: Status desa mandiri bertambah jadi 11.456 desa Kedua, ada pula tantangan peningkatan konektivitas jaringan infrastruktur antara desa maupun desa dengan kota yang dapat dilakukan melalui penguatan kolaborasi antardesa, supradesa, ataupun mitra pembangunan. Berikutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan aparatur pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan desa. "Keempat, pemenuhan layanan dasar desa dengan pemanfaatan dana desa prioritas yang telah ditentukan," ucap dia melanjutkan. Kelima adalah tantangan soal beragam masalah lingkungan dengan penguatan strategi dalam pemanfaatan ruang desa berbasis lingkungan untuk kehidupan berkelanjutan. Keenam, tantangan meningkatkan edukasi dalam pengelolaan dan pelestarian budaya lokal dan warisan desa.
Baca juga: Kenaikan indeks desa membangun di kabupaten Bandung tertinggi di Jabar

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

nagajitu
KPU Penajam mulai distribusikan logistik ke IKN hari ini
Pekerja mengangkut kotak suara Pemilu 2024 ke dalam truk untuk didistribusikan di gudang logistik KPU Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (11/2/2024). ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga/nz/aa.
Hari ini adalah jadwalnya distribusi logistik
Penajam Paser Utara (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Minggu (11/2) mulai mendistribusikan logistik Pemilu 2024 ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Hari ini adalah jadwalnya distribusi logistik. Mungkin sembilan kabupaten lain sudah lebih dulu, bahkan tujuh hari sebelumnya. Itu karena jumlah kecamatan mereka lebih besar daripada Penajam Paser Utara," kata Ketua KPU Kabupaten PPU Irwan Syahwana di Kantor KPU Kabupaten PPU, Minggu.

Hari ini, dilakukan pendistribusian 1.453 kotak suara dan 1.148 bilik suara di Kecamatan Sepaku, Waru, dan Babulu.

Sedangkan untuk Kecamatan Penajam, akan dilakukan distribusi logistik berupa 1.275 kotak suara dan 1.020 bilik suara pada Selasa, 13 Februari 2024.

Di kawasan IKN, akan didirikan dua TPS lokasi khusus sebagai tempat 304 Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) melakukan pencoblosan pada 14 Februari nanti.

Pelepasan distribusi logistik Pemilu 2024 dimulai pukul 11.00 WITA menggunakan 13 truk. Sedangkan untuk distribusi ke Kecamatan Penajam, direncanakan menggunakan 12 truk.

Pendistribusian logistik Pemilu 2024 secara simbolis ditandai dengan seremoni peresmian oleh Ketua KPU Kabupaten PPU Irwan Syahwana, Pj. Bupati PPU Makmur Marbun beserta jajaran Forkominda.

Selain itu, proses pendistribusian logistik turut dikawal oleh jajaran Kepolisian dan Bawaslu.

Adapaun KPU mencatat, di TPS lokasi khusus IKN terdapat 304 pemilih yang telah terdaftar.

Jumlah tersebut terbagi menjadi dua, yakni 187 DPTb yang terdaftar di TPS 901 dan 117 DPTb yang terdaftar di TPS 902.

Irwan berharap pada 11-13 Februari 2024, logistik Pemilu 2024 sudah terdistribusi dari mulai tingkat kecamatan, kelurahan dan tempat pemungutan suara.

Pj. Bupati PPU Makmur Marbun menyampaikan bahwa sejauh ini tidak ada kendala terkait persiapan hingga proses pendistribusian logistik.

Ia memastikan Pemilu 2024 di wilayah IKN akan berlangsung lancar dan aman.

"Saat ini tidak ada kendala, semua proses berjalan lancar," ujarnya.

Baca juga: KPU Penajam targetkan partisipasi pemilih capai 80 persen
Baca juga: KPU Penajam: 3.266 pekerja IKN terdaftar sebagai DPTb Pemilu 2024

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Jiuhuang Yantianlu

slot gacor bonus 100 to kecil
Presiden terbuka bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa
Arsip foto - Presiden Joko Widodo (kiri) melakukan jamuan makan siang dengan ketua umum parpol diantaranya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di presidensial lounge di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/6/2022). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo selalu terbuka untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa.

Hal itu disampaikan Ari menanggapi adanya pernyataan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mengaku diminta menjembatani pertemuan Jokowi dengan Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Presiden selalu terbuka untuk bertemu, bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa. Apalagi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa," ujar Ari dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Ari mengatakan inisiatif pertemuan bisa muncul dari mana saja. Menurutnya pertemuan tokoh bangsa dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

"Yang paling penting adalah silaturahmi antar tokoh bangsa pasti akan bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Hubungan Jokowi dan Megawati disebut mengalami kerenggangan usai keduanya ditengarai memiliki dukungan berbeda dalam Pilpres 2024.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024