petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

bbfs togel

slot 89 623Jutaan kata 649734Orang-orang telah membaca serialisasi

《bbfs togel》

Fun Sport meriahkan perayaan HUT Ke******

Fun Sport meriahkan perayaan HUT Ke-62 Kopaska TNI AL
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melepas kegiatan Fun Sport dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Kopaska di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (3/3/2024). (ANTARA/Fauzi Lamboka)
Jakarta (ANTARA) - Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI Angkatan Laut (AL) menggelar kegiatan Fun Sport (olahraga menggembirakan), untuk memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Kopaska pada 31 Maret 2024.

Fun Sport yang dipusatkan di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu, terdiri dari tiga jenis perlombaan yakni Fun Run, Fun Bike serta Fun Walk yang diikuti 1.500 peserta dari personel TNI/Polri dan masyarakat umum.

Fun Run memiliki jarak tempuh sejauh tujuh kilometer dengan dua titik water station serta 2 titik spring, sedangkan untuk Fun Bike ditempuh dengan jarak 17 kilometer dan Fun Walk dengan jarak dua kilometer.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), didampingi Panglima Koarmada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI) Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto melepas salah satu cabang perlombaan yakni Fun Run.

"Saya senang berbahagia dan bangga, hari ini bisa hadir secara langsung bersama Pangkoarmada RI dan keluarga besar Kopaska," kata AHY.

Dia berharap kegiatan kegiatan itu dapat meleburkan kebersamaan antara prajurit TNI khususnya Angkatan Laut dan masyarakat DKI Jakarta.

"Kopaska sebagai pasukan elit TNI AL, semoga semakin sukses, semakin jaya di darat, laut dan udara. Semoga terus menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia," harap AHY.

Selain Fun Sport, juga digelar seiumlah acara menarik seperti panggung hiburan, senam aerobik dan doorprize yang berhadiah sepeda motor, sepeda listrik, sepeda gunung, berbagai hadiah hiburan, hingga uang tunai puluhan juta rupiah.

Kegiatan itu diselenggarakan atas keria sama antara TNI Angkatan Laut dengan Federasi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), Indonesia Cycling Federation (ICF), Federasi Triathlon Indonesia dan Pemprov DKI Jakarta.

Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) adalah salah satu komponen penting sebagai pasukan elit TNI AL yang mempunyai spesialisasi khusus, yaitu peperangan laut khusus. Kopaska TNI AL didirikan oleh Presiden Soekarno pada 31 Maret 1962, dengan semboyan "Tan Hana Wighna Tan Sirna" yang artinya "Tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi".

Pewarta: Fauzi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Pakar: Berisiko tak indahkan putusan MK******

Pakar: Berisiko tak indahkan putusan MK
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini usai memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di TPS 121 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan pembentuk undang-undang yang tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024 akan berisiko konflik politik dan legitimasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Saya kira Pemerintah dan DPR RI tidak mungkin memajukan pelaksanaan pilkada serentak yang semula November menjadi September 2024," kata Titi Anggraini yang juga dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ketika menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Minggu pagi (3/3).

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21 November 2023), menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.

Namun, lanjut Titi, setelah Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, pelaksanaan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni November 2024.

Selain berpotensi terjadinya konflik politik dan legitimasi pilkada taruhannya, menurut dia, akan berisiko baik bagi Presiden RI Joko Widodo maupun DPR RI.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan bahwa MK menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pilkada serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi, lanjut Titi, menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Baca juga: Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024

Baca juga: MK tolak permohonan Bupati dan Wabup Talaud soal UU Pilkada

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Platform GitHub diserang, berpotensi pengaruhi jutaan pengguna******

Platform GitHub diserang, berpotensi pengaruhi jutaan pengguna
Ilustrasi - Serangan siber. (Pexels)
Jakarta (ANTARA) - Platform berbagi kode populer GitHub menghadapi serangan berskala besar yang berpotensi mempengaruhi jutaan penggunanya.

Sebagaimana dikutip oleh Gizmochina pada Sabtu (2/3), peneliti keamanan di Apiiro telah mengidentifikasi tren yang mengkhawatirkan di mana pelaku jahat menyasar repositori GitHub, yang berpotensi membahayakan lebih dari 100.000 proyek.

Serangan itu melibatkan teknik yang disebut "kebingungan repositori berbahaya" di mana penyerang mengkloning repositori yang sah, menyuntikkan kode berbahaya, dan mengunggahnya kembali ke platform.

Repositori yang telah dimanipulasi kemudian dapat diunduh oleh pengguna yang tidak curiga, berpotensi membahayakan sistem mereka atau menginfeksi mereka dengan malware.

Laporan Apiiro menyoroti beberapa faktor yang membuat GitHub rentan terhadap serangan semacam itu.

Kemudahan menggunakan platform, ketersediaan API yang siap pakai, dan keberadaan banyak repositori tersembunyi menciptakan lingkungan yang ideal bagi penyerang untuk melancarkan watering hole attack, serangan siber yang menargetkan kelompok pengguna dengan menginfeksi situs web yang biasa mereka kunjungi.

Dalam serangan-serangan ini, para penyerang menargetkan repositori yang populer dan sering diunduh. Mereka menyuntikkan kode berbahaya ke dalam repositori tersebut dan kemudian mengunggahnya kembali.

Untuk memperluas jangkauan, para penyerang membuat banyak forkpalsu dari repositori yang telah disusupi menggunakan metode otomatis. Forkpalsu ini kemudian dapat tersebar melalui media sosial, forum online, dan saluran lainnya, menipu pengguna agar mengunduh versi berbahaya.

Baca juga: Microsoft tuntaskan akuisisi GitHub

Laporan Apiiro menyebutkan bahwa GitHub telah diberitahu dan telah menonaktifkan sebagian besar repositori berbahaya yang diidentifikasi.

Namun, aktivitas tersebut masih berlanjut, dengan penyerang terus berusaha menyuntikkan kode berbahaya.

Laporan lebih lanjut mengungkapkan bahwa kampanye serangan dimulai pada Mei 2023 dan terus berkembang.

Aktivitas berkelanjutan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa akan lebih banyak repositori dan pengguna yang bisa terpengaruh pada masa mendatang.

Pengembang dan pengguna disarankan untuk berhati-hati saat mengunduh kode dari GitHub, terutama dari repositori yang tidak dikenal. Penting untuk memverifikasi sumber dan legitimasi kode sebelum mengintegrasikannya ke dalam proyek.

Baca juga: AwanPintar setiap detik terjadi 43 serangan siber di Indonesia
Baca juga: Bandung dan Semarang masuk lima besar daerah asal ancaman siber

Penerjemah: Fathur Rochman
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot 868

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
simulasi pinjaman kredivo
pinjaman 25 juta langsung cair
rtp supercuan
gobetasia
slot paling cepat menang
pilot138
slot hoki maxwin
zeus gacor
voucher hotel traveloka
Daftar isi semua bab
Bab 1 gbwoin
Bab 2 slot gacor gampang jp
Bab 3 gacor 96
Bab 4 cara mendapatkan uang dari google drive
Bab 5 maxwin apk
Bab 6 bocoran rtp live hari ini
Bab 7 mas 123 slot
Bab 8 erek erek 2d 3d 4d bergambar lengkap
Bab 9 slot slot gacor
Bab 10 situs download apk mod terpercaya
Bab 11 mpo878
Bab 12 erek erek motor terbakar
Bab 13 situs gacor resmi
Bab 14 pola maxwin mahjong ways 2
Bab 15 buku primbon mimpi
Bab 16 akun wso slot pragmatic
Bab 17 pusatbeting365
Bab 18 cicilan tanpa kartu kredit bunga 0
Bab 19 boga88
Bab 20 koinslot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9881bab
takutBacaan TerkaitMore+

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

sistem cicilan akulaku
Mendagri: Satpol PP ujung tombak penegakan peraturan daerah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian memberikan arahan di Padang, Minggu (3/3/2024). ANTARA/Fandi Yogari
Keberhasilan penyelenggaraan pemilu itu bukan pekerjaan satu orang, melainkan kerja bersama.
Padang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mengatakan satuan polisi pamong praja (satpol PP) merupakan ujung tombak dalam menegakkan peraturan daerah.

"Satpol PP memiliki tugas utama dan ujung tombak untuk menegakkan peraturan daerah," kata Mendagri Tito Karanavian di Padang, Minggu.

Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada peringatan HUT Ke-74 Satpol-PP dan Satlinmas Ke-62 tingkat nasional yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Tito menegaskan bahwa keberadaan personel satpol PP bersama unsur lainnya sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus melindungi termasuk menegakkan hukum khususnya yang menyangkut peraturan daerah.

Ia menjelaskan bahwa posisi satpol PP berbeda dengan personel Polri. Korps Bhayangkara lebih pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan membina masyarakat sekaligus menegakkan hukum positif. Sementara itu, satpol PP lebih pada penegakan peraturan daerah.

Dalam amanatnya, mantan Kapolri tersebut mengatakan bahwa satpol PP pada Pemilu 2024 memiliki peran penting dan besar dalam menyukseskan pesta demokrasi 5 tahunan.

Menurut dia, pemilu yang berjalan lancar tidak lepas dari peran pihak keamanan terutama TNI dan  Polri, termasuk anggota satpol PP yang tersebar di seluruh daerah.

"Kita patut bersyukur Pemilu 2024 berjalan relatif aman, baik, dan lancar," kata Mendagri.

Jika dilihat dari jumlah penduduk, kemudian menyelaraskannya dengan sistem pemilu, Indonesia dinilai berhasil menjalankan pesta demokrasi.

Mendagri mengatakan bahwa memobilisasi 208 juta pemilih yang sudah terdaftar dengan 8.000.000 petugas tempat pemungutan suara (TPS) hingga tingkat ad hoc, dan 800.000 pengawas bukanlah pekerjaan mudah.

"Keberhasilan penyelenggaraan pemilu itu bukan pekerjaan satu orang, melainkan kerja bersama," ujarnya.

Baca juga: Kota Padang tuan rumah HUT Ke-74 Satpol PP dan HUT Ke-62 Satlinmas
Baca juga: Ribuan orang bergandeng tangan kelilingi Gunung Tidar HUT Satpol PP
 

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Ada pintu ke ruang bawah tanah

77dragon slot
Serial SATC akan ditayangkan di Netflix
Foto pemeran serial SATC di akun X Netflix. (Netflix)
Jakarta (ANTARA) - Serial Sex and the City (SATC), yang menceritakan kehidupan empat perempuan di Kota New York, akan ditayangkan di Netflix.

Keseluruhan episode dari enam musim serial populer HBO tersebut akan ditayangkan di Netflix mulai 1 April 2024.

Penayangan serial yang seluruhnya terdiri atas 94 episode itu menurut siaran The Hollywood Reporter pada Minggu (3/3) merupakan bagian dari perjanjian perusahaan induk HBO, Warner Bros Discovery, dengan Netflix yang mencakup kesepakatan lisensi untuk beberapa serial termasuk Band of Brothers, The Pacific, Six Feet Under, Ballers, Insecure, dan True Blood.

Berdasarkan kesepakatan itu, sebanyak 94 episode dari serial SATC yang dibintangi oleh Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, dan Kim Cattrall juga akan tayang di Netflix.

Namun demikian, serial yang tayang perdana tahun 1998 tersebut tetap tersedia di layanan streamingHBO.

Baca juga: Netflix berencana bawa iklan dan layanan berbayar untuk gim

Pada November 2023, CEO HBO Casey Bloys mengatakan bahwa strategi untuk menjual lisensi konten HBO ke Netflix bukanlah ide yang tidak biasa.

"Gagasan menjual satu pertunjukan di luar ekosistem bukan ide yang tidak biasa, di HBO kami banyak melakukannya dengan Band of Brothers, yang saya pikir juga ada di jaringan History, dan Entourage, Curb Your Enthusiasm, Sex and the City. Kami pada dasarnya menjual semuanya, jadi ini bukan konsep baru," katanya.

Namun, menurut dia, perusahaan dan penyedia layanan streaming membuat perjanjian lisensi konten dengan hati-hati serta tidak pernah memberikan hak eksklusif kepada siapa pun untuk sebuah pertunjukan.

Baca juga: Serial Komedi Kacau karya Raditya Dika tayang 16 Februari di Netflix
​​​​​​​Baca juga: Netflix batalkan perilisan film Halle Berry "The Mothership"

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Ayah, Ibu kembali membuat dunia takjub

kiwbet
KPU ancang-ancang gelar pesta demokrasi sesuai jadwal UU Pilkada
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang dijadwalkan 27 November mendatang. ANTARA/Ilustrator/Kliwon
Semarang (ANTARA) - Jadwal hari-H pencoblosan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota tampaknya tidak mengalami perubahan atau tetap pada tanggal 27 November 2024.

Satu dari 38 provinsi di Indonesia yang tidak menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Begitu pula enam dari 514 kabupaten/kota tidak menyelenggarakan pesta demokrasi.

Keenam daerah itu berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Di sela kesibukannya menyelenggarakan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyiapkan jadwal pilkada serentak sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Lembaga penyelenggara pemilu ini akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon, baik paslon dari partai pengusung maupun paslon perseorangan, mulai 24 hingga 26 Agustus 2024. Selang sehari, 27 Agustus, pendaftaran pasangan calon sampai dengan 29 Agustus 2024.

Sementara itu, rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024 akan berakhir hingga 20 Maret 2024. Calon anggota legislatif (caleg) terpilih akan ikut pengucapan sumpah/janji DPRD provinsi/kabupaten/kota. Namun, jadwalnya disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Bagi caleg terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI, dijadwalkan pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD pada tanggal 1 Oktober 2024.

Bisa jadi pada saat pendaftaran peserta pilkada, 27—29 Agustus 2024, mereka yang masih berstatus caleg terpilih mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Padahal, persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf s, yang mengundurkan diri adalah anggota legislatif.

Dalam ketentuan itu menyebutkan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.


Pengujian konstitusionalitas

Di tengah KPU mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak, dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FKUI) bernama Nur Fauzi Ramadhan dan Ahmad Al Farizy mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Karena belum jelas aturan mainnya, kata Nur Fauzi, pihaknya mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar memperoleh jawaban apakah calon terpilih pada pemilu anggota legislatif (pileg) bisa maju pada pemilihan kepala daerah atau tidak.

Nur Fauzi, mahasiswa Semester VIII FHUI, berharap jangan sampai pileg menjadi ajang test the water(cek ombak). Hal ini mengingat, tidak menutup kemungkinan caleg terpilih punya niat ikut bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan menjadikan pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) sebelum mereka ikut pilkada.

Kendati MK pada hari Kamis (29/2) pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, terdapat dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada bulan November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

Substansi penting lainnya, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar KPU RI mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Apabila merujuk putusan MK tersebut, kemungkinan kecil terjadi perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024. Dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal penetapan calon peserta pilkada serentak pada tanggal 22 September 2024, kemudian hari-H pencoblosan pada tanggal 27 November 2024.

Kendati demikian, publik masih menunggu keputusan pembentuk undang-undang terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada 21 November 2023, menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

secara bersaing

slottergacor
Ivanka Trump mengajak anaknya belajar menari di India
Tangkapan layar rekaman video yang dibagikan oleh pebisnis Amerika Serikat Ivanka Trump di akun Instagram tentang upayanya belajar tari tradisional untuk pesta pranikah pasangan pengusaha India Anant Ambani dan Radhika Merchant di Gujarat, India, Sabtu (2/3/2024).(Instagram @ivankatrump)
Jakarta (ANTARA) - Pebisnis Amerika Serikat Ivanka Trump, putri dari Donald Trump, mengajak anaknya belajar menari dalam acara pranikah pengusaha Anant Ambani dan Radhika Merchant di Gujarat, India.

Melalui akun Instagram pribadinya, Ivanka membagikan klip video yang menunjukkan upayanya bersama putrinya, Arabella, mempelajari tarian tradisional India.

Dalam video itu, Ivanka yang bergaun putih panjang bersama Arabella dan beberapa orang yang lain tampak bergerak mengikuti arahan dari instruktur tari. 

"Belajar tari Dandiya Garba bersama Arabella," demikian keterangan yang dia sematkan dalam klip snap di akun Instagram @ivankatrump.

Kegiatan belajar menarikan tarian tradisional di Jamnagar, Gujarat, India, tersebut merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan pesta Sangeet pada Sabtu (2/3) malam.

Tarian Garba dan Dandiya dari Gujarat biasa ditampilkan pada malam perayaan formal maupun festival.

Dalam unggahan lain di akun Instagram, Ivanka menuliskan harapan agar Anant dan Radhika memperoleh kebahagiaan.

Baca juga: Taipan India datangkan Rihanna pada pesta pranikah Anant-Radhika

Para tamu terkemuka pada Sabtu (2/3) berkumpul di Jamnagar untuk menghadiri perayaan pranikah Anant Ambani, anak bungsu dari bos Reliance, Mukesh Ambani.

Daftar tamu acara pranikah itu mencakup pengusaha Bill Gates, Mark Zuckerberg, salah satu pendiri Blackrock Larry Fink, dan CEO Alphabet Sundar Pichai.

Miliarder India Gautam Adani juga menghadiri pesta itu bersama dengan sejumlah pemain kriket India dan bintang Bollywood seperti Shah Rukh Khan, Salman Khan, Ranveer dan Deepika Padukone, serta Janhvi Kapoor menurut siaran Pinkvilla.​​​​​

Anant Ambani (28) saat ini menjabat sebagai pemimpin unit energi di Reliance. Pada 19 Januari 2023, dia bertunangan dengan Radhika (29), yang menjabat sebagai dewan direksi di perusahaan farmasi keluarga Viren Merchant, Encore Healthcare, dalam sebuah upacara tradisional di Antilia, Mumbai.

Baca juga: Ivanka Trump dicemooh karena puji perjalanan sepeda remaja India
Baca juga: Jokowi sempatkan berbincang dengan Ivanka Trump

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Bagikan catatan sejarah

slotdemo88
BMKG: Jumlah titik panas di Kaltim kembali menurun, hanya 16 titik
AIlustrasi: Petugas sedang memadmkan karhutla di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim. (Antara/ HO Pusdalops BPBD Kabupaten PPU)
Sebanyak 26 titik panas pada Sabtu (2/3) kemarin, terpantau mulai pukul 01.00 hingga 24.00 Wita
Balikpapan (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan mendeteksi penurunan kembali jumlah titik panas di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dari 95 titik pada Kamis (29/2) menjadi 64 titik pada Jumat (1/3), turun lagi jadi 26 pada Sabtu (2/3).

"Sebanyak 26 titik panas pada Sabtu (2/3) kemarin, terpantau mulai pukul 01.00 hingga 24.00 Wita," ujar Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan BMKG Balikpapan Diyan Novrida di Balikpapan, Minggu.

Penurunan jumlah titik panas terjadi akibat beberapa hal, kata dia, antara lain peningkatan kesadaran masyarakat tidak sembarangan melakukan pembakaran seiring masifnya pihak terkait melakukan sosialisasi pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebaran 26 titik panas ini, lanjutnya,  telah disampaikan ke pihak terkait seperti Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar dapat dilakukan tindakan lebih lanjut.

Baca juga: BMKG: Jumlah titik panas di Kaltim terus menurun dalam 4 hari terakhir

Meski jumlah titik panas mengalami penurunan, namun ia tetap mengimbau semua pihak selalu waspada dan mencegah karhutla, seperti tidak melakukan pembakaran di hutan maupun lahan, agar tidak terjadi penambahan maupun perluasan titik panas.

Kewaspadaan perlu dilakukan karena sejumlah kawasan masih mengalami cuaca panas dalam beberapa hari berturut-turut. Cuaca seperti itu, kata dia, dapat menyebabkan ranting dan daun mengering yang rawan karhutla saat terkena api maupun bara.

Diyan mengatakan sebanyak 64 titik yang terdeteksi Jumat (1/3) tersebar di satu kota dan tiga kabupaten yakni Kota Bontang (3), Kabupaten Kutai Barat (2), Kutai Timur (9), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (50).

Sedangkan 26 titik yang terdeteksi kemarin (2/3) tersebar di satu kota dan empat kabupaten, yakni Kota Samarinda (1), Kabupaten Paser (1) Kutai Barat (2), Kutai Timur (10), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (12).

Baca juga: Jumlah titik panas di Kaltim turun dari 181 menjadi 76

Adapun rinciannya di Samarinda ada di Kecamatan Samarinda Utara, di Paser berada di Kecamatan Batu Engau, sedangkan di Kutai Barat berada di Kecamatan Penyinggahan, semuanya memiliki tingkat kepercayaan menengah.

Sementara di Kabupaten Kutai Timur tersebar pada enam kecamatan yakni Sangatta Utara (1), Bengalon (5), Kaliorang (1), Rantau Pulung (1), dan Teluk Pandan (1) dengan tingkat kepercayaan menengah.

"Kabupaten Kutai Kartanegara yang terpantau 12 titik tersebar di lima kecamatan yakni Kembang Janggut (2), Anggana (4), Loa Janan (1), Marangkayu (4), dan Kecamatan Muara Jawa (1) dengan tingkat kepercayaan menengah 11 titik dan yang rendah satu titik," katanya.

Baca juga: BMKG: Waspada titik panas di Kaltim meningkat, capai 181 lokasi

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Naruto: Aktor Terbaik

erek2 04
Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono berharap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen dapat membangun parlemen yang merepresentasikan suara rakyat. Menurutnya, sistem perpolitikan parlemen Indonesia saat ini selalu terganjal dengan ambang batas empat persen yang pada akhirnya membuang banyak suara pemilih yang memilih partai-partai yang tidak masuk dalam nominal batasan tersebut. "Adanya keputusan MK ini diharapkan ke depan menjadi representasi suara pemilih atau suara rakyat yang mana bisa menghasilkan parlemen yang cukup dapat meningkatkan kinerja fungsi-fungsi legislatif," kata Arfianto ketika dihubungi di Jakarta, Minggu.
Maksud dari fungsi legislatif di parlemen, lanjut dia, yakni fungsi-fungsi pengawasan, pembuatan undang-undang, serta menjaring aspirasi masyarakat.
 "Bukan yang hanya seperti adanya saat ini, hanya menjalankan perintah ketua partai politik atau fraksi, terus juga hanya untuk ‘menjadi stempel’ dari undang-undang yang diajukan pemerintah, tapi diharapkan kinerja dari parlemen ke depan dengan adanya hal ini bisa lebih baik," ujarnya. Terkait adanya kekhawatiran bahwa putusan tersebut dapat menimbulkan sistem multipartai yang ekstrem di parlemen, ia mengatakan hal itu tidak akan terjadi.

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas

Baca juga: Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi

"Bagi saya ini bukan multipartai yang ekstrem. Kalau multipartai yang ekstrem itu kan memang bayangannya adalah terbagi dalam berbagai ideologi, ideologi partai politik, seperti (pemilu) tahun 1955 misalkan," ujarnya.

Menurutnya, putusan MK adalah untuk menegaskan agar suara rakyat tidak banyak yang terbuang serta meningkatkan kinerja legislatif. "Ini (putusan MK) bukan menghasilkan multipartai yang ekstrem, tapi lebih bagaimana merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya," tegasnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024