menara3388

Peternak Jiwa Zhu Xiaoshan

situs judi gacor

Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen******

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan tentang ketentuan ambang batas parlemen atau PT (parliamentary threshold).
 Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan selama ini ambang batas parlemen ditetapkan oleh pembentuk UU tapi tidak pernah ada alasan yang rasional dalam menentukan angka tersebut. "Alih-alih menyederhanakan partai, penerapan PT yang selalu meningkat justru semakin meningkatkan suara terbuang dan menyebabkan hasil pemilu tidak proporsional," kata Khoirunnisa saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Menurutnya, putusan MK menetapkan bahwa hal yang berkaitan dengan ambang batas harus dihitung ulang untuk Pemilu 2029, sehingga menurutnya penghitungan ambang batas yang akan digunakan, bakal diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”. Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan:
a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan;
b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”. Menurutnya, MK juga telah menetapkan bahwa perubahan ketentuan itu perlu melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. "Bisa saja pembentuk UU nanti pakai rumus itu. Yang penting harus ada penghitungan yang rasional," kata dia.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2). MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Katalog dewa perang terkuat

situs game slot resmi

OIKN Curhat Butuh Waktu Bereskan Setumpuk Masalah IKN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meminta seluruh pihak bersabar dalam proses membereskan setumpuk masalah di IKN Nusantara.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri mengatakan ada sejumlah kelemahan yang dimiliki lembaga anyar tersebut.

"Kami sangat menyadari apa yang tadi disebutkan ibu bapak adalah fakta. Harus diakui itu ada dan harus diselesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Itu kan yang menjadi tugas kami. Harus bertahap, karena memang OIKN sendiri adalah lembaga baru, kurang sumber daya manusia (SDM), dan sebagainya," ucap Myrna dalam Konsultasi Publik Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati IKN secara virtual, Rabu (27/12).

Ia pun meminta kesediaan sejumlah pihak untuk mengiringi kerja Otorita IKN. Khusus di bidang lingkungan hidup dan SDA, Myrna mengakui adanya kompleksitas persoalan di lapangan, termasuk keanekaragaman hayati (kehati).

"Kami tidak berpretensi bahwa kami mampu menyelesaikan semua itu. Kami punya banyak keterbatasan dari sisi pengetahuan, pengalaman, kekuatan, SDM, dan lain-lain. Terlalu banyak kalau dibuatkan daftarnya dari kelemahan-kelemahan yang kami miliki," aku Myrna.

Salah satu poin yang dikejar olehnya adalah penyederhanaan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan di IKN Nusantara. Ia mengatakan saat ini ada 37 norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat timnya dalam 6 bulan-7 bulan terakhir.

Myrna mengatakan untuk sementara OIKN membiarkan hal tersebut. Namun, ia berjanji bakal memangkas regulasi tersebut mulai 2024.

Lihat Juga : Salip UEA, Kini Indonesia Ranking 3 Dunia SGIE yang Disinggung Gibran

"Untuk sementara kami biarkan begitu, tapi tahun depan kami akan coba melakukan konsolidasi. Jadi, prinsipnya adalah kita kalau bisa tidak terlalu banyak regulasi, tapi itu bisa menjangkau banyak hal. Kami perlu bernapas sebentar ibu bapak untuk nanti bisa menata kembali dokumen-dokumen yang ada itu," tutur Myrna.

Masalah lain yang menjadi sorotan adalah tambang batu bara yang masih eksis di sekitar wilayah IKN.

Ia menegaskan OIKN sudah menetapkan bahwa tak ada penerbitan izin penambangan baru maupun perpanjangan. Myrna mengklaim unitnya bahkan sudah banyak melakukan penolakan permohonan izin di sektor pertambangan ini.

"Kami mengakui masih ada izin-izin aktif. Jadi, dalam konsolidasi data yang kami lakukan dalam 6 bulan terakhir mungkin ada sekitar 60-an izin tambang aktif yang ada di wilayah IKN dengan berbagai durasi waktu habisnya izin. Ini memang agak problematik juga karena di satu sisi ada hak-hak legal dari pemegang izin yang harus dihormati," ungkapnya.

"Kita juga tidak tahu yang lalu lalang itu masuk kategori mana (legal atau ilegal). Kami sudah bentuk satgas penanggulangan aktivitas ilegal ini, terdiri dari unsur-unsur aparat penegak hukum (APH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ESDM, dan dinas-dinas terkait di Kalimantan Timur. Saat ini kegiatan-kegiatan (tambang) ilegal itu sudah banyak juga dilakukan penertiban dan masuk proses hukum," tandas Myrna.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

sebuah surga

situs judi online24jam terpercaya 2022

Semangka Merah Diskon 20% Setiap Hari di Transmart******

Jakarta, CNN Indonesia--

Mau beli buah semangka yang banyak buat stok di rumah? Nggak perlu nunggu gajian lagi deh, karena sekarang beli buah-buahan segar di Transmart pasti ada diskon terus sampai 20 persen setiap hari.

Syarat dapat semangka dengan harga murah di Transmart ini gampang, kamu cukup menjadi salah satu nasabah dari ketiga bank yang direkomendasikan, yaitu Allo Bank, Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Lihat Juga : Transmart Banjir Promo Setiap Hari, Produk Segar Diskon 20 Persen!

Apabila pembayarannya tidak menggunakan Allo Prime, Kartu Kartu Kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, pembelian semangka berlaku harga promo.

Yuk, segera downloadAllo Bank sekarang supaya bisa menggunakan Allo Prime untuk belanja buah-buahan segar di Transmart.

Cara lainnya bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah secara instan di setiap boothyang ada di gerai Transmart seluruh Indonesia.

(avd/juh)

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Ekstradimensi

slot gacor kali 500

Dapat arahan Jokowi, Menpan RB kebut skema tunjangan ASN di IKN ******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas siap menuntaskan amanat Presiden RI Joko Widodo untuk mendetailkan skema tunjangan pionir atau insentif bagi ASN yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Tadi Presiden Jokowi memberikan arahan agar skema tunjangan pionir untuk ASN yang pindah ke IKN segera didetailkan," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan saat ini Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan sedang merumuskan itu secara sangat detail. Anas pun akan mempercepat pembahasannya agar saat dimulainya pemindahan ASN ke IKN, skema itu langsung berjalan.

Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut menjelaskan pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan hunian.

“Kementerian PANRB telah membuat simulasi penapisan pemindahan ASN ke IKN, hasil koordinasi lintas kementerian," ujarnya.

Selain itu, Kementerian PANRB telah menetapkan tiga prioritas pemindahan ASN ke IKN. Menurutnya, pemindahan itu masih bersifat dinamis.

Namun, tetap dengan dengan satu pola rujukan utama, yaitu pemindahan ASN yang berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan di IKN bisa optimal dan efektif. Hal ini dengan paradigma kerja yang baru dan berbasis digital.

Dia pun mengapresiasi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono yang terus bekerja dengan efektif untuk penuntasan hunian ASN.

Selain hunian, pemerintah juga menyiapkan konsep shared office di IKN. Konsep ini adalah skema dimana dalam satu kantor ditempati bersama secara efektif untuk beberapa instansi atau individu.

“Konsep shared office itu dilakukan untuk mendukung transformasi perubahan cara kerja melalui flexible working arrangement dengan workspace yang informal dan berbasis digital," jelas Anas.

Skema “kantor berbagi” tersebut mengedepankan konektivitas antar kementerian/lembaga dalam bentuk konektivitas fisik (bangunan) dan konektivitas digital yang ditunjang dengan model smart office (perkantoran pintar).

"Kami sudah cek beberapa konsep shared office seperti di Kementerian Kesehatan yang ternyata berjalan baik. Ini akan diterapkan di IKN,” ucapnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo melakukan topping off atau seremoni penyelesaian akhir atap bangunan hunian ASN di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Jumat.

Jokowi memastikan pembangunan hunian ASN di IKN dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Ia juga menyatakan pada bulan Juli 2024 akan selesai 12 tower hunian ASN, yang akan berlanjut pada bulan September 2024 dengan 21 tower, dan November 2024 dituntaskan 14 tower.

Sehingga total 47 tower hunian akan rampung sekitar akhir November 2024. Perpindahan pegawai ASN, khususnya Pertahanan dan Keamanan (Hankam), ke IKN sendiri ditargetkan bisa dimulai pada Juli 2024.
Baca juga: Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN
Baca juga: Kemenpan RB sebut ASN mulai bekerja di IKN pada Oktober 2024
Baca juga: OIKN: Work From IKN beri pengalaman ASN untuk bekerja langsung di IKN

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

mpo108

Otorita Dorong PUPR Benahi Tol IKN untuk Koridor Buatan Jalur Satwa******

Jakarta, CNN Indonesia--

Proyekjalan tol di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terhubung ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara disinyalir memutusjalur satwa.

Ini diungkap langsung oleh Otorita IKN dalam Konsultasi Publik Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati IKN.

Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air OIKN Pungky Widiaryanto menegaskan sebenarnya pihaknya menghindari pembangunan di wilayah dengan keanekaragaman hayati (kehati) tinggi. Kendati demikian, Pungky mengakui 'kecolongan' di beberapa titik.

"Kita sudah membangun, sudah menghindari, meminimalisir, tapi tidak bisa dihindarkan kembali, beberapa area yang rusak tersebut kita coba restorasi. Sebagai contoh pembangunan tol di Pulau Balang memang disinyalir dan diduga kemarin ada beberapa memutus jalur koridor satwa. Untuk itu, saat ini sedang dibangun kembali beberapa koridor satwa tersebut," aku Pungky.

OIKN menyadari pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol, sangat disorot belakangan ini.

Selain di Pulau Balang, Pungky menyinggung soal pembangunan tol penghubung Balikpapan-IKN. Meski sejatinya bukan di dalam wilayah administrasi IKN, ia menegaskan masalah yang timbul turut menjadi tanggung jawab OIKN karena dalam kesatuan lanskap.

"Tidak terhindarkan pada waktu membangun jalan tol pada saat menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pun sebetulnya sudah agak bergeser. Kami sadari 'memutus jalur koridor'," jelas Pungky.

"Untuk memitigasi hal itu, kami sudah berkomunikasi intens dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun kembali koridor-koridor buatan, baik yang sifatnya underpass atau overpass. Tergantung lanskap atau habitat satwa yang kemungkinan diduga melewati koridor tersebut," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi:Judul berita diubah menjadi "Otorita Dorong PUPR Benahi Tol IKN untuk Koridor Buatan Jalur Satwa" pada Kamis (28/12).

(skt/pta)

kehidupan konseptual

ikan mas 2d

Otorita Dorong PUPR Benahi Tol IKN untuk Koridor Buatan Jalur Satwa******

Jakarta, CNN Indonesia--

Proyekjalan tol di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terhubung ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara disinyalir memutusjalur satwa.

Ini diungkap langsung oleh Otorita IKN dalam Konsultasi Publik Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati IKN.

Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air OIKN Pungky Widiaryanto menegaskan sebenarnya pihaknya menghindari pembangunan di wilayah dengan keanekaragaman hayati (kehati) tinggi. Kendati demikian, Pungky mengakui 'kecolongan' di beberapa titik.

"Kita sudah membangun, sudah menghindari, meminimalisir, tapi tidak bisa dihindarkan kembali, beberapa area yang rusak tersebut kita coba restorasi. Sebagai contoh pembangunan tol di Pulau Balang memang disinyalir dan diduga kemarin ada beberapa memutus jalur koridor satwa. Untuk itu, saat ini sedang dibangun kembali beberapa koridor satwa tersebut," aku Pungky.

OIKN menyadari pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol, sangat disorot belakangan ini.

Selain di Pulau Balang, Pungky menyinggung soal pembangunan tol penghubung Balikpapan-IKN. Meski sejatinya bukan di dalam wilayah administrasi IKN, ia menegaskan masalah yang timbul turut menjadi tanggung jawab OIKN karena dalam kesatuan lanskap.

"Tidak terhindarkan pada waktu membangun jalan tol pada saat menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pun sebetulnya sudah agak bergeser. Kami sadari 'memutus jalur koridor'," jelas Pungky.

"Untuk memitigasi hal itu, kami sudah berkomunikasi intens dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun kembali koridor-koridor buatan, baik yang sifatnya underpass atau overpass. Tergantung lanskap atau habitat satwa yang kemungkinan diduga melewati koridor tersebut," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi:Judul berita diubah menjadi "Otorita Dorong PUPR Benahi Tol IKN untuk Koridor Buatan Jalur Satwa" pada Kamis (28/12).

(skt/pta)