koi388 374Jutaan kata 401763Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs togel bonus new member 100》
58 Proyek Strategis Nasional Jokowi Belum Kelar Hingga Kini******Jakarta, CNN Indonesia--
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengatakan ada 58 proyek strategis nasional (PSN) era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum rampung hingga saat ini. Namun, mereka mengklaim proyek tersebut tidak mangkrak.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo mengatakan 27 PSN masih ditargetkan rampung hingga akhir tahun ini. Sementara itu, 31 sisanya bakal dikebut hingga semester I 2024.
"Tidak mangkrak, yang penting pembiayaan sudah ada. Pengadaan tanah masih berlangsung, tapi bukan berarti mangkrak kan permintaan Presiden (Jokowi) sampai semester I 2024 itu akan kita dorong terus. Pak Presiden bilang financial closing, pengadaan tanah, atau perizinan beres semua. Sama semua prioritasnya," tutur Wahyu di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin (8/5).
Kedua, masalah pembiayaan. Ketiga, masalah perizinan yang menurutnya sudah bisa diatasi dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 alias UU Cipta Kerja.
"Jadi pengalaman kami, permasalahan di setiap sektor itu berbeda-beda. Tapi saya lihat ada permasalahan yang sudah general, masalah pembiayaan, pengadaan tanah, dan perizinan. Ini masalah-masalah utama dalam pembangunan infrastruktur," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan ada 156 proyek strategis nasional (PSN) yang sudah rampung sejauh ini. Bahkan, ia menegaskan PSN bakal lanjut terus, siapapun pemimpin di 2024 nanti.
"PSN sudah berjalan 8 tahun, total sudah selesai sekitar 156 PSN dengan nilai lebih dari Rp1.000 triliun di seluruh Indonesia. Kalau saya lihat beberapa pembangunan yang sifatnya infrastruktur akan terus berjalan. Publik infrastruktur, apakah busway (Transjakarta), MRT, saya yakin jalan terus siapapun pemerintahnya," jelasnya.
Airlangga mengatakan sampai akhir 2024 masih ada 27 lagi PSN yang akan dikebut. Jika rampung, total nilai PSN tersebut bakal menembus sekitar Rp1.360 triliun.
[Gambas:Video CNN]
Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.
Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.
Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.
Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.
Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.
"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.
Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.
Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.
Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.
[Gambas:Video CNN]
Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.
"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.
Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.
Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.
Lihat Juga :2 Menko Jokowi Balas Kritik Anies soal Subsidi Kendaraan Listrik. |
Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).
Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.
"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).
Lihat Juga :Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya |
Kemnaker Lacak Perusahaan Syaratkan Staycation Demi Kontrak Hari Ini******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terjun langsung untuk melacak perusahaan viral yang diduga mensyaratkan karyawati staycation dengan bos demi perpanjangan kontrak kerja.
"Hari ini tim pengawas ketenagakerjaan turun untuk meneliti kebenaran berita tersebut," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (5/5).
Anwar menyebut tim pengawas ketenagakerjaan dari Kemnaker berkoordinasi langsung dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jawa Barat dan Disnaker Kabupaten Bekasi.
"Untuk perusahaannya belum dipastikan perusahaan apa. Kita akan telusuri perusahaan mana yang melakukan," sambungnya.
"Tentu jika benar terjadi pelecehan, maka dapat dilakukan penindakan terhadap oknum yang melakukan atau korporasinya," tandas Anwar.
Sebelumnya, Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menegaskan pihaknya sedang menelusuri perusahaan yang diduga berlokasi di Cikarang, Jawa Barat, tersebut. Jika dugaan itu benar, Dani mengatakan perbuatan tersebut melanggar aspek norma sosial, moral, serta hukum.
"Saya akan menugaskan Disnaker untuk mendalami informasi ini. Kami sangat mengharapkan korban mau melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Pemkab Bekasi melalui Disnaker Kabupaten Bekasi," kata Dani di Cikarang, Kamis (4/5).
"Pengawasan ketenagakerjaan memang saat ini sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, kami akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Disnakertrans Provinsi Jabar, khususnya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan yang membawahi wilayah kerja Kabupaten Bekasi," sambungnya.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Label:agen89、situs judi online24jam terpercaya 2023、raja29
Terkait:pjslot168、casino 5000 slot、nagaasia88、olympus kakek zeus、perkasajitu、slot online banyak jackpot、link slot gacor malam ini、tabir mimpi togel、cara gunakan kredivo、link slot depo pulsa
bab terbaru:sabi4d(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《situs togel bonus new member 100》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cuan77 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs togel bonus new member 100》bab terbaru。