mimpi88 983Jutaan kata 840309Orang-orang telah membaca serialisasi
《demo slot skywind》
5 'Badai' yang Disebut Zulhas Menerpa Kemendag Usai Digeledah Kejagung******
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanalias Zulhas menyebut ada "badai" yang menerpa kementeriannya. Badai itu ia ungkap usai Kementerian Perdagangan digeledah Kejaksaan Agungterkait dugaan korupsiimpor gula pada Selasa (3/10) kemarin.
"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," kata dia di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).
Zulhas tak mengungkap badai yang dimaksudnya tersebut. Cuma katanya, badai sudah melanda Kemendag sebelum ia ditunjuk menjadi menteri perdagangan.
Berikut rinciannya.
Kejagung tengah menyelidiki perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang diberikan pada periode 2021-2022. Kasus ini tengah masuk dalam babak baru, yakni menetapkan korporasi sebagai tersangka.
Pada Jumat (16/6) silam, Kejagung telah menetapkan raksasa grup bisnis sawit, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi yang terlibat dalam kasus itu.
Mereka diduga merugikan keuangan negara hingga Rp6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp12,3 triliun akibat perkara ini.
Kasus ini berawal sejak 2022 silam sebagai efek domino kisruh minyak goreng di dalam negeri.
Pada tahun itu, terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng. Di saat bersamaan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kisruh tersebut.
Salah satunya, menerapkan wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) bagi eksportir minyak sawit.
Kasus ini menyeret pejabat eselon I Kemendag kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.
Bersama empat orang lainnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022.
Menurut Kejagung, penetapan status tersangka tak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO dan DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.
Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tak memenuhi DPO dan tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.
Dalam putusan perkara, majelis hakim PN Tipikor memandang perbuatan terpidana merupakan aksi korporasi, dan yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat para terpidana bekerja) sehingga korporasi harus bertanggung jawab.
Putusan PN Tipikor ini kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap terdakwa, sehingga Kejagung kemudian memproses hukum korporasi.
Terbaru, pada Senin (17/7) kemarin, penyidik kembali memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut. Salah salah satu saksi yang diperiksa merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Sri Hariyati.
Selain memeriksa Kepala Biro Hukum, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus juga turut memeriksa satu orang pegawai Kemendag.
Kejagung juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk diperiksa terkait perkara CPO. Namun pihaknya tak merinci lebih jauh soal Airlangga di kasus ini.
Lihat Juga :Kontak Terakhir SYL dengan Wamentan Sebelum Dikabarkan 'Hilang' |
Kejagung pada Selasa (3/10) menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi impor gula.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode impor gula 2015-2023.
Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.
"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya dalam konferensi pers.
Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah.
Lihat Juga :ANALISIS3 Bahaya Mengintai Usai UU Izinkan Investor Kuasai Lahan IKN 190 Tahun |
Kejagung juga sempat mengusut kasus dugaan korupsi dalam program impor garam industri periode 2016-2022.
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM dan PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.
Burhanuddin menyebut terdapat total 21 perusahaan importir yang mendapat izin Kemendag pada 2018. Total ada 3.770.346 ton atau setara dengan Rp2,05 triliun garam impor. Namun, proses tersebut dilakukan tanpa menghitung stok garam lokal dan garam industri yang tersedia sehingga mengakibatkan garam industri melimpah di Indonesia.
Kejagung juga telah menangkap satu tersangka berinisial YN terkait kasus tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan tersangka ditangkap karena tak memenuhi panggilan yang telah disampaikan secara sah dan patut sebanyak dua kali.
YN yang merupakan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur itu ditahan selama 20 hari.
Dalam kasus ini, YN mempunyai peran yaitu mengalihkan garam impor yang peruntukannya untuk didistribusikan kepada Industri Aneka Pangan sesuai dengan rencana distribusi yang diajukan dalam permohonan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian RI menjadi garam konsumsi.
Lihat Juga :UU IKN Baru: Investor Bisa 'Kuasai' Lahan di IKN Sampai 190 Tahun |
Pengusaha Respons Langkah MK Tolak Gugatan UU Cipta Kerja******
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons Mahkamah Konstitusi(MK) yang menolak permohonan uji formil Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Adapun permohonan tersebut diajukan oleh 15 organisasi serikat pekerja.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menuturkan dengan ditolaknya permohonan itu, polemik tentang ketenagakerjaan bisa diakhiri.
Lebih lanjut, Bob mengatakan persoalan saat ini adalah tentang bagaimana cara meningkatkan nilai tambah tenaga kerja RI.
Apalagi, kata dia, jumlah angkatan kerja Indonesia cukup berlimpah, yakni 140 juta orang. Namun, sebanyak 60 persen dari jumlah tersebut, tingkat pendidikannya masih di level SD dan SMP.
Oleh karena itu, Bob menyebut pendidikan dan pelatihan vokasi bisa menjadi solusi meningkatkan kualitas angkatan kerja Indonesia.
"Kemudian juga melalui program sertifikasi, sehingga SDM (sumber daya manusia) kita bisa menjadi driverpergerakan ekonomi kita ke depan," imbuh Bob.
Ia menambahkan saat ini banyak negara maju yang menghadapi krisis jumlah angkatan kerja. Sementara, di Indonesia jumlahnya berlimpah.
Bob mengingatkan para pemangku kepentingan harus saling mendukung peningkatan kualitas SDM yang sudah dimiliki.
"Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kerja sama lebih baik lagi dengan serikat pekerja dan pemerintah, serta pemerintah daerah," pungkasnya.
MK menolak permohonan uji formil Perppu Cipta Kerja menjadi UU.
Permohonan yang diajukan 15 organisasi serikat pekerja ini terdaftar dengan Nomor Perkara 54/PUU-XXI/2023.
Adapun permohonan diajukan oleh Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional; Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin - SPSI; Federasi Serikat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat.
Lalu, Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan; Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia; Gabungan Serikat Buruh Indonesia; Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia; Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia; Serikat Buruh Sejahtera Independen '92; Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman; dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Salah satu petitumnya, pemohon meminta MK membatalkan UU Nomor 6 Tahun 2023.
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membaca amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/10).
Anwar menyatakan pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Keputusan ini diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari empat hakim konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo.
Lihat Juga :JK Klaim BUMN Punya Utang Rp300 M ke Kalla Group |
Label:prabutoto、maxwin bet 4000、kredivo vs akulaku
Terkait:web paling gacor、idr 99 slot、slotjago88、pilot4d、pinjol yang mudah di acc、pinjol cair 5 menit、slot resmi terpercaya gacor、pinjaman 20 juta langsung cair、airbet88 alternatif、pundi 88 slot
bab terbaru:live slot 77(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Eva Chairunisa mengatakan tiket gratis Kereta CepatWhoosh kembali dibuka untuk tahap kedua mulai besok Minggu 8 Oktober sampai 10 Oktober.
Eva mengatakan masyarakat bisa melakukan registrasi melalui website ticket.kcic.co.iddan akan mendapatkan QR Code.
Lihat Juga :![]() |
"Untuk memudahkan penumpang saat check in, penumpang dapat langsung menunjukkan QR Code yang dikirimkan ke email setelah transaksi," ujarnya.
Lebih lanjut Eva memastikan calon penumpang masih tidak akan dikenakan biaya. Ia mengatakan KCIC melakukan beberapa perbaikan untuk periode ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Lihat Juga :![]() |
Pada Whoosh Experience Program kali ini terdapat 8 perjalanan Whoosh setiap harinya yang dapat dipilih oleh penumpang melalui web yaitu Halim - Padalarang, Halim - Tegalluar, Padalarang - Halim, dan Tegalluar - Halim
"Khusus untuk perjalanan dari dan ke Stasiun Padalarang, terdapat KA Feeder Kereta Cepat yang dapat digunakan oleh penumpang secara cuma-cuma untuk menuju Stasiun Bandung," katanya.
Eva menyebu program tiket gratis periode ketiga atau 11-16 Oktober 2023 akan dibuka selambatnya pada 10 Oktober 2023. KCIC akan terus melakukan evaluasi selama masa promosi ini.
(agt/fra)Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono merespons soal mangkraknya proyek Tol Gilimanuk - Mengwi.
Basuki mengatakan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dari Kementrian PUPR sudah bertemu dengan beberapa desa yang terdampak Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi. Rencananya, jalan tol ini akan dibangun melintasi 3 kabupaten, 13 kecamatan dan 58 desa.
"Kemarin dari tol dengan BPJT bertemu dengan beberapa desa menjelaskan progresnya di sana," kata Basuki usai menghadiri "2nd Stakeholder Consultation Meeting (SCM) World Water Forum 2024" di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (12/10).
"Kami akan kami tenderkan karena yang kemarin pemrakarsa itu fail atau gagal untuk mendapatkan pendanaan. Jadi sesuai dengan aturan kami batalin dan mudah-mudahan akhir bulan ini atau bulan depan ini sudah bisa tender," imbuhnya.
Ia berharap tender baru akan diumumkan pada November mendatang.
"Ini memang harus tendernya, bukan harus swasta, tender bisa BUMN yang ikut tapi tender masih proses. Kalau sudah tender itu dari KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha)," jelasnya.
Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi mangkrak berbulan-bulan. Aktivitas pekerja di lahan yang dilalui jalan tol itu sudah tidak terlihat sejak April 2023 lalu.
Perkiraan total investasi Tol Gilimanuk - Mengwi mencapai Rp24,6 Triliun. Jalan tol Gilimanuk - Mengwi ini ditargetkan usai pada 2028, tetapi Basuki menghendaki tuntas semua pada 2025 akhir.
Jalan tol Gilimanuk-Mengwi terbagi menjadi tiga seksi. Dengan Seksi 1 Gilimanuk-Pekutatan sepanjang 53,6 km, Seksi 2 Pekutatan-Soka sepanjang 24,3 km dan Seksi 3 Soka-Mengwi sepanjang 18,9 km. Total panjang tol mencapai 96,84 km.
Peletakan batu pertama atau groundbreakingdilakukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Gubernur Bali I Wayan Koster di Pekutatan, Jembrana, pada 10 September 2022 lalu.
[Gambas:Video CNN]
Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) dibagi menjadi empat berdasarkan pemiliknya. Ketentuan itu tertuang dalam revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
Pada Pasal 15 A, tanah di IKN terdiri dari barang milik negara, barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), tanah milik masyarakat, dan tanah negara.
Dalam beleid itu, tanah yang ditetapkan sebagai barang milik negara merupakan tanah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan
diberikan hak pakai.
Sementara itu, tanah milik masyarakat merupakan tanah dengan Hak Atas Tanah (HAT) berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lahan yang dikuasai oleh pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
Selain itu, revisi UU IKN juga mengatur hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor. Dalam beleid itu, investor bisa mendapatkan hak kelolaan tanah sampai 190 tahun.
Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.
Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.
Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.
DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi uu tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Plt Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi meminta agar seluruh jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) memulihkan integritas dan kepercayaan publik.
Para pejabat eselon I dan II Kementan pun dikumpulkan untuk menandatangani pakta integritas pada Kamis, (12/10).
Dalam arahannya, Arief mengatakan para jajaran Kementan harus memperbaiki hal-hal tidak baik sebelumnya.
Arief mengatakan ia ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Plt mentan untuk mengembalikan integritas kementerian itu hingga dipilihnya menteri pertanian definitif. Ia mengatakan penunjukan PLT dilakukan karena situasi genting.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu membantah memiliki ambisi menjadi menteri pertanian. Saat ini pun, ia tidak menggunakan fasilitas menteri pertanian untuk menghormati Syahrul Yasin Limpo.
"Jangan punya pikiran Pak Arief mau jadi menteri pertanian. Saya hanya melaksanakan tugas pak presiden sampai dengan definitif," katanya.
"Makanya plat nomor saya bukan RI 37, tapi B1 NFA (National Food Agency/Bapanas). Saya tidak berkantor di lantai dua karena menghormati saudara saya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang sekarang perlu kita support sama-sama," katanya.
Arief ditunjuk sebagai Plt Mentan usai Syahrul terlibat dugaan kasus korupsi. KPK telah resmi menetapkan Syahrul sebagai tersangka bersama dua anak buahnya yaitu Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.
[Gambas:Video CNN]
Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi perdebatan panas menjelang akhir tahun. Perbedaan pandangan soal berapa besaran kenaikan menjadi salah satu alasannya.
UMP pada umumnya ditetapkan pada akhir November setelah tripartite (buruh, pengusaha, dan pemerintah) menggelar serangkaian pembahasan dan pertemuan. Aksi protes hingga demo turun di jalan juga hampir selalu mewarnai penetapan besaran UMP setiap tahunnya.
September silam, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 15 persen pada 2024.
"Kebutuhan Hidup Layak yang harus disurvei, minimal menggunakan 64 komponen KHL, didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak," kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, Selasa (12/9).
Mirah mengungkapkan setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan peraturan turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi RI dinyatakan inkonstitusional bersyarat, kenaikan upah minimum di Indonesia menjadi sangat kecil dan tidak manusiawi.
Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, sambung Mirah, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 hanya rata-rata 1,09 persen.
Sementara untuk kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023, Kementerian Ketenagakerjaan justru menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, di mana kenaikan UMP dibatasi tidak boleh melebihi 10 persen. Secara rata-rata, kenaikan UMP 2023 hanya 7,50 persen.
Lihat Juga :Pengusaha soal Pekerja Tuntut UMP 2024 Naik 15 Persen: Tidak Mungkin |
Menanggapi tuntutan pekerja tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) baru-baru ini memberi sinyal UMP akan naik di 2024, meskipun saat ini pembahasan dan perhitungan masih terus dilakukan.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan kenaikan dilakukan dengan melihat geliat ekonomi saat ini. Kendati demikian, ia berharap keputusan tersebut tak diprotes oleh pengusaha.
"Tentunya (UMP naik), mudah-mudahan tidak diprotes pengusaha," kata Anwar di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu (15/10).
Namun, Anwar belum mau membeberkan berapa besaran kenaikan UMP 2024 lantaran sampai saat ini masih terus dihitung. Ia mengatakan keputusan resmi soal kenaikan UMP 2024 akan disampaikan pada akhir November 2023.
Anwar pun menambahkan kemungkinan kenaikan tak akan sampai 15 persen seperti tuntutan buruh.
"Ya kalau buruh permintaannya tinggi terus. Kita kan juga menghitungnya tentunya dari berbagai pertimbangan, terutama terkait dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Lihat Juga :Ada Pilpres, Pengusaha Hati-hati Usulkan Kenaikan UMP 2024 |
Di sisi lain, salah satu pihak pengusaha menyebut UMP 2024 sulit naik sampai 15 persen.
"Dengan kondisi ekonomi saat ini apakah dunia usaha memiliki kemampuan menaikkan UMP sampai 15 persen, sesuatu yang tidak mungkin," kata Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/10).
Sarman menjelaskan seluruh pemangku kepentingan harus tetap melihat kondisi ekonomi saat ini dari sisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah.
Sarman mengingatkan serikat pekerja harus mengerti bahwa permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan global. Dengan begitu, kenaikan UMP tidak akan lebih dari 10 persen.
"Kami meminta kepada teman-teman serikat pekerja agar dapat meminta kenaikan upah minimum 2024 yang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," ucap Sarman.
Lihat Juga :KAI: Tindakan Masinis Argo Wilis Cegah Kecelakaan Kereta Lebih Parah |
Lantas apakah mungkin UMP 2024 bisa naik hingga 15 persen seperti tuntutan pekerja?
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira tak menampik kemungkinan kenaikan UMP mencapai lebih dari 9 persen tahun depan. Namun, ia mengatakan untuk mencapai hal tersebut, perlu perubahan formulasi di dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Bhima menjelaskan formulasi upah minimum saat ini ditambah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, jika inflasi berkisar 4 persen pada 2024 dan pertumbuhan ekonomi berkisar 5 persen, maka menetapkan upah minimum lebih dari 9 persen bisa saja terjadi.
"Tapi formulasi upah minimum ini kan juga punya tujuan sebenarnya, yakni untuk mendorong kenaikan daya beli masyarakat. Jadi usulannya bisa aja, usulan 15 persen," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/10),
Bhima menilai kenaikan upah minimum mencapai 15 persen sebenarnya bisa mewujudkan apa yang diharapkan pemerintah; membuat pendapatan masyarakat menjadi minimal Rp10 juta per bulan pada 2045.
Lihat Juga :8 Kedatangan Kereta di Jakarta Terlambat Imbas Anjlok KA Argo Semeru |
Dari segi perhitungan, Bhima mengatakan jika cita-cita ini mau tercapai, maka kenaikan upah bersih (dikurangi inflasi) harus mencapai sekitar 6 persen.
"Jadi kalau ditambah inflasi, berarti harus di atas 10 persen di 2024 kalau mau cepat sebelum 2045 terjadi kenaikan pendapatan Rp10 juta per bulan," lanjut dia.
Ia menyebut kenaikan upah minimum buruh tak akan mengurangi kesempatan kerja. Bhima menegaskan bahwa anggapan tersebut sudah lama dibantah.
"Yang terjadi justru ketika upah minimumnya naik, maka ini akan mendorong masyarakat belanja lebih banyak. Jadi kalau buruh upahnya naik, terutama melebihi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dia akan langsung membelanjakan uangnya untuk membeli barang-barang hasil industri dalam negeri. Dan itu juga akan meningkatkan permintaan sisi industri manufaktur," jelas Bhima.
Lihat Juga :ANALISISMenguak Curiga Ahok dan Dugaan Modus Bos Parpol Makan Subsidi LPG 3 Kg |
Alasannya, lanjut dia, karena kenaikan upah minimum akan menjadikan patokan bagi pekerja di atas upah minimum untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi lagi.
Ia juga mengatakan kenaikan upah minimum yang tinggi bisa menjadi solusi untuk mendapatkan kenaikan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
"Dan kita bertumpu sebagian besar ekonomi dari konsumsi rumah tangga atau bertumpu di ekonomi domestik tahun depan, di tengah kondisi ekspor yang sedang menurun, maka solusinya memang bisa dari sisi upah minimum yang naiknya relatif tinggi," jelasnya.
Pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla (JK) menyebut ada BUMN yang memiliki tunggakan utang kepada salah satu perusahaannya.
Utang sudah menunggak selama 3 tahun belakangan ini dengan total Rp300 Miliar.
"Perusahaan kami malah sudah tiga tahun senilai Rp300 miliar belum dibayar-bayar," sebut JK dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Jubirnya Husain Abdullah kepada CNNIndonesia.com.
Cuma, mengutip CNBCIndonesia.com, Direktur Keuangan Bukaka Teknik Utama (BUKK), salah satu anak usaha Kalla Group Afifuddin Kalla pernah menyebut Waskita punya utang ke perusahaannya.
Utang Waskita Kepada Bukaka sekitar Rp 200 miliar. Utang salah satunya untuk proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ.
Afifuddin mengatakan sebelum Lebaran 2023 lalu, pihaknya sudah bertemu dengan Waskita untuk menagih utang tersebut. Namun, pucuk pimpinan Waskita ditahan terkait tindak pidana korupsi.
"Tetapi setelah lebaran kemarin kita mendengar kabar dirutnya ditahan. Jadi kami juga bingung sekarang kelanjutannya tetapi mudah-mudahan komitmen bisnisnya tidak berubah," katanya.
Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengakui BUMN nya memang punya utang ke perusahaan JK. Utang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan Tol MBZ.
Tapi katanya, angka final mengenai besaran utang masih dalam proses persiapan penghitungan/verifikasi.
"Hubungan kontraktual yang terjalin adalah antara Waskita-Acset KSO dengan KSO Bukaka-KS. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk menunjuk auditor eksternal yang independen dalam rangka meminta pendapat/reviu. Hasil reviu tersebut yang akan dijadikan dasar pembayaran Waskita-Acset KSO kepada KSO Bukaka-KS," katanya.
Selain itu katanya, Waskita-Acset KSO telah melakukan kewajiban pembayaran kepada KSO Bukaka-KS yang sudah ditagihkan sesuai dengan jumlah pembayaran yang diatur dalam kontrak.
[Gambas:Video CNN]
《demo slot skywind》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,diskon goride hari iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《demo slot skywind》bab terbaru。