slot terbaru gacor 2022

Perjalanan luar biasa komik Amerika

Tol Pekanbaru******

Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Pekanbaru - Padangseksi Pekanbaru-Bangkinang akan uji coba operasional pada 27 Oktober 2022.

Informasi itu disampaikan oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat daerah Provinsi Riau Aryadi usai Kepala Operasional Jalan Tol Pekanbaru-Dumai PT Hutama Karya Indrayana bertemu dengan Gubernur Riau Syamsuar.

Ia menambahkan uji coba operasi selama dua hingga tiga minggu ke depan. Selama masa uji coba, masyarakat bisa memanfaatkan tol tersebut secara gratis.

Lebih lanjut ia mengatakan, uji coba operasional Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang akan dimulai dari kilometer 10+095 hingga kilometer 40+986 atau sepanjang 31 kilometer.

Pasalnya hingga saat ini, untuk kilometer 0-9 masih ada dilakukan pengerjaan karena sebelumnya di lokasi ini masuk dalam kawasan hutan.

[Gambas:Video CNN]

Dijelaskan Aryadi, nantinya saat ujicoba operasional tol akan dibuka mulai pukul 07.00 WIB.

Tol Pekanbaru-Bangkinang merupakan koridor pendukung atau sirip dari ruas Tol Pekanbaru-Padang sepanjang 254 kilometer. Tol ini memiliki panjang 40 kilometer serta 6 jembatan dan 2 rest area.

Dengan tol ini, jarak dari Pekanbaru-Bangkinang yang biasanya ditempuh dengan waktu 1 jam 40 menit bisa dipersingkat jadi 30-45 menit.

Dewa Perang Abadi

Komunitas Konsumen Desak Kemenkes Ungkap Merek Obat Berbahaya******

Ketua Komunitas KonsumenIndonesia (KKI) David Tobing mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengumumkan daftar nama produk yang mengandung bahan berbahaya, termasuk senyawa etilen glikol (EG) yang melebihi ambang batas.

"KKI mendesak Kemenkes juga segera publikasi nama-nama obat sirop mana yang mengandung bahan berbahaya, maupun yang tidak demi kenyamanan dan keamanan kepada pengguna obat (konsumen), terlebih lagi obat- obatan tersebut banyak beredar dan dijual bebas," ujar David dalam keterangan resmi, Jumat (21/10).

Dalam hal ini, ia mengapresiasi sikap BPOM yang mengumumkan lima obat sirop dengan kandungan senyawa EG yang melebihi ambang batas. Namun mereka tetap meminta pemerintah mempublikasikan 15 dari 18 obat yang dinyatakan Kemenkes mengandung senyawa (EG).

"Hal ini perlu agar tidak meresahkan anak dan orang tua si anak yang merupakan konsumen pengguna obat," ujarnya.

Sementara itu, Forum Advokat Peduli Anak (FAPA) menyampaikan bahwa penemuan kandungan berbahaya dalam obat tidak boleh sampai mengabaikan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

"Maka dari itu, jangan sampai pembatasan obat sirop yang tidak jelas dan akurat informasinya justru malah mengabaikan kesehatan anak yang sedang membutuhkan obat-obatan dalam bentuk sirup yang belum ada penggantinya," ujar perwakilan FAPA, Maria Ardiningtyas.

FAPA berharap Kemenkes dapat terus berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), sehingga para orangtua dapat mendapatkan informasi resmi mengenai obat sirop yang berpotensi menjadi penyebab gagal ginjal akut anak.

Selain itu, FAPA juga mengimbau adanya obat-obatan pengganti obat sirup secara gratis sebagai bentuk perlindungan anak.

"Amanat Pasal 45B dari UU Perlindungan Anak jelas menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu Kesehatan dan tumbuh kembang anak, dengan harus melakukan aktivitas yang melindungi anak," tegas Maria.

Adapun lima obat yang diduga mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang diterbitkan BPOM:

1. Termorex Sirup (obat demam), produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL7813003537A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml.

2. Flurin DMP Sirup (obat batuk dan flu), produksi PT Yarindo Farmatama dengan nomor izin edar DTL0332708637A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml.

4. Unibebi Demam Sirup (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL8726301237A1, kemasan Dus, Botol @ 60 ml.

5. Unibebi Demam Drops (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL1926303336A1, kemasan Dus, Botol @ 15 ml.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

Buruh Tolak Keras Pemindahan Pabrik Pulogadung ke Subang******

Serikat buruh menolak rencana Menteri BUMN Erick Thohir untuk memindahkan kawasan industri Pulogadung (JIEP) di Jakarta Timur ke Subang, Jawa Barat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan ada empat alasan utama dibalik penolakan pemindahan pabrik Pulogadung ke Subang.

"Pertama, akan terjadi PHK besar-besaran, karena tidak semua pekerja pabrik di JIEP mau pindah ke Subang," paparnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/10).

Ketiga, JIEP adalah industri semi padat modal yang masih layak ada di pinggiran Jakarta.

"Keempat, upah buruh di Subang sangat lebih rendah dibanding upah buruh di Jakarta," pungkasnya.

Setali tiga uang, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Mirah Sumirat juga menentang keras rencana tersebut.

Mirah mengatakan perusahaan bakal memberikan dua pilihan kepada para karyawan, yakni ikut pindah ke Subang dengan konsekuensi penyesuaian upah atau mengundurkan diri (resign) secara sukarela agar tidak mendapat pesangon.

"Bukan dipecat, tapi disuruh mundur agar pekerja tidak dapat pesangon. Pintar juga nih perusahaan, pintar-pintar licik," jelasnya.

Ia juga menyoroti bagaimana nasib perekonomian di sekitar Pulogadung yang selama ini sudah terbantu dengan kehadiran para buruh.

"Nasib mereka (UMKM) bagaimana, kalau ditinggalkan berarti mata pencaharian mereka sudah tutup dong. Karena memang roda ekonomi itu berasal dari dukungan pekerja buruh sebesar 80 persen," tegasnya.

Sebab itu, Mirah meminta pemerintah harus bijak dalam mengambil suatu keputusan. Alih-alih hanya memindahkan kawasan industri yang sudah ada, ia menyarankan untuk membangun kawasan industri baru di daerah agar terjadi pemerataan perekonomian, industri, dan lapangan kerja.

Sebelumnya, Erick Thohir mengatakan akan memindahkan kawasan industri di Pulogadung ke Subang sejalan dengan penetapan Bandara Kertajati di Jawa Barat yang akan difokuskan menjadi bandara kargo.

Alasan lainnya, Erick menilai kawasan industri Pulogadung karena tidak cocok berada di tengah kota karena menambah polusi.

Kawasan industri Pulogadung merupakan salah satu kawasan industri paling lama di Indonesia dan memiliki lokasi strategis. Kawasan ini ditetapkan menjadi kawasan industri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Ib.3/2/35/1969.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Moli

Tiang Sensor Bayar Tol Tanpa Sentuh Dipasang di JORR S usai Jagorawi******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memasang tiang sensor (gantry) sistem pembayaran tol non-tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow(MLFF) di Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) S pada 23-24 Oktober 2022.

Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan penerapan sistem MLFF akan dilakukan secara bertahap di beberapa ruas tol. Namun, ruas tol yang akan diujicobakan masih dalam tahap pembahasan.

"Untuk tahap awal implementasi dimulai dengan masa transisi pada beberapa ruas jalan tol, di mana sebagian gardu pada setiap gerbang tol masih dapat menggunakan kartu tol elektronik," ujar Danang dalam keterangan yang dikutip dari Antara, Senin (24/10).

PT Hutama Karya (Persero) selaku operator Tol JORR S berkoordinasi dengan BPJT dan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai pelaksana MLFF untuk memastikan pekerjaan berjalan lancar dan aman.

Penerapan MLFF membuat ruas tol sepenuhnya menjadi jalan bebas hambatan. Dalam hal ini, lalu lintas di jalan tol akan diawasi dengan dukungan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS).

Tiang sensor bekerja dengan cara mengidentifikasi seluruh kendaraan yang lewat, kemudian mengirimkan data ke pusat.

Lalu, tiang sensor secara otomatis akan memeriksa apakah kendaraan terdaftar, sudah membayar, dan memverifikasi apakah kendaraan melakukan pelanggaran atau tidak.

"Gerbang tol akan difungsikan dengan gantry enforcement data capture. Jadi kendaraan yang melintas di gerbang MLFF akan di-capturedatanya, dan data dari pengguna akan diproses di sistem pusat," kata Project Manager RITS Emil Iskandar.

Selain tiang sensor, kendaraan pemantau juga akan ditempatkan secara acak di jalan tol. Apabila terjadi pelanggaran, sistem pusat akan menginformasikan kepada pelanggar untuk membayar.

Jika pelanggar tidak membayar, sistem pusat akan menginformasikan data pelanggar kepada pihak berwenang untuk ditindak sesuai hukum.

[Gambas:Video CNN]

Peralatan dari dunia lain

RI Butuh Suntikan Dana untuk Transportasi Umum Terintegrasi******

Plt. Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lukijanto mengatakan Indonesia butuh pendanaan dari swasta untuk membiayai pengembangan transportasi umum yang terintegrasi di perkotaan.

Hal ini karena keuangan negara sangat terbatas, sedangkan kebutuhan pengembangan transportasi umum harus dilaksanakan secepat mungkin.

"Integrasi sumber pendanaan untuk pengembangan transportasi massaltentu ini dengan alokasi APBN yang terbatas untuk sektor infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah yang terbatas, maka pendanaan yang diinisiasi oleh loan ataupun hibah juga perlu diintegrasikan dengan sumber pendanaan kreatif lainnya," ujarnya dalam Sustainable Transportation Forum 2022 di Bali International Convention Center, Kamis (20/10).

"Kita juga mengetahui bahwa sektor transportasi ini menjadi sektor penyumbang emisi gas rumah kaca ketiga terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu melakukan transformasi, yaitu sektor transportasi menuju transportasi yang berkelanjutan," jelasnya.

Untuk mendukung pengurangan emisi karbon melalui transportasi terintegrasi ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melakukan kajian atau studi kelayakan di enam kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang dan Makassar.

Kajian ini dilakukan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah disusun sejak lama.

"Nah tentu ini dilakukan dengan berbagai strategi pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan. Di mana salah satunya adalah rencana mobilitas perkotaan yang berkelanjutan dan integrasi," jelasnya.

Ia menilai pengembangan ini menjadi keharusan karena industri transportasi, selain menjadi penghasil emisi karbon terbesar, juga memakan anggaran cukup besar dari subsidi.

Hal ini tercermin dari subsidi energi tahun ini yang membengkak lebih dari tiga kali lipat dari sebelumnya sekitar Rp170 triliun menjadi Rp502 triliun karena kenaikan harga minyak dunia. Jadi, langkah ini selain mengurangi emisi karbon, juga meringankan beban subsidi APBN.

"Oleh karena itu Kemenko Marves terus mengkoordinasikan percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik, termasuk pada angkutan umum sebagai solusi agar CO2 yang dihasilkan jauh lebih rendah dan sekaligus juga sebagai solusi penghematan BBM," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Brahmacharya

Proyek Bendungan Sepaku Semoi Penunjang IKN Sudah 71 Persen******

Pembangunan infrastruktur pendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yakni Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah mencapai 71,33 persen.

Dengan demikian proyek bendungan yang berada di Kecamatan Sepaku itu diharapkan tuntas sesuai target yakni Januari 2023.

"Sampai dengan hari ini, capaian fisik pembangunan bendungan ini sudah 71,33 persen. Kami dapat tuntas sesuai yang kami targetkan," ujar Pelaksana Teknis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Sepaku Semoi Irene Lucas di Sepaku, Minggu (23/10), seperti dikutip dari Antara.

Perencanaan awal pembangunan bendungan ini, lanjutnya, adalah untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi warga Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser dan Kota Balikpapan, kemudian bendungan ini ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

Ia mengatakan, selain untuk memenuhi kebutuhan air baku, bendungan yang sumber airnya dari Sungai Tengin tersebut juga berpotensi untuk dijadikan objek wisata.

Untuk itu, pihaknya harus mengatur pembagian area khusus dan area publik, karena fungsi utama bendungan adalah untuk area khusus, sehingga untuk kebutuhan kunjungan wisata, maka harus dibuatkan kawasan tertentu yang bersifat umum.

Target Dipercepat Jokowi dari Desember 2023 jadi Januari 2023

Awalnya, lanjut Irene, target rampung bendungan ini pada Desember 2023, namun ketika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) datang ke bendungan tersebut dan minta dipercepat pembangunannya, maka pihaknya mempercepat pekerjaan dan optimis dapat tuntas di Januari 2023.

Ia mengatakan bendungan yang mampu memproduksi air baku mencapai 2.500 liter per detik ini disiapkan untuk melayani kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) IKN dan warga sekitar atau hingga Kota Balikpapan.

Bendungan yang berlokasi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku yang ditargetkan mampu mereduksi banjir sebesar 55 persen ini membutuhkan biaya total Rp556 miliar untuk masa pelaksanaan proyek kurun waktu 2020-2023.

"Kapasitas tampung bendungan ini adalah 10 juta meter kubik dengan panjang bendungan 450 meter, sementara tipe bendungan adalah urukan tanah homogen," ucap Irene.

Lihat Juga : Laporan dari IKN NusantaraCerita dari IKN: Jalan Mulus, Hotel Dadakan dan Aksi Para Spekulan