persyaratan pinjaman kredivo

Tian Xing Zhan Ji

cara kredit hp di shopee tanpa kartu kredit

Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya mangkir dari panggilan KPK******

Jakarta (ANTARA) - Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya Kusumayuda mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Saksi yang dipanggil tim penyidik terkait penyidikan perkara tersangka AGK, tidak hadir dan tanpa konfirmasi kaitan alasan ketidakhadirannya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pemeriksaan terhadap Gusti Chairunissya awalnya dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat (1/3). Pada jadwal pemeriksaan tersebut penyidik KPK juga dijadwalkan memeriksa politikus Partai Gelora Elang Kusnandar Prijadikusuma sebagai saksi dalam perkara yang sama. Namun, Elang juga tidak hadir tanpa keterangan.

Sementara itu, Kasubdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM RI Cecep Mochamad Yasin yang dijadwalkan diperiksa terkait dengan kasus AGK pada hari Selasa (27/2), juga tidak hadir tanpa memberikan keterangan kepada penyidik.

Penyidik KPK selanjutnya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap para saksi tersebut. Namun, belum mengumumkan jadwal baru pemeriksaan terhadap ketiga saksi tersebut.

"KPK ingatkan untuk kooperatif hadir pada jadwal pemanggilan berikutnya dan hadir menjadi saksi adalah kewajiban hukum," ujar Ali.

Baca juga: KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba
Baca juga: KPK panggil Gusti Chairunissya Kusumayuda terkait Abdul Ghani Kasuba

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan, antara lain, untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Penyelamat Pesawat

deposit pulsa tanpa potongan

Daop 8 catat 110.415 orang gunakan kereta api periode Lebaran******

Pembelian tiket pada 4 Maret dapat melakukan pemesanan untuk keberangkatan 18 April, dan begitu seterusnya

Surabaya (ANTARA) - PT KAI Daerah Operasional (Daop) 8 Surabaya mencatat sebanyak 110.415 tiket kereta api jarak jauh untuk keberangkatan 31 Maret hingga 18 April atau keberangkatan H-10 hingga H+7 Lebaran telah terpesan hingga Senin 4 Maret 2024 pukul 10.00 WIB.

Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif dalam keterangannya di Surabaya, Senin, menjelaskan KAI memberlakukan pemesanan tiket KA jarak jauh yakni H-45 keberangkatan.

"Pembelian tiket pada 4 Maret dapat melakukan pemesanan untuk keberangkatan 18 April, dan begitu seterusnya," ucapnya.

Sementara, lanjutnya, untuk perjalanan arus mudik lebaran tanggal 31 Maret (H-10) hingga tanggal 11 April (H2 Lebaran), telah dipesan sebanyak 64.689 tiket.

"Okupansi tertinggi terjadi pada 5 hingga 9 Maret 2024 atau H-5 sampai dengan H-1 Lebaran , dengan total pemesanan tiket 45.513 tiket," katanya.

Luqman menjelaskan, mayoritas didominasi dengan pelanggan tujuan Semarang, Jakarta, Yogyakarta, Bandung serta Jember dan Banyuwangi.

"Adapun KA terfavorit dari Daop 8 Surabaya pada masa Angkutan Lebaran 2024 yakni KA Airlangga tujuan Pasarsenen, KA Pasundan tujuan Kiaracondong, dan KA Sritanjung tujuan Lempuyangan dan Ketapang," katanya.

Kemudian, kata dia, KA Jayabaya tujuan Pasarsenen serta KA Malabar dari Stasiun Malang tujuan Bandung.

Sedangkan, untuk tiket arus balik mulai Jumat 12 April 2024 atau H+1 hingga Kamis 18 April 2024 atau H+7 Lebaran , saat ini sudah terpesan sebanyak 41.726 tiket.

"Pemesanan tertinggi terjadi pada 13 April (H+2) hingga 15 April (H+4) Lebaran," tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada pelanggan apabila hendak melakukan pemesanan tiket Angkutan Lebaran 2024, untuk memperhatikan kembali data identitas diri serta jadwal keberangkatan.

Selain itu, jika keberangkatan KA pada tanggal yang diinginkan sudah habis terjual, pelanggan bisa menggunakan fitur connecting train yang tersedia pada aplikasi Access by KAI.

"Fitur ini akan mengkombinasikan jadwal perjalanan anda yang bersifat persambungan KA hingga tempat tujuan pelanggan," kata Luqman.

Tak hanya itu, sebagai antisipasi perjalanan kereta api, pihaknya menggelar bersih lintas dan sosialisasi keselamatan perjalanan KA di sekitar jalur KA petak Surabaya Gubeng - Wonokromo.

"KAI Daop 8 juga mengoperasikan rangkaian kereta api luar biasa (KLB) dengan menarik gerbong datar (GD) untuk mempercepat pembersihan area yang ditertibkan, serta mengangkut benda - benda maupun sampah yang mengganggu di dekat jalur KA," ujarnya.

Luqman menambahkan, petugas juga memberikan imbauan serta teguran kepada tokoh masyarakat maupun warga sekitar yang masih beraktivitas di sekitar jalur KA untuk selalu menjaga keamanan jalur dari benda yang bisa menimbulkan gangguan perjalanan.

"Bagi masyarakat yang masih nekat beraktivitas di ruang manfaat jalur KA, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000, sebagaimana yang tertulis di pasal 199 pada UU tersebut," ucapnya.

Baca juga: Daop 8 beri diskon tiket 20 persen bagi pelanggan

Baca juga: KAI Daop 8 buka pemesanan tiket KA arus balik lebaran pada 27 Februari

Pewarta: Indra Setiawan/Naufal
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Yiwu Chunqiu

situs slot megaways

Mantan Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara serta denda Rp350 juta subsider 4 bulan pidana pengganti dalam perkara gratifikasi pengadaan proyek di lingkungan Pemprov Papua.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan pidana denda sebesar Rp350 juta subsider pidana kurungan pengganti selama empat bulan,” ucap Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin.

Selain itu, Gerius One Yoman juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp4.595.507.228 paling lambat setelah 1 bulan pascaputusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun,” tutur jaksa.

Jaksa menyatakan terdakwa Gerius One Yoman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif.

Dalam hal ini, jaksa menyebut yang bersangkutan terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dengan total keseluruhan sebesar Rp5.765.507.228.

Gratifikasi yang diterima, kata jaksa, adalah fee dalam bentuk uang serta renovasi dan pengadaan kelengkapan rumah dinas senilai Rp2.595.507.228 dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Papua sekaligus CV Walibhu.

Kemudian, satu unit apartemen di Jakarta Pusat senilai Rp1.170.000.000 dari Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus Pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur.

Berikutnya, uang sebesar Rp2.000.000.000 dari Samuel Kadang selaku kontraktor atau pengusaha yang mengerjakan proyek atau pekerjaan peningkatan jalan Kuprik-Jagebob-Erambu tahun 2021.

“Melanggar Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 12B jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 65 ayat 1 KUHP,” ucap jaksa.

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal memberatkan, yakni perbuatan Gerius tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan dan demokrasi negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit pembuktian.

“Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa memiliki tanggungan keluarga,” sambung jaksa.

Dalam perkara ini, Gerius didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp2.595.507.228,00. Penerimaan tersebut untuk menggerakkan terdakwa dan mantan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk memberikan proyek atau pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Papua pada tahun anggaran 2018–2022 kepada Rijatono Lakka.

Selain itu, dia juga didakwa menerima gratifikasi Rp2 miliar dan apartemen di Jakarta Pusat senilai Rp1,1 miliar.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi pahlawan Sanwu

gilaslot1 slot

Huawei Lansir Produk Unggulan IdeaHub ES2 Plus, Wujudkan Kantor Pintar bagi Perusahaan******

Barcelona, Spanyol, (ANTARA/PRNewswire) - Di MWC Barcelona 2024, Huawei melansir papan tulis kolaboratif sebagai produk unggulan terbaru, IdeaHub ES2 Plus. produk ini, memiliki beberapa terobosan teknis dan inovasi produk, segera menjadi standar solusi perkantoran digital dan pintar generasi terkini.
IdeaHub ES2 Plus dilengkapi beragam fitur terbaru dalam sejumlah aspek berikut:
Fitur Intelligent VideoSistem kamera pintar dengan tiga lensa, Galileo's Eyes, memiliki fokus yang dapat diganti dengan cepat antara pengeras suara hanya dalam satu detik. Maka, transisi antara beberapa alat pengeras suara dalam kegiatan rapat mudah dilakukan. Sistem kamera ini mendeteksi suara hingga jarak delapan meter dan menampilkan alat pengeras suara dengan rasio terbaik sebesar 60%. Lebih lagi, sistem ini menampilkan dua alat pengeras suara pada layar yang sama ketika saling berbicara.
Fitur Intelligent AudioSolusi ini mendukung sound pickup hingga 12 meter dan memakai teknologi intelligent beamforming sound pickup yang mengatasi lebih dari 300 jenis gangguan suara dalam ruang rapat. Dengan demikian, solusi ini menjamin kualitas audio yang jernih bagi seluruh peserta rapat. Di sisi lain, fitur acoustic baffle menciptakan ruang rapat khusus dengan memblokir gangguan suara dari luar di area tertentu.
Smart OfficeDengan fitur dual mirroring dan sistem kendali IdeaHub, Anda mudah mengamati dan mengendalikan layar pada perangkat personal. Sementara, pihak yang melakukan presentasi dapat mengontrol perangkat personalnya dari IdeaHub. Lebih lagi, IdeaHub dapat meningkatkan frame rate 4K dari 30 fps menjadi 60 fps sehingga menayangkan video yang sangat halus ketika rapat. Produk ini juga mendukung rapat lewat video 4K berstandar profesional, 1080p Huawei Cloud Meeting, serta fitur Bring Your Own Meeting (BYOM) agar fleksibilitas pengguna semakin baik.
Selain IdeaHub ES2 Plus, Huawei Intelligent Collaboration juga melansir sederet produk yang memenuhi seluruh skenario penggunaan di kantor, serta meningkatkan efisiensi organisasi. Produk-produk ini meliputi IdeaHub ES2, IdeaHub B3 untuk lightweight enterprise office, serta layar berukuran sangat besar IdeaPresence LED untuk ruang rapat luas dan bertaraf premium. 
Dari rapat hingga kantor digital, Huawei Intelligent Collaboration memfasilitasi koneksi dan kolaborasi yang efisien antara individu dan organisasi. Dengan demikian, teknologi digital hadir di setiap lokasi kerja dan mewujudkan dunia pintar ketika segala hal terkoneksi internet.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Menikah dengan keluarga kaya

situs judi capsa online terpercaya

Pertamina Geothermal raih laba bersih 163,57 juta dolar AS selama 2023******

Kinerja pada 2023 ini merupakan bukti komitmen dan konsistensi PGE dalam meningkatkan nilai perusahaan melalui berbagai upaya efisiensi dan optimalisasi aset produksi

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGE membukukan laba bersih sebesar 163,57 juta dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang tahun 2023, atau meningkat 28,47 persen year on year (yoy) dibandingkan sebesar 127,32 juta dolar AS pada 2022.

Laba bersih ditopang oleh pendapatan yang tercatat sebesar 406,29 juta dolar AS pada 2023, atau tumbuh dari sebelumnya sebesar 386,07 juta dolar AS pada tahun 2022.

Direktur Utama PGE Julfi Hadi di Jakarta, Senin, menjelaskan peningkatan penjualan perseroan dikontribusikan terutama berasal dari Area Kamojang sebesar 151,51 juta dolar AS, diikuti Area Ulubelu sebesar 120,18 juta dolar AS.

Kemudian, Area Lahendong sebesar 83,88 juta dolar AS, diikuti Area Lumut Balai sebesar 41,32 juta dolar AS, dan Area Karaha sebesar 9,38 juta dolar AS.

“Kinerja pada 2023 ini merupakan bukti komitmen dan konsistensi PGE dalam meningkatkan nilai perusahaan melalui berbagai upaya efisiensi dan optimalisasi aset produksi. Pencapaian ini juga menegaskan prospek cerah industri panas bumi,” ujar Julfi.

Di tengah pertumbuhan laba dan pendapatan, beban penjualan perseroan hanya naik 3,33 persen (yoy) menjadi 178,98 juta dolar AS pada 2023, dari sebelumnya sebesar 173,21 juta dolar AS pada 2022.

Julfi menjelaskan, PGE terus melakukan ekspansi melalui eksplorasi potensi panas bumi dan pengoptimalan wilayah kerja untuk mempercepat peningkatan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) hingga 1 Giga Watt (GW) dalam dua tahun ke depan.

Lanjutnya, PGE memiliki rekam jejak dalam pengembangan dan pengelolaan proyek panas bumi yang efektif di berbagai wilayah di Indonesia, dan aset panas bumi PGE secara konsisten mencapai reliabilitas operasional yang tinggi, melebihi 96 persen sejak tahun 2019.

“Kinerja produksi (operasi sendiri) pada tahun 2023 mencapai 4.735 GWh, meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 4.620 GWh,” ujar Julfi.

Dari segi rating Environment, Social and Governance (ESG),PGE pada 2023 mempertahankan posisi teratas dalam penilaian ESG di Indonesia dan menempati peringkat ketiga secara global sebagai perusahaan dalam sektor utilitas.

“PGE juga terus mendukung pencapaian target net zero emission (NZE)Indonesia pada 2060 melalui skema perdagangan karbon. Pada 2023, perseroan berkontribusi di pasar karbon domestik dengan penjualan carbon credit sebesar 0,76 juta dolar AS atau setara 864.209 ton CO2eq dibandingkan 0,75 juta dolar AS di 2022,” ujar Julfi.

Baca juga: Wapres bidik peluang kerja sama geotermal RI-Selandia Baru
Baca juga: Pembangkit geotermal Kamojang pelopor pemanfaatan energi berkelanjutan
Baca juga: Mantan Menteri ESDM: Generasi muda wajib jadikan geotermal terjangkau

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Saya memiliki manik-manik ajaib untuk ditanami

sakti55

Gubernur PBD sepakat selesaikan masalah tapal batas Sorong******

Sorong (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Muhammad Musa'ad bersama Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluly dan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sorong Cliff Japsenang sepakat untuk menyelesaikan masalah tapal batas di dua kabupaten itu melalui pendekatan kultural.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad di Sorong, Senin, menjelaskan komitmen terhadap penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten Sorong dengan Sorong Selatan (Sorsel) tepatnya di Kampung Botain Distrik Seremuk merupakan satu kewajiban yang harus segera diselesaikan guna menunjang realisasi pembangunan di wilayah perbatasan.

"Saya bersama Plh. Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan sudah bertemu untuk membicarakan terkait persoalan tapal batas di antara dua wilayah itu," jelas Pj Gubernur Muhammad Musa'ad.

Dia menyebutkan, persoalan tapal batas itu sudah masuk ke tahapan sidang di Mahkama Konstitusi (MK). "Sudah pernah sidang sekali, nanti hari Selasa (5/3) rencana masuk sidang kedua, tapi saran dari majelis jika bisa dibicarakan secara baik di tingkat daerah. Makanya saya aja dua bupati ini untuk bicarakan hal itu," bebernya.

Hasil dari pembicaraan itu, katanya, ada kata sepakat antara Bupati Sorong Selatan dengan Plh. Bupati Sorong untuk mencari solusi penyelesaian tapal batas di internal daerah tanpa harus masuk ke persidangan.

"Jadi nanti kita minta ke Majelis Hakim untuk sementara ditunda sidang soal tapal batas itu karena kita akan selesaikan di tingkat internal daerah," ujarnya.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya berkomitmen memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Sorong Selatan dalam rangka penyelesaian persoalan tapal batas di kedua daerah itu.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mencari solusi penyelesaian tapal batas itu lewat pendekatan berbasis budaya Papua.

"Jika bisa diselesaikan di sini, untuk apa kita bawah ke MK. Intinya semua untuk kepentingan masyarakat, bagaimana masyarakat merasa nyaman, bahagia di wilayahnya masing-masing, itu yang penting," katanya.

Lewat pendekatan kultural dalam penyelesaian tapal batas tentunya setiap pihak akan mengetahui secara persis wilayah sengketa yang dimaksud.

"Karena walaupun pemerintah mau A tapi kalau masyarakat bilang B, itu juga repot, makanya kita pake pendekatan kultural supaya aman dan beres urusan tapal batas," ujarnya.

Karena batas wilayah di Papua ini tidak berbanding lurus dengan batas-batas wilayah administratif, sehingga pendekatan kultural dianggap strategis dalam penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan.

"Jadi memang ini yang kita hadapi dan kita sudah sepakat akan diselesaikan secara adat, mudah-mudahan hasilnya nanti kita akan laporkan ke MK," ujarnya.
Baca juga: MRP dan pemerintah bersinergi untuk kepentingan masyarakat adat Papua
Baca juga: Bappenas: Pembangunan SDM di Papua butuh strategi yang tepat

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024