belijitutogel

Buku Harian Kerakusan

Mengintip Bahaya jika RI Turuti Kemauan China di Proyek Kereta Cepat******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan gagal menegosiasikan keinginan pemerintah Indonesia agar bunga pinjaman proyek itu turun dari 4 persen ke 2 persen.

Dari hasil negosiasi Luhut dengan China, Negeri Tirai Bambu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat di level 3,4 persen.

Adapun total pinjaman yang dinegosiasikan Indonesia ke China Development Bank (CDB) sebesar US0 juta atau Rp8,3 triliun (kurs Rp14.841 per dolar AS). Utang itu akan digunakan untuk membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB sebesar US,2 miliar atau Rp17,8 triliun.

Pinjaman tersebut merupakan bagian dari struktur pembiayaan KCJB yang membuat China dan Indonesia yang ikut menanggung beban cost overrun, di mana 25 persen berasal dari ekuitas konsorsium dan 75 persen dari pinjaman dari CBD.

Pemerintah sendiri sudah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun ke KAI untuk memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia di KCIC.

Sedangkan dalam porsi pinjaman 75 persen, Indonesia menanggung 60 persen dan China 40 persen. Maka dari itu porsi utang Indonesia adalah 75 persen dikalikan US,2 miliar kemudian dikalikan 60 persen sehingga diperoleh sekitar US0 juta.

Luhut menyebut pemerintah tidak akan menyerah dan akan kembali bernegosiasi agar bunga pinjaman utang itu bisa di bawah 3,4 persen.

"Kemarin dia sudah mau turun dari 4 persen, tapi angkanya kita mau lebih rendah lagi. Offer pertama 3,4 persen dari 4 persen, tapi kita masih ingin lebih rendah lagi kalau bisa. Maunya kita 2 (persen)," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin (10/4).

Kendati demikian, Luhut yakin pemerintah mampu membayar bunga 3,4 persen tersebut. Ia berharap jangan pernah ada yang meragukan pemerintah di tengah penerimaan pajak yang tokcer.

"Enggak ada masalah. Kamu kok meragukan negaramu sih. Kamu jangan underestimate, negara kita makin efisien makin baik. Lihat penerimaan pajak kita naik 48,6 persen tahun lalu. Karena banyak efisiensi, efisiensi batu bara efisiensi mesin segala macam. Itu kadang kita nggak sadar," pungkasnya.

Bukan hanya tak mau menurunkan bunga, China juga kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin untuk pinjaman untuk proyek tersebut.

Namun Luhut tak mengiyakan permintaan China itu. Ia justru merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut.

Lantas apa dampak yang dirasakan Indonesia jika China tidak mau menurunkan bunga dan meminta APBN sebagai jaminan?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan meski China tidak mau menurunkan bunga, bukan berarti Indonesia berpotensi gagal bayar. Hanya saja, beban utang yang ditanggung akan sangat berat dan ujungnya akan mengandalkan APBN.

"Kalau asumsinya penerimaan pajak tinggi sehingga kemampuan bayar utang tinggi itu sepertinya kurang tepat. Bisa dilihat rasio pajak kita kan jelek naik turun di 8-10 persen, itu pun kemarin karena dapat durian runtuh batu bara saja jadi naik, tahun ini rasio pajaknya turun lagi," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

Namun, Bhima mengatakan kalau sampai utang tersebut gagal dibayar, maka konsesi pengelolaan kereta cepat bisa diambil alih kreditur China. Bahkan pemasukan dari tiket kereta pun akan langsung jadi pendapatan kreditur.

Lihat Juga : Elon Musk 'Pamer' PHK 80 Persen Karyawan Twitter

Gagal bayar utang juga bisa berimbas pada merosotnya rating surat utang pemerintah di mana investor tidak lagi percaya, dan bisa membuat rupiah melemah cukup dalam karena keluarnya dana asing. Defisit APBN pun bisa melebar dan sulit ditutup dengan penerbitan utang baru.

Menurut Bhima, yang menjadi masalah sebenarnya bukan soal negosiasi bunga, tapi persoalan menanggung biaya risiko cost overrun. Kalau bicara bunga, imbuhnya, pemerintah Indonesia yang tetap keluar uang baik melalui BUMN maupun APBN langsung.

"Pengajuan pinjaman baru untuk menutup cost overrun hanya untungkan pihak kreditur karena pembengkakan biaya juga dimulai dari kesalahan proses perencanaan di awal atau feasibility study. Waktu itu proses perencanaan proyek over optimis dan kreditur menawarkan bunga murah, tapi begitu dijalankan ada biaya bengkak. Apa semua full tanggung jawab BUMN dan pemerintah Indonesia? Ini kan kurang fair," kata Bhima.

Proyek kereta cepat harusnya tak dikaitkan dengan penerimaan negara

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

AP II Ramal Pergerakan Pesawat Capai 36 Ribu Penerbangan Saat Mudik******

Angkasa Pura II memprediksi pergerakan pesawat di 20 bandara mencapai 36 ribu penerbangan pada periode angkutan Lebaran 2023. Prediksi itu dihitung dari H-10 Lebaran hingga H+10 Lebaran.

Angka itu naik 11 persen dibandingkan angkutan Lebaran tahun lalu.

Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan kenaikan jumlah pergerakan pesawat sejalan dengan prediksi kenaikan penumpang sebanyak 5,2 juta orang atau naik 25,4 persen dibandingkan angkutan Lebaran 2022.

Dengan lonjakan penumpang itu, Awaluddin mengatakan AP II telah menerima permintaan 1.016 penerbangan tambahan atau extra flight. Lonjakan extra flight disebut terjadi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) serta bandara di Bandung, Pekanbaru, dan Palembang.

Dalam paparannya, Awaluddin merinci 1.016 extra flight terdiri atas 854 penerbangan domestik di Bandara Soetta, 58 penerbangan internasional di Bandara Soetta, dan 104 penerbangan di luar Bandara Soetta.

"Angka 1.016 extra flight ini kami nyatakan kami masih mampu untuk handle dalam kegiatan angkutan Lebaran tahun ini," kata Awaluddin.

Lihat Juga : Jokowi Tetapkan Kura-Kura Bali Jadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi bakal ada 123 juta pemudik saat libur Idulfitri 2023 nanti. Angka tersebut naik signifikan dibanding arus mudik 2022 lalu. Prediksi jumlah pemudik Idulfitri 2023 diperoleh Kemenhub lewat sejumlah survei dan penelitian.

"Kementerian Perhubungan itu melakukan research, dan research yang kita lakukan, jumlah yang sekarang ini naik signifikan, dari 85 juta menjadi 123 juta, sangat tinggi," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Sabtu (11/03).

Ratusan juta pemudik itu umumnya akan menuju ke wilayah Timur dan Barat Pulau Jawa. Oleh karena itu, segala infrastruktur dan sarana penunjangnya bakal dipersiapkan sejak jauh hari.

"Dari 123 juta itu didominasi oleh angkutan darat, roda empat dan roda dua. Kami koordinasi dengan gubernur, Korlantas, dan beberapa Dirut BUMN, insha Allah apa yang dilakukan disini jauh lebih baik dibanding tahun lalu," terang Budi.

[Gambas:Video CNN]

Istri Cantik CEO dari Surga

Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang******

Kementerian Perhubungan buka suara mengenai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu pejabat Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah di Semarang pada Selasa (11//4).

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkapkan pihaknya masih belum menerima informasi resmi mengenai hal tersebut.

Lihat Juga : KPK Tangkap Kepala BTP Semarang Putu Sumarjaya di OTT Semarang

Meski belum bisa berkomentar lebih lanjut, Adita menyatakan Kementerian Perhubungan siap mendukung berbagai upaya dalam memberantas korupsi.

[Gambas:Video CNN]

Tak hanya itu, Kementerian Perhubungan juga siap bekerja sama dengan pihak berwenang setelah mendapat informasi resmi mengenai permasalahan tersebut.

"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam hal ini."

Pernyataan itu disampaikan setelah KPK menangkap pejabat Balai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Tengah saat OTT di Semarang, Selasa (11/4).

Operasi senyap tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait paket pekerjaan tender track layout(TLO) Stasiun Tegal.

"Ada beberapa yang ditangkap, di antaranya pejabat Balai DJKA Jateng, pejabat pembuat komitmen/PPK proyek pekerjaan perkeretaapian dan pihak swasta," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (11/4).

Tim KPK juga turut menangkap sejumlah pihak lainnya di Semarang, yakni Ani, Yanto dan Yuni selaku Bendahara Balai Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah.

Selain di Semarang, tim KPK juga menangkap sejumlah pihak lainnya yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak swasta di Jakarta.

"Diamankan di Jakarta: Muhamad, Dion (swasta) dan Fadly (PPK)," ujar sumber CNNIndonesia.com di internal KPK.

Lihat Juga : Sri Mulyani Buka-bukaan di DPR Soal Transaksi Janggal Rp349 T

Tim KPK menemukan barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah dan pecahan dolar Amerika Serikat dalam kegiatan dimaksud.

"BB [barang bukti] uang sementara kurang lebih Rp350 juta, serta ATM berisi sekitar Rp300 juta, uang sebesar Rp900 juta untuk PPK Makasar dan US.000 untuk pihak lain. Saat ini masih dimintai keterangan di Polrestabes Semarang," kata sumber tersebut.

Fantasi, saya tiba-tiba memahami tubuh kekacauan

Wamen BUMN Ngotot Impor KRL Bekas dari Jepang******

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo memastikan bakal tetap mengimporKRL bekas dari Jepang, meski tidak direkomendasikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tiko, sapaan akrabnya, mengakui memang ada penumpukan penumpang KRL di jam-jam sibuk, seperti pukul 6 hingga 8 pagi dan 17 hingga 18 sore. Oleh karena itu, impor KRL tetap diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut di tahun ini.

"Mungkin 10-12 trainset. Kita lagi diskusi, nanti Senin mau ketemu ketua BPKP dan nanti ada Menko Marves, Menperin, Mendag, kita izin ada impor darurat saja. Sementara sekitar 10-12 train set untuk memenuhi 2023," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/4).

"Yang 2025 insyaallahINKA sudah bisa produksi, kita lagi upayakan ada partner dan kita sudah mulai ajukan untuk penyertaan modal negara (PMN) investasi di peralatan untuk 2024 nanti sehingga 2025 bisa benar-benar produksi," jelasnya.

"Kita punya beberapa kereta lama yang bisa diretrofit juga, itu lagi kita hitung berapa dan kebutuhannya seperti apa. Itu prosesnya sekitar 12 bulan bisa buat 2024," lanjut Tiko.

Tiko menegaskan sumber impor KRL untuk 2023 akan tetap sama dan dilakukan pendanaan melalui PT KCI. Namun, izin impor tersebut tidak bersifat permanen karena kebutuhan 2024 dan 2025 akan dipenuhi dari retrofit serta pabrikan INKA.

Ia menegaskan akan membuat rencana kerja yang detail terkait rincian berapa kereta yang akan diretrofit pada 2024 serta berapa yang diproduksi INKA untuk 2025. Namun, impor KRL bekas Jepang akan tetap dilakukan untuk 2023 ini demi mengisi gap yang ada dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Sumbernya sama, spek sudah jelas kok. Ini masalah izin saja. Memang saat ini posisi izin untuk itu, izin impor permanen gak dikasih, dianggap tidak sesuai dengan semangat pemerintah untuk tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Tetap dengan pendanaan KCI, tetap," jelas Tiko.

"Nggak, nggak keburu (keputusan impor KRL sebelum lebaran) karena sudah mau liburan. Mungkin setelah lebaran. Awal Mei lah," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa dunia fantasi yang tidak lengkap

Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang******

Kementerian Perhubungan buka suara mengenai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu pejabat Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah di Semarang pada Selasa (11//4).

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkapkan pihaknya masih belum menerima informasi resmi mengenai hal tersebut.

Lihat Juga : KPK Tangkap Kepala BTP Semarang Putu Sumarjaya di OTT Semarang

Meski belum bisa berkomentar lebih lanjut, Adita menyatakan Kementerian Perhubungan siap mendukung berbagai upaya dalam memberantas korupsi.

[Gambas:Video CNN]

Tak hanya itu, Kementerian Perhubungan juga siap bekerja sama dengan pihak berwenang setelah mendapat informasi resmi mengenai permasalahan tersebut.

"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam hal ini."

Pernyataan itu disampaikan setelah KPK menangkap pejabat Balai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Tengah saat OTT di Semarang, Selasa (11/4).

Operasi senyap tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait paket pekerjaan tender track layout(TLO) Stasiun Tegal.

"Ada beberapa yang ditangkap, di antaranya pejabat Balai DJKA Jateng, pejabat pembuat komitmen/PPK proyek pekerjaan perkeretaapian dan pihak swasta," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (11/4).

Tim KPK juga turut menangkap sejumlah pihak lainnya di Semarang, yakni Ani, Yanto dan Yuni selaku Bendahara Balai Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah.

Selain di Semarang, tim KPK juga menangkap sejumlah pihak lainnya yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak swasta di Jakarta.

"Diamankan di Jakarta: Muhamad, Dion (swasta) dan Fadly (PPK)," ujar sumber CNNIndonesia.com di internal KPK.

Lihat Juga : Sri Mulyani Buka-bukaan di DPR Soal Transaksi Janggal Rp349 T

Tim KPK menemukan barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah dan pecahan dolar Amerika Serikat dalam kegiatan dimaksud.

"BB [barang bukti] uang sementara kurang lebih Rp350 juta, serta ATM berisi sekitar Rp300 juta, uang sebesar Rp900 juta untuk PPK Makasar dan US.000 untuk pihak lain. Saat ini masih dimintai keterangan di Polrestabes Semarang," kata sumber tersebut.

Dewa Perang Abadi

Ikuti Jejak MD Pictures, Multivision Bakal IPO Incar Rp232,3 M******

PT Tripar Multivision Plus Tbk atau Multivision Plus bakal segera menggelar penawaran umum saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI), mengikuti jejak MD Pictures.  Perusahaan mengikuti jejak MD Pictures. Rumah produksi film milik Raam Punjabi ini mengincar dana segar Rp232,3 miliar dari IPO.

Raam mengatakan telah menunjuk UOB Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Harga nominal yang dipatok adalah Rp60 per saham, dengan telah menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp224 sampai Rp250 per saham.

"Ke depan dengan hadirnya Multivision Plus sebagai perusahaan yang memproduksi film dan industri kreatif lainnya dapat memacu perusahaan lainnya dan memberi warna baru bagi industri pasar modal," kata Raam dalam keterangan resmi, Rabu (12/4).

Direktur PT Tripar Multivision Tbk Vikas Chand Sharma turut menyinggung badai covid-19 yang membuat portofolio keuangan perusahaan turun cukup signifikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi bisnis yang bisa mendongkrak kinerja keuangan perusahaan ke depan.

Vikas mematok laba perusahaan bisa meroket hingga 22,96 persen dalam empat tahun mendatang. Sementara itu, net profit margin perusahaan diharapkan naik 33 persen hingga 2027.

[Gambas:Video CNN]