web hoki slot

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

Terowongan Istiqlal******

Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedralsampai saat ini belum juga dioperasikan meski pembangunan proyek yang menelan dana Rp37,8 miliar itu sudah kelar sejak 2021 lalu.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja yang dikonfirmasi CNNNIndonesia membenarkan masalah itu.  Termasuk soal isu perdebatan mengenai siapa yang harus membayar listrik untuk operasional terowongan 

Berdasarkan informasi yang diterima CNNIndonesia, pihak Istiqlal dan Katedral belum ada yang mau menyepakati soal pembayaran listrik.

Ia mengatakan masalah terowongan silaturahmi saat ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) DKI Jakarta. Oleh karena itu, Endra menyerahkan penyelesaian pembiayaan listrik kepada pemda.

"Pemda DKI yang mengatur dan saya kira tidak besar toh (biaya listrik) untuk layanan publik setingkat Katedral-Istiqlal, saya kira bisa dialokasikan," tutur Endra.

Selain perdebatan siapa yang bayar listrik, Endra juga mengatakan operasional terowongan itu tertunda karena masih ada pembangunan.

"Dan ada sedikit perbaikan lagi karena ada perbaikan di situ," katanya.

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR telah merampungkan pembangunan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral pada 2021 lalu.

Terowongan bernilai Rp37,8 miliar ini dibangun dengan menggunakan dana APBN.

Direktur Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Diana Kusumastuti menyebut ide pembangunan terowongan ini dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan renovasi Masjid Istiqlal pada 7 Januari 2020 lalu.

"Beliau berdiri di Plaza Al-Fatah dan melihat ada yang bisa dihubungkan antara dua tempat ibadah yakni Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Akhirnya hal itu terwujud," terang Diana kepada media, 25 Oktober 2021.

Selain itu, terdapat sebuah fasilitas yang dapat digunakan untuk kedua jemaah, yakni tempat parkir dengan daya tampung mencapai 500 mobil. Nantinya tempat parkir tersebut tersebut dapat digunakan untuk kedua rumah ibadah ketika penyelenggaraan hari raya masing-masing.

[Gambas:Video CNN]

Terdapat sejumlah perusahaan pelat merah yang merampungkan proyek ini. Seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor, PT Virama Karya (Persero) sebagai manajemen konstruksi, dan PT Yodya Karya (Persero) ditunjuk sebagai perencana pembangunan.

Adapun, terowongan silaturahmi dibangun dengan panjang 32 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 8 meter.

Saat itu, Diana mengatakan terowongan ini akan segera dibuka untuk umum setelah diserahkan ke Kementerian Agama dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pembangunan terowongan ini diharapkan dapat menjadi contoh kerukunan antar umat beragama. Sehingga, antar agama dapat terus saling menjaga silaturahmi dan toleransi karena Indonesia kaya akan kepercayaan.

Bai Yeyi

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Hutan belantara fantasi

Siapin Daftar Belanjaan, Transmart Full Day Sale Datang Lagi Besok******

Transmart Full Day Sale balik lagi besok, Minggu (26/11) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Pesta diskon seharian ini berlaku dari jam toko buka sampai tutup pada pukul 22.00 waktu setempat.

Siapkan daftar kebutuhan sekarang juga buat belanja ke Transmart Full Day Sale besok, karena Transmart kasih diskon gede-gedean loh!

Lihat Juga : Jangan Lupa Belanja ke Transmart Full Day Sale Hari ini, Banyak Diskon

Apa saja produk terpilih yang didiskon? Ada banyak, mulai dari produk segar dan daging ayam, kebutuhan rumah tangga, furnitur, pakaian anak hingga dewasa, barang elektronik, sampai sepeda listrik.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Tuanku sangat galak

Di IPEF, Indonesia******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pembahasan peluang kerja sama di bidang ekonomi dan percepatan transisi energi dengan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang Nishimura Yasutoshi.

Pembahasan ini dilakukan keduanya disela-sela Pertemuan Menteri Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) di San Francisco, AS, Selasa (14/11).

Selain itu juga dibahas mengenai peluang kerja sama berbagai sektor. Seperti energi terbarukan, teknologi, infrastruktur, perikanan, dan progres perundingan dalam IPEF.

"Kami menantikan kerja sama dengan Jepang di Pilar 2, Pilar 3, dan Pilar 4 IPEF" tegas Menko Airlangga menanggapi Menteri Nishimura.

Airlangga menjelaskan, bahwa Pilar 1 IPEF belum sesuai target penyelesaian karena terdapat sejumlah isu di beberapa Chapter yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Salah satu fokus Pemerintah Indonesia saat ini adalah Critical Mineral.

"Presiden Joko Widodo telah menyuarakan pentingnya penguatan rantai pasok Critical Mineral, pada saat pertemuan bilateral dengan Presdien AS Joe Biden," ujar Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga mengungkapkan pentingnya pengembangan kendaraan listrik (Electric Vehicles/ EV), mengingat 90 persen kendaraan Indonesia merupakan produk Jepang. Untuk itu diharapkan pelaku usaha Jepang dapat kerja sama mempercepat pengembangan EV di Indonesia.

Menko Airlangga juga mengajak Jepang untuk bekerja sama pada proyek energi bersih. Mengingat Indonesia memiliki potensi besar untuk Energi Baru Terbarukan.

"Termasuk solar panel energy, dan geothermal energy, kami mengajak Jepang berinvestasi pada sektor tersebut," ujarnya.

Dalam pertemuan ini juga dibahasa mengenai digitalisasi. Pada sektor ini, Jepang sangat membuka diri untuk berdiskusi mendalam terkait isu-isu digital yang menjadi fokus utama Indonesia dan berharap digitalisasi dapat membantu pengembangan industri UMKM di Indonesia.

Di sisi lain, Menko Airlangga juga menyampaikan besarnya potensi semi-konduktor di Indonesia sebagai penghasil Silica yang menjadi bahan baku semi-konduktor yang dibutuhkan dunia.

"Indonesia ingin menjadi penyedia kebutuhan semi-konduktor dunia sebagai alternatif pasar selain China," katanya.

Menutup pertemuan bilateral, Menteri Nishimura berharap kedua negara dapat mengatasi hambatan perdagangan termasuk produk agro dan perikanan.
Sementara Menko Airlangga menyampaikan harapannya agar terdapat keseimbangan akses pasar produk perikanan Indonesia di Jepang, dan produk perikanan berkualitas Jepang di Indonesia.

Menjauhlah dari telur nagaku

Amran Klaim Mentan 'Bersih': Buka di Google, Amran Rp50 Miliar!******

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaimanmemastikan dirinya tak akan main-main seperti titip proyek dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri.

Pernyataan itu diutarakan Amran setelah hari ini kembali ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai mentan menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang terjerat kasus korupsi di lingkup kementerian tersebut. Amran mengatakan tidak ada kompromi jika ada kasus berbau konflik kepentingan di Kementan.

Lihat Juga : Amran Ungkap PR Besar dari Jokowi Usai Dilantik Jadi Mentan Lagi

Ia lantas menuturkan telah menutup perusahaan miliknya yg berhubungan dengan pertanian. Ada pun perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan racun tikus.

Menurut Amran, penutupan itu dilakukan demi mencegah konflik kepentingan.

[Gambas:Video CNN]

"Tapi yang lain jangan ditutup dong gak ada hubungan dengan pertanian. Intinya menteri pertanian tidak punya konflik kepentingan. Dan Anda awasi tapi jangan fitnah," ucapnya.

Mengutip Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), selama menjabat sebagai menteri Jokowi harga kekayaan Amran menurun.

Tercatat pada 2014 harta kekayaannya mencapai Rp325,26 miliar. Harga itu kemudian turun menjadi Rp257,01 pada 2017.

Namun pada 2018, harga Amran kembali naik menjadi Rp274,9 miliar. Lalu, naik lagi menjadi Rp279,58 miliar pada 2019.

Harta pada 2019 atau update terakhir itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp42,24 miliar.

Kemudian, alat transportasi dan mesin senilai Rp3,42 miliar. Selanjutnya, harta bergerak lainnya senilai Rp281,73 juta, surat berharga Rp205,53 miliar, kas dan setara kas Rp28,35 miliar, dan harta lainnya Rp38 juta.

Amran juga memiliki utang senilai Rp293,73 juta.

Presiden Jokowi kembali menunjuk dan melantik Amran sebagai mentan pada Rabu (25/10) di Istana Negara. Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

Berjalan-jalan dalam kiamat

Amran Klaim Mentan 'Bersih': Buka di Google, Amran Rp50 Miliar!******

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaimanmemastikan dirinya tak akan main-main seperti titip proyek dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri.

Pernyataan itu diutarakan Amran setelah hari ini kembali ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai mentan menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang terjerat kasus korupsi di lingkup kementerian tersebut. Amran mengatakan tidak ada kompromi jika ada kasus berbau konflik kepentingan di Kementan.

Lihat Juga : Amran Ungkap PR Besar dari Jokowi Usai Dilantik Jadi Mentan Lagi

Ia lantas menuturkan telah menutup perusahaan miliknya yg berhubungan dengan pertanian. Ada pun perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan racun tikus.

Menurut Amran, penutupan itu dilakukan demi mencegah konflik kepentingan.

[Gambas:Video CNN]

"Tapi yang lain jangan ditutup dong gak ada hubungan dengan pertanian. Intinya menteri pertanian tidak punya konflik kepentingan. Dan Anda awasi tapi jangan fitnah," ucapnya.

Mengutip Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), selama menjabat sebagai menteri Jokowi harga kekayaan Amran menurun.

Tercatat pada 2014 harta kekayaannya mencapai Rp325,26 miliar. Harga itu kemudian turun menjadi Rp257,01 pada 2017.

Namun pada 2018, harga Amran kembali naik menjadi Rp274,9 miliar. Lalu, naik lagi menjadi Rp279,58 miliar pada 2019.

Harta pada 2019 atau update terakhir itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp42,24 miliar.

Kemudian, alat transportasi dan mesin senilai Rp3,42 miliar. Selanjutnya, harta bergerak lainnya senilai Rp281,73 juta, surat berharga Rp205,53 miliar, kas dan setara kas Rp28,35 miliar, dan harta lainnya Rp38 juta.

Amran juga memiliki utang senilai Rp293,73 juta.

Presiden Jokowi kembali menunjuk dan melantik Amran sebagai mentan pada Rabu (25/10) di Istana Negara. Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.