one play slot

Dewa Bela Diri Syura

Menteri KKP Minta Anggaran Rp7,62 T di 2024******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta tambahan anggaran Rp714,44 miliar dari Rp6,9 triliun menjadi Rp7,62 triliun dalam pagu indikatif tahun anggaran 2024.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IV DPR RI, Senin (12/6).

Ia mengatakan penambahan dana itu guna percepatan dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

Sakti menuturkan rincian penambahan Rp714,44 miliar itu terdiri dari Rp200 miliar untuk Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP). Tambahan dana untuk DJPSDKP ini digelontorkan untuk penambahan biaya operasional kapal pengawasan selama 60 hari, sehingga total hari layar menjadi 100 hari.

Lalu, Rp123,5 miliar untuk Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). Penambahan biaya ini guna operasional PIT dan PNBP pascaproduksi selama 60 hari, pengembangan Kampung Nelayan Maju (KALAJU) di 65 lokasi, dan bakti nelayan di 30 lokasi.

Kemudian, Rp250 miliar untuk Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). ANggaran ini akan digunakan untuk budidaya komoditas unggulan berbasis kawasan dan korporasi kampung perikanan budidaya (nila salin, lobster, kepiting, rumput laut, udang, bandeng, pitap, dan DED).

Tambahan dana DJPB itu juga untuk bantuan pemerintah berupa excavator, kincir, pupuk, hingga benih ikan dan rumput laut.

Selanjutnya, sebanyak Rp108,5 miliar untuk Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk (DJPDS). Tambahan dana ini akan digunakan untuk gudang beku, pabrik es, cold storage portable, pabrik es portablehingga sarana dan pasca panen di lokasi KALAJU dan kampung perikanan.

Terakhir, Rp32,4 miliar untuk Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Tambahan dana ini untuk penguatan mutu hasil perikanan dan peningkatan kapasitas laboratorium untuk pengujian mikroplastik di 18 lokasi.

[Gambas:Video CNN]

Aliansi mitos saya

Luhut Resmi Pimpin Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi IKN******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan resmi memimpin satuan tugas percepatan perolehan tanah dan investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu diatur dalam Keputusan Presiden RI nomor 14 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Beleid itu diteken Presiden Joko Widodo pada 13 Juni 2023 lalu.

Adapun tugas satgas tersebut sebagaimana yang diatur dalam Kepres 14/2023 yaitu;

Kedua,menentukan langkah-langkah strategis dan terobosan yang diperlukan untuk percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN.

Ketiga,menetapkan langkah-langkah percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN.

Keempat,meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antar kementerian/lembaga dalam percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN.

Kelima,memfasilitasi kemudahan berusaha di IKN.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Luhut sebagai ketua satuan tugas khusus untuk mempercepat realisasi investasi di IKN Nusantara. Ini melengkapi seabrek jabatan yang sudah diembankan Jokowi ke Luhut.

"Dibentuk juga timtask forcekhusus yang diketuai Menko Marves Pak Luhut yang akan mengkoordinir interdept(antar kementerian) dan juga semua lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien lagi," kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/5).

Bambang menambahkan pemerintah juga membentuk tim task force di bidang pertanahan. Hal ini dilakukan agar persoalan tanah yang ditawarkan ke investor dapat jelas sehingga investor bisa merumuskan rencana bisnis yang lebih tajam.

Luhut menjadi tokoh yang kerap dipercaya oleh Jokowi di masa pemerintahannya selama ini.

Lihat Juga : Pemerintah Kerek Harga Gula Petani Jadi Rp12.500 per Kg

Hal itu tampak dari seabrek jabatan yang diamanahkan Jokowi kepadanya sepanjang masa pemerintahannya, baik di periode pertama (2014-2019) maupun kedua (2019-2024). Saking dipercayanya Luhut oleh Jokowi, tak heran netizen Indonesia sempat menjuluki mantan elite Kopassus itu sebagai menteri segala urusan.

Kini pada periode pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, jabatan utama Luhut adalah Menko Bidang Maritim dan Investasi di dalam kabinet. Namun, Ia juga dipercaya Jokowi untuk merangkap sejumlah posisi penting lainnya.

Posisi itu antara lain; Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) pada Juli 2020 lalu, koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional dan ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

[Gambas:Video CNN]

Suami berperut hitam, tolong lepaskan

Mengingat Sirkuit Mandalika, Dimodali APBN Rp2,4 T Kini Rugi Miliaran******

Pertamina Mandalika International Street Circuit atau Sirkuit Mandalika tengah menjadi sorotan imbas merugi ratusan miliar.

Holding BUMN pariwisata InJourney menyebut salah satu kerugian terbesar berasal dari penyelenggaraan World Superbike (WSBK). Ajang ini mereka sebut tidak menarik bagi investor untuk masuk menjadi sponsor.

Adapun kerugian dari helatan olah raga tersebut mencapai Rp100 miliar.

Dari perhitungan InJourney, kerugian akibat penyelenggaraan MotoGP mencapai Rp50 miliar. Namun, acara ini cukup menarik sponsor sehingga bisa tetap dilaksanakan.

"MotoGP itu sudah kita hitung dan kita punya gap sekitar Rp50 miliar. Ini yang sedang kita carikan cara bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorship untuk menutupi gap ini, sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini," jelas Direktur Utama InJourney Dony Oskaria dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).

Adapun langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara mengurangi utang perusahaan untuk pengembangan kawasan Mandalika yang saat ini mencapai Rp4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.

Lantas seperti apa awal mula proyek pembangunan Sirkuit Mandalika?

Sirkut Mandalika merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang menjadi salah satu kawasan pariwisata andalan.

Mantan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menetapkan KEK Mandalika sebagai kawasan pariwisata melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2014. KEK yang memiliki luas area sebesar 1.035,67 hektare ini juga merupakan proyek pemerintah untuk menggenjot potensi pariwisata Indonesia.

KEK Mandalika sendiri diremikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2017. Saat itu proyek tersebut memiliki investasi total Rp2,2 triliun. Proyek KEK Mandalika dilaksanakan oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC, pengembang yang sebelumnya menjalankan proyek Nusa Dua di Bali.

Sementara, Sirkuit Mandalika mulai dibangun pada 2019. Pembuatan Sirkuit Mandalika melibatkan arsitek asal Amerika Serikat, Popuolus. Perusahaan itu sudah berpengalaman membuat beberapa arena olahraga lain seperti Stadion Wembley di London.

[Gambas:Video CNN]

Nama Mandalika dipilih karena merupakan legenda di wilayah Lombok, yang berasal dari nama putri raja, Putri Mandalika.

Sirkuit Mandalika berlokasi di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah ini membentang di tanah seluas 1.035,67 hektare.

Pihak ITDC selaku pemilik dan pengelola sirkuit mengusung konsep 'trek jalan raya' dengan tingkat keamanan tinggi.

Lintasan ini memiliki panjang 4,31 km yang disertai 17 tikungan. Dalam rancangan awal, Sirkuit Mandalika sempat direncanakan memiliki panjang 4,32 km dengan 19 tikungan.

Sirkuit Mandalika dilengkapi dengan 40 garasi di area paddockbertipe permanen. Tribun penonton disebut dapat menampung hingga 110 ribu orang. Namun selama pandemi covid-19, Mandalika Grand Prix Association (MGPA) hanya menyediakan 65.534 lembar tiket per hari balapan.

Setelah pembangunan rampung, Sirkuit Mandalika diresmikan pada 12 November 2021 oleh Jokowi yang kemudian digunakan untuk WSBK. Pada Februari 2022, Sirkuit Mandalika menjadi bagian Tes Pramusim MotoGP 2022.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengungkapkan uang negara sebesar Rp2,49 triliun dikucurkan untuk membiayai pembangunan Sirkuit Mandalika ini.

Peri dokter ajaib

KAI Usulkan Tarif Jarak Terjauh LRT Maksimal Rp25 Ribu******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atauKAI mengusulkan rata-rata tarif LRT Jabodebek ada di angka Rp12.500, dengan tarif jarak terpendek Rp5.000 dan terjauh maksimal Rp25 ribu.

"Kita usulkan rata-rata Rp12.500, jarak terjauh tidak lebih dari Rp25 ribu," kata Manager Humas KAI Divisi LRT Jabodebek Kuswardoyo di kantor pusat KAI, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/6).

"Hitungannya per kilometer, dia (penumpang) naik (LRT) terpotong Rp5.000, kemudian ada tambahan per kilometer. Seperti halnya kita naik KRL," katanya.

"Terkait tiket itu sebenarnya ranah pemerintah, Kemenhub. Sampai saat ini saya belum pegang SK Menhub terkait tiket," kata Kuswardoyo.

LRT Jabodebek dijadwalkan meluncur resmi ke publik pada 17 Agustus 2023 mendatang. Tercatat ada 18 stasiun yang bakal disinggahi oleh LRT Jabodebek. Stasiun ini pun relatif berada pada lokasi strategis baik mulai dari kawasan perumahan hingga kawasan bisnis.

Berikut daftar stasiun LRT Jabodebek:

1. Stasiun Dukuh Atas
2. Stasiun Setiabudi
3. Stasiun Rasuna Said
4. Stasiun Kuningan
5. Stasiun Pancoran
6. Stasiun Cikoko
7. Stasiun Ciliwung
8. Stasiun Cawang (Interchange Station)
9.. Stasiun TMII
10. Stasiun Kampung Rambutan
11. Stasiun Ciracas
12. Stasiun Harjamukti
13. Stasiun Halim
14. Stasiun Jatibening Baru
15. Stasiun Cikunir I
16. Stasiun Cikunir II
17. Stasiun Bekasi Barat
18. Stasiun Jatimulya

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan monster terkuat

Utang Proyek Mandalika Tembus Rp4,6 T, InJourney Kesulitan Bayar******

Proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) ternyata meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun. Utangtersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebanyak Rp3,4 triliun.

Akibat kondisi ini, holding BUMN pariwisata InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun kepada pemerintah lantaran kesulitan membayar utang tersebut.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan dari total Rp1,19 triliun PMN yang diajukan, sebesar Rp1,05 triliun akan digunakan untuk membayar utang pengembangan kawasan pariwisata terpadu itu.

Menurut Dony, PMN adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang jangka pendek proyek yang juga mencakup sirkuit balap motor itu. Sedangkan untuk utang jangka panjang, pihaknya akan mencari cara lain untuk melunasinya.

Selain membayar sebagian utang, suntikan PMN rencananya digunakan untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur sebesar Rp143 miliar. Salah satunya untuk pembangunan convention center.

"Total PMN yang kami ajukan sebesar Rp143 miliar dari total pengembangan yang dilakukan sendiri oleh korporasi sebesar Rp1,7 triliun. Ditambah dengan investasi yang kami raih dari KEK Sanur ini Rp1 miliar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Jianghu

Sejarah Kelam Ekspor Pasir Laut RI, Pulau Hilang Demi Singapura******

Eksporpasir laut Indonesia punya sejarah kelam yang membuat pulau-pulau di Indonesia hilang. Sebagian pasir tersebut digunakan untuk memperluas wilayah Singapura.

Munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang mengizinkan lagi pengerukan hingga ekspor pasir laut membuka masa lalu itu.

Berbagai penolakan dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), baik dari pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Sebelum dilarang ekspor, Indonesia pemasok utama pasir laut ke Singapura.

MengutipReuters,Indonesia pertama kali melarang ekspor pasir laut pada 2003. Larangan ekspor itu dipertegas pada 2007 silam sebagai bentuk perlawanan aksi pengiriman pasir secara ilegal ke Negeri Singa.

"Sebelum pelarangan, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan, dengan pengiriman rata-rata lebih dari 53 juta ton per tahun antara 1997 hingga 2002," tulis laporan tersebut, dikutip Rabu (31/5).

Sedangkan menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2019, Negeri Singa adalah importir pasir laut terbesar di dunia. Bahkan, Singapura mengimpor 517 juta ton pasir laut dari para negara tetangganya, termasuk Malaysia, dalam dua dekade lamanya.

Pada 2007 lalu, Freddy Numberi yang saat itu menjabat sebagai Menteri KKP mengakui bahwa ekspor pasir laut untuk reklamasi Singapura sempat menghilangkan dua pulau milik Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya menegaskan larangan ekspor tersebut.

"Pulau Nipah dan Sebatik sempat hilang, karena pasir yang ada dikeruk untuk dijual ke Singapura. Jadi, ekspor pasir laut itu merugikan, karena itu saya hentikan," tegasnya pada Mei 2007, dikutip dari Antara.

"Jadi, Indonesia nggak mendapatkan apa-apa dari ekspor pasir laut itu karena Indonesia juga dirugikan. Ada pulau yang hilang, lingkungan rusak, dan Indonesia harus keluar uang banyak untuk memulihkan," sambung Freddy.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pulau Hilang Demi Perluas Singapura