slot bonus new member 100 di awal to 7x

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

Aturan Baru Menaker: UMP 2023 Tak Boleh Naik Lebih dari 10 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menetapkan aturan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. 

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minumum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut seperti dikutip Sabtu (19/11).

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

Mengutip Antara, Ida meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mengikuti aturan yang diterbitkannya.

"Saya juga meminta seluruh kepala daerah melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

pengolahan mayat

Buruh Tolak Usulan No Work No Pay: Tak Berdasar******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak usulan pengusahaagar pemerintah membuat aturan no work no paybagi buruh(tidak bekerja, tidak dibayar) saat kinerja industri terpuruk.

Menurutnya, sistem no work no pay tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan, opsi tersebut juga tidak ada dalam Omnibus Law.

"No work no pay itu tidak dikenal di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Begitu pula kalau pemerintah bersikukuh dengan Omnibus Law, tidak dikenal no work no pay," terang Said dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/11).

"Jadi, tidak ada dasar untuk mengabulkan permintaan pengusaha no work no pay," tegasnya.

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11) lalu.

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi, yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," katanya.

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan Permenaker.

"Nggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no pay ini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no pay itu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Mata Dharma Tertinggi

Toyota Tanam Rp28 T untuk Kendaraan Listrik di RI 5 Tahun ke Depan******

PT ToyotaGroup siap menggelontorkan investasisebesar Rp28,3 triliun untuk pengembangan kendaraan listrikdi Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan investasi besar ini dilakukan oleh Toyota Group untuk mendukung perekonomian dalam negeri. Sebab, sektor otomotif bakal menjadi salah satu sistem transportasi masa depan dan memberikan kontribusi besar ke perekonomian.

"Indonesia adalah pasar kendaraan bermotor terbesar di ASEAN. Akan tetapi, Car RatioR4 di Indonesia masih relatif rendah yaitu sebesar 99 mobil per 1.000 penduduk, menandakan industri otomotif masih berpotensi besar untuk tumbuh di masa depan," ujar Airlangga seperti dikutip dari pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (22/11).

"Kami mengucapkan selamat kepada PT TMMIN atas produksi perdana kendaraan elektrifikasi lokal Indonesia untuk dunia, yakni kendaraan Toyota Kijang. Semoga ini turut mendorong terciptanya ekosistem EV secara berkelanjutan. Saya juga berharap nanti mobil jenis lain, baik SUV atau MPV, bisa menggunakan teknologi EV," imbuhnya.

Airlangga menjelaskan pertumbuhan sektor otomotif sendiri berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Industri alat angkutan merupakan salah sektor industri yang tergabung dalam industri pengolahan non migas, dan sektor ini pun bertumbuh cukup signifikan sejak kuartal II-2021 lalu, sehingga mampu meneruskan tren pemulihan sampai tumbuh mencapai 10,26 persen pada kuartal III-2022.

Dari sisi produksi, utilisasi industri kendaraan bermotor pada Oktober 2022 lalu mencatatkan capaian sebesar 69,20 persen, sudah meningkat lebih tinggi dibandingkan selama pandemi yang rata-rata hanya sebesar 40 persen.

Ke depannya, sektor industri diharapkan mampu untuk terus tumbuh dan tercermin dari Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang kembali mengalami ekspansi ke level 51,8 pada Oktober 2022 atau meneruskan tren ekspansif 14 bulan berturut-turut.

Berdasarkan data Gaikindo, pada Oktober 2022 secara wholesalesdari pabrik ke dealermobil baru tercatat sebanyak 93,19 ribu unit atau tumbuh 23,37 persen (yoy) jika dibandingkan Oktober 2021. Sementara itu, potensi permintaan Electric Vehicle (EV)atau kendaraan listrik di dunia diperkirakan juga akan terus meningkat dan mencapai sekitar 55 juta unit EV hingga 2040.

Untuk menangkap peluang tersebut sekaligus mendukung agenda Conference of Parties tentang Perubahan Iklim (COP21), Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB)/BEV untuk Transportasi Jalan.

"Berbagai regulasi turunan dari perpres tersebut juga telah diterbitkan dalam rangka mempercepat pengembangan ekosistem KBL-BB di Indonesia. Semoga langkah produksi mobil dengan teknologi elektrifikasi ini dapat memberikan manfaat bagi ketahanan ekonomi serta mendukung komitmen net zero emission," jelas Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan, tolong biarkan aku pergi!

Imbal Hasil Obligas AS Naik, Harga Emas Lesu di Rp975 per Gram******

Harga jual emas PT Aneka Tambang (Tbk) atau Antam berada  di posisi Rp975 ribu per gram pada Selasa (22/11). Harga emas Antam ini turun Rp3.000 dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya.

Begitu juga harga pembelian kembali (buyback) turun Rp5.000 ke Rp879 ribu.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp537 ribu, 2 gram Rp1,8 juta, 3 gram Rp2,81 juta, 5 gram Rp4,65 juta, 10 gram Rp9,2 juta, 25 gram Rp22,98 juta, dan 50 gram Rp45,89 juta. 

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,09 persen menjadi US.756,1 per troy ons. Begitu juga harga emas di perdagangan spot menguat 0,15 persen di US.740,6 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas akan turun oleh naiknya imbal hasil obligasi AS setelah pernyataan pejabat The Fed yang akan kembali menaikkan suku bunga.

"Emas turun oleh dolar AS dan imbal hasil obligasi AS yg naik, setelah President Fed Cleveland Loretta Mester memberikan statement hawkish apabila mereka perlu lebih banyak data sebelum mulai menghentikan kenaikan suku bunga," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.720 per troy ons dan resistance US.750 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan abadi

Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru Papua Dapat Dana APBN di 2023******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan tiga provinsi daerah otonomi baru (DOB) Papuaakan mendapatkan anggaran dari APBN 2023 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan disampaikan Presiden Jokowi.

Tiga provinsi baru yang dimaksud adalah Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

"Untuk Papua yang tiga Papua pertama, karena sudah ada UU (pemekaran) muncul sebelum UU APBN 2023, kita akan masukkan di dalam perpres terkait DIPA sehingga penganggaran untuk pelaksanaan provinsi baru akan masuk dalam nanti DIPA yang akan disampaikan Presiden di 2023," ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Sementara, terkait Provinsi Papua Barat Daya yang baru disahkan, Sri Mulyani mengaku akan merencanakan langkah-langkah lanjutan. Pasalnya, pengesahan UU Papua Barat Daya dilakukan setelah UU APBN 2023 diketok. Langkah itu salah satunya adalah membagi dana dari provinsi induk ke provinsi baru.

"Tapi yang paling penting, provinsi-provinsi tersebut bisa berjalan dan berfungsi secara optimal pada tahun-tahun pertama. Dari sisi implikasi keuangannya nanti kita akan bagikan antara provinsi induk dan provinsi pemekaran tersebut," tuturnya.

Nantinya, ia menjelaskan akan ada perubahan dari sisi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus).

"Karena di Papua ada Otsus, termasuk Dana Desa, kami akan lihat berdasarkan demarkasi daerah, populasi, dan berapa ASN yang bergerak atau berpindah ke provinsi baru," tegas Sri Mulyani.

Diketahui, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di rapat paripurna DPR, Jumat (18/11).

Maka, total ada empat daerah otonom baru (DOB) Papua. Perubahan aturan terkait pemilu ini diperlukan karena pembentukan provinsi baru di Papua berimplikasi pada perubahan daerah pemilihan dan keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah pemekaran.

[Gambas:Video CNN]

Mulai sekarang aku akan menjadi Tuhan

Acuhkan Imbauan Kepala BMKG, Pimpinan Komisi V DPR Tertawa saat Gempa******

Wakil Ketua Komisi V DPRRI Roberth Rouw menertawakan getaran gempa Cianjur saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati. Roberth bahkan mengabaikan imbauan Dwikorita untuk berlindung di balik meja.

"Ketiga, BNPB atau Basarnas memerlukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan perlengkapan peralatan Basarnas. Gempa," ucap Roberth dalam rapat di Komisi V DPR RI, Senin (21/11), sembari tertawa.

Kejadian itu terjadi saat Roberth baru membuka rapat. Suasana ruangan pun riuh ketika para peserta rapat mencoba berlindung. Alih-alih ikut berlindung, Roberth malah meledek BMKG.

Tiba-tiba suara perempuan muncul dan memperingatkan kepada seluruh peserta rapat untuk berlindung dari getaran gempa tersebut. "Mohon maaf kalau ada gempa bersembunyi di bawah meja," kata suara tersebut.

Roberth masih tertawa, lalu dia merespons suara perempuan tersebut dengan meminta para peserta rapat di ruangan mengikuti arahan tersebut. Ia mengatakan arahan itu berasal dari Kepala BMKG.

"Ini lihat ini. Harus ikut Kepala BMKG. Kepala Basarnas belum ikut, BMKG sudah langsung masuk meja," ujar Roberth yang masih diiringi tertawa.

Saat ruang rapat mulai hening, suara perempuan tersebut kembali muncul. Kepala BMKG Dwikorita mengimbau kepada seluruh peserta rapat untuk berlindung di bawah meja jika terjadi gempa susulan. Ia melanjutkan sebaiknya peserta rapat keluar dari ruang rapat dengan bertahap.

Dwikorita menganggap ada dua pintu di ruang tersebut untuk memudahkan evakuasi peserta rapat. Namun, Roberth merespons sembari tertawa dengan mengatakan bahwa hanya ada satu pintu yang tersedia di ruangan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pada akhirnya Roberth mengajak semua peserta rapat keluar dari ruangan terlebih dahulu. Dia pun menskors rapat tersebut.

"Iya harusnya kalau gempa begini kita keluar dulu. Tunggu mungkin 30 menit kemudian kita masuk lagi. Jadi saya skors, kita keluar dululah. Jadi saya skors ya," ujarnya dilanjut dengan ketukan palu tanda skors rapat.

Dikutip dari situs resmi DPR RI, Roberth Rouw berstatus sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI. Ia adalah politisi partai Nasional Demokrat (NasDem) dari daerah pemilihan (Dapil) Papua.