server ntp thai 868Jutaan kata 516797Orang-orang telah membaca serialisasi
《provider slot88》
Kaesang bakal dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta******
"Untuk Mas Kaesang, menurut saya, beliau sosok figur yang sangat baik," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana di Kantor DPW PSI DKI Jakarta, Rabu.
Jika nantinya Kaesang mampu memenuhi persyaratan administratif pendaftaran calon gubernur (cagub) DKI, maka pihaknya tidak segan untuk mengusung Ketua Umum PSI tersebut.
Baca juga: Kaesang bersilaturahim minta nasihat ke PWNU Jakarta
Selain Kaesang, dia juga memiliki nama beberapa figur-figur internal yang juga layak menjadi pemimpin Jakarta.
"Selain Mas Kaesang, kami juga ada sosok Sis Grace yang suaranya terbesar di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, DKI III," ujarnya.
Grace Natalie mendapat suara terbanyak pada pemilu legislatif (Pileg) 2024 Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.
Dari dapil itu, dia berhasil mendapat perolehan 193.556 suara. Hal ini membuktikan Grace juga dipercaya oleh warga Jakarta Barat hingga Jakarta Utara.
"Dari perolehan suara Sis Grace yang luar biasa itu saya kira kepercayaan masyarakat ke Sis Grace itu besar," ujarnya.
Baca juga: PSI nilai Jakarta butuh sosok Jokowi baru untuk calon gubernur
Dengan demikian, dia menilai nama Kaesang dan Grace merupakan figur internal PSI yang layak untuk menjadi Gubernur ataupun Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Pilkada untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota akan diselenggarakan serentak seluruh daerah pada 27 November 2024.
Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menilai Jakarta membutuhkan sosok Presiden Joko Widodo baru untuk calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/3), menilai filosofi kepemimpinan Jokowi ketika memimpin Jakarta terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta saat ini, seperti MRT, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Baca juga: Komjen (Purn) Dharma Pongrekun deklarasi maju di Pilgub DKI Jakarta
Baca juga: PKS buka opsi bagi Anies untuk kembali pimpin DKI Jakarta
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Kemenkes: Bandung butuh 5,4 juta telur nyamuk ber******
Hasil penelitian tersebut mampu menurunkan 77 persen incidence rate (IR) dengue dan mengurangi risiko perawatan di rumah sakit sebesar 86 persen.Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempersiapkan kebutuhan telur nyamuk Aedes aegypti ber-Wolbachia untuk uji coba pengendalian dengue di Kota Bandung, Jawa Barat, sebanyak 5,4 juta lebih per pekan.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024
Label:kingtop4d、kode alam melihat anjing togel、lisensi slot
Terkait:erek erek 47 2d、situs judi tergacor、slot maxim、mie 77 slot、mulia slot、gawangbet、receh138、voucher promo tiket com、pinjol legal bayar bulanan、jp slot hari ini
bab terbaru:agen633(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau platform aplikasi transportasi online memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada driver ojek online (ojol) tahun ini.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakandriver ojolmemang bekerja dengan sistem kemitraan, tetapi masuk dalam kategori pekerja waktu tertentu (PKWT) sehingga berhak menerima THR.
"Ojek online termasuk yang kami imbau untuk dibayarkan karena masuk dalam kategori pekerja waktu tertentu," katanya dalam konferensi pers di kantor Kemnaker, Senin (18/3).
Dalam kesempatan sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pengusaha wajib membayar THR paling lambat H-7 Idulfitri 1445 H atau 3 April 2024 (asumsi 1 Syawal 1445 H jatuh pada 10 April 2024).
Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.
"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," katanya.
Ia mengatakan sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/buruh di Perusahaan, pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau lebih baik hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk buruh lepas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan.
"Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR satu bulan upah," katanya.
Sementara pekerja atau buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional.
Namun, Ida mengatakan pemerintah memperbolehkan jika perusahaan ingin memberikan THR lebih banyak dari yang diatur pemerintah.
"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," katanya.
[Gambas:Video CNN]
naik 0,03 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 atau lebih besar 66,8 persen kalau kita bandingkan dengan kondisi normalJakarta (ANTARA) - PT Jasa Marga (Persero) menyebutkan puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 6 April 2024 atau H-4 Idul Fitri dengan volume sekitar 259 ribu kendaraan.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
"Ya pasti nanti akan kami bentuk tim khusus,"Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan bakal membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok program magang ke Jerman.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera memanggil tujuh maskapai terkait harga tiketsaat LebaranHari Raya Idul Fitri 2024.
Hal itu disampaikan Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3).
"Merujuk pada beberapa pemberitaan media terkait dengan temuan Kementerian Perhubungan tentang penjualan harga tiket melebihi tarif batas atas yang dilakukan oleh tiga maskapai, maka dalam waktu dekat KPPU akan menjadwalkan panggilan kepada ketujuh maskapai tersebut," ujar Fanshurullah.
Pilihan Redaksi
|
"Untuk tidak menaikkan harga tanpa alasan yang rasional serta memberitahukan kepada KPPU sebelum mengambil kebijakan untuk menaikkan harga tiket kepada konsumen," jelas Fanshurullah.
Ketujuh maskapai yang dimaksud adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.
Mereka merupakan pihak terlapor dalam perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri atau perkara kartel tiket.
Menurut Fanshurullah, permintaan tersebut sesuai dengan amar putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 pada 2023.
Pada perkara kartel tiket yang diputus pada 23 Juni 2020 itu, KPPU membuktikan bahwa para terlapor secara bersama-sama hanya menyediakan tiket subclass dengan harga yang tinggi dan tidak membuka penjualan beberapa subclass harga tiket rendah.
Hal ini mengakibatkan terbatasnya pilihan konsumen untuk mendapatkan tiket dengan harga yang lebih murah.
Selain itu, para terlapor juga meningkatkan pembatalan penerbangan yang dilakukan setelah kartel terjadi sebagai upaya untuk menurunkan pasokan.
Fanshurullah menjelaskan perilaku menurunkan pasokan secara bersama-sama merupakan cara yang efektif untuk menjaga penawaran tiket subclass dengan harga tinggi yang diterapkan bersama-sama pada saat low season terjadi.
"Kesamaan perilaku para terlapor ini sangat efisien dalam mendistorsi kinerja pasar mengingat penguasaan pasar melebihi 95 persen dari para Terlapor secara keseluruhan," kata dia.
Dalam putusannya, KPPU menjatuhkan sanksi berupa berupa perintah kepada para terlapor untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat selama dua tahun, sebelum kebijakan tersebut diambil.
"Melihat fenomena yang terjadi berulang tiap tahun ini, KPPU menekankan Putusan KPPU yang telah inkracht tersebut harus dipatuhi," tegas dia.
(pop/pua)《provider slot88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,wdslot77Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《provider slot88》bab terbaru。