fortuna777

spoiler alur cerita

Daftar Tarif Tol yang Naik Sebulan Ini******

Tarif sejumlah ruas jalan tolnaik dalam beberapa sebulan belakangan ini.  Kenaikan pertama dialami oleh Jalan Tol Pemalang-Batang.

Kenaikan tarif di tol itu mulai berlaku Minggu (12/11).

Berikut rinciannya;

Pemalang/Sewaka-SS Pekalongan
Gol I Rp33 ribu
Gol II dan III Rp49.500
Gol IV dan V Rp66 ribu

Pemalang/Sewaka-SS Batang
Gol I Rp47.500
Gol II dan III Rp71 ribu
Gol IV dan V Rp95 ribu

Pemalang/Sewaka-Pasekaran
Gol I Rp53 ribu
Gol II dan III Rp79.500
Gol IV dan V Rp106 ribu

2. Asal perjalanan SS Pemalang

SS Pemalang-SS Pekalongan
Gol I Rp25.500
Gol II dan III Rp38.500
Gol IV dan V Rp 51 ribu

SS Pemalang-SS Batang
Gol I Rp40 ribu
Gol II dan III Rp60 ribu
Gol IV dan V Rp80 ribu

SS Pemalang-Pasekaran
Gol I Rp46 ribu
Gol II dan III Rp68.500
Gol IV dan V Rp91.500

SS Pemalang-Pemalang/Sewaka
Gol I Rp7.500
Gol II dan III Rp11 ribu
Gol IV dan V Rp14.500

3. Asal perjalanan SS Pekalongan

SS Pekalongan-SS Batang
Gol I Rp14.500
Gol II dan III Rp21.500
Gol IV dan V Rp29 ribu

SS Pekalongan-Pasekaran
Gol I Rp20 ribu
Gol II dan III Rp30.500
Gol IV dan V Rp40.500

SS Pekalongan-SS Pemalang
Gol I Rp25.500
Gol II dan III Rp38.500
Gol IV dan V Rp51 ribu

SS Pekalongan-Pemalang/Sewaka
Gol I Rp33 ribu
Gol II dan III Rp49.500
Gol IV dan V Rp66 ribu

4. Asal perjalanan SS Batang

SS Batang-Pasekaran
Gol I Rp5.500
Gol II dan III Rp8.500
Gol IV dan V Rp11.500

SS Batang-Pemalang/Sewaka
Gol I Rp47.500
Gol II dan III Rp71 ribu
Gol IV dan V Rp95 ribu

SS Batang-SS Pemalang
Gol I Rp40 ribu
Gol II dan III Rp60 ribu
Gol IV dan V Rp80 ribu

SS Batang-SS Pekalongan
Gol I Rp14.500
Gol II dan III Rp21.500
Gol IV dan V Rp29 ribu

5. Asal perjalanan Pasekaran

Pasekaran-Pemalang/Sewaka
Gol I Rp53 ribu
Gol II dan III Rp79.500
Gol IV dan V Rp106 ribu

Pasekaran-SS Pemalang
Gol I Rp46 ribu
Gol II dan III Rp68.500
Gol IV dan V Rp91.500

Pasekaran-SS Pekalongan
Gol I Rp20 ribu
Gol II dan III Rp30.500
Gol IV dan V Rp40.500

Pasekaran-SS Batang
Gol I Rp5.500
Gol II dan III Rp8.500
Gol IV dan V Rp11.500

Kenaikan kedua terjadi pada tarif Tol Semarang-Solo. Tarif di tol ini mulai naik Senin (27/11)

Berikut daftar Tarif Tol Semarang-Solo setelah usai penyesuaian:

- Golongan I: dari Rp75 ribu menjadi Rp92 ribu
- Golongan II-III: dari Rp112.500 menjadi Rp138.500
- Golongan IV-V: dari Rp150 ribu menjadi Rp184.500

Kenaikan ketiga terjadi pada tarif Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), Akses Tanjung Priok (ATP) dan Pondok Aren-Ulujami. Tarif mulai naik Senin (4/12) pukul 00.00 WIB ini.

Berikut rinciannya;

1. Penyesuaian Tarif JORR dan Akses Tanjung Priok dan Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami

Gol I: Rp 17 ribu yang semula Rp 16 ribu
Gol II: Rp 25 ribu yang semula Rp 23.500
Gol III: Rp 25 ribu yang semula Rp 23.500
Gol IV: Rp 33.500 yang semula Rp 31.500
Gol V: Rp 33.500 yang semula Rp 31.500

2. Penyesuaian Tarif Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami Segmen Pondok Ranji-Bintaro Viaduct

Gol I: Rp 3.500 yang semula Rp 3.000
Gol II: Rp 5.000 yang semula Rp 4.500
Gol III: Rp 5.000 yang semula Rp 4.500
Gol IV: Rp 6.500 yang semula Rp 6.500
Gol V: Rp Rp 6.500 yang semula Rp 6.500.

[Gambas:Video CNN]

Kunang-kunang yang selalu berubah menari selama bertahun-tahun

Anggota DPR Minta Erick Thohir Bantu Selesaikan Utang BUMN ke Vendor******

Anggota Komisi VIDPRRI Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty meminta Menteri BUMN Erick Thohir membantu menyelesaikan utang perusahaan pelat merah ke sejumlah vendor.

Ia menyebut tumpukan utang tersebut akan menjadi bagian dari pokok penilaian performa Erick sebagai menteri. Ia juga menyinggung soal utang pemerintah terkait PON XX Papua 2021 kepada vendor yang disebut belum dibayar hingga kini.

"Saya juga pengusaha Pak, saya diutangi Pekan Olahraga Nasional (PON), belum dibayar Rp112 miliar. Seriously PON Papua (PON XX Papua 2021), perusahaan saya belum dibayar Rp112 miliar. Pemerintah nih kalau utang enak benar, padahal sudah mau PON berikutnya," ucap Evita geram dalam rapat kerja dengan Erick Thohir di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/12).

Erick lantas merespons desakan para anggota Komisi VI DPR RI soal kewajiban membayar utang kepada vendor. Meski tidak merespons secara spesifik tagihan utang Evita, Erick mengatakan kewajiban negara itu perlu dibahas lebih lanjut dalam panitia kerja (panja) bersama Komisi VI.

Ia menegaskan pembahasan utang vendor melalui panja adalah kesepakatan rapat sebelumnya, yakni antara Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI.

"Mungkin setelah proses pemilu saja kita bisa dorong (pembahasan panja soal utang ke vendor), karena kita ingin bisa memetakan bersama seberapa dalam mengenai vendor ini daripada selalu lempar-lemparan," dalih Erick.

"Memang tadi kita sudah ada dispute, kita coba, tapi vendor ini saya rasa kita coba sama-sama telisik lebih dalam mana isu yang lebih dalam. Kita tidak ingin melempar tangan, tapi sama-sama berikan tangan dan solusi kepada direksi yang ada," tandasnya.

Selain utang vendor, BUMN khususnya Karya juga terjerat tumpukan utang. Bahkan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla juga sempat menagih utang BUMN kepada Kalla Group.

JK tidak mengetahui pasti penyebab perusahaan pelat merah itu belum membayar utang ke perusahaannya selama 3 tahun belakangan. Total utang BUMN itu menembus Rp300 miliar.

"Perusahaan kami malah sudah tiga tahun senilai Rp300 miliar belum dibayar-bayar," sebut JK dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh sang Jubir Husain Abdullah kepada CNNIndonesia.com pada Oktober 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]

"Pemerintah dalam hal ini pemegang saham harus menjamin (membayar) utang itu. Karena biasanya, pemegang saham selalu yang bertanggung jawab," imbuh JK.

Di hadapan para wakil rakyat, Erick mengatakan sudah punya strategi besar membenahi BUMN Karya. Peta jalan yang dibuatnya diklaim akan merampungkan sengkarut BUMN Karya dalam 3 tahun ke depan.

Kendati, Erick mengaku belum bisa membuka rencana tersebut kepada publik. Ia baru bersedia menjelaskannya kepada para pimpinan Komisi VI DPR RI.

"Saya belum bisa cerita secara terbuka, tapi nanti saya bicara sama pimpinan. Saya sudah menghadap Bapak Presiden (Joko Widodo) dan Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani), mesti ada bantuan tangan pemerintah untuk restrukturisasi, tidak bisa kami sendiri," tuturnya.

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

Zulhas Optimis IKN Akan Bawa Kalimantan Jadi Perhatian Dunia******

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur, akan menjadikan Kalimantan sebagai pusat perhatian dunia.

Hal ini disampaikan Zulhas saat memberikan sambutan di hadapan pimpinan daerah Muhammadiyah Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (8/12).

"Harus bangga dan bersyukur Kalimantan (Borneo) terpilih menjadi Ibu Kota RI. Kalimantan akan menjadi pusat Indonesia, pusat perhatian dunia," ujarnya seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (8/12).

Sebagai informasi, dalam kunjungannya di Balikpapan, Zulhas juga menghadirkan Gerakan Pangan Murah di Masjid Tarbiyah Muhammadiyah Balikpapan, Sumber Rejo, Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pada kegiatan ini, ia membagikan 1.000 karung beras 5 kg ke warga setempat dalam rangka percepatan bantuan pemerintah untuk menekan harga beras.

Pedang Teratai Hijau

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

One Piece: Rasul Laut

BPK Temukan Masalah Signifikan di 11 BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Ketua BPK Isma Yatun membacakan penggalan hasil laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.

"Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam IHPS 2023, di antaranya atas pendapatan biaya dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan, antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai," kata Isma di saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Sejumlah BUMN atau anak perusahaan yang diperiksa BPK, antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 11 BUMN tersebut pada kurun waktu 2017-2022.

BPK menemukan bahwa PJBG sebesar US juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai. Ada 4 catatan dari hasil temuan BPK.

Pertama, PJBG tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefitanalysis. Kedua, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, yakni dokumen parent company guaranteetidak dieksekusi oleh PT PGN dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp16,79 miliar yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai uang muka yang diberikan.

Ketiga, PGN tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas.

Keempat,tidak melalui analisis keuangan dandue diligenceyang memadai. Ini ditunjukkan dengan nilaicurrent liabilityPT IAE yang lebih besar dibandingkancurrent asset-nya.

"Akibatnya, sisa uang muka sebesar US,19 juta berpotensi tidak tertagih yang dapat membebani keuangan perusahaan," jelas BPK dalam IHPS.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH)," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas temuan BPK dan upaya tindak lanjut Kementerian BUMN. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum meresponsnya.

[Gambas:Video CNN]

PLN Berikan Respons

Terkait pemberitaan media mengenai hasil pemeriksaan, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait PLN adalah mengenai pengenaan tarif untuk keperluan layanan khusus (Tarif L) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Sebelumnya kebijakan tarif Layanan Khusus cukup beragam disesuaikan dengan kekuatan daya beli dan standar pelayanan dimasing-masing golongan tarif. Untuk itu PLN menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK dengan implementasi yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan akhir tahun.

Selain itu ketentuan mengenai Layanan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan perubahannya yaitu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 telah diturunkan melalui Peraturan Pelaksana di PLN berupa pelaksanaan kebijakan single tarif layanan prioritas di mana hal tersebut mengakomodir kebutuhan pelanggan di semua golongan tarif.

PLN pun mengapresiasi langkah-langkah BPK RI yang terus memberikan rekomendasi guna perbaikan kinerja dan operasional perseroan, demi meningkatkan layanan yang prima kepada pelanggan.

Jiang Qiao Zhanyi

Israel Selidiki Dugaan Pelaku Pasar Saham Tahu Rencana Serangan Hamas******

Israel sedang menyelidiki klaim para peneliti AS yang menyebut para investormungkin telah mengetahui rencana serangan Hamas pada 7 Oktober.

Riset tersebut menduga para investor menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan dari sekuritas Israel, dengan aksi short selling.

"Masalah ini diketahui oleh pihak berwenang dan sedang diselidiki oleh semua pihak terkait," kata pihak Bursa Efek Tel Aviv (TASE) kepada Reuters, Selasa (5/12).

Peneliti dari New York University bernama Robert Jackson Jr dan Joshua Mitts dari Columbia University menemukan adanya gerak-gerik mencurigakan di pasar modal Israel sebelum serangan terjadi. Terjadi aksi short selling yang signifikan menjelang serangan Hamas.

Para investor dicurigai sudah memprediksi harga saham tertentu akan turun sehingga melakukan short selling. Keuntungan didapat berasal dari selisih harga saham awal dan spekulasi penurunan yang akan timbul.

"Beberapa hari sebelum serangan (Hamas ke Israel), para trader tampak mengantisipasi kejadian yang akan datang," tulis riset tersebut.

"Dan tepat sebelum serangan itu, short-selling sekuritas Israel di Bursa Efek Tel Aviv (TASE) meningkat secara dramatis," tulis peneliti dalam laporan setebal 66 halaman.

Laporan tersebut mencatat short selling yang terjadi sebelum 7 Oktober 2023 menjadi yang terbesar dibandingkan krisis lain, seperti krisis keuangan 2008, perang Israel-Palestina 2014, dan pandemi covid-19.

Duo peneliti juga memperkirakan keuntungan besar yang diperoleh investor berdasarkan short selling di saham Leumi, bank terbesar di Israel.

Tercatat ada 4,43 juta lembar saham yang diperdagangkan dengan skema short selling pada 14 September 2023 hingga 5 Oktober 2023.

Adapun keuntungan yang didapatkan investor ditaksir mencapai US2 juta atau setara Rp13,3 triliun (asumsi kurs Rp15.502 per dolar AS).

[Gambas:Video CNN]