rtp marettoto

Berbaris menuju Evernight

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita

Pemecahan

Gagal Adaptasi Bikin Bisnis 75 Tahun Tupperware di Ambang Kehancuran******

Perusahaan perkakas rumah tangga Tupperware terancam bangkrut. Hal ini terjadi lantaran kondisi keuangan perusahaan yang memburuk.

Beberapa pakar bisnis mengatakan kondisi itu karena Tupperware yang gagal beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen.

Kini, bisnis yang dimulai sejak 1946 itu harus menghadapi hutang yang menumpuk, penjualan yang menurun, dan harga saham yang anjlok.

Mereka juga mengatakan telah bekerja sama dengan penasihat keuangan dan menjalin beberapa kemitraan dengan gerai ritel seperti Target dan Amazon untuk memperkuat posisi merek tersebut.

"Selama lebih dari 75 tahun, Tupperware Brands telah menjadi salah satu merek rumah tangga ikonis yang paling dicintai di dunia," ujar juru bicara Tupperware seperti diberitakan oleh CNN, Minggu (23/4) waktu AS.

"Dan kami sangat senang untuk tetap berada di tengah-tengah meja makan, meja dapur, dan rak dapur selama bertahun-tahun yang akan datang," imbuh pernyataan tersebut.

Menurut profesor pemasaran dari Sekolah Bisnis Wharton di Universitas Pennsylvania, Barbara Kahn, Tupperware terlalu terpaku pada pola bisnis direct selling alias penjualan langsung.

Di masa lalu, kerap terdapat "Tupperware parties" atau sebuah pesta yang mempertemukan para pencinta merek tersebut untuk mencoba produk-produk terbaru perkakas dapur itu.

Istilah yang kerap dikenal sebagai "demo Tupperware" di Indonesia itu memang berhasil berjalan dengan baik di masa lalu, namun ketinggalan zaman karena kebiasaan konsumen yang telah berubah, bahkan beberapa dekade sebelum pandemi.

Oleh karena itu, menurut Christie Nordhielm, konsultan marketing dari Sekolah Bisnis McDonough Universitas Georgetown, pandemi bukanlah satu-satunya faktor yang membuat bisnis Tupperware di ambang kehancuran.

Namun, pandemi turut memperparah kiprah buruk penjualan Tupperware selama beberapa dekade terakhir yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen.

"Anda seharusnya bisa melihat mereka bertransisi dengan mulus. Tetapi sebaliknya, mereka malah melakukan pendekatan ke toko batu bata dan bahan bangunan," ujar Nordhielm menyoroti kebijakan Tupperware yang memilih untuk ekspansi ke toserba Target.

"Jika Anda pergi dan melihat Tupperware di Target, yang Anda lakukan hanyalah melihat betapa tidak ada bedanya mereka dengan pilihan merek penyimpanan lain yang tersedia," jelas Nordhielm.

Tupperware baru saja memperkenalkan produk mereka ke Target pada musim gugur tahun lalu. Namun, Kahn menilai pendekatan itu sedikit terlambat.

Senada dengan amatan Nordhielm, Kahn melihat keterlambatan itu hanya membuat Tupperware sebagai merek yang tidak lagi spesial.

"Yang buruk, itu adalah salah satu dari hal-hal ini di mana merek mereka hampir generik, dan bukan dalam artian yang baik," kata Kahn.

Sementara di lain hal, Nordhielm juga menyoroti nama legendaris dari Tupperware yang bahkan digunakan untuk menyebutkan segala jenis merek penyimpanan.

Menurutnya, faktor tersebut mungkin menjadi bagian dari masalah, karena merek lain muncul untuk bersaing dengan Tupperware, terkadang dengan harga lebih rendah.

"Nama merek yang hebat bisa menjadi berkah atau kutukan. Itu akan menjadi kutukan ketika Anda berpuas diri hanya berdasarkan nama merek tanpa ada investasi berarti dalam merek tersebut," jelas Nordhielm.

Baik Kahn dan Nordhielm mengamini jika Tupperware gagal menemukan inovasi dalam memperkenalkan merek mereka kembali kepada publik.

Sehingga, nama besar merek Tupperware pun menjadi tanpa arti; karena saat ini, konsumen hanya memperdulikan harga yang terjangkau.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Poseidon

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Bintang Kuno

Menaker Ungkap Alasan Driver Ojol Tak Dapat THR******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah menjelaskan alasan sopir (driver) ojek online (ojol) dan taksi online tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran.

Ia menerangkan salah satu syarat pekerja mendapatkan THR adalah memiliki hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan. Sementara, driver ojol bergabung dalam skema kemitraan.

"Kalau mitra Gojek kan tidak ada hubungan kerja ya. Itu kan kemitraan, yang mendapatkan THR itu yang ada hubungan kerja," kata Ida, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, seperti dikutip dari Detik, Senin (3/4).

"Saya kira kita sudah punya Posko Pengaduan THR. Teman-teman yang mengalami tidak dibayar THR-nya saya kira bisa mengadu ke posko yang ada," ujarnya.

Secara terpisah, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan acuan THR adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja, yakni dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Beleid itu tidak mencakup hubungan kemitraan seperti drivel ojol dengan operator aplikasi transportasi daring. Namun, Putri mengatakan perusahaan tidak dilarang memberikan THR kepada mitranya.

"Apabila perusahaan platform-nya akan memberikan THR, itu baik dan tidak dilarang. Pemberian THR-nya memang tidak masuk dalam pengaturan di SE Menaker karena ojek online bukan hubungan kerja konvensional, tapi kemitraan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com, Selasa kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Masakan dari dunia lain

Arus Mudik ke Sumatra di Ciwandan, Kemhub Siapkan 12 Kapal & 5 Dermaga******

Untuk memecah kepadatan parapemudikpengguna sepeda motor yang ingin ke Pulau Sumatra pada Angkutan Lebaran (Angleb) 2023, Kementerian Perhubungan (Kemenhub)mematangkan pengoperasian Pelabuhan Ciwandan, Banten.

Salah satunya adalah persiapan dermaga serta kapal yang akan menyeberangkan para pemudik.

Rencananya pelabuhan Ciwandan itu akan melayani semua pemudik sepeda motor yang akan menyeberang ke Bakauheni, Lampung. Sementara pemudik mobil masih diarahkan lewat Pelabuhan Merak, Banten.

Ia juga menambahkan nantinya akan dialokasikan sebanyak 5 dermaga di Pelabuhan Ciwandan dengan rencana 24 trip/hari.

Sementara itu, dermaga yang beroperasi di Pelabuhan Merak sebanyak 7 dermaga yang akan dilayani dengan total 65 kapal RoRo.

[Gambas:Video CNN]

Pemisahan pelabuhan

Hendro menerangkan untuk tahun ini pemerintah mencoba pemisahan pelabuhan untuk arus mudik ke Sumatra. Kendaraan Roda 4 dan bus akan menggunakan Pelabuhan Merak untuk arus mudik dan Bakauheni untuk arus balik, terpisah dengan kendaraan Roda 2 dan truk agar tidak terlalu padat.

"Kami ingin tegaskan disini bahwa Pelabuhan Ciwandan bukan alternatif, tapi akan beroperasi bersamaan dengan pelabuhan penyeberangan lainnya selama mudik lebaran, khususnya bagi pengguna sepeda motor dan truk logistik," kata dia.

"Di sana akan dilayani dengan lintasan Ciwandan-Bakauheni untuk arus mudik dan Ciwandan-Panjang untuk arus mudik-balik," imbuh Hendro.

Lihat Juga : Mudik Lebaran 2023Polri Prediksi Puncak Arus Mudik 20 April, Tak Ada One Way di Cikampek

Bunga mekar di Jinxiang

Strategi Kampanye Gabungan Antar PNM Raih OMNI Brands of the Year 2023******

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) keluar sebagai salah satu pemenang pada Marketeers OMNI Brands of the Year 2023 dalam kategori 360° Brand Communication.

PNM dinilai berhasil memadukan kampanye online dan offline di sepanjang 2022. Strategi tersebut tak hanya sukses memperkuat posisi PNM sebagai BUMN yang berfokus terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM), tetapi juga meningkatkan performa bisnis.

Peran PNM pun semakin terlihat usai pandemi melanda. Berdasarkan jumlah kredit yang terserap oleh UKM, tercatat terjadi pertumbuhan kredit hingga Agustus 2021, yakni sebesar 2,43 persen year-on-year (yoy).

Produk yang lahir dari MEA itu lantas disempurnakan dengan program brand activation melalui expo UKM. Dengan kata lainm PNM pun turut andil dalam menciptakan pasar bagi usaha kerakyatan.

Arief menyatakan, dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia, diperlukan kerja sama yang konkret. Hal itu antara lain diwujudkan melalui program integrasi data P3KE dengan data nasabah PNM yang berguna dalam pelaksanaan beragam program PNM ke depannya.

"Hal ini juga sekaligus memberikan tambahan semangat bagi PNM, karena program yang dilakukan PNM sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia," ucapnya.

Langkah kedua PNM dalam mendukung pemulihan UKM pasca pandemi adalah dengan komunikasi kreatif melalui platform YouTube. Berbagai konten diunggah PNM, termasuk podcast tentang kisah-kisah sukses UKM binaan PNM, serial kisah inspiratif, dan Program Bakool.

Sementara di Instagram, sejumlah unggahan PNM yang mendapatkan perhatian antara lain PNM Learning Festival, PNM Berinovasi, PNM Bagi Tabungan Kemerdekaan, dan Program Bakool. Arief menyebut, seluruh konten ditujukan bagi pelaku UKM yang ingin naik kelas.

Pada saat bersamaan, PNM juga menerapkan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi untuk bisnis.

"Melalui aplikasi PNM Digi Nasabah, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kredit yang tersambung dengan tabungan emas di Pegadaian," kata Arief.

Lebih jauh, PNM juga menyelenggarakan Desa Binaan Madani di Jawa Barat, yakni program pemberdayaan dan pengembangan desa yang bertujuan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan. Melalui program Desa Binaan Madani, masyarakat dapat mengembangkan potensi daerah secara mandiri.

Program lain adalah Pemberdayaan Kampung Madani, yang merupakan program pemberdayaan berbasis lokasi atau wilayah dengan melihat populasi nasabah dan non nasabah. Tujuannya, meningkatkan citra PNM, serta meningkatkan kesadaran terhadap produk dan menambah jumlah nasabah.