pinjaman bank keliling terdekat 77Jutaan kata 188856Orang-orang telah membaca serialisasi
《event ttm》
Pengusaha Pasrah Cukai Rokok Naik, Asalkan Rokok Ilegal 'Dijegal'******
Pengusaha rokokgolongan kecil di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pasrah dengan kebijakan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokokmenjadi 10 persen di 2023.
Bahkan, pemilik pabrik rokok Kondang Jaya Putra Agung Prasetyo mengaku bisa memahami jika harga jual rokok nantinya akan lebih mahal di pasaran.
"Kami tidak mempermasalahkan kenaikan tarif cukai rokok tersebut, karena tidak mungkin menolak melaksanakan. Apapun kebijakan pemerintah, tentu pengusaha akan melaksanakannya," imbuh dia dilansir Antara, Jumat (4/11).
Ujung-ujungnya, omzet pengusaha berkurang. Meskipun, sifatnya hanya sementara. Penjualan biasanya akan kembali normal saat peredaran rokok ilegal bisa ditekan.
"Berbeda halnya ketika peredaran rokok ilegal justru semakin masif, sehingga rokok yang legal yang kalah bersaing lantaran harga jual rokok ilegal lebih murah," jelasnya.
Lihat Juga :Alasan Cukai Rokok Naik |
Ia mencontohkan rokok filter 16 harga normal bisa dijual hingga Rp28 ribu per bungkus, sedangkan rokok ilegal yang tidak ada pajaknya hanya dijual di pasaran Rp7.000 per bungkus. Konsumen rokok yang daya belinya rendah tentu akan memilih rokok ilegal karena murah.
Oleh karena itu, ia berharap, keseriusan Bea Cukai dalam memberantas, sehingga pasar rokok ilegal bisa diisi dengan produk rokok legal.
Selain itu juga agar produsen rokok, terutama golongan III bisa tetap berproduksi dan turut membantu penerimaan negara lewat cukai.
Sementara itu, pemilik pabrik rokok Rajan Nabadi Kudus Sutrisno mengungkapkan hal yang sama bahwa pihaknya tidak bisa menolak ketika ada kebijakan untuk menaikkan tarif cukai.
Sebagai perusahaan rokok golongan kecil, kata dia, hanya bisa mematuhi dan mengikuti kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Terlebih lagi, kenaikan tarif cukai rokok merupakan hal biasa karena sudah sering terjadi.
[Gambas:Video CNN]
Twitter Digugat Karyawan Usai PHK Massal dari Elon Musk******
Para karyawan Twittermenggugat perusahaannya imbas rencana pemilik baru, Elon Musk, yang ingin melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kepada setengah karyawannya atau 3.700 orang.
Dikutip Reuters, karyawan Twitter telah melayangkan gugatan terhadap perusahaan di pengadilan federal San Fransisco.
Lihat Juga :Twitter Tutup Kantor Sementara Saat PHK Karyawan Dimulai |
Mereka berargumen keputusan PHK Twitter melanggar WARN Act. Aturan ini mengatur perusahaan yang memiliki 100 karyawan atau lebih wajib memberi tahu karyawannya tentang pemutusan hubungan kerja 60 hari sebelumnya.
Perusahaan juga harus memberikan upah pesangon selama 60 hari kepada pekerja.
Pengacara penggugat juga tengah menyelidiki kemungkinan ada diskriminasi dalam pemilihan karyawan yang bakal di PHK tersebut.
Lihat Juga :PHK Karyawan Twitter akan Disampaikan Lewat Email, Jumat Ini |
Pihak Twitter tidak menanggapi permintaan komentar. Namun pada Jumat (4/11) malam, Musk berkicau mengenai persoalan ini.
"Semua orang yang keluar ditawari tiga bulan uang pesangon, artinya 50 persen lebih banyak dari yang diwajibkan secara hukum," cuit Musk di akun Twitternya @elonmusk.
[Gambas:Twitter]
(rzr/fea)Label:rtp slot gacor hari ini live、pola gacor hari ini、cara pinjam spaylater
Terkait:mpogaco、bos01、slot jp terus、modetoto、situs 138 slot、cara deposit jpslot88、game slot yang lagi gacor、cheat pola maxwin olympus、dana koin slot、kbo77
bab terbaru:info link slot gacor(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengintervensi harga kedelaimenggunakan dana pengalihan subsidi BBM atau APBD.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Syailendra mengatakan dorongan ini merupakan hasil rapat pengendalian inflasi yang dilakukan oleh lintas kementerian/lembaga.
"Pada rapat pengendalian inflasi, Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan ke kepala-kepala daerah, gubernur dengan clearbahwa daerah bisa intervensi dan melakukan subsidi (harga kedelai)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).
Adapun intervensi ini melengkapi subsidi yang diberikan pemerintah sebesar Rp2.000 per kilogram hingga 31 Desember 2022. Artinya, jika Pemda melakukan intervensi, maka para perajin kedelai bisa menerima subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram.
"Jadi daerah bisa intervensi dalam mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. Ini bisa segera dilakukan karena dananya sudah ada di depan mata, bisa menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2 persen yang juga digunakan untuk pengalihan subsidi BBM," imbuhnya.
Lihat Juga :Respons Kemendag Diseret BPOM soal Impor Bahan Picu Gagal Ginjal Akut |
Sementara, terkait dengan penambahan subsidi kedelai yang tengah dikaji oleh pemerintah pusat, Syailendra mengatakan masih dalam proses pembahasan. Koordinasi antar kementerian terus dilakukan karena harus menghitung keuangan negara juga.
"Kalau dari pusat perlu proses. Sekarang kan di daerah ada uangnya di depan mata, itu ada di DAU yang bisa digunakan," pungkasnya.
Sebelumnya, Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mengusulkan pemerintah untuk menaikkan subsidi kedelai menjadi Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram (kg).
Lihat Juga :KSPI soal Ancaman Resesi: Jangan Dipikir Buruh Bodoh, Ditakuti Terus |
Usulan ini pun disampaikan langsung kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat rakernas Gakoptindo 2022 di ICC Bogor. Alasannya karena kenaikan harga kedelai impor akibat kurs yang melemah.
"Tapi, harga turun, rupiah kita juga kan melemah kursnya. Karena kan kedelai ini 99 persen impor. Oleh karena itu, harganya Rp13 ribu per kilogram, ada yang lebih. Ini kan subsidinya Rp1.000, nah sekarang para pengusaha, Gakoptindo mengusulkan agar ada subsidi Rp2.000-Rp3.000," kata Zulkifli dikutip antara, Minggu (30/10).
[Gambas:Video CNN]
Direktur ImporKementerian Perdagangan (Kemendag) Sihard Hadjopan Pohan mengatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seharusnya tahu siapa saja produsen farmasi yang menggunakan propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) pada obat sirop.
Respons mereka berikan usai BPOM menyeret kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam urusan importasi senyawa kimia seperti propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) ke dalam Indonesia.
PG dan PEG sendiri merupakan bahan baku pemicu gagal ginjal akut yang umumnya terjadi pada anak.
"Karena dia tidak termasuk lartas ya lewat-lewat saja. BPOM yang tahu harusnya siapa saja produsen-produsen farmasi yang menggunakan barang itu. Sehingga kemarin ada opsi pengawasannya yang harus diketatkan dalam proses produksi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).
Pohan menambahkan karena bahan baku tersebut tidak termasuk lartas jadi hanya perlu angka pengenalan impor (API), baik API-U untuk umum atau API-P untuk produsen.
Lebih lanjut, ia menginformasikan Kemendag telah melakukan rapat dengan Bea Cukai pada Selasa (1/11) terkait impor barang tersebut ke depannya. Ada dua opsi yang ditawarkan, apakah ingin diluruskan atau sistem cross border.
Lihat Juga :Pertamina Angkat Suara soal Oktan Revvo 89 Lebih Tinggi dari Pertalite |
"Kalau mau lartas, larangan pembatasan, berarti ada usulan ke Kemendag lalu dibahas di Kemenko. Nanti baru dibuatkan Permendag tentang lartas terhadap itu," jelas Pohan.
Jika memilih opsi cross border, maka data surat keterangan impor (SKI) dari BPOM diperlukan. Karena BPOM yang tahu siapa saja perusahaan farmasi yang akan menggunakan produk PG dan PEG tersebut.
"Barang itu (PG dan PEG) kan untuk melarutkan, yang tahu siapa? Ya BPOM lah. Berapa besar untuk dilarutkan, untuk adukannya, dan seterusnya. Kita dari Kemendag kan gak paham," tegas Pohan.
"Kalau yang digunakan industri, kan ada industri lain selain farmasi, nanti Kemenperin yang akan merekomendasikan ke kami berapa banyaknya yang boleh diimpor," sambungnya.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, BPOM menyeret kewenangan Kemendag dalam urusan importasi senyawa kimia seperti PG dan PEG ke dalam Indonesia.
Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan dalam hal pengawasan, BPOM hanya melakukan pemeriksaan pada bahan baku pharmaceutical grade yang masuk kategori larangan dan pembatasan (Lartas).
Barang-barang tersebut harus mendapatkan izin BPOM melalui Surat Keterangan Impor (SKI) sebelum didatangkan ke Indonesia.
"Bahan baku pada umumnya masuk melalui SKI BPOM. Khusus untuk pelarut PG dan PEG ini masuknya tidak melalui SKI BPOM, tapi melalui Kementerian Perdagangan, non-lartas," kata Penny dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX.
Penny lantas menyebut BPOM telah mengusulkan agar terdapat revisi pada skema importasi PG dan PEG dengan menjadi kategori lartas. Sehingga nantinya, importasi kedua senyawa itu harus melalui persetujuan atau SKI BPOM.
Lihat Juga :Erick Thohir dan Sri Mulyani Masuk Daftar Muslim Berpengaruh Dunia |
Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan hari ini, Kamis (3/11), karena kenaikan suku bunga bank sentral AS, The Fed.
Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan memprediksi investor cenderung lebih konservatif setelah penetapan suku bunga The Fed yang kembali naik 75 basis poin.
"IHSG diprediksi melemah. Secara teknikal, mengindikasikan potensi pelemahan," kata Dennies seperti dikutip dari riset hariannya.
CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat konsolidasi wajar dengan kecenderungan tekanan yang masih cukup besar. Fluktuasi nilai tukar rupiah juga turut memberikan sentimen terhadap pergerakan IHSG.
"Peluang koreksi masih dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian untuk rentang investasi jangka panjang. Tapi, hari ini IHSG berpotensi menguat," imbuhnya.
Ia memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.954 dan resistance 7.172.
Lihat Juga :Alasan Uang Rp20 Ribu yang Viral di India Ditarik oleh BI |
Untuk saham pilihan, William merekomendasikan GGRM, ASRI, PWON, CTRA, HMSP, JSMR, TLKM, BINA, dan UNVR.
IHSG melemah ke level 7.015 pada Rabu (2/11). Indeks saham melemah 36,61 poin atau minus 0,52 persen dari perdagangan sebelumnya.
Investor melakukan transaksi sebesar Rp13,68 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,59 miliar saham.
[Gambas:Video CNN]
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Senin (7/11). Penguatan indeks sahamditopang oleh investor yang akan mencermati angka pertumbuhan ekonomi.
Siang nanti, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III 2022, sedangkan Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan data cadangan devisa.
Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan mengatakan pergerakan indeks saham juga masih akan didorong musim rilis kinerja emiten.
Ia memperkirakan indeks saham akan bergerak dalam rentang support 6.997 dan resistance 7.069.
Sementara, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pola gerak IHSG masih belum terlihat ada kemauan beli yang kuat, sedangkan potensi tekanan masih terlihat cukup besar.
"IHSG masih ditopang oleh capital inflow(arus modal masuk) yang masih terus terlihat berlanjut ke dalam pasar modal Indonesia. Hari ini IHSG berpotensi melemah," jelasnya.
Lihat Juga :OJK Sanksi Wanaartha Life dan Kresna Life, Kegiatan Usaha Dibatasi |
Ia memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.954 dan resistance 7.172.
Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, BBCA, KLBF, WTON, APLN, CTRA, SMRA, ASRI, dan PWON.
IHSG menguat ke level 7.045 pada Jumat (4/11). Indeks saham menguat 10,95 poin atau plus 0,16 persen dari perdagangan sebelumnya.
Investor melakukan transaksi sebesar Rp12,14 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,99 miliar saham.
[Gambas:Video CNN]
Ketua Badan Perlindungan KonsumenNasional (BPKN) Rizal E Halim meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menangguhkan izin edar produk obat sirop.
Permintaan menyusul kasus gagal ginjal akut yang diduga disebabkan oleh kandungan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang melebihi ambang batas pada obat sirop.
"Kami akan minta audit total mulai dari hulu ke hilir dan kami minta BPOM untuk melakukan moratorium izin edar produk sirop," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (3/11).
Ia juga menyinggung apabila benar temuan senyawa itu menjadi penyebab kematian kasus gagal ginjal akut, maka aparat penegak hukum harus memberikan hukuman sebesar-besarnya kepada para industri farmasi yang 'nakal' dalam temuan kasus ini.
"Tugas kami, BPOM, memastikan ini tidak terjadi lagi dari aspek sistem pengawasan, sistem jaminan keamanan dan mutu obat," kata Penny dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX, Rabu (2/11).
Penny menjelaskan dalam teknis pengawasan, pihaknya hanya melakukan pemeriksaan pada bahan baku pharmaceutical gradeyang masuk kategori larangan dan pembatasan (Lartas).
[Gambas:Video CNN]
Barang-barang tersebut harus mendapatkan izin BPOM baru boleh masuk ke Indonesia. Ia juga menyebut pengawasan itu sejauh ini sudah dilakukan secara ketat.
Sementara bahan pelarut seperti PG dan Polietilen glikol (PEG) yang merupakan bahan pelarut dan diimpor melalui kategori non-Lartas, sehingga bukan masuk pemeriksaan BPOM, melainkan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Oleh sebab itu, BPOM mengusulkan agar terdapat revisi pada skema importasi PG dan PEG dengan menjadi kategori Lartas. Sehingga nantinya, importasi kedua senyawa itu harus melalui persetujuan atau SKI BPOM.
Sementara itu, Direktur Impor Kemendag Sihard Hadjopan Pohan mengatakan BPOM seharusnya tahu siapa saja produsen farmasi yang menggunakan PG dan PEG pada obat sirop.
Lihat Juga :Gaprindo Duga Rokok Murah yang Marak Beredar Ilegal |
Menurut Pohan, PG dan PEG tersebut masuk ke Indonesia sebagai produk non-lartas alias bukan kategori larangan dan pembatasan. Dengan begitu, Kemendag meloloskan saja impor bahan baku tersebut.
"Karena dia tidak termasuk lartas ya lewat-lewat saja. BPOM yang tahu harusnya siapa saja produsen-produsen farmasi yang menggunakan barang itu. Sehingga kemarin ada opsi pengawasannya yang harus diketatkan dalam proses produksi," katanya.
Pohan menambahkan karena bahan baku tersebut tidak termasuk lartas jadi hanya perlu angka pengenalan impor (API), baik API-U untuk umum atau API-P untuk produsen.
(mrh/agt)Ketua Badan Perlindungan KonsumenNasional (BPKN) Rizal E Halim meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menangguhkan izin edar produk obat sirop.
Permintaan menyusul kasus gagal ginjal akut yang diduga disebabkan oleh kandungan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang melebihi ambang batas pada obat sirop.
"Kami akan minta audit total mulai dari hulu ke hilir dan kami minta BPOM untuk melakukan moratorium izin edar produk sirop," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (3/11).
Ia juga menyinggung apabila benar temuan senyawa itu menjadi penyebab kematian kasus gagal ginjal akut, maka aparat penegak hukum harus memberikan hukuman sebesar-besarnya kepada para industri farmasi yang 'nakal' dalam temuan kasus ini.
"Tugas kami, BPOM, memastikan ini tidak terjadi lagi dari aspek sistem pengawasan, sistem jaminan keamanan dan mutu obat," kata Penny dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX, Rabu (2/11).
Penny menjelaskan dalam teknis pengawasan, pihaknya hanya melakukan pemeriksaan pada bahan baku pharmaceutical gradeyang masuk kategori larangan dan pembatasan (Lartas).
[Gambas:Video CNN]
Barang-barang tersebut harus mendapatkan izin BPOM baru boleh masuk ke Indonesia. Ia juga menyebut pengawasan itu sejauh ini sudah dilakukan secara ketat.
Sementara bahan pelarut seperti PG dan Polietilen glikol (PEG) yang merupakan bahan pelarut dan diimpor melalui kategori non-Lartas, sehingga bukan masuk pemeriksaan BPOM, melainkan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Oleh sebab itu, BPOM mengusulkan agar terdapat revisi pada skema importasi PG dan PEG dengan menjadi kategori Lartas. Sehingga nantinya, importasi kedua senyawa itu harus melalui persetujuan atau SKI BPOM.
Sementara itu, Direktur Impor Kemendag Sihard Hadjopan Pohan mengatakan BPOM seharusnya tahu siapa saja produsen farmasi yang menggunakan PG dan PEG pada obat sirop.
Lihat Juga :Gaprindo Duga Rokok Murah yang Marak Beredar Ilegal |
Menurut Pohan, PG dan PEG tersebut masuk ke Indonesia sebagai produk non-lartas alias bukan kategori larangan dan pembatasan. Dengan begitu, Kemendag meloloskan saja impor bahan baku tersebut.
"Karena dia tidak termasuk lartas ya lewat-lewat saja. BPOM yang tahu harusnya siapa saja produsen-produsen farmasi yang menggunakan barang itu. Sehingga kemarin ada opsi pengawasannya yang harus diketatkan dalam proses produksi," katanya.
Pohan menambahkan karena bahan baku tersebut tidak termasuk lartas jadi hanya perlu angka pengenalan impor (API), baik API-U untuk umum atau API-P untuk produsen.
(mrh/agt)《event ttm》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara pinjam neo bankHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《event ttm》bab terbaru。