demo slot wso

Transformasi Naga yang Dipanggil

Bulog Teken Kontrak Impor Beras 1 Juta Ton dari 4 Negara******

Perum Bulog meneken kontrakimpor beras sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan 1,5 juta ton dari empat negara. Keempat negara tersebut yakni Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan penambahan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat cadangan beras pemerintah hingga 2024.

Ia menegaskan Bulog akan melaksanakan penugasan importasi beras dari negara mana saja yang memungkinkan dan memenuhi semua standar persyaratan.

Suyamto juga mengatakan meski pemerintah memberikan tambahan kuota penugasan impor sebanyak 1,5 juta ton, pelaksanaan akan disesuaikan dengan kebutuhan penyaluran dalam negeri.

Ia menjelaskan stok beras yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 1,45 juta ton. Kemudian dengan tambahan penugasan impor baru, maka jumlahnya akan semakin kuat untuk memenuhi kebutuhan penyaluran sampai tahun depan dalam upaya mempertahankan stabilitas harga beras.

Suyamto mengatakan pihaknya juga melakukan pemantauan intensif terkait harga beras saat ini. Menurut pihak tersebut, kenaikan harga beras disebabkan beberapa faktor, baik eksternal maupun internal dalam negeri, seperti El Nino dan situasi dalam negeri yang baru memasuki musim tanam.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, pemerintah melalui Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau walau di pasaran ada sedikit kenaikan harga. Kami melakukan pemantauan secara terus menerus di tengah situasi saat ini agar tetap terkendali," imbuh dia.

Hingga saat ini, Bulog menggelontorkan beras operasi pasar atau stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di seluruh Indonesia dengan jumlah total sebanyak 885 ribu ton.

Upaya stabilisasi tersebut akan terus berlanjut hingga harga beras di pasaran stabil.

Selain itu, Bulog juga sedang menyalurkan beras bantuan pangan untuk September, Oktober, dan November dengan jumlah total sebanyak 641 ribu ton kepada masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Conan Sistem Detektif Saya

Belanja tanpa Khawatir di Transmart Pakai Bank Mega atau Allo Bank******

Kabar gembira bagi pengguna Allo Prime dari Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah, ada promo menarik nih kalau belanja di Transmart pada Minggu (5/11).

Soalnya, Transmart Full Day Sale balik lagi kasih diskon gede-gedean, loh spesial buat pelanggan setianya.

Lihat Juga : Serbu Diskonnya, Masih Ada Waktu Belanja di Transmart Full Day Sale

Diskonnya pun berlaku untuk aneka produk, mulai dari buah-buah segar, kebutuhan rumah tangga, fesyen, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.

Jadi kalau belanja di Transmart Full Day Sale dan bayar pakai Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah, kamu bisa dobel untung!

Makanya, jangan sampai kelewatan ya! Soalnya, diskonnya cuma berlaku satu hari aja, mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Yuk segera ke gerai Transmart terdekat besok, dan belanja pakai Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah!

Cinta rahasia itu membuat ketagihan, menyayangi istrimu itu beracun

BPS Sebut Banyak Penerbangan Batal Karena Asap Kebakaran Hutan******

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut kabut asap imbas kebakaran hutandan lahan (karhutla) menjadi salah satu biang kerok banyak pembatalan penerbangan di Indonesia pada September 2023.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan penurunan jumlah penumpang terjadi secara bulanan (month to month/mtm) pada moda angkutan udara domestik, angkutan udara internasional, dan angkutan laut domestik.

Padahal, penumpang seluruh moda transportasi meningkat secara tahunan (year on year/yoy).

"Kemudian, kita ketahui adanya fenomena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah. Ini tentunya juga berdampak pada penundaan atau pembatalan penerbangan sehingga berpengaruh terhadap penurunan jumlah penumpang angkutan udara," sambung Pudji.

Namun, ia tak merinci jumlah penerbangan yang terdampak masalah itu. Di lain sisi, BPS mencatat hanya moda angkutan kereta api yang mengalami peningkatan penumpang secara bulanan. Setidaknya ada tiga alasan mengapa moda KA mengalami peningkatan.

Pertama, peningkatan penumpang KA jarak jauh, seperti kereta api Jawa. Pudji mencontohkan salah satu lonjakan penumpang dialami di periode libur Maulid Nabi pada September 2023.

"Kedua, kami juga mencatat peningkatan jumlah penumpang kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek. Ketiga, peningkatan jumlah penumpang juga terjadi pada stasiun-stasiun yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, seperti LRT di Jabodetabek," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

Mentan Yakin RI Swasembada Pangan dengan 10 Juta Ha Lahan Potensial******

Menteri Pertanian AndiAmran Sulaiman mengatakan ada 10 juta hektare (ha) lahan rawa yang bisa menjadi lahan produksi. Karenanya, ia yakin Indonesia bisa swasembada panganke depan.

Namun lahan saja tidak cukup, Amran mengatakan pertanian Indonesia perlu beralih dari cara tradisional menjadi modern. Modernisasi bisa dilakukan bila petani mampu memanfaatkan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang tepat guna.

"Kita tidak akan bisa memanfaatkan 10 juta hektare lahan tadi kalau kita hanya menggunakan cara-cara tradisional. Karena itu, kita perlu masifkan penggunaan alsintan. Traktor, drone untuk menebar benih, transplanter, dan alsintan lainnya harus kita gunakan untuk tingkatkan produktivitas ," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (2/11).

"Selama seminggu ini kami pelajari, ternyata banyak petani yang tinggal di pegunungan atau pedalaman yang kartu taninya tidak bisa digunakan. Karena itu, semoga dalam satu atau dua hari ke depan, kami bisa keluarkan peraturan bahwa hanya dengan KTP, petani bisa mengakses pupuk subsidi," sebutnya.

Ke depan, Amran akan membangun lumbung pangan di perbatasan-perbatasan Indonesia dengan sejumlah negara, seperti Papua New Guinea dan Malaysia.

Menurutnya, wilayah-wilayah perbatasan dibentengi dengan produk-produk yang dibutuhkan oleh warga.

"Kita perlu lakukan ini untuk menghentikan penyelundupan. Dengan cara ini juga kita bisa melakukan ekspor dengan sangat mudah ke negara-negara perbatasan," pungkas Amran.

[Gambas:Video CNN]

Impian Hiburan Tiongkok

Indeks Kepercayaan Industri ke Ekonomi Melambat ke 50,7 pada Oktober******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Oktober melambat 1,81 poin dibandingkan September 2023 yakni dari 52,51 ke 50,7.

"Indeks Kepercayaan Industri pada Oktober 2023 masih pada level ekspansi, sebesar 50,70. Itu berarti melambat sebesar 1,81 poin dibandingkan September 2023 yang sebesar 52,51," kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (31/10).

Febri mengidentifikasi ada tiga hal utama yang jadi penyebab penurunan IKI Oktober. Faktor pertama, penurunan daya beli global karena perlambatan ekonomi global khususnya karena mitra dagang utama seperti AS, China dan Eropa yang membuat penurunan permintaan yang drastis terhadap produk manufaktur Indonesia.

Kedua, melemahnya nilai tukar rupiah yang menyebabkan biaya input dengan bahan baku impor semakin tinggi. Hal tersebut menyebabkan kenaikan biaya produksi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin menurun dalam lima bulan berturut-turut.

Faktor ketigaadalah faktor eksternal, seperti banjirnya produk impor, peredaran barang ilegal dan kenaikan harga energi pada Oktober 2023.

"Kami melihat bahwa kinerja penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait nampaknya belum sepenuhnya bisa meredam gencarnya barang impor dan barang ilegal lainnya yang menggerogoti pasar produsen domestik," ujarnya.

Berdasarkan komponen pembentuknya, indeks kepercayaan industri manufaktur yang masih ekspansif tersebut disebabkan oleh variabel pesanan baru dan produksi yang masih mengalami ekspansi sebesar 51,72 dan 50,83. Sementara itu, variabel persediaan produk masih kontraksi di level 47,95 dari sebelumnya sebesar 47,40 pada September 2023.

Menurut Febri, penurunan ekspansi pada variabel pesanan baru terjadi lantaran merosotnya pesanan domestik dan luar negeri dan beberapa responden juga menyampaikan karena daya saing harga di pasar domestik.

Adapun penurunan ekspansi pada variabel produksi karena penurunan pesanan. Mayoritas subsektor menyampaikan karena masih banyaknya persediaan produk, beberapa subsektor juga menyampaikan karena tingginya biaya produksi, ketersediaan bahan baku, dan faktor musiman.

Kontraksi persediaan produk artinya dapat diartikan bahwa produk industri masih banyak di gudang sehingga produsen menahan produksi.

Lebih lanjut, dari 23 subsektor industri, terdapat 14 subsektor yang mengalami ekspansi dengan sumbangan 78 persen produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas kuartal II 2023.

Sebanyak sembilan subsektor sisanya tercatat mengalami kontraksi dengan menyumbang 22,0 persen PDB industri pengolahan nonmigas kuartal II 2023.

Subsektor yang menurun IKI tertinggi adalah industri mesin dan perlengkapan YTDL; industri pengolahan tembakau; dan industri komputer, barang elektronik dan optik.

Secara umum, nilai IKI yang ekspansi pada Oktober 2023 sejalan dengan persentase pelaku usaha yang menyatakan kondisi kegiatan usahanya meningkat mencapai 30,2 persen, meski menurun dibandingkan kondisi September 2023, 32,7 persen.

Lebih lanjut, tingkat optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usaha selama enam bulan ke depan masih tinggi, mencapai 61 persen. Mayoritas responden yang menjawab optimistis menyampaikan keyakinannya akan kondisi pasar akan membaik dan kepercayaannya karena kebijakan pemerintah pusat yang lebih baik.

Sebanyak 24,9 persen pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil selama enam bulan mendatang.

"Terakhir, persentase pesimisme pandangan pelaku usaha terhadap kondisi usaha enam bulan ke depan sebesar 14 persen, meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar 11,6 persen," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

kerajaan Atlantis

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]