slot733

Yi Ming Li Yueyue

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Mimpi Besar Kelahiran Kembali Selama Tujuh Tahun

Kenapa Banyak Startup Berguguran?******

Denyut perusahaan rintisan (startup) di Indonesia seolah kian melemah. Bagaimana tidak, sejumlah perusahaan 'kekinian' itu gulung tikar.

Kematian startuptersebut tak lepas dari kondisi ekonomi global, hantaman pandemi covid-19, hingga persaingan bisnis. Tak hanya itu, suntikan modal juga ikut andil.

Laporan e-Conomy SEA 2023 oleh Google, Temasek dan Bain and Company mengungkapkan suntikan modal ke startup Indonesia anjlok 87 persen secara tahunan atau year on year (yoy), yakni dari US,3 miliar menjadi US0 juta atau setara Rp6,2 triliun selama semester I-2023.

Laporan tersebut juga mengungkap alasan merosotnya investasi ke kawasan ini. Selama 12 bulan terakhir, investor bergulat dengan prospek yang suram. Sebanyak 87 persen investor merasa bahwa penggalangan dana menjadi lebih sulit.

Lalu, 64 persen investor menjadi kurang minat berinvestasi. Sebanyak 88 persen pemilik modal pun menghadapi kesulitan untuk keluar (exit) dari investasinya dan meraup profit, misalnya lewat initial public offering(IPO) dan lainnya.

Secara global, tahun ini menjadi periode 'kepunahan' bagi startup teknologi. Perusahaan manajemen ekuitas Catra melaporkan setidaknya tahun ini ada 543 startup bangkrut.

Dalam catatan Catra, sepanjang 2023 nyaris 20 persen startup mengumpulkan dana dengan valuasi yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Kemudian, semakin banyak startup yang bangkrut pada kuartal III-2023.

Pitchbook melaporkan pendanaan modal ventura untukstartup turun lebih dari setengahnya sejak tahun lalu di seluruh dunia. Lalu, angka penggalangan dana tahunan untuk 2023 sedang menuju level terendah sejak 2015.

Akibat keringnya modal dan sempitnya peluangexit strategyseperti lewat IPO, diakuisisi atau merger, startup pemula tak dapat memulai bisnis dan yang sudah eksis mulai jatuh ke dalam krisis.

Buruknya kondisi ini membuat beberapa orang menyebut tren ini sebagai momentum kepunahan startup. Padahal, dulunya perusahaan-perusahaan rintisan ini mudah menggalang uang.

Sejumlah startup di Indonesia yang tutup seperti Pegipegi, Rumah.com, JD.ID, CoHive, Fabelio, Airy Rooms, Qlapa, Beres.id, hingga HOOQ.

Di sisi lain, masih ada juga kok startup di Indonesia yang sukses. Buktinya, ada startup yang berstatus unicorn memiliki kapitalisasi pasar (market capital) minimal US miliar.

Beberapa di antaranya, eFishery, Gojek, Traveloka, Bukalapak, hingga Tokopedia. Nama yang disebutkan terakhir bahkan telah menerima suntikan modal US,5 miliar atau sekitar Rp23,4 triliun dari TikTok.

Salah satu pertimbangan penting kemitraan strategis kedua perusahaan adalah pesatnya perkembangan live commerce di Tanah Air. Kerja sama ini dinilai upaya saling melengkapi untuk menjangkau basis pengguna yang lebih besar.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susamto menilai tutupnya sejumlah startup di Tanah Air disebabkan enam faktor. Pertama, kompetisi pasar.

Akhmad mengatakan peningkatan persaingan di berbagai sektor dapat menyulitkan startup untuk bersaing. Menurutnya, startup yang tak memiliki daya saing tinggi maka akan gugur.

"Terutama jika mereka tidak memiliki keunggulan kompetitif yang jelas atau model bisnis yang berkelanjutan," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/12).

Kedua,model bisnis dan skalabilitas. Akhmad menuturkan sebagian startup gagal karena model bisnis yang tidak efisien atau tidak terukur.

Sebab, tanpa model bisnis yang kuat, startup dapat kesulitan untuk bertahan dalam jangka panjang.

Ketiga,manajemen dan eksekusi. Akhmad menyebut kesalahan dalam manajemen dan eksekusi strategi juga dapat menjadi faktor.

Hal ini bisa termasuk kegagalan dalam mengelola sumber daya, kurangnya pemahaman pasar, atau kegagalan dalam adaptasi dengan perubahan kondisi pasar.

Keempat, tekanan dari investor. Akhmad berpandangan startup yang didanai oleh venture capital seringkali dihadapkan pada tekanan untuk tumbuh dengan cepat.

"Hal ini kadang-kadang bisa berujung pada pengambilan keputusan yang kurang matang atau strategi pertumbuhan yang tidak berkelanjutan," imbuh Akhmad.

Kelima,perubahan preferensi investor. Akhmad menuturkan awalnya banyak investor fokus pada pertumbuhan cepat dan ekspansi pasar.

Namun belakangan ini, kata dia, ada pergeseran preferensi menuju startup dengan model bisnis yang lebih berkelanjutan dan menghasilkan aliran pendapatan yang stabil.

Akhmad menilai investor kini lebih menekankan pada keberlanjutan jangka panjang daripada pertumbuhan yang cepat namun tidak stabil.

Keenam,pandemi covid-19. Ia menyebut hantaman pandemi telah mengubah banyak aspek ekonomi dan sosial. Akhmad menilai tak banyak startup punya modal kuat dan tahan dengan pandemi.

"Sebagian startup kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan ini, terutama mereka yang beroperasi di sektor yang paling terdampak," ucap Akhmad.

Dalam kondisi seperti itu, ia pun mengatakan pemerintah perlu memberikan regulasi yang jelas dan suportif pada perkembangan startup.

"Memastikan iklim bisnis yang sehat dan kondusif, memberikan fasilitas bagi yang UMKM, selebihnya ditentukan masing-masing perusahaan sendiri," kata dia.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tingkat Keberhasilan Rendah

Sistem pelatihan super

Mengintip Biaya Pindah Ibu Kota di 6 Negara, Mana yang Termahal?******

Tak cuma Indonesia, sejumlah negara juga memutuskan untuk pindah ibu kota negara. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menetap di kota baru sejak lama.

Biaya pembangunan ibu kota baru di setiap negara bervariasi. Ada yang terbilang murah, tapi ada juga yang jor-joran.

Tak semua negara transparan menjelaskan berapa uang yang dihabiskan untuk pemindahan ibu kota. Beberapa di antaranya juga hanya berbentuk estimasi.

Kawasan Pusat Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) menjadi prioritas utama. Rencananya, Presiden Joko Widodo dan jajaran juga akan mengadakan upacara bendera di IKN dalam peringatan HUT Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024.

Lantas, negara mana yang paling banyak menghabiskan uangnya untuk pemindahan ibu kota? Berikut biaya pindah ibu kota di enam negara:

1. Indonesia

Pemindahan ibu kota Indonesia diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Beleid ini diteken Presiden Jokowi pada Oktober 2023 lalu.

Berdasarkan perkiraan resmi yang disampaikan pemerintah, biaya pembangunan IKN berkisar Rp466 triliun sampai Rp486 triliun hingga 2045 mendatang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung 19 persen biayanya alias Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun.

Sedangkan sisanya memanfaatkan dana dari investasi swasta, BUMN, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Khusus di 2024 ini, negara menggelontorkan Rp40,6 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut uang sebanyak itu akan dipakai untuk membangun Bandara VVIP IKN hingga perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Akan tetapi, ia menegaskan bahwa porsi APBN di tahun-tahun mendatang akan semakin menyusut. Ini dilakukan seiring dengan masifnya skema pembiayaan yang menggaet swasta atau KPBU.

"Kami sudah dukung untuk Otorita IKN prospeknya bisa KPBU, sehingga penggunaan APBN bisa lebih kecil dalam jangka pendek dan sesuai kemampuan APBN ke depannya," ucapnya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Agustus 2023 lalu.

2. Malaysia

Tetangga Indonesia ini sudah lebih dulu pindah ibu kota sejak 1999, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ibu kota baru Malaysia itu dulunya merupakan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit bernama Prang Besar.

Putrajaya pada akhirnya menjadi pusat pemerintahan anyar Malaysia. Pasalnya, kemacetan Kuala Lumpur disebut sudah sampai menghambat proses administrasi negara.

Mengutip The Malaysian Reserve, pembangunan pertama di Putrajaya dilakukan pada 1995. Kala itu, pemindahan ibu kota ini disebut menjadi proyek terbesar di Malaysia.

Estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk pemindahan tersebut mencapai US,1 miliar. Jika diasumsikan dengan kurs saat ini senilai Rp15.531 per dolar AS, maka pembangunan Putrajaya menghabiskan Rp125 triliun.

3. Brasil

Rio de Janeiro sempat didapuk sebagai ibu kota Brasil sejak negara tersebut berubah menjadi republik pada 1889. Namun, beberapa puluh tahun kemudian, pemerintah memindahkan ibu kota negara.

Seorang pemimpin gerakan kemerdekaan di Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, sempat mengusulkan pemindahan ibu kota pada 1789. Ia berucap ibu kota Brasil harus dipindah ke daerah pedalaman.

Usulan ini kemudian ditegaskan ilmuwan dan politikus José Bonifácio de Andrada e Silva pada 1822. Itu adalah tahun di mana Brasil memeroleh kemerdekaan usai dijajah Portugal.

Barulah pada 1956 ditunjuk lokasi ibu kota baru Negeri Samba, yakni Brasilia. Wilayah itu mulai dibangun di bawah pimpinan mantan presiden Brasil Juscelino Kubitschek de Oliveira dan Brasilia sah menjadi ibu kota anyar sejak 1960.

Berdasarkan jurnal Columbia University, biaya pembangunan Brasilia cukup mahal. Bahkan, biaya pemindahan tersebut diklaim menyebabkan kas negara defisit.

"Menurut Menteri Keuangan Eugênio Gudin di bawah Presiden Café Filho, perkiraan biaya untuk membangun Brasilia adalah US,5 miliar (kurs dolar pada 1954)," tulis jurnal tersebut, dikutip Rabu (10/1).

Jika diasumsikan dengan kurs saat ini, biaya pembangunan dan pemindahan ibu kota Brasil senilai Rp23 triliun.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Korea Selatan hingga Mesir

Teknologi sejati tak tertandingi

Buah Segar Berkualitas Diskon 20% Tiap Hari di Transmart******

Sekarang enggak perlu bingung lagi kalau cari tempat jual buah segar berkualitas. Soalnya kamu bisa beli buah-buahan segar di Transmart.

Selain menyediakan beragam buah-buahan yang segar dan tentunya berkualitas, Transmart juga kasih diskon setiap hari sebesar 20 persen untuk produk kebutuhan harian.

Lihat Juga : Transmart Diskon Setiap Hari, Harga Ikan Shisamo Cuma Segini

Harga tersebut bisa didapatkan dengan metode pembayaran menggunakan Allo Prime dan kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir ya. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgrade ke Allo Prime.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Selain buah-buahan segar, ada juga aneka produk segar berkualitas lainnya yang juga diskon 20 persen setiap hari, mulai dari daging hingga sayuran.

Promo ini berlaku di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Dijamin belanja produk segar di Transmart makin memuaskan.

Yuk, langsung saja ke Transmart terdekat dan saatnya penuhi stok kebutuhan buah-buahan dan produk segar lainnya.

Jangan lupa bayarnya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar lebih hemat dan bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik! Selamat belanja!

Desainer Impian

Transmart Full Day Sale Balik Lagi Bagi******

Pemburu diskon saatnya merapat ke Transmart ya hari ini. Soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi bagi-bagi diskon bagi pelanggan setianya.

Transmart kasih diskon hingga 50 persen buat aneka produk terpilih. Selain itu masih ada ekstra diskon 20 persen menantimu. Kapan lagi belanja dengan diskon sebesar ini?

Lihat Juga : Belanja di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega Ada Diskon 20%

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Pesta diskon ini cuma berlangsung satu hari, pada Minggu (14/1). Mulai dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, furnitur, barang elektronik, sampai sepeda listrik dijamin bakal diskon.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik. Selamat berbelanja!

Dewa Pedang yang Tak Tertandingi

Mahfud Pamer Sukses Bereskan Polemik 15 Tahun GKI Yasmin di Bogor******

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD memamerkan peran dirinya sebagai Menko Polhukam yang berhasil meresmikan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Kota Bogor usai berpolemik selama 15 tahun.

"Saya juga yang dengan tegas meresmikan dan menghidupkan kembali Gereja Yasmin. Sejak tahun 2006 ada sengketa tentang Gereja Yasmin di Bogor, tidak selesai-selesai berapa kali ganti presiden," kata Mahfud dalam konser lilin putih di Balai Sarbini, Jakarta, Rabu (3/1) malam.

Mahfud mengatakan polemik pembangunan GKI Yasmin tak terselesaikan meski beberapa ganti pemimpin. Ia sebagai Menko Polhukam kemudian berkoordinasi dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya terkait hal tersebut.

"Dan pada bulan April 2023 setelah belasan tahun gereja ini menjadi sengketa, kemudian kami resmikan secara resmi, secara sah, di bawah perlindungan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," ucapnya.

"Semua itu saya dedikasikan, dan harus kita dedikasikan demi persatuan dan kesatuan bangsa kita Indonesia," sambungnya.

Pemerintah meresmikan GKI Pengadilan atau biasa dikenal GKI Yasmin pada 9 April 2023 lalu. Peresmian gereja ini telah diperjuangkan jemaat melalui proses panjang selama 15 tahun terakhir.

Pada 19 Juli 2006, pemerintah Kota Bogor menerbitkan IMB dengan Nomor: 645.8-372/2006 untuk pembangunan rumah ibadah atas nama GKI Pengadilan (Yasmin).

Namun, lima tahun kemudian, tepatnya pada 11 Maret 2011, Pemkot Bogor menarik izin tersebut lewat Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.45-137 Tahun 2011. Pencabutan itu diambil dengan dalih penolakan dari warga sekitar. Warga menuding salah satu syarat pendirian GKI Yasmin telah dipalsukan.

Keputusan itu sekaligus menindaklanjuti hasil rapat Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Kota Bogor pada tanggal 24 Januari 2011.

Lalu, pada 5 Juli 2012 Pemkot Bogor menawarkan rencana relokasi kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia (BPMS GKI). Tawaran itu mengacu pada surat Nomor 452.1/1845-Huk perihal Tawaran Rencana Relokasi GKI Taman Yasmin.