fragmatic

Penguasa perjalanan pesawat

mpored

KPU Situbondo pastikan rekapitulasi hasil pemilu rampung besok******

Situbondo (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memastikan rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu tingkat kabupaten akan rampung sesuai jadwal yang ditentukan yakni pada Sabtu (2/3).

Ketua KPU Kabupaten Situbondo Marwoto menyatakan bahwa tahapan rekapitulasi hasil pemilu tingkat kabupaten yang berlangsung sejak Kamis (29/2) ditargetkan rampung pada Sabtu besok.

"Waktu tiga hari menurut kami sudah cukup untuk penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten," katanya di Situbondo, Jumat.

Menurutnya, pada hari pertama rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dan calon anggota DPR RI sudah rampung, sedangkan pada hari ini dilanjutkan rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD dan DPRD provinsi.

Pada hari ketiga besok, KPU melanjutkan rekapitulasi hasil pemilu untuk calon anggota DPRD kabupaten.

"Insya-Allah besok untuk DPRD provinsi dan kabupaten, akan selesai dalam sehari di dua sesi," kata Marwoto.

Ia juga menyampaikan pada hari pertama proses penghitungan perolehan suara berlangsung ditemukan perubahan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan, namun tidak mengubah jumlah total pemilih.

"Perubahan pemilih laki-laki dan perempuan ini berpengaruh pada perubahan pengguna hak suara. Tapi alhamdulillah sudah kami sinkronkan antara Sirekap dan Siwaslu," ujarnya.

Marwoto menambahkan, rekapitulasi hasil pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota DPR RI sudah rampung pada hari pertama.

"Alhamdulillah untuk rekapitulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden dan calon anggota DPR RI sudah selesai kemarin, jadi finalisasi besok setelah semua selesai," ucapnya.

Dari pantauan, hari pertama rekapitulasi perolehan suara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 37 persen dari jumlah pemilih, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 55 persen dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud 8 persen.

Daftar pemilih tetap atau DPT di Situbondo sebanyak 514.814 orang yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 248.852 orang, dan pemilih perempuan 265.962 orang.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Armor Naga Pembunuh Langit

erek 10

Bali Turunkan Pajak Hiburan Diskotek Cs di Bawah 40 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agarpajak hiburanuntuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.

Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom meeting dengan gubernur, bupati walikota se-Bali, mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan. Mereka akan memberikan Pasal 101, memberikan insentif, berapa insentifnya ya yang jelas di bawah 40 persen," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Tito pun mendorong pemda lainnya untuk memberikan insentif pajak hiburan.

"Saya mendorong daerah-daerah lain unuk kesinambungan lapangan pekerjaan dan kesulitan usaha pasca covid, kita mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan dari UU itu Pasal 101," katanya.

Pemberian insentif pajak hiburan oleh pemda tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemda bisa memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

"Insentif fiskalnya berupa apa? pengurangan. Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen silahkan berdasarkan assesment daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak," jelas Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Namun, ia menekankan tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Sebab, pemberiannya harus berdasarkan assesment dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.

Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen kepada pelaku usaha. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak/ wajib retribusi.

"Jika memang pelaku usaha dalam kategori wajib pajak yang belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka kepala daerah berapa bisa memberikan insentif," ujarnya.

Kedua, mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak. Misalnya usaha terdampak bencana alam, mengalami kebakaran, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.

Ketiga, pelaku usaha mikro dan menengah yang bisa dibuktikan dengan izin usaha sebagai pelaku UMKM, maka bisa diberikan insentif.

Keempat, mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mendukung kebijakan pemda mencapai program prioritas daerah atau yang terkait dengan nasional.

"Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-assessment dulu ya jika itu pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silahkan diberikan secara massal," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Penguasa Istana Kesepuluh

link slot deposit pulsa xl

Bali Turunkan Pajak Hiburan Diskotek Cs di Bawah 40 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agarpajak hiburanuntuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.

Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom meeting dengan gubernur, bupati walikota se-Bali, mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan. Mereka akan memberikan Pasal 101, memberikan insentif, berapa insentifnya ya yang jelas di bawah 40 persen," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Tito pun mendorong pemda lainnya untuk memberikan insentif pajak hiburan.

"Saya mendorong daerah-daerah lain unuk kesinambungan lapangan pekerjaan dan kesulitan usaha pasca covid, kita mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan dari UU itu Pasal 101," katanya.

Pemberian insentif pajak hiburan oleh pemda tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemda bisa memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

"Insentif fiskalnya berupa apa? pengurangan. Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen silahkan berdasarkan assesment daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak," jelas Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Namun, ia menekankan tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Sebab, pemberiannya harus berdasarkan assesment dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.

Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen kepada pelaku usaha. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak/ wajib retribusi.

"Jika memang pelaku usaha dalam kategori wajib pajak yang belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka kepala daerah berapa bisa memberikan insentif," ujarnya.

Kedua, mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak. Misalnya usaha terdampak bencana alam, mengalami kebakaran, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.

Ketiga, pelaku usaha mikro dan menengah yang bisa dibuktikan dengan izin usaha sebagai pelaku UMKM, maka bisa diberikan insentif.

Keempat, mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mendukung kebijakan pemda mencapai program prioritas daerah atau yang terkait dengan nasional.

"Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-assessment dulu ya jika itu pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silahkan diberikan secara massal," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

pola slot gacor starlight princess

Bos Bulog Ungkap 500 Ribu Ton Beras Impor Sudah Masuk RI******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan 500 ribu ton beras importelah masuk ke Indonesia. Jumlah tersebut merupakan bagian dari sisa penugasan impor tambahan tahun lalu sebesar 1 juta ton.

"Sudah masuk (500 ribu ton)," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Sementara, untuk kuota beras impor sebanyak 2 juta ton tahun ini masih dalam proses.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan beras impor yang akan masuk pada tahun ini diperkirakan 3 juta ton, yakni gabungan 1 juta ton kuota tambahan tahun lalu dan 2 jua ton kuota tahun ini.

"Kalau 2023 kan 2 juta, ditambah 1,5 juta ton. Kan sisanya 1 juta. Nah tahun ini 2 juta. Kuota itu kan diterbitkan tahun lalu dan enggak bisa penuhi semua (di 2023), jadi untuk carry over 2024," katanya, dikutip detikcom.

Untuk beras impor 2 juta ton tahun ini, sambungnya, masih melihat terlebih dahulu kebutuhan dalam negeri. Jika produksi dalam negeri cukup untuk cadangan beras pemerintah (CBP), maka impor tidak akan dilakukan lagi.

"Nanti kuota 2 juta, misalnya sudah cukup impor sejuta, ya kalau kurang ya kita nambah, bukan kuota itu harus habis. Tetapi kalau tanam itu 2 juta ha, 2 juta ha, ya kita enggak usah impor, kenapa harus impor? Tetapi ini harus kita kerjain, Pak Presiden minta kita punya cadangan 3 juta ton," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Perjalanan Tuhan ke Dunia Lain

situs asli gacor

Hoaks! Jokowi kerahkan TNI terkait status Darurat Keamanan Nasional di Bawaslu******

Jakarta (ANTARA/JACX) – Cuplikan gambar sepanjang satu menit berisi iring-iringan kendaraan militer di sebuah jalan raya, terlihat dibagikan sejumlah pengguna Facebook pada akhir Februari 2024.

Beberapa tank tempur milik Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang terlihat muncul di video itu, diklaim mengarah ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta Pusat.

Alasan sejumlah kendaraan perang tersebut dikerahkan adalah karena Presiden Joko Widodo telah menetapkan status Darurat Keamanan Nasional di kantor Bawaslu RI.

"DARURAT KEAMANAN NASIONAL. Jkw perintahkan TNI dengan pasukan lengkap ke Bawaslu, untuk antisipasi demo. Jokowi Jokowiiii..," demikian isi klaim yang dibubuhkan dalam unggahan video Facebook tersebut.

Lalu, benarkah Presiden Jokowi kerahkan TNI terkait status Darurat Keamanan Nasional di Bawaslu?
 

Penjelasan:
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi menerangkan video iring-iringan kendaraan tempur TNI di jalan raya itu, bukanlah terkait status Darurat Keamanan Nasional di depan kantor Bawaslu RI.

"Narasi dalam postingan tersebut adalah tidak benar serta berpotensi menyesatkan opini masyarakat," jelas Brigjen TNI Kristomei Sianturi melalui unggahan di laman resmi TNI AD.

Kadispenad meluruskan bahwa video tersebut sebenarnya adalah rekaman iring-iringan kendaraan tempur TNI yang melintas di kawasan Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, dalam rangka Parade Alutsista pada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI, tanggal 5 Oktober 2023.

"Sama sekali tidak terkait dengan pengamanan Pemilu ataupun mengatasi demo di depan Bawaslu seperti yang dinarasikan akun tersebut. Untuk itu, masyarakat kami himbau agar tidak mudah terprovokasi isu isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menyesatkan opini masyarakat," kata Kadispenad.

Klaim: Jokowi kerahkan TNI terkait status Darurat Keamanan Nasional di Bawaslu
Rating: Disinformasi

Cek fakta: Disinformasi! Foto Presiden Jokowi panggil sejumlah ketum parpol ke Istana usai pemilu

Baca juga: Polri dan KBA News usut pembuat hoaks ketidaknetralan Kapolri

Cek fakta: Hoaks! Presiden Jokowi bagikan sembako terkait Pemilu pada Januari 2024

 

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

Akhir dari kerajaan hewan peliharaan dunia

pusat313

Telkom Buka Suara soal Dugaan Korupsi Anak Perusahaan******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT TelkomIndonesia (Persero) Tbk buka suara terkait kasus dugaan korupsidi PT Sigma Cipta Caraka (SCC), yang merupakan anak perusahaan Telkom Group.

AVP External Communication Telkom Sabri Rasyid mengatakan perusahaannya akan patuh terhadap proses hukum yang tengah berjalan.

"Kita pasti akan mendukung penuh langkah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menuntaskan kasus tersebut," tutur dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

KPK membuka penyidikan kasus dugaan korupsi PT Sigma Cipta Caraka (SCC) tahun 2017-2022. Sudah ada tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus tersebut.

"KPK telah menaikkan ke tahap penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di PT SCC (Telkom Group) 2017 sampai dengan 2022," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/2).

Ali menyatakan pengadaan tersebut melibatkan pihak ketiga sebagai makelar. Kata dia, pengadaan kerja sama diduga fiktif dengan modus penyediaan financinguntuk proyek data center.

"Dari perhitungan sementara Tim Auditor BPKP [Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan] diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara ratusan miliar rupiah," ucap Ali.

Juru bicara berlatar belakang jaksa ini masih enggan menyampaikan konstruksi lengkap perkara berikut identitas tersangka yang sudah ditetapkan.

Hal tersebut akan diumumkan KPK bersamaan dengan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan para tersangka.

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)