solusi dapat uang cepat

Sistem transformasi tingkat dewa

gladiatorslot

Erick Thohir Angkat Mantan Bos AP II Jadi Komut Pelni******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin menjadi komisaris utama (komut) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-9/MBU/01/2024 tertanggal 16 Januari 2024.

"Pengangkatan Bapak Awaluddin sekaligus mengisi posisi yang sebelumnya ditinggalkan oleh Bapak Ali Masykur Musa," kata Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto dalam keterangan tertulis.

Erick kemudian menunjuk Wendo Asrul Rose sebagai plt direktur utama AP II.

Tak hanya Awaluddin, Erick juga mengangkat Budi Mantoro sebagai komisaris Pelni.

Sebelumnnya, Direktur SDM & Umum Pelni Rainoc juga digantikan oleh Heri Purnomo. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-6/MBU/01/2024 tertanggal 9 Januari 2024.

Berdasarkan perubahan tersebut, jajaran dewan komisaris dan direksi Pelni yang baru sebagai berikut:

Dewan Komisaris Pelni:

1. Komisaris Utama: Muhammad Awaluddin
2. Komisaris Independen: Kristia Budyarto
3. Komisaris: Faturohman
4. Komisaris: Raden Suhartono
5. Komisaris: Eddy Susanto Soepadmo
6. ⁠Komisaris: Budi Mantoro

Dewan Direksi Pelni:

1. Direktur Utama: Tri Andayani
2. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Anik Hidayati
3. Direktur SDM & Umum: Heri Purnomo
4. Direktur Armada & Teknik: Robert MP Sinaga
5. Direktur Usaha Angkutan Penumpang: Nuraini Dessy W
6. Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut: Yossianis Marciano

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

kunci ajaib

situs slot yang paling gacor

Pengusaha Pantang Mundur Gugat Pemerintah Buntut Utang Minyak Goreng******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan para peritel tak akan mundur untuk memperjuangkan haknya.

"Aprindo memastikan akan meneruskan gugatan, memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Sudah pasti, tidak akan mundur, tidak akan menyerah, tidak akan takut, tidak akan khawatir sama siapa pun," ujar Roy dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

"Karena ini berbicara mengenai kewajiban yang harus kita penuhi sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Perdagangan. Kewajiban sudah kita penuhi, tetapi hak belum kita dapatkan," lanjut Roy.

"Kami sudah dizalimi, kami melakukan dengan tulus ikhlas tetapi tidak dimengerti, tidak diselesaikan. Bukan masalah tidak bisa, tidak mampu, tapi (pemerintah) sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan," sambungnya.

Adapun, pihaknya tengah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Ia mengaku proses pengajuan cenderung lambat karena pihaknya perlu memastikan agarlegal standing-nya terpenuhi.

Roy menjelaskan perjanjian dengan pemerintah kala itu tak langsung ke ritel, tapi ke produsen, sehingga peritel dan produsen yang terdampak masalah rafaksi bersama-sama menggugat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Lihat Juga : Los Angeles Times Bakal PHK 100 Jurnalis

Kepastian untuk menggugat pemerintah secara bersama-sama baru diterima Aprindo pada November 2023 silam. Maka itu, lanjut Roy, pihak-pihak yang terdampak persoalan ini sudah lengkap dan siap berlanjut ke meja hijau.

"Gugatan hukum prosesnya berjalan terus, sampai kita menemukan kelengkapan pihak, yaitu adanya distributor dan produsen yang memiliki perjanjian dengan pemerintah, sehingga BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang berjanji untuk membayarkan kepada produsen, dan setelah dibayarkan ke produsen baru membayarkan ke ritel. Sehingga sekarang tidak kurang pihak, tapi cukup pihak untuk maju," jelas dia.

Lebih lanjut, Roy mengatakan pihaknya juga sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal masalah ini. Namun, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum kunjung mendapatkan respons, padahal surat sudah dikirim hingga empat kali.

"Kami menghargai bahwa kesibukan dan waktu yang belum tersedia, tapi sebagai keprihatinan dan kegalauan, kami menilai sekarang terjadi ketidakadilan," ujar dia.

Lihat Juga : Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi

"Adapun isi suratnya kepada Presiden Jokowi yang terhormat, untuk meminta audiensi dan minta arahan untuk penyelesaian rafaksi migor sebagai kepala pemerintah," sambung Roy.

Roy mengatakan bahwa surat terbuka itu menjadi bagian dan harapan pengusaha ritel agar pihaknya didengarkan, dan dicarikan jalan keluar atas masalah rafaksi.

Pasalnya, persis pada Jumat, 19 Januari 2022 permasalahan utang rafaksi minyak goreng sudah molor hingga dua tahun lamanya.

"Besok persis dua tahun rafaksi tidak dibayar. Kita mulainya 19 Januari 2022," ucapnya.

Polemik utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) pada hari ini, Jumat (19/1) sudah memasuki tahun kedua.

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

Kabar terakhir, Kemendag berencana untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas masalah tersebut. Namun kedua kementerian tak kunjung menggelar pertemuan yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Grandmaster Dewa Super

wede777

Pembangunan gudang produksi rokok SIHT Kudus ditargetkan April******

Saat ini memasuki tahapan perencanaan yang diperkirakan membutuhkan waktu 30 hari. Sehingga tahap berikutnya bisa memasuki tahap lelang

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menargetkan pembangunan sentra industri hasil tembakau (SIHT) atau tempat produksi rokok dimulai April 2024, setelah tahun sebelumnya dibangun pagar dan drainase.

"Saat ini memasuki tahapan perencanaan yang diperkirakan membutuhkan waktu 30 hari. Sehingga tahap berikutnya bisa memasuki tahap lelang," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati di Kudus, Jumat.

Bahkan, kata dia, saat ini tengah dibahas pembangunan gedung tempat produksi rokok itu bisa melalui katalog elektronik (e-katalog). Namun, harga per meter perseginya masih dalam proses pembahasan oleh tim, termasuk melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Tentunya, imbuh dia, ketika melalui e-katalog prosesnya lebih cepat, dibandingkan melalui lelang yang tahapannya jauh lebih lama.

Sementara anggaran untuk pembangunan fisik bangunan sebesar Rp11,3 miliar yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), untuk membangun empat unit gudang produksi dan satu hanggar untuk Bea Cukai.

Selain itu, kata dia, ada kegiatan pembuatan IPAL, kelanjutan pembuatan pagar keliling, pagar depan, sumur, serta pengerasan jalan.

Dengan lahan seluas 3,7 hektare di Desa Klaling, Kecamatan Jekulo tersebut, rencananya bisa dibangun 15 unit gudang produksi rokok. Akan tetapi, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggarannya.

Sementara kegiatan tahun sebelumnya, yakni pembangunan pagar keliling, talud, serta drainase dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp21 miliar.

Baca juga: Pembangunan gudang produksi rokok SIHT Kudus dianggarkan Rp16 miliar

Baca juga: Pemkab Kudus sosialisasikan rencana pembangunan sentra SIHT

Baca juga: Pembangunan sentra industri tembakau di Kudus menunggu status tanah

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Ayah anak itu menempel padaku

idslot

Andhi Pramono akui pakai rekening petugas kebersihan untuk transaksi******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono mengaku memakai rekening petugas kebersihan hingga petugas keamanan untuk melakukan transaksi keuangan yang diduga penerimaan gratifikasi.

Pengakuan tersebut bermula dari pertanyaan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penjelasan adanya setor tunai masuk ke rekening Andhi dari petugas kebersihan bernama Taufik Hidayat sebesar Rp160 juta.

"Taufik Hidayat adalah salah satu cleaning service yang ada di Kantor Bea Cukai Jakarta. Saya minta tolong untuk menyetorkan uang itu," ucap Andhi dalam sidang pemeriksaan dugaan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat.

Andhi menjelaskan bahwa saat itu dirinya sedang bertugas di Kantor Bea Cukai Jakarta, tepatnya pada tahun  2020.

Selain dari Taufik Hidayat, JPU KPK mengungkapkan terdapat pula penerimaan setor tunai ke rekening atas nama Yanto Andar senilai Rp814,5 juta selama periode 6 Desember 2021 hingga 15 Juli 2022 saat Andhi menjabat sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar.

Mengenai transaksi tersebut, Andhi mengatakan bahwa rekening atas nama Yanto Andar merupakan rekening baru yang ia minta dari temannya untuk transaksi bisnis dengan pihak swasta, yakni Sia Leng Salem.

"Jadi, rekening ini saya sampaikan kepada Pak Salem untuk menerima sisa-sisa usaha yang ada di Singapura. Jadi, sama Pak Salem dikirim ke rekening Yanto Andar," tuturnya.

Sebelumnya, JPU KPK mendakwa Andhi Pramono menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

Andhi didakwa dengan pasal gratifikasi, yakni Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 junctoPasal 65 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Andhi tersebut bermula dari penyelidikan KPK terhadap video viral Andhi Pramono di media sosial yang terkesan memamerkan harta kekayaan rumah mewah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, awal 2023.

Baca juga: JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas
Baca juga: Hakim cecar Andhi Pramono karena beri jawaban tak logis

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

jalan dewa permainan

erek35

Pesantren (Digipreneur Al******

Surabaya (ANTARA) - Tidak jauh dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS) dan Kantor PWNU Jawa Timur, tepatnya 200-an meter di sisi utara atau di Jalan Pagesangan Baru VIII/17, Surabaya, ada Pesantren Digipreneur Al Yasmin, yang peletakan batu pertamanya dilakukan Gubernur Jatim periode 2019-2024 Hj Khofifah Indar Parawansa, Kamis (29/2/2024).

Biasanya, pesantren itu berbasis kitab, tapi pesantren yang pembangunannya diperkirakan selesai dalam hitungan bulan itu memiliki "nilai plus" berbasis era digital. Pesantren dengan konsep digipreneur itu mencakup dua hal sekaligus, yakni digital dan entrepreneurship.

Pesantren itu adalah lembaga pendidikan era digital yang berikhtiar menjawab tantangan era kekinian yang banyak dibanjiri gosip, sekaligus mengubah atau memanfaatkan era digital untuk hal positif secara keilmuan dan kemandirian. Jadi, ada perpaduan ilmu agama, ilmu digital, dan kemandirian dalam talenta digital.

"Pesantren yang kami rintis sejak 2021, dengan keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0014731.AH.01.04 (Yayasan Santri Milenial Indonesia/ Yasmin), itu merupakan cita-cita lama sejak 20-an tahun lalu atas spirit yang ditanamkan almaghfurlah KHA Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU 2000-2010)," kata inisiator Pesantren Digipreneur Al Yasmin, H Helmy M Noor, dalam perbincangan dengan ANTARA.

Dia mengaku mendapat inspirasi tentang digitalisasi dari almarhum KHA Hasyim Muzadi, bahkan pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, Malang, itu mengenalkan dirinya dengan dunia digitalisasi sejak muda.

DIa pernah diajak Kiai Hasyim Muzadi ke sebuah kampus di India yang memiliki studio cukup besar, yang melahirkan aktor-aktris dunia dari Hollywod. Kiai Hasyim Muzadi mengamanati Helmy untuk bisa membuat hal serupa, tapi berbasis pesantren/Islami, mengingat kelompok radikal juga masif di dunia digital.

Meski belum memiliki bangunan berwujud pesantren secara fisik, namun dirinya sejak mendapatkan keputusan MenkumHAM pada tahun 2021 itu telah mengadakan serangkaian kegiatan, seperti ngaji kitab "Nisa'u Ahlil Jannah", santunan anak yatim, pelatihan dakwah digital, dan bantuan kamera profesional ke beberapa pesantren.

Kini, Humas Masjid Al Akbar Surabaya itu bersama tim menyiapkan pembangunan pondok, dengan harapan ke depan akan dikembangkan tiga program, yakni pesantren mahasiswa, pesantren tematik, dan pesantren tahfidz/TPQ.

Program pesantren mahasiswa itu memang untuk santri yang menjadi mahasiswa, namun mahasiswa bertalenta khusus, seperti public speaking, desain grafis, musik, dan talenta kewirausahaan lainnya. Targetnya, santri menempa hobi untuk menjadi profesi.

Untuk program pesantren tematik lebih bersifat "pesantren kilat", yang mengemas pembelajaran tematik, seperti digital marketing, pertanian digital, konten kreator, media, advertisingdigital, dan ketrampilan khusus bertema digital lainnya.

Untuk program pesantren tahfidz/TPQ dikhususkan pada anak-anak untuk membelajari dasar-dasar Dinul Islam, sekaligus memahami Al-Quran pada usia dini, dengan suasana belajar yang tematik dan menyenangkan.

Dari tiga program itu, pesantren ingin mencetak santri era kekinian dengan dua kemampuan, yakni talenta digital (mahasiswa-intelektual-praktisi-kemandirian-tematik) dan kesalehan digital (dakwah digital-dinul Islam).

Selain talenta digital, agaknya tematik dakwah, dalam konteks kesalehan digital juga tematik dakwah yang penting dan bahkan relevan menyauti "bangkitnya" para mantan anggota HTI, meski HTI telah resmi dibubarkan pada 19 Juli 2017 (Perppu Nomor 2 Tahun 2017).

Buktinya, para mantan anggota HTI menggelar acara Isra' Mikraj di TMII Jakarta pada 17 Februari 2024, yang berkedok nama "one ummah" untuk membangkitkan kembali HTI dengan misi "khilafah" (negara Islam) ala mereka.


Kesalehan digital

Khusus talenta digital (intelektual-praktisi-kemandirian) untuk santri dan mahasiswa di pesantren itu mendapat apresiasi dari Gubernur Jatim periode 2019-2024 Hj Khofifah Indar Parawansa saat peletakan batu pertama pesantren.

Khofifah yang juga Pembina Pesantren Digipreneur Al Yasmin menilai lembaga itu akan menjadi "kafetaria sistem" dalam penguatan dakwah bil mal atau harta, karena akan mencetak mahasiswa santri (mahasantri) dengan talenta digital yang profesional.

Menurut Khofifah, tampilnya peran pesantren itu didukung dengan berkembangnya kalangan profesional yang sangat luar biasa di lingkungan NU, sehingga dakwah lisan dan dakwah berbasis kitab akan berkembang lebih efektif, karena talenta mereka lebih riil dibandingkan dengan pola ceramah.

Dikatakan sebagai kafetaria sistem dalam dakwah "bil mal", karena pesantren itu akan menjadi pertemuan pemikiran yang berlanjut dalam pertemuan programatik, lalu berkembang menjadi pertemuan jejaring dalam pengembangan ekonomi.

Bahkan, pertemuan jejaring itu akan mampu menata pengembangan UMKM menjadi kelas tengah, menjadi besar dan menjadi potensi pasar. 

Selain talenta digital, agaknya kesalehan digital dalam konteks dakwah digital itu penting, mengingat radikalisasi lewat dunia digital juga didakwahkan para aktivis dan simpatisan kelompok radikal, meski ada yang berkedok nama "one ummah" untuk mengecoh masyarakat dan aparat.

Dakwah digital bukan sekadar viral, melainkan materi dakwah yang bermanfaat, karena dunia digital memang merupakan dunia yang merombak struktur komunikasi antarmanusia, dari komunikasi nyata menjadi komunikasi maya, yang bila tidak diberi konten yang benar dan baik justru akan menjadi "bumerang".

Jadi, sikap yang tidak bijak itulah yang bisa menjadi "mesin pembunuh" karakter. Ibaratnya, teknologi semakin maju, namun manusia semakin purbakala, karena karakter "menghalalkan" segala cara, seperti bukan manusia yang maju saja, melalui hoaks, framing, scam (penipuan), hack (retas), dan sebagainya.

Lebih dari itu, jebakan digital yang lebih gawat dari sekadar hoaks dan tindak kriminalitas bermodus digital adalah justru radikalisasi lewat dunia digital, seperti yang dilakukan kelompok tertentu yang terus mennggalang kader hingga berani tampil di depan pbulik.

Dosen UINSA M Ainur Rofiq Al Amin dalam buku "Kontra Narasi Melawan Kaum Radikal/Khilafers" menyebut ada pihak yang membenturkan Islam dengan Pancasila, dengan tema pertanyaan, "mana yang paling baik antara Islam dan Pancasila?" Tentu, kaum milenial yang awam akan menjawab Islam, kemudian ada ajak untuk memakai Islam dan meninggalkan Pancasila.

Padahal, "logika" itu salah besar, karena Islam adalah agama dan Pancasila adalah ideologi. Tentu tidak pas membandingkan agama dengan ideologi, karena seharusnya agama dibandingkan dengan agama, dan ideologi dibandingkan dengan ideologi.

Oleh karena itu, alangkah indahnya bila Pesantren Digipreneur Al-Yasmin tidak hanya menyiapkan talenta digital, namun juga mencetak santri yang mahir bersikap saleh di dunia digital dan paham dengan jebakan dunia digital, serta tidak sekadar mementingkan viral dengan mengorbankan karakter.

Dengan begitu, alumni pesantren itu akan menjadi santri yang memiliki talenta digital yang kreatif, sekaligus mengembangkan kesalehan digital sebagai program tematik dalam dakwah digital yang disukai Generasi Z Islami (GenZI), tapi juga saleh dan dalam bingkai ajaran "Islam yang rahmatan lil alamin".
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Supermarket benteng saya

spg slot demo

Pengusaha Pantang Mundur Gugat Pemerintah Buntut Utang Minyak Goreng******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan para peritel tak akan mundur untuk memperjuangkan haknya.

"Aprindo memastikan akan meneruskan gugatan, memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Sudah pasti, tidak akan mundur, tidak akan menyerah, tidak akan takut, tidak akan khawatir sama siapa pun," ujar Roy dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

"Karena ini berbicara mengenai kewajiban yang harus kita penuhi sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Perdagangan. Kewajiban sudah kita penuhi, tetapi hak belum kita dapatkan," lanjut Roy.

"Kami sudah dizalimi, kami melakukan dengan tulus ikhlas tetapi tidak dimengerti, tidak diselesaikan. Bukan masalah tidak bisa, tidak mampu, tapi (pemerintah) sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan," sambungnya.

Adapun, pihaknya tengah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Ia mengaku proses pengajuan cenderung lambat karena pihaknya perlu memastikan agarlegal standing-nya terpenuhi.

Roy menjelaskan perjanjian dengan pemerintah kala itu tak langsung ke ritel, tapi ke produsen, sehingga peritel dan produsen yang terdampak masalah rafaksi bersama-sama menggugat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Lihat Juga : Los Angeles Times Bakal PHK 100 Jurnalis

Kepastian untuk menggugat pemerintah secara bersama-sama baru diterima Aprindo pada November 2023 silam. Maka itu, lanjut Roy, pihak-pihak yang terdampak persoalan ini sudah lengkap dan siap berlanjut ke meja hijau.

"Gugatan hukum prosesnya berjalan terus, sampai kita menemukan kelengkapan pihak, yaitu adanya distributor dan produsen yang memiliki perjanjian dengan pemerintah, sehingga BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang berjanji untuk membayarkan kepada produsen, dan setelah dibayarkan ke produsen baru membayarkan ke ritel. Sehingga sekarang tidak kurang pihak, tapi cukup pihak untuk maju," jelas dia.

Lebih lanjut, Roy mengatakan pihaknya juga sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal masalah ini. Namun, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum kunjung mendapatkan respons, padahal surat sudah dikirim hingga empat kali.

"Kami menghargai bahwa kesibukan dan waktu yang belum tersedia, tapi sebagai keprihatinan dan kegalauan, kami menilai sekarang terjadi ketidakadilan," ujar dia.

Lihat Juga : Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi

"Adapun isi suratnya kepada Presiden Jokowi yang terhormat, untuk meminta audiensi dan minta arahan untuk penyelesaian rafaksi migor sebagai kepala pemerintah," sambung Roy.

Roy mengatakan bahwa surat terbuka itu menjadi bagian dan harapan pengusaha ritel agar pihaknya didengarkan, dan dicarikan jalan keluar atas masalah rafaksi.

Pasalnya, persis pada Jumat, 19 Januari 2022 permasalahan utang rafaksi minyak goreng sudah molor hingga dua tahun lamanya.

"Besok persis dua tahun rafaksi tidak dibayar. Kita mulainya 19 Januari 2022," ucapnya.

Polemik utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) pada hari ini, Jumat (19/1) sudah memasuki tahun kedua.

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

Kabar terakhir, Kemendag berencana untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas masalah tersebut. Namun kedua kementerian tak kunjung menggelar pertemuan yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)