gaming slot gacor

Undian amplop merah langsung

Erick Thohir Bakal Konsolidasi Aset BUMN di Kawasan Monas******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirakan mengkonsolidasikan aset berupa gedung milik perusahaan pelat merah di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Hal itu dilakukan guna meningkatkan nilai aset serta memberikan keuntungan bagi BUMN. Hal itu Erick sampaikan saat meresmikan Menara Reksadana di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/5) ini.

Adapun sejumlah gedung milik BUMN di kawasan Monas antara lain Menara Danareksa, Gedung Kementerian BUMN, Gedung Pertamina, hingga Menara BSI yang masih dalam proses pembangunan.

Ia menilai aset BUMN di area Monas merupakan kelas premium. Karenanya, mubazir kalau tidak dimaksimalkan.

Apalagi, imbuh Erick, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memugar area Monas menjadi kawasan hijau. Dengan begitu kawasan di jantung Jakarta itu akan lebih menarik.

"Jadi kalau ada dua titik ini, salah satunya kami melihat titik ini adalah yang salah satunya punya value mahal," kata Erick.

"Nah karena itu saya bicara sama Danareksa untuk mendorong konsolidasi aset-aset BUMN yang ada di sekitar Monas ini menjadi sebuah payung properti fund. Di mana kami ingin kawasan ini supaya aset BUMN value-nya ditingkatkan, salah satunya ini," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Satu-satunya Dewa Dharma

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

urat suci emas

Harga Emas Antam Anjlok Rp7.000 jadi Rp1,057 Juta per Gram Hari Ini******

Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,057 juta per gram pada Rabu (17/5) pagi. Harga emas terpantau turun Rp7.000 per gram dari perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp7.000 dari perdagangan sebelumnya sebesar Rp960 ribu per gram menjadi Rp953 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp578,5 ribu, 2 gram Rp2,05 juta, 3 gram Rp3,05 juta, 5 gram Rp5,06 juta, 10 gram Rp10,06 juta, 25 gram Rp25,03 juta, dan 50 gram Rp49,99 juta.

Harga jual emas tersebut belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX naik 0,13 persen menjadi US.995 per troy ons dan harga emas di perdagangan spot menguat 0,09 persen ke US.991 per troy ons pada pagi ini.

Lihat Juga : IHSG Diprediksi Masih Melemah Pada Pembukaan Hari Ini

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas bakal turun hari ini karena penguatan dolar AS akibat pembalikan penjualan ritel AS serta produksi industri dan manufaktur yang juga mendorong naiknya imbal hasil obligasi AS.

"Selain tertekan oleh penguatan dolar AS dari data ekonomi, juga mengalami koreksi teknis dan profit taking," kata dia kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, ia memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.980 per troy ons dan resistance US.020 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Ratuku Zhou Jielun

Viral Arisan Rp2,5 M 'Ibu******

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulsel, Barat, dan Tenggara (Sulselbarta) menyatakan sedang memantau kegiatan arisanibu-ibu di Makassardengan nilai diduga mencapai lebih dari satu miliar.

Kegiatan arisan itu diketahui berdasarkan rekaman video yang beredar luas di Makassar. Dalam video itu tampak sejumlah ibu-ibu berkumpul dan salah satu wanita memegang nama-nama peserta yang akan dikocok di salah satu kafe di Makassar. Kemudian terlihat tumpukan uang yang ditaksir mencapai Rp 2,5 miliar.

Lihat Juga : KPK Cecar Adik Rafael Alun Soal Kepemilikan Aset Bernilai Tinggi

Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sulselbarta pun memantau pemilik arisan tersebut yang diduga seorang pengusaha kosmetik di Makassar.

"Kami memantau mereka. Apalagi ketika mereka online di salah satu media sehingga pemantauannya dari situ, mulai dari gaya hidupnya, gaya pamer hartanya semua. Termasuk jualan online dan itu transaksinya pasti kita pantau," kata Plt. Kabid P2Humas Kanwil DJP Sulselbarta, Alimuddin Lisaw, Minggu (21/5).

Menurut Alimuddin, sejumlah pengusaha yang memanfaatkan media sosial sebagai tempat bertransaksi banyak yang tidak taat pajak.

Ia pun mengimbau pengusaha, selebgram dan youtuber agar melaporkan SPT dan pajak penghasilannya.

"Tapi, pajak terus memantau, tapi bukan hanya sekarang. Itu sudah menjadi kerjaan rutin kami dan sosial media adalah sumber informasi untuk lebih memantau mereka," ujarnya.

Lihat Juga : PPATK Duga Puluhan Miliaran Rupiah di Deposit Box Rafael Hasil Suap

Masakan dari dunia lain

Ancaman Gagal Bayar Utang AS Bayangi IHSG Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diprediksi menguat terbatas pada perdagangan Rabu (24/5).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan kenaikan terbatas karena sentimen penopang penguatan indeks sangat minim hari ini. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagi para emiten.

"Sedangkan momentum tekanan berharga bagi investor jangka menengah dan panjang dikarenakan harapan akan kondisi yang kian membaik hingga akhir tahun. Hari ini IHSG berpotensi bergerak menguat terbatas," kata William seperti dikutip dari riset hariannya.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBRI, ICBP, BBCA, ITMG, WIKA, AKRA, dan UNVR.

Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto mengatakan gagal bayar utang AS hingga prediksi defisit neraca perdagangan Indonesia membayangi pergerakan indeks hari ini.

Meski demikian, indeks masih berpeluang menguat.

"Memperhatikan faktor-faktor di atas, hari ini kami memproyeksikan IHSG berpotensi bergerak mixedcenderung menguat," jelasnya.

William meramal hari ini indeks bergerak dalam rentang 6.635-6.754.

IHSG bangkit ke posisi 6.736 pada Selasa (23/5). Indeks saham menguat 7,03 poin atau plus 0,10 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,91 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,03 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

Kementan Pede Demam Babi Tak Separah Penyakit Mulut dan Kuku******

Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim virus demam babi Afrika atau African Swine Fever(ASF) yang menyerang ternak tak akan separah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Humas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Aryani Gumelar menuturkan virus ASF sudah ada di Indonesia sejak akhir 2019. Penyakit itu pun telah dilaporkan di beberapa provinsi.

"Mengingat penyakit ini hanya menyerang babi, maka dampak bagi peternakan tidak sebesar PMK," ungkap Aryani kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/5).

Meski tidak akan sebesar PKM, Aryani mengatakan pihaknya tak mau menganggap enteng. Maklum, tingkat kematian yang disebabkan ASF sangat tinggi pada babi.

Apalagi, virus tersebut bisa bertahan lama di lingkungan dan produk daging olahan babi.

"Jadi implementasi biosekuriti di peternakan babi sangat penting untuk pencegahan," imbuh Aryani.

ASF tengah merebak di beberapa daerah Indonesia, seperti di Pulau Bulan, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) dan Sulawesi Selatan.

Aryani menyebut saat ini belum ada vaksin komersil untuk menangani ASF. Memang, ada beberapa percobaan penggunaan vaksin ASF di beberapa negara, namun belum menunjukkan bukti efektif dalam mencegah virus tersebut.

"Apabila vaksin jenis komersial ASF yang baik tersedia, maka vaksinasi akan menjadi salah satu opsi bagi Indonesia dalam mencegah dan
mengendalikan ASF," ucapnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tak menampik merebaknya ASF di Kepri bisa berdampak pada ekspor.

Menurutnya, saat ini Singapura menjadi tujuan ekspor utama babi Indonesia. Dikhawatirkan, dengan merebaknya ASF, Negeri Singa itu lebih selektif.

"Kita sebenarnya baru terasa ada virus itu setelah ada semacam komplain dari Singapura, baru kita tahu. Itu yang lagi kita cari apa memang virusnya ada dari kita atau setelah dia (babi) di sana. Di sana kan ada tempat transit, however penanganan sudah kita lakukan," ujarnya saat ditemui di Komplek GBK, Minggu (14/5) lalu.

Di lain sisi, Syahrul mengaku belum mengetahui berapa banyak babi yang terdampak. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan.

Singapura sempat menyetop impor babi dari Indonesia imbas ditemukannya virus ASF. Negara tersebut menghentikan impor babi asal Pulau Bulan, Batam sejak 23 April 2023.

Namun, Singapura menyatakan akan kembali membuka keran impor daging babi dari Indonesia dalam bentuk karkas alias daging utuh. Dengan begitu, mereka masih tetap bisa memenuhi kebutuhan daging babinya sekaligus meminimalisir penyebaran virus tersebut.

[Gambas:Video CNN]