kontan88

slot lagi gacor sekarang 556Jutaan kata 436049Orang-orang telah membaca serialisasi

《kontan88》

DPR: Smelter Manyar PTFI Akan Tingkatkan Perekonomian Jawa Timur******

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji, optimis keberadaan smelter Manyar PT Freeport Indonesia (PTFI) dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Provinsi Jawa Timur. Pendapat tersebut ia kemukakan saat melakukan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di area proyek pembangunan smelter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jumat (24/2).

"Keberadaan smelter akan menarik investor baru, terutama di sektor hilir yang memanfaatkan katoda tembaga, yang mendukung kemajuan Gresik dan Jawa Timur semakin kuat," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (26/2).

Agenda kunjungan kerja dilakukan untuk meninjau kemajuan pembangunan smelter Manyar sebagai salah proyek strategis pengembangan industri hilir nasional. Saat ini, pembangunan smelter Manyar telah mencapai 54,5 persen atau lebih cepat dari target sebesar 52,9 persen yang telah pemerintah setujui.

Di sisi lain, Presiden Direktur PTFI, Tony Wena, menilai kemajuan pembangunan ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan. Terutama DPR RI, sebagai mitra strategis yang selalu memberi masukan dan pengawasan terhadap kemajuan pembangunan smelter Manyar.

"Masyarakat dan para pelaku usaha lokal senantiasa menjadi pemangku kepentingan yang kami rangkul untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional pembangunan smelter sehingga dapat memberi manfaat optimal bagi Jawa Timur," papar dia.

Sebagai informasi, PTFI telah menanamkan investasi hingga 1,78 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 27 triliun rupiah dari total tiga miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 45 triliun rupiah.

Dalam pembangunan smelter Manyar, PTFI memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal Jawa Timur, khususnya masyarakat Gresik.

Di samping itu, PTFI juga memprioritaskan pemanfaatan potensi daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional pembangunan smelter, seperti konsumsi, transportasi, dan seragam karyawan, hingga office supply.

Harga Kripto Jagoan Cemerlang di Awal Pekan, Kecuali XRP******

Harga mayoritas asetkripto dengankapitalisasi pasar terbesar menghijau pada perdagangan Senin (27/2) pagi. Cuma XRP yang tersungkur di awal pekan.

Mengutip coinmarketcap, XRP turun tipis 0,3 persen ke harga USRiuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Bitcoin yang menjadi market leader, melesat ke US.8547 per keping setelah menguat 1,9 persen. Namun dalam pergerakan harga sepekan, Bitcoin turun 3,1 persen.

BNB pun melesat 2 persen ke harga US8 per koin pada perdagangan 24 jam, tetapi turun 2,1 persen dalam sepekan. Cardano juga menguat 2,3 persen ke harga USPengusaha Minta Pemerintah Tak Batasi Impor Barang Mewah ke RI******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta pemerintah untuk lebih selektif dalam pembatasan barang impor. Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebutkan terdapat beberapa komoditas yang tidak perlu dibatasi adalah barang mewahuntuk kelompok menengah ke atas.

Menurutnya, komoditas ini sulit untuk dibatasi sebab tidak ada pasokan pengganti dari produk domestik.

"Saya kira tidak semua (barang impor) dipukul rata, karena ada beberapa kelas produk seperti di kelas atas, kelas mewah kan memang tidak ada produknya di Indonesia, hal-hal seperti itu sebetulnya tidak perlu di-protect," kata Alphonsus di Jakarta Pusat, Kamis (23/2).

"Kami dari pusat belanja, kami mengerti bahwa kami harus melindungi industri dalam negeri, (tetapi) kita harus lebih selektif untuk mem-protect(komoditas impor)," tuturnya.

Ia juga menegaskan meski neraca komoditas terbaru belum diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, sejauh ini tidak ada kendala untuk produk-produk lokal yang menjadi sasaran di pusat belanja.

"Saya kira kalau untuk produk lokal domestik tidak ada kendala, yang ada kendala di barang impor. Barang-barang impor ini kan sehubungan dengan strategi pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri," tegasnya.

Beberapa tahun terakhir pemerintah kerap menekankan penggunaan produk dalam negeri. Presiden Jokowi sempat mengaku geram karena banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mengimpor barang-barang yang sebenarnya sudah diproduksi dalam negeri.

Bahkan menurutnya, Indonesia bodoh masih melakukan impor itu. Mulanya, Jokowi menyatakan sebetulnya APBN maupun APBD hingga anggaran BUMN bisa memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Caranya adalah dengan membeli produk-produk dalam negeri.

Tapi sayang, hal itu belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah.

"Kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok enggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," ujar Jokowi di Bali, Jumat (25/3/2022).

[Gambas:Video CNN]

Begitu juga dengan Polygon yang melesat ke US,28 per koin, imbas penguatan 2,7 persen. Polygon juga merangsek ke posisi 8 koin berkapitalisasi pasar terbesar, mendepak Dogecoin.

Dogecoin yang terlempar ke urutan 10 dari sisi penguasaan pasar, masih bergerak naik 1,1 persen ke USPengusaha Minta Pemerintah Tak Batasi Impor Barang Mewah ke RI******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta pemerintah untuk lebih selektif dalam pembatasan barang impor. Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebutkan terdapat beberapa komoditas yang tidak perlu dibatasi adalah barang mewahuntuk kelompok menengah ke atas.

Menurutnya, komoditas ini sulit untuk dibatasi sebab tidak ada pasokan pengganti dari produk domestik.

"Saya kira tidak semua (barang impor) dipukul rata, karena ada beberapa kelas produk seperti di kelas atas, kelas mewah kan memang tidak ada produknya di Indonesia, hal-hal seperti itu sebetulnya tidak perlu di-protect," kata Alphonsus di Jakarta Pusat, Kamis (23/2).

"Kami dari pusat belanja, kami mengerti bahwa kami harus melindungi industri dalam negeri, (tetapi) kita harus lebih selektif untuk mem-protect(komoditas impor)," tuturnya.

Ia juga menegaskan meski neraca komoditas terbaru belum diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, sejauh ini tidak ada kendala untuk produk-produk lokal yang menjadi sasaran di pusat belanja.

"Saya kira kalau untuk produk lokal domestik tidak ada kendala, yang ada kendala di barang impor. Barang-barang impor ini kan sehubungan dengan strategi pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri," tegasnya.

Beberapa tahun terakhir pemerintah kerap menekankan penggunaan produk dalam negeri. Presiden Jokowi sempat mengaku geram karena banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mengimpor barang-barang yang sebenarnya sudah diproduksi dalam negeri.

Bahkan menurutnya, Indonesia bodoh masih melakukan impor itu. Mulanya, Jokowi menyatakan sebetulnya APBN maupun APBD hingga anggaran BUMN bisa memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Caranya adalah dengan membeli produk-produk dalam negeri.

Tapi sayang, hal itu belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah.

"Kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok enggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," ujar Jokowi di Bali, Jumat (25/3/2022).

[Gambas:Video CNN]

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Label：kuta4d、bola99、link slot gacor sekarang

Terkait：slotmm、pinjaman dana bank、panenqq、logam slot、tunaiku com、link slot mudah menang、wilayah jangkauan kredivo、bintang168 slot、japan paito angkanet、pola gacor aztec gems hari ini

bab terbaru：maxpoker88（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03