judi bola

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

Pemerintah Tetapkan Pajak Rokok Elektrik Mulai 1 Januari 2024******

Kementerian Keuangan resmi menerbitkan aturan pajak rokok elektrik dan berlaku mulai 1 Januari 2024, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Berdasarkan PMK tersebut, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Rokok elektrik juga dipastikan ikut terkena pajak rokok karena tercantum dalam aturan terbaru itu.

Selain rokok elektrik, pajak rokok itu juga berlaku untuk berbagai hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

"Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok," bunyi Pasal 2 Ayat 3 PMK Nomor 143/PMK/2023.

Kemenkeu menjelaskan pengenaan pajak rokok atas rokok elektrik ini merupakan bagian dari masa transisi, yakni sejak pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018.

Rokok elektrik akhirnya ikut terkena pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok alias piggyback taxes.

"Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018," bunyi keterangan resmi Kemenkeu.

Pemerintah sebelumnya juga resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok dengan kenaikan rata-rata 10 persen.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).

Kenaikan tarif cukai yang berlaku pada harga jual rokok ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2024, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut.

"Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024," bunyi aturan itu.

Tersenyum bangga di dunia keabadian

Benarkah Banjir Bansos Jokowi Picu Kelangkaan Beras di Toko Ritel?******

Stok beraslangka di toko ritel modernsejak akhir pekan lalu. Sedangkan, di pasar tradisionalmasih tersedia, namun harganya terpantau naik.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Pasar Santa, Jakarta Selatan, Senin (12/2), beras merek Idola dibanderol Rp18 ribu per kg, naik dari Rp16 ribu per kg sekitar dua pekan lalu. Kemudian beras merek Gentong Rejeki naik dari Rp14 ribu ke Rp17 ribu per kg.

Beras Pandan Wangi kemasan 5 kg juga naik dari Rp85 ribu ke Rp90 ribu, beras Ramos Cap Bunga kemasan 5 kg naik dari Rp75 ribu ke Rp85 ribu per kg.

Sementara, di ritel modern seperti Indomaret dan Alfamidi stok beras kosong. Para pekerja mengatakan sudah kosong sejak akhir pekan lalu dan stok belum turun.

"Kosong, stok (beras) belum datang," kata pegawai yang enggan disebutkan namanya.

Para ekonom mensinyalir kelangkaan beras disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya, program bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram yang digeber Jokowi jelang Pilpres 2024 kemarin.

Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan terjadi perebutan stok antara pengusaha ritel modern dengan pemerintah untuk stok dan juga pemenuhan program yang sudah dijanjikan.

"Ada kaitan antara beras bansos dengan beras di pasaran. Jadi terjadi perebutan dan itu memang benar," ujar Bhima.

Bhima mengatakan kecil kemungkinan kelangkaan beras dipicu pembatasan atau sengaja disembunyikan oleh pelaku usaha. Tapi memang karena stoknya digunakan untuk bansos sehingga terjadi kelangkaan.

Sebab, pemerintah sudah melakukan impor beras jor-joran hingga 3 juta ton pada 2023 dengan tujuan mengamankan stok tahun ini. Sehingga, Bhima menilai tidak masuk akal bisa habis dibeli masyarakat karena pemerintah pasti sudah mempertimbangkan kebutuhan sebelum panen raya.

"Karena tidak masuk akal pemerintah sudah impor beras besar besaran dari tahun lalu, tapi sekarang beras di pasaran dibatasi. Jadi ya ada kaitannya dengan bansos," jelasnya.

Bhima menyarankan agar dilakukan audit untuk mengetahui penyebab 'hilangnya' beras secara mendadak dari ritel modern.

"Ini harus diaudit semua termasuk aliran beras impor itu titik distribusinya kemana saja, kemudian beras bansos selain impor menyerap dari mana saja dan volume nya berapa. Tapi yang jelas upaya dadakan pemerintah setop sementara bansos beras 10 kg jadi indikasi memang beras bansos biang keladi kelangkaan beras," ungkap Bhima.

[Gambas:Video CNN]

Bila situasi seperti ini tetap dibiarkan, kata Bhima akan berdampak pada daya beli masyarakat. Sebab, kelangkaan beras otomatis akan membuat harga beras melonjak.

"Situasi beras ini sangat serius dan berakibat pada kenaikan inflasi hingga membuat kelas menengah tanggung yang tidak mendapat bansos harus membeli beras lebih mahal. Daya beli sepanjang tahun bisa merosot gara-gara beras," imbuh Bhima.

Senada, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai bansos beras penyebab langkanya beras di pasaran. Sehingga ia menilai kebijakan pemerintah tersebut kurang tepat.

Ia menilai pemerintah seharusnya sudah bisa memperkirakan bahwa stok beras akan langka jika dijadikan bansos. Sebab, tahun lalu saja stok sudah menipis akibat produksi yang berkurang karena terganggu El Nino.

"Nah celakanya, tak lama berselang di awal tahun sebelum kondisi pasokan aman, pemerintah meneruskan program bansos BLT Elnino berupa beras, yang mau tak mau akan semakin memperburuk kondisi pasokan beras nasional," jelas Ronny.

Di samping itu, Ronny menilai bansos berupa cash transfer yang dirapel untuk tiga bulan juga berpotensi memperburuk keadaan. Sebab akan membuat penerimanya membeli beras dalam jumlah yang melebihi kebiasaan.

"Jadi perpaduan dua jenis bansos tersebut memang sangat berpotensi memperburuk kondisi pasokan nasional yang memang sudah mengkhawatirkan sejak pertengahan tahun lalu," kata Ronny.

Menurut Ronny, jika kondisi ini terus berlangsung, maka kelangkaan beras akan berlangsung sampai sebulan ke depan. Sebab, masa panen raya baru akan berlangsung pada akhir Maret dan awal April.

Kondisi ini, tentunya akan membuat daya beli menurun dan inflasi volatile foodterkerek. Sebab, harga beras sudah pasti naik karena stok yang tipis.

Hal ini lah yang mendasar Ronny menyebutkan kebijakan pemerintah memberikan bansos beras kurang tepat di tengah stok yang menipis sejak tahun lalu. Seharusnya pemerintah berupaya mengamankan stok jelang bulan ramadan.

"Semestinya di awal tahun pemerintah tidak mengambil langkah bansos dulu, tapi meningkatkan pasokan di pasaran, agar harga stabil dan pelan-pelan turun karena bansos justru membuat keseimbangan supply dan demand menjadi semakin buruk. Jadi pas saat menjelang ramadan dan lebaran harga stabil. Jadi pilihan kebijakannya sangat kurang tepat," pungkasnya.

Namun, semua dugaan itu dibantah Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Ia membantah kelangkaan pasokan beras yang terjadi di toko ritel belakangan ini imbas program bantuan pangan Jokowi.

"Bantuan ini tidak mempengaruhi itu," katanya di Komplek Istana Negara, Senin (12/2).

surga memancing

Adaro Respons Klaim Boy Thohir soal Siap Menangkan Prabowo******

PTAdaro Energy Indonesia Tbk (Adaro) merespons klaim pengusaha Garibaldi Thohir atau Boy Thohir soal sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia, termasuk Adaro Group, siap membantu memenangkan pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 dalam satu putaran.

Head of Corporate Communication Adaro Febriati Nadira mengatakan klaim disampaikan oleh Boy sebagai salah satu pemegang saham Adaro Group merupakan pendapat pribadi sebagai warga negara.

Pernyataan itu katanya, tidak mewakili pendapat atau pilihan seluruh karyawan.

"Adaro, sebagai perusahaan yang berkomitmen menjalankan Good Corporate Governance (GCG), menghormati dan menjamin kebebasan seluruh karyawan dalam kehidupan dan partisipasi politik sesuai UU dan peraturan yang berlaku di Indonesia," kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (23/1).

Boy mengklaim penyumbang sepertiga ekonomi Indonesia, termasuk; Adaro Group, Djarum Group, dan Sampoerna Strategic Group siap memenangkan paslon Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Hal itu disampaikannya dalam acara relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat yang juga dihadiri oleh Prabowo, Senin (22/1) malam.

"Walaupun kami jumlahnya sedikit, tapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini," kata Boy.

"Mulai dari Djarum Group, Sampoerna Group, Adaro Group, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini. Ada Ninin, the richest wanita in Indonesia, dan semuanya," sambungnya.

CNNIndonesia.com juga sudah berupaya untuk meminta tanggapan dari Corporate Communication Djarum Group Budi Darmawan dan Marketing Communication Putera Sampoerna Dian Ilmu Amaliyah. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapannya.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi di semua alam

Sabun sampai Pampers Diskon di Transmart Full Day Sale, Serbu Bun!******

Bunda, sabun dan kebutuhan harian lainnya di rumah sudah habis? Sini Bun, ke Transmart terdekat aja buat beli stok keperluan di rumah mumpung ada diskon gede-gedean 50% plus 20%.

Soalnya hari ini adalah hari terakhir Transmart Full Day Sale dan diskonnya hanya berlaku sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Cara Dapat Diskon Belanja 20 Persen di Transmart Setiap Hari

Sementara untuk kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah bisa mengajukan pembukaan secara instan di setiap gerai Transmart.

Jadi tunggu apalagi, mumpung Full Day Sale belum berakhir yuk segera borong belanjaan di Transmart terdekat di kota Anda.

Empat Langkah Kuda dan Langit yang Tak Terkendali

Curhat Ahok soal Risiko Kerja di BUMN: Salah Sedikit Masuk Penjara******

Komisaris Utama PT Pertamina(Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan risiko berat kerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, kerja di perusahaan milik negara seperti dirinya saat ini jarang diapresiasi meski kinerja baik. Justru sebaliknya, salah sedikit langsung berurusan dengan aparat penegak hukum.

"Karena saya bisa mengerti, di BUMN, kadang-kadang di BUMN itu ya kita kerja baik belum tentu (mendapat) terima kasih, betul Bu Dirut (Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati)? Nanti kalau salah sedikit masuk penjara, dipanggil-panggil lagi. Jadi, akhirnya semua orang takut-takut," ujar Ahok dalam acara ground breaking Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) di Jakarta Barat, Rabu (18/1).

Menurutnya, demi kebaikan dan negara, keputusan baik harus diambil.

"Akhirnya saya katakan, mari kita putuskan bersama. Ini (groundbreaking SPBH dan kerja sama dengan pabrikan mobil) adalah keputusan dewan komisaris dan direksi. Tentu kita bukan curang. Kalau korupsi saja bisa berjamaah, masa kita benar-benar untuk negara kita takut?" imbuh Ahok.

Pertamina melakukan groundbreakingStasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) pertama di Indonesia pada Rabu (17/1) kemarin.

SPBH alias hydrogen refueling station (HRS) pertama ini berlokasi di Jelambar, Jakarta Barat. Selain menggarap proyek SPBH, Pertamina juga bekerja sama dengan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) untuk mengembangkan ekosistem hidrogen sebagai bahan bakar kendaraan di Indonesia.

Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan fasilitas pengisian bahan bakar hidrogen pertama milik mereka akan siap dalam 6 bulan ke depan dan bisa digunakan untuk umum. Bahkan, Pertamina punya 17 titik sumber hidrogen di seluruh Indonesia untuk membangun SPBH lainnya.

"Ini perlu 6 bulan. Kita sudah tidak sabar pengen beli Mirai (mobil hidrogen pabrikan Toyota), bagus sekali loh. Bukan kurang dari 5 menit, kurang dari 3 menit (pengisian di SPBH) dan itu bisa 780 km. Jadi kalau cuma dari rumah ke kantor itu sebulan tidak ngisi-ngisi," tutur Nicke dalam sambutannya.

Ia merinci beberapa lokasi di Indonesia yang sumber hidrogennya dikuasai Pertamina, antara lain ada 4 di Sumatra, 4 di Jawa, 3 Kalimantan, 1 Nusa Tenggara, hingga 2 titik di Papua.

[Gambas:Video CNN]

Han Feng Su Yingxue

Mengintip Biaya Pindah Ibu Kota di 6 Negara, Mana yang Termahal?******

Tak cuma Indonesia, sejumlah negara juga memutuskan untuk pindah ibu kota negara. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menetap di kota baru sejak lama.

Biaya pembangunan ibu kota baru di setiap negara bervariasi. Ada yang terbilang murah, tapi ada juga yang jor-joran.

Tak semua negara transparan menjelaskan berapa uang yang dihabiskan untuk pemindahan ibu kota. Beberapa di antaranya juga hanya berbentuk estimasi.

Kawasan Pusat Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) menjadi prioritas utama. Rencananya, Presiden Joko Widodo dan jajaran juga akan mengadakan upacara bendera di IKN dalam peringatan HUT Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024.

Lantas, negara mana yang paling banyak menghabiskan uangnya untuk pemindahan ibu kota? Berikut biaya pindah ibu kota di enam negara:

1. Indonesia

Pemindahan ibu kota Indonesia diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Beleid ini diteken Presiden Jokowi pada Oktober 2023 lalu.

Berdasarkan perkiraan resmi yang disampaikan pemerintah, biaya pembangunan IKN berkisar Rp466 triliun sampai Rp486 triliun hingga 2045 mendatang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung 19 persen biayanya alias Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun.

Sedangkan sisanya memanfaatkan dana dari investasi swasta, BUMN, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Khusus di 2024 ini, negara menggelontorkan Rp40,6 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut uang sebanyak itu akan dipakai untuk membangun Bandara VVIP IKN hingga perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Akan tetapi, ia menegaskan bahwa porsi APBN di tahun-tahun mendatang akan semakin menyusut. Ini dilakukan seiring dengan masifnya skema pembiayaan yang menggaet swasta atau KPBU.

"Kami sudah dukung untuk Otorita IKN prospeknya bisa KPBU, sehingga penggunaan APBN bisa lebih kecil dalam jangka pendek dan sesuai kemampuan APBN ke depannya," ucapnya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Agustus 2023 lalu.

2. Malaysia

Tetangga Indonesia ini sudah lebih dulu pindah ibu kota sejak 1999, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ibu kota baru Malaysia itu dulunya merupakan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit bernama Prang Besar.

Putrajaya pada akhirnya menjadi pusat pemerintahan anyar Malaysia. Pasalnya, kemacetan Kuala Lumpur disebut sudah sampai menghambat proses administrasi negara.

Mengutip The Malaysian Reserve, pembangunan pertama di Putrajaya dilakukan pada 1995. Kala itu, pemindahan ibu kota ini disebut menjadi proyek terbesar di Malaysia.

Estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk pemindahan tersebut mencapai US,1 miliar. Jika diasumsikan dengan kurs saat ini senilai Rp15.531 per dolar AS, maka pembangunan Putrajaya menghabiskan Rp125 triliun.

3. Brasil

Rio de Janeiro sempat didapuk sebagai ibu kota Brasil sejak negara tersebut berubah menjadi republik pada 1889. Namun, beberapa puluh tahun kemudian, pemerintah memindahkan ibu kota negara.

Seorang pemimpin gerakan kemerdekaan di Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, sempat mengusulkan pemindahan ibu kota pada 1789. Ia berucap ibu kota Brasil harus dipindah ke daerah pedalaman.

Usulan ini kemudian ditegaskan ilmuwan dan politikus José Bonifácio de Andrada e Silva pada 1822. Itu adalah tahun di mana Brasil memeroleh kemerdekaan usai dijajah Portugal.

Barulah pada 1956 ditunjuk lokasi ibu kota baru Negeri Samba, yakni Brasilia. Wilayah itu mulai dibangun di bawah pimpinan mantan presiden Brasil Juscelino Kubitschek de Oliveira dan Brasilia sah menjadi ibu kota anyar sejak 1960.

Berdasarkan jurnal Columbia University, biaya pembangunan Brasilia cukup mahal. Bahkan, biaya pemindahan tersebut diklaim menyebabkan kas negara defisit.

"Menurut Menteri Keuangan Eugênio Gudin di bawah Presiden Café Filho, perkiraan biaya untuk membangun Brasilia adalah US,5 miliar (kurs dolar pada 1954)," tulis jurnal tersebut, dikutip Rabu (10/1).

Jika diasumsikan dengan kurs saat ini, biaya pembangunan dan pemindahan ibu kota Brasil senilai Rp23 triliun.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Korea Selatan hingga Mesir