gacor 95

Sage dan Gadis

Kemenhub Prediksi Minat Mudik 2024 Lebih Besar dari Tahun Lalu******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan minat mudik lebaran tahun ini lebih besar dari tahun lalu.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan survei proyeksi jumlah pemudik masih berjalan. Ia memperkirakan hasilnya baru bisa dipublikasikan pada awal Maret 2024 nanti.

"Untuk sementara, hasilnya memang memperlihatkan minat mudik lebih besar dibandingkan tahun lalu," ucap Adita kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/2).

"Mengenai tanggalnya (puncak mudik lebaran) diperkirakan hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, kira-kira seminggu sebelum lebaran sudah akan mulai terjadi peningkatan mobilitas," imbuhnya.

Senada, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan pemudik pada lebaran tahun ini akan lebih banyak ketimbang 2023 lalu. Ia menyebut Kemenhub tengah bersiap untuk berkoordinasi dengan lintas sektoral terkait persiapan infrastruktur maupun transportasi saat mudik.

Mengutip Antara, survei sementara Korps Lalu Lintas Polri mencatat bahwa jumlah pemudik lebaran 2024 diperkirakan mencapai 200 juta orang.

Jumlah ini lebih tinggi 6 persen dibandingkan pemudik lebaran tahun lalu yang hanya 187 juta orang.

Berdasarkan Kalender Hijriah Kementerian Agama, awal puasa Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024. Sementara itu, Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan jatuh pada sehari sebelumnya.

Sedangkan 1 Syawal 1445 Hijriah versi kalender Kemenag dan Muhammadiyah jatuh pada hari yang sama, yakni 10 April 2024.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kaisar Kekacauan

Buat Jokowi Marah, Hotman Paris Desak Pemda Ubah Aturan Pajak Hiburan******

Hotman Paris mendesak pemerintah daerah merevisi aturan kenaikan pajak hiburan40-75 persen karena klaimnya, kebijakan itu telah membuat Presiden Jokowi marah.

Pengacara kondang itu mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Itulah yang menjadi alasan Hotman, Inul Daratista, dan para pebisnis di bidang jasa hiburan lainnya masif melayangkan protes.

"Pemda berhak kalau sudah keburu keluarkan (peraturan daerah), pemda dia berhak membatalkan itu. Dengan mengatakan kembali kepada perda yang lama," ucap Hotman usai bertemu Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

Hotman juga mengutip Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Menurutnya, ini memperkuat desakan pengusaha agar pemda tak mengerek tarif pajak hiburan.

Berdasarkan audiensi dengan Menko Perekonomian Airlangga dan terbitnya SE mendagri, Hotman mengimbau para pejabat pemerintah daerah segera kembali ke aturan pajak lama.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi kepada semua pemda sudah boleh kau menerapkan, kau sudah boleh tidak patuh untuk melaksanakan yang 40 persen. Kau (pemda) berwenang kembali ke tarif pajak lama sesuai dengan perintah Presiden Jokowi melalui menteri dalam negeri yang dasarnya adalah pasal 101 (UU HKPD)," tandasnya.

Terpisah, Airlangga mengatakan insentif fiskal itu ditetapkan melalui peraturan kepala daerah (perkada) dengan memberitahukan kepada DPRD. Menurutnya, keringanan yang diatur di pasal 101 UU HKPD membuat bupati atau wali kota bisa mematok tarif lebih rendah dari 75 persen, bahkan di bawah batas minimal 40 persen.

"Penerapan insentif fiskal dilaksanakan sesuai karakteristik wilayah, dengan pertimbangan budaya dan penerapan syariat Islam (seperti di Aceh). Sehingga beberapa daerah tetap dapat meneruskan tarif pajak yang ada, sedangkan daerah berbasiskan pariwisata dapat menetapkan tarif sebagaimana tarif pajak sebelumnya," kata Airlangga dalam keterangan resmi, Sabtu (20/1).

Kemana perginya integritas moral sang dewi?

Bezos Bakal Jual 50 Juta Saham Amazon Rp135 Triliun******

Jeff Bezos bakal menjual 50 juta saham miliknya di Amazonsenilai US,6 miliar atau setara Rp135 triliun (asumsi kurs Rp15.725 per dolar AS).

Rencana itu terungkap dari pengajuan perusahaan pada Jumat (2/2). Reutersmenyebut penjualan 50 juta saham milik pendiri Amazon itu akan rampung pada 31 Januari 2025 mendatang.

Lihat Juga : Mengenal PT TSI, Produsen Rokok SIN yang Buat Ustaz Solmed Kaya Raya

Sebelum rencana penjualan saham Bezos, mantan istrinya yang bernama MacKenzie Scott melepas kepemilikannya di Amazon. Scott menjual hampir 65,3 juta saham dengan nilai lebih dari US miliar atau Rp157,75 triliun.

Lihat Juga : Besaran Gaji yang Dilepas Ahok saat Meninggalkan Pertamina

Usai bercerai dengan Bezos pada 2019, ia menjadi salah satu wanita terkaya di dunia. Scott menerima sekitar 19,7 juta saham atau setara dengan 4 persen saham beredar Amazon.

Namun, Scott memang rutin menjual sebagian sahamnya dan menyumbangkan miliaran dolar untuk kegiatan amal.

Lihat Juga : Apa Bahaya Ekonomi RI Jika Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Jokowi?

Di lain sisi, Jeff Bezos masih bertengger di urutan ketiga orang terkaya dunia versi Forbes. Hartanya mencapai US3,8 miliar atau Rp3.046 triliun. Ia hanya kalah dari Bos dan CEO produsen barang fesyen mewah LVMH Bernard Arnault yang berharta US2 miliar dan Bos SpaceX, Tesla, serta X Elon Musk dengan kekayaan US8,4 miliar.

Tawarikh Tirus

Demi Investor, Bahlil Berharap Pilpres Hanya Berlangsung 1 Putaran******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berharap pemilu 2024 bisa segera selesai. Hal itu lantaran investoringin segera dapat kepastian.

"Sekarang ini kita terjadi wait and seedi 2024 karena kita masuk pemilu. Saran saya pemilu ini boleh panas tapi jangan terlalu panas lah," katanya dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

"Kalau boleh supaya ekonomi kita tumbuh sekalipun pesta politik, kalau bisa lebih cepat lebih baik pemilu ini," imbuhnya.

"Siapapun yang terpilih, mau pasangan nomor satu, dua, tiga, enggak apa-apa. Tapi kita sudah ada kepastian di awal supaya kita bisa menata langka strategis untuk mendatangkan investasi," imbuhnya.

Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi mencapai Rp1.418,9 triliun sepanjang 2023. Bahlil mengungkapkan realisasi investasi mencapai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp1.400 triliun.

"Di 2023 target kami dinaikkan Pak Presiden menjadi Rp1.400 triliun dan di RPJMN sebesar Rp1.099 triliun. Dan alhamdulilah tercapai sebesar Rp1.418 triliun," katanya.

Ia merinci realisasi investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp674,9 triliun atau 47,6 persen dari total investasi sepanjang 2023. Selanjutnya, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp744 triliun atau 52,4 persen dari total investasi 2023.

[Gambas:Video CNN]

Sistem dewa pedang terkuat

FamilyMart Putus Kontrak dengan Israel Buntut Seruan Boikot di Jepang******

FamilyMart memutus kontrak kerja samaIsrael usai muncul seruan boikot di Jepang.

Pemutusan kerja sama itu dilakukan induk usaha FamilyMart, Itochu Corp, yang mengakhiri hubungan bisnis dengan Elbit Systems Ltd, perusahaan senjata milik swasta terbesar Israel.

Direktur Keuangan Itochu Tsuyoshi Hachimura mengatakan perusahaan berencana memutus kerja sama ini setelah International Court of Justice (ICJ) memerintahkan Israel menyetop genosida terhadap warga Palestina.

"Dengan mempertimbangkan perintah Mahkamah Internasional pada 26 Januari, dan bahwa pemerintah Jepang mendukung peran pengadilan (ICJ) tersebut, kami telah menangguhkan kegiatan baru terkait MOU tersebut, dan berencana untuk mengakhiri MOU tersebut pada akhir Februari," imbuhnya.

Itochu Aviation, Elbit Systems, dan Nippon Aircraft Supply (NAS) menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama strategis pada Maret 2023, tujuh bulan sebelum agresi brutal Israel ke Gaza.

Buntut kerja sama itu dan masih berlangsungnya genosida di Palestina, warga Jepang menyerukan boikot FamilyMart dan lini bisnis Itochu Corp lainnya. Seruan ini bergema kencang di jagat maya.

Massa yang menyerukan boikot berunjuk rasa di depan kantor pusat perusahaan Itochu Aviation di Tokyo. Mereka mengecam kerja sama bisnis Itochu Aviation dengan Elbit, dalam memproduksi komponen untuk industri pertahanan. Tuntuntan massa, kerja sama sama bisnis itu disetop.

[Gambas:Video CNN]

Karakter ikan asin

Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?******

"Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batujadi tanaman".

Sepenggal lirik lagu 'Kolam Susu' milik grup musik Koes Plus itu acapkali dijadikan gambaran betapa makmurnya Indonesia. Negara agraris, katanya, tersemat untuk tanah air tercinta ini.

Namun miris. Kenyataannya jauh panggang dari api. Pertanian Indonesia nyatanya tak sedigdaya julukannya. Mimpi swasembada pangan ujungnya hanya jadi jargon klasik demi memuluskan nafsu calon penguasa NKRI.

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membawa diksi petani gurem dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menyebut mereka adalah pemilik lahan pertanian 0,5 hektare.

"Sekitar 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," ucap Muhaimin dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

Cak Imin tak menyebut secara gamblang siapa tuan tanah yang disindir. Namun, pemilik tanah seluas 500 ribu hektare yang viral belakangan ini adalah sang lawan, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Kubu sebelah, yakni cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga membeberkan fakta miris soal pertanian Indonesia. Pasangan Ganjar Pranowo itu berucap orang-orang desa tak mau lagi jadi petani imbas kerap merugi.

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkapkan ternyata pertanian Indonesia tak bergeser dari masa Kolonial Belanda. Ada ketimpangan penguasaan lahan petani kecil dengan para korporasi besar yang awet hingga kini.

Ia mencatat pada 2023 lalu ada 17,24 juta petani gurem alias 62 persen dari total 27,79 juta rumah tangga petani. Ajaibnya, selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo, petani gurem meroket 47,41 persen atau 13,17 juta.

"Artinya, dari 10 petani pengguna lahan, 6 di antaranya adalah petani gurem. Dengan demikian, semakin jelas dari tahun ke tahun struktur pertanian rakyat semakin termarginalisasi," ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

Ia menegaskan petani gurem dipastikan tak memenuhi skala ekonomi dan ujungnya menyumbang catatan kemiskinan para pekerja agraris ini. Ditambah, masalah lahan bukan satu-satunya fakta miris di negeri agraris.

Syaiful menekankan adanya kegagalan negara menciptakan biaya produksi yang rendah. Hampir setiap tahun harga pupuk, obat-obatan, bibit, dan tenaga kerja makin mahal.

"Dengan luasan lahan kecil ditambah biaya produksi semakin mahal, maka usaha bertani semakin menjadi tidak layak. Bentuk intervensi pemerintah sejauh ini hanya sebatas pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pengendalian harga, tanpa mencari solusi tepat bagaimana produksi pertanian semakin efisien dan memberi nilai tambah ekonomi," kritik Syaiful.

Akar persoalan pertanian di Indonesia, menurut Syaiful, ada tiga cabang. Pertama, sengkarut masalah lahan.

Menurutnya, jumlah lahan pertanian yang hanya 7 juta hektare harus bergulat dengan rumah tangga petani yang jumlahnya tembus 27 juta. Ia menegaskan ini sangat tidak layak untuk digadang-gadang menjadi basis ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Jalan keluar yang bisa dilirik adalah reforma agraria, yang mirisnya tidak berjalan meski sejak reformasi dijadikan program unggulan. Dosa ini termasuk janji Jokowi pada 2014, yaitu menyediakan 9 juta lahan bagi para petani.

Kedua, Syaiful menilai lambannya modernisasi pertanian Indonesia, baik di sisi produksi maupun pascapanen di pedesaan. Imbasnya, nilai ekonomi pertanian Indonesia rendah dan tak bisa bersaing dengan negara lain.

Ketiga,nihil komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi di sektor pertanian secara sistematis, masif, dan konsisten. Ia menyebut Indonesia seharusnya berani selaiknya India, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

"Salah satu political willyang bisa dilihat adalah di politik anggaran. Apakah politik anggaran untuk pertanian dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan konsisten," tandasnya.

Food Estate yang Justru Merugikan Petani