dana bijak ojk

Ketuhanan Otak Ringan

Mengenal Perpres yang Mengatur Kewenangan Negara Kuasai 11 Bahan Pokok******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah yang akan menguasai 11 bahan pokok. 

Munculnya beleid ini berawal dari masalah krisis pangan dan gejolak harga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sebab itu, pemerintah perlu menyiapkan cadangan pangan demi menanggulangi krisis dan gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial atau keadaan darurat.

"Selain jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud, Presiden dapat menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan pemerintah," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari aturan tersebut, Jumat (28/10).

Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah atas 11 bahan pokok tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dilakukan terhadap beras, jagung dan kedelai.

Untuk pengadaan cadangan pangan akan dilakukan melalui pembelian produksi dalam negeri, termasuk pembelian dari stok komersial Perum Bulog atau BUMN pangan yang mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP yang ditetapkan oleh kepala badan.

"Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat produsen di bawah harga acuan pembelian atau HPP, dilakukan pembelian dengan mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP," kata Jokowi.

Sementara itu, terkait jumlah cadangan pangan, Jokowi mengatakan akan diatur oleh Bulog atau BUMN Pangan dengan mempertimbangkan 5 faktor, yaitu;

a. Produksi pangan pokok tertentu secara nasional
b. Penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan
c. Pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen
d. Pelaksanaan perjanjian internasional dan bantuan pangan kerja sama internasional
e. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan

Semua sumber pendanaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan cadangan tersebut nantinya akan diambilkan dari dana APBN dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

"Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud, pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum Bulog dan/ atau BUMN pangan, termasuk margin yang diharapkan sesuai dengan tingkat kewajaran," katanya.

Melalui perpres ini, pemerintah menambah kewenangan BUMN Holding Pangan atau ID Food untuk menyerap hasil produksi bahan pokok dari petani maupun peternak dalam negeri.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan sebelumnya penyerapan hasil petani hanya dilakukan oleh Bulog. Namun, dalam aturan baru ini, ID Food ikut andil.

Arief menjelaskan dengan masuknya BUMN Holding Pangan ini, maka penugasan penyerapan pangan ke petani dibagi dua. Bulog nantinya bertugas menyerap atau mengamankan produk jagung, beras, dan kedelai.

"Sisanya yang komersial kita akan berikan kepada ID Food, BUMN Holding Pangan untuk menyerap dan membantu tugas Bulog. Diharapkan ini akan mempercepat penyerapan produksi pangan," katanya kepada CNNIndonesia.com,Kamis (27/10).

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

Bulog Siapkan Aturan Demi Jalankan Titah Jokowi Kuasai 11 Bahan Pokok******

Perum Bulogtengah menyiapkan aturan teknis demi merealisasikan titah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah (CPP).

"Meski perpres ini (Perpres 125/2022) sudah menjelaskan penyelenggaraan CPP melalui pengadaan, pengelolaan, dan penyalurannya, namun diperlukan ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan turunan untuk menjadi dasar operasional bagi penugasan kepada Bulog", ujar Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto dalam keterangan resmi, Jumat (28/10).

Ia menyambut baik perpres tersebut terkait penugasan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kepada Bulog.

Untuk tahap berikutnya, penyelenggaraan CPP akan ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional.

Perpres 125/2022 itu juga menjelaskan kebijakan dari hulu ke hilir dalam pengelolaan pangan, mulai dari menjamin harga dan pasar bagi petani, menjaga ketersediaan pasokan bagi produsen berbahan baku pangan, penyimpanan sejumlah stok untuk cadangan, dan penyaluran untuk pemanfaatan cadangan.

Jokowi meneken Perpres 125/2022 pada 24 Oktober lalu. Dalam beleid itu, cadangan 11 komoditas pangan akan diatur oleh negara demi mengantisipasi krisis pangan, lonjakan harga, bencana alam, bencana sosial, maupun keadaan darurat lainnya.

"Selain jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud, presiden dapat menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan pemerintah," ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari aturan tersebut.

Berikut daftar 11 bahan pangan pokok yang cadangannya diatur negara:

a. beras
b. Jagung
c. Kedelai
d. Bawang
e. Cabai
f. Daging Unggas
g. Telur Unggas
h. Daging Ruminansia
i. Gula konsumsi
j. Minyak goreng
k. Ikan

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

Kontrak Proyek Pembangunan Istana Presiden di IKN Diteken Pekan Ini******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan penandatanganan kontrak proyek pembangunan istana presidendi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dilakukan pada pekan ini.

"Untuk istana presiden di IKN baru mau kontrak pada pekan ini," ujar Basuki di Jakarta, mengutip Antara, Senin (31/10).

Basuki mengatakan saat ini proyek pembangunan yang sedang dimulai di IKN seperti proyek infrastruktur air dan hunian pekerja untuk konstruksi.

"Insya Allah Rabu atau Kamis tergantung ada sanggahan atau tidak. Kalau tidak ada sanggahan, Insya Allah bisa kami tanda tangan kontraknya pekan ini," ujar Endra.

Menurutnya, penetapan pemenang proyek istana negara sudah dilakukan, namun Kementerian PUPR masih menunggu apakah ada sanggahan atau tidak dari peserta tender yang lainnya.

Jika tidak ada, Kementerian PUPR akan melanjutkan proses dengan melakukan penandatangan dengan pemenang proyek, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan surat perintah mulai kerja (SPMK).

Menurut laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP menjadi pemenang proyek pembangunan bangunan gedung istana negara dan lapangan upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara.

PT PP terpilih sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp1,34 triliun dari total nilai pagu proyek tersebut sebesar Rp1,5 triliun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meninjau pembangunan infrastruktur kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan bendungan, pengembangan lahan, serta akses jalan berjalan dengan baik.

[Gambas:Video CNN]

Elang Arad

Hong Kong Akan Legalkan Perdagangan Kripto******

Hong Kong berencana untuk melegalkan perdagangankripto untuk investorritel di negaranya.

Saat ini negara tersebut tengah mencari cara untuk melonggarkan aturan terkait kripto sehingga bisa digunakan sebagai transaksi yang sah. Tujuannya, untuk kembali meningkatkan bisnis kripto yang mulai ditinggalkan.

"Hong Kong terbuka dan inklusif terhadap komunitas global inovator yang terlibat dalam bisnis aset virtual," ujar Sekretaris Keuangan Paul Chan dalam Pertemuan Puncak Keuangan dikutip dari AFP, Senin (31/10).

Dengan rencana kebijakan baru ini, pemerintah Hong Kong akan berkonsultasi dengan berbagai pihak untuk melihat bagaimana cara meningkatkan akses investor ritel ke aset kripto.

Sebagai informasi, saat ini Hong Kong memang membatasi transaksi kripto dengan nilai portofolio di atas 8 juta dolar HK atau US juta.

Namun, dengan kebijakan pelonggaran aturan kripto ini nantinya masyarakat bisa bebas melakukan transaksi atau investasi kripto. Dengan syarat, risiko ditanggung oleh masing-masing investor.

Sebelumnya, China pernah menjadi salah satu pasar kripto terbesar di dunia. Namun secara mengejutkan pada 2021 melarang transaksi mata uang digital tersebut.

Sementara itu, Jepang baru-baru ini melonggarkan beberapa aturannya yang lebih konservatif dalam pendaftaran token kripto.

[Gambas:Video CNN]

zaman prasejarah yang tak terbatas

Serikat Pekerja KAI Tolak Restu Menhub soal Akuisisi KCI oleh MRT******

Serikat Pekerja PT KAI(Persero) bersiap mogok massal. Mereka menentang pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menolak keras akuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) oleh PT MRT Jakarta.

Mereka menganggap kalimat merestui akuisisi KCI oleh MRT dari Menhub dalam konferensi pers pada Rabu (26/10) adalah sebuah kekeliruan.

"Kami mendukung integrasi tanpa akuisisi dengan tentu seluruh pihak harus taat pada ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan pendapat hukum (legal opinion) Kejaksaan Agung yang telah ada," tulis pernyataan SPKA yang diteken oleh Pimpinan DPP dan DPD SPKA se-Indonesia dalam keterangan resmi, Kamis (27/10).

"Saya dukung upaya integrasi. Sinergi, akuisisi, atau apapun itu. Tentu ada aspek finansial dan legal yang harus dilakukan, monggo saja. Saya sudah sampaikan kedua belah pihak ke KAI sudah, ke pak Heru saya sampaikan. Mudah-mudahan semua bisa teratasi," ujar Budi Karya, Rabu (26/10), dikutip daridetikcom.

Rencananya, MRT Jakarta selaku BUMD di bawah Pemprov DKI Jakarta akan mencaplok 51 persen saham KCI dari PT KAI. Rencana ini buah permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka integrasi transportasi di Jakarta

Seperti diklaim SPKA, pekerja Kejaksaan Agung (Kejagung) pun memberikan pendapat hukum atau legal opinion terhadap aksi korporasi tersebut. Isinya adalah langkah integrasi transportasi perlu didukung, namun tak perlu sampai mengakuisisi KCI.

Menurut SPKA, rencana yang dilandasi dari keputusan rapat terbatas dengan Jokowi bukan lah dasar pijakan aturan kebijakan hukum.

Selain itu, akuisisi saham KCI oleh MRT Jakarta dari PT KAI dinilai bertentangan dengan regulasi yang ada, khususnya regulasi skema penugasan subsidi angkutan massal KRL.

Namun, rencana akuisisi itu matang dan Pemprov DKI mulai menyiapkan dana. Merujuk paparan BUMD DKI Jakarta pada Rapat Kerja Komisi B, Rabu (14/9) lalu, MRT Jakarta meminta penyertaan modal daerah (PMD) 2023 senilai Rp1,71 triliun untuk mengakuisisi 51 persen saham KCI.

"SPKA mendukung integrasi transportasi, tetapi tidak dengan mengakuisisi "Integrasi Yes, Akuisisi No'. Untuk mencegah adanya permasalahan hukum yang serius di kemudian hari. Jika aksi korporasi akuisisi tetap dilakukan, maka SPKA akan melakukan ancaman mogok nasional," tutup SPKA.

[Gambas:Video CNN]

Naruto Uzumaki Lima Daun

Proyek Infrastruktur Dikebut Kelar Sebelum Masa Presiden Jokowi Habis******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan semua pembangunan infrastruktur, baik Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun non-PSN, harus sudah rampung pada semester I 2024. Ini berarti pengerjaan proyek dikebut sebelum masa Presiden Jokowi habis.

"Kita pada 2023-2024, dua tahun terakhir Kabinet Maju, dengan pesan-pesan khusus dari Presiden Jokowi yang tadi diterjemahkan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, bagi kita yang selama ini di Kementerian BPN yang membangun infrastruktur, pesan khususnya adalah semua pekerjaan PSN maupun non-PSN harus sudah bisa diselesaikan," ujarnya, dikutip Antara, Senin (31/10).

Tidak cuma dikejar untuk selesai pada 2024, Basuki berharap proyek pembangunan infrastruktur bisa segera bermanfaat bagi masyarakat.

Kementerian PUPR diketahui mendapatkan amanat lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022, yakni berupa penugasan khusus dari Presiden RI dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

"Tapi, itu hanya untuk infrastruktur yang diperintahkan langsung oleh Presiden RI saat melakukan kunjungan kerja atau rapat-rapat yang dipimpin oleh Presiden RI. Hal-hal itu yang harus diutamakan prioritasnya dalam pembangunan periode 2023-2024," ungkap Basuki.

Kementerian PUPR perlu memastikan pembangunan baru sangat selektif dan hanya infrastruktur yang dipandang memberi nilai tambah pada keberfungsian dan penyelesaian masalah kawasan (quick wins).

Pembangunan infrastruktur tersebut, kata Basuki, harus dipastikan kualitasnya dengan baik dan pelaksanaannya tidak mangkrak.

Sebelumnya, pemerintah tidak akan membangun bendungan baru pada 2023-2024. Pemerintah hanya fokus menyelesaikan pembangunan 61 bendungan dan memanfaatkan bendungan yang sudah diselesaikan, khususnya untuk penyediaan air minum.

[Gambas:Video CNN]