pinjol bukan ojk

Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam

IHSG Diramal Menguat Terbatas Jelang Rilis Kinerja Emiten******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) diprediksi menguat terbatas pada perdagangan Senin (30/1). Penguatan ini dipicu oleh sentimen positif dari laporan kinerja sejumlah emiten pada 2022.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menuturkan pada awal pekan ini, pola gerak IHSG terlihat akan diwarnai oleh laporan kinerja emiten.

"Hari ini IHSG berpotensi menguat terbatas," kata William dikutip dari riset hariannya.

"Namun para investor tetap masih harus mewaspadai adanya risiko koreksi wajar selama IHSG belum mampu menggeser rentang konsolidasi terdekatnya," tegasnya.

William memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.754 dan resistance 6.921.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBCA, ITMG, JSMR, INDF, BBNI, PWON, SMRA.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG akan menguat terbatas untuk menguji di 6.968.

"IHSG diperkirakan naik terbatas untuk menguji resisten di 6.968," kata Ivan.

Menurutnya, pergerakan IHSG masih dalam momentum bullish. Bullish merupakan kondisi ketika harga saham cenderung mengalami penguatan secara berkelanjutan pada satu periode tertentu.

Ivan memperkirakan hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support 6.815 dan resistance 6.968. Saham pilihannya adalah ADRO, ANTM, dan BMRI.

IHSG ditutup di level 6.898 pada Jumat (27/1). Indeks saham menguat 34,16 poin atau plus 0,50 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11.537 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20.645 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 280 saham menguat, 222 terkoreksi, dan 211 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Zaman Hebat Senjata Ajaib

Kemnaker Janji UU PPRT Jamin Hak Upah Hingga Cuti Pekerja Rumah Tangga******

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bakal mengatur sejumlah hak mendasar yang diperoleh PRT.

Hak dasar itu mulai dari kepastian upah, jaminan sosial, hingga hak cuti.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang mengatakan selama ini tidak ada perlindungan bagi hak-hak mendasar PRT. Oleh sebab itu, ia berharap kehadiran UU PRT dapat memberikan perlindungan itu.

Tak hanya soal hak PRT, RUU PPRT juga akan mengatur hak pemberi kerja. Mereka akan mendapatkan kepastian data-data yang jelas terkait PRT yang bekerja dengan mereka.

Pemberi kerja juga diberikan kepastian untuk bisa berkonsultasi dengan kementerian atau lembaga terkait mengenai kontrak kerja mereka dengan PRT.

RUU PPRT sudah mandek di parlemen selama 19 tahun. Rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.

Pada 2020, pembahasan ruu tersebut rampung di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).

Setelahnya, pemerintah dan DPR bersepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Namun, rencana itu pupus. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

Presiden Jokowi kemudian menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan.

[Gambas:Video CNN]

Ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menaker Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/1).

Sarjana Shenwu

Jajal Kereta Panoramic, Menhub Akui Dapatkan Sensasi Baru******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjajal Kereta Panoramic pada Sabtu (28/1). Budi menilai Kereta Panoramic sebagai inovasi yang baik dari PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Kereta Panoramic adalah kereta pertama di Indonesia yang menawarkan panorama indah pada para penumpang. Kereta ini memiliki jendela berukuran sangat besar di kedua sisinya, serta atap kaca memanjang dari depan hingga belakang yang dapat dibuka dan ditutup secara otomatis.

Adapun sejumlah negara yang telah memiliki layanan Kereta Panoramic di antaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, hingga Swiss. Dengan kehadiran Kereta Panoramic, warga Indonesia tak perlu bepergian jauh keluar negeri.

"Saya kira jumlah kereta dan rutenya bisa ditambah ke depannya, karena minat masyarakat yang tinggi terhadap kereta ini," katanya.

Kereta Panoramic telah diuji coba pada 24 Desember 2022, yang dirangkaikan pada perjalanan KA Taksaka Tambahan. Selain jendela yang lebih besar, kereta ini juga memiliki sejumlah fasilitas lain seperti kursi yang nyaman, toilet yang luas dilengkapi sensor otomatis, televisi, rak bagasi khusus, makanan, minuman, dan selimut.

Pada masa percobaan operasi tersebut, PT KAI menerima sejumlah masukan dari pelanggan terkait layanan KA tersebut, sehingga akhirnya pengoperasian Kereta Panoramic diberhentikan sementara.

Salah satu masukan dari pengguna adalah pengurangan jumlah kursi penumpang di setiap gerbong, dari sebelumnya 46 kursi menjadi 38 kursi. Hal ini memungkinkan semua penumpang memiliki pengalaman sama dalam menikmati perjalanan.

Sementara itu, untuk memastikan aspek keselamatan dari Kereta Panoramic, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perkeretaapian (DJKA) telah melakukan serangkaian pengujian statis maupun dinamis. Pengujian itu mencakup pengujian dimensi, ruang batas sarana, berat, pengereman, keretakan, pembebanan, sirkulasi udara, temperatur, kebisingan, intensitas cahaya dan kebocoran.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, dua unit Kereta Panoramic dinyatakan lulus pengujian.

PT KAI memaparkan, Kereta Panoramic direncanakan akan dioperasikan kembali pada akhir pekan pada Februari 2023. Kereta ini akan dirangkaikan pada KA Penumpang Argo Parahyangan (Staisun Gambir-Bandung pulang-pergi) dan Argo Wilis (Stasiun Bandung-Gubeng Surabaya pulang-pergi).

Tarif kereta Argo Parahyangan Panoramic adalah sebesar Rp350 ribu, dan Rp1.120.000 untuk kereta Argo Wilis Panoramic dengan kapasitas 38 tempat duduk. Tiket dapat dipesan di aplikasi KAI Access, web KAI, dan seluruh channel penjualan resmi tiket KAI lain.

Turut hadir dalam peninjauan Kereta Panoramic adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo, sejumlah pemimpin redaksi media massa, serta jajaran Kemenhub dan KAI.

Dokter ajaib pengemis

Pengusaha Ingin Dapat Keamanan Berbisnis di Tahun Politik******

Direktur Finance & IT PT. Mattel Indonesia Nyoman Widiastuti yang mewakili pengusaha di wilayah Cikarang, Jawa Barat, mengatakan para pengusaha berharap mendapat keamanan untuk berbisnis ketika memasuki tahun politik.

Hal tersebut ia sampaikan di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama sejumlah anak buahnya di Kementerian Keuangan yang mengunjungi pabrik PT Samsung Electronic Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (27/1).

Adapun keamanan berbisnis yang Nyoman maksud adalah kepastian agar situasi politik saat pemilu tidak berimbas pada perekonomian nasional.

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani tak menampik bahwa menjelang pemilu suhu politik bakal memanas. Meski demikian, ia mengklaim pemerintah sudah berpengalaman dalam beberapa kali pemilu dan terbukti bisa menjaga situasi tetap kondusif.

Dengan begitu, ia mengimbau para pengusaha, termasuk investor tidak perlu khawatir.

"Sehingga ini tidak menjadi alasan apakah untuk investor atau masyarakat semuanya khawatir," ujarnya.

Bendahara negara menambahkan pemerintah terus berkomitmen membuat pemilu tetap aman, damai, bebas, jujur, dan adil. Apalagi, Presiden Jokowi pun sudah menjadi hal tersebut.

"Bapak presiden mengatakan Indonesia akan terus dijaga dan tidak perlu dikhawatirkan," kata Sri Mulyani.

[Gambas:Video CNN]

Ningbei Su Qinghe

Luhut Ingin Mobil Listrik Hanya Kena PPN 1 Persen******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan ingin memberikan pemotongan pajakpertambahan nilai (PPN) mobil listrik sebesar 10 persen, dari 11 persen menjadi 1 persen.

"Untuk mencapai market share10 persen (kendaraan listrik), target kami adalah untuk (subsidi) motor itu Rp7 juta, sekitar segitu dan untuk mobil mungkin kami kurangi pajaknya 10 persen," jelas Luhut dalam Mandiri Investment Forum 2023 di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (1/2).

Selesai pemaparan, Luhut menjelaskan kepada wartawan soal isi rapat terbatas di Kemenko Marves pada Senin (30/1). Dalam rapat tersebut hadir Menteri ESDM Arifin Tasrif hingga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Nanti yang mobil itu insentif itu dari 11 persen (pajak), kami bikin mungkin 1 persen, pajaknya. Subsidi, kan sama saja. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya minggu depan, iya (dari Kementerian Keuangan)," jelas Luhut.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana sudah lebih dulu membocorkan hasil rapat tersebut. Dadan juga hadir dalam rapat, mendampingi Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Ia menyebut Kementerian ESDM resmi ditunjuk sebagai penanggung jawab (PIC) program subsidi motor listrik konversi. Nilai subsidinya untuk konversi motor berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik sebesar Rp7 juta per motor.

"Insentif kendaraan listrik yang kemarin dibahas dengan Pak Menko (Luhut) adalah khusus untuk konversi motor, kendaraan roda dua," kata Dadan Kusdiana di kantornya, Selasa (31/1) kemarin.

Sebagai penanggung jawab, Dadan mengatakan Kementerian ESDM yang akan mengusulkan pendanaan ke Kementerian Keuangan.

"Kami nanti akan mengelola. Targetnya kan kalau per sekarang ini 50 ribu di (kajian) 2022, angkanya (subsidi) Rp7 juta untuk setiap motor," imbuhnya.

Menurutnya, saat ini biaya untuk konversi motor listrik ada di kisaran Rp15 juta. Ia menyebut biaya mahal itu membuat sebagian pihak ragu, sehingga diberikan insentif alias subsidi sebesar Rp7 juta dari pemerintah.

"Nanti Kementerian ESDM akan mengusulkan usulan anggaran. Kemudian siapa yang bisa dapat? Usulan Kementerian ESDM, siapapun, kalau untuk motor konversi. Karena tujuan kami adalah substitusi BBM," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Leluhur Naga Penentang Surga

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka