petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pola maxwin olympus hari ini 2023

depositslot 849Jutaan kata 126400Orang-orang telah membaca serialisasi

《pola maxwin olympus hari ini 2023》

Dewas KPK nyatakan 12 pegawai bersalah soal pungli di Rutan KPK******

Dewas KPK nyatakan 12 pegawai bersalah soal pungli di Rutan KPK
Dewas KPK menggelar sidang kode etik terhadap 12 pegawai KPK terkait pungli Rutan KPK, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 12 pegawai lembaga antirasuah bersalah telah menerima sejumlah uang dalam perkara pungutan liar di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

"Menyatakan para terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan KPK baik dalam pra pelaksanaan tugas maupun kepentingan pribadi dan atau golongan," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis.

Tumpak menerangkan 12 pegawai KPK tersebut telah melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

Dewas juga menjatuhkan hukuman berupa mewajibkan para terperiksa melakukan permintaan maaf secara terbuka.

"Menjatuhkan sanksi berat kepada para terperiksa masing-masing berupa permintaan maaf terbuka secara langsung," ujarnya.

Dewas KPK juga merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan guna penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tumpak mengatakan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, para terperiksa mengetahui para tahanan KPK menggunakan HP di dalam rutan KPK namun dibiarkan karena para terperiksa telah menerima uang tutup mata setiap bulannya dari para tahanan KPK.

Para terperiksa bahkan memberikan fasilitas lainnya seperti membantu para tahanan memasukkan barang atau makanan atau mengisi daya menggunakan powerbank yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh para terperiksa.

Adapun daftar pegawai tersebut beserta uang yang diterima selama tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut

1. Deden Rochendi: Rp 425.500.000
2. Agung Nugroho: Rp 182.000.000
3. Hijrial Akbar: Rp 111.000.000
4. Candra: Rp 114.100.000
5. Ahmad Arif: Rp 98.600.000
6. Ari Teguh Wibowo: Rp 109.100.000
7. Dri Agung S Sumadri: Rp 102.600.000
8. Andi Mardiansyah: Rp 101.600.000
9. Eko Wisnu Oktario: Rp 95.600.000
10. Farhan bin Zabidi: Rp 95.600.000
11. Burhanudin: Rp 65.000.000
12. Muhamad Rhamdan: Rp 95.600.000
Baca juga: Dewas KPK gelar sidang etik pegawai terkait pungli di Rutan KPK
Baca juga: Dewas KPK tanggapi kritik lambat tangani aduan masyarakat
Baca juga: Dewas KPK periksa 169 pegawai terkait pungli di Rutan KPK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Dewas KPK nyatakan 12 pegawai bersalah soal pungli di Rutan KPK******

Dewas KPK nyatakan 12 pegawai bersalah soal pungli di Rutan KPK
Dewas KPK menggelar sidang kode etik terhadap 12 pegawai KPK terkait pungli Rutan KPK, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 12 pegawai lembaga antirasuah bersalah telah menerima sejumlah uang dalam perkara pungutan liar di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

"Menyatakan para terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan KPK baik dalam pra pelaksanaan tugas maupun kepentingan pribadi dan atau golongan," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis.

Tumpak menerangkan 12 pegawai KPK tersebut telah melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

Dewas juga menjatuhkan hukuman berupa mewajibkan para terperiksa melakukan permintaan maaf secara terbuka.

"Menjatuhkan sanksi berat kepada para terperiksa masing-masing berupa permintaan maaf terbuka secara langsung," ujarnya.

Dewas KPK juga merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan guna penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tumpak mengatakan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, para terperiksa mengetahui para tahanan KPK menggunakan HP di dalam rutan KPK namun dibiarkan karena para terperiksa telah menerima uang tutup mata setiap bulannya dari para tahanan KPK.

Para terperiksa bahkan memberikan fasilitas lainnya seperti membantu para tahanan memasukkan barang atau makanan atau mengisi daya menggunakan powerbank yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh para terperiksa.

Adapun daftar pegawai tersebut beserta uang yang diterima selama tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut

1. Deden Rochendi: Rp 425.500.000
2. Agung Nugroho: Rp 182.000.000
3. Hijrial Akbar: Rp 111.000.000
4. Candra: Rp 114.100.000
5. Ahmad Arif: Rp 98.600.000
6. Ari Teguh Wibowo: Rp 109.100.000
7. Dri Agung S Sumadri: Rp 102.600.000
8. Andi Mardiansyah: Rp 101.600.000
9. Eko Wisnu Oktario: Rp 95.600.000
10. Farhan bin Zabidi: Rp 95.600.000
11. Burhanudin: Rp 65.000.000
12. Muhamad Rhamdan: Rp 95.600.000
Baca juga: Dewas KPK gelar sidang etik pegawai terkait pungli di Rutan KPK
Baca juga: Dewas KPK tanggapi kritik lambat tangani aduan masyarakat
Baca juga: Dewas KPK periksa 169 pegawai terkait pungli di Rutan KPK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Dokter: Vaksin HPV perlu diberikan sedini mungkin******

Dokter: Vaksin HPV perlu diberikan sedini mungkin
Arsip Foto - Petugas kesehatan bersiap menyuntikkan vaksin Human Papilloma Virus (HPV) kepada siswi sekolah dasar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional 2023 di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (16/11/2023). ANTARA FOTO/Hreeloita Dharma Shanti/wpa/aww/am.
Jakarta (ANTARA) - Dokter dari RS Persahabatan Anindhita mengatakan bahwa vaksinasi HPV perlu diberikan kepada anak perempuan sedini mungkin, guna mencegah kanker serviks.

"Dari penelitian yang sudah dikerjakan memang angka efektifnya di atas 90 persen. Untuk di negara-negara yang sudah digalakkan vaksin HPV ya," ujar Anindhita dalam “Cegah Kanker Serviks dengan Vaksinasi HPV” yang disiarkan oleh Kementerian Kesehatan di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan dalam evaluasi yang dilaksanakan 12 tahun setelah warga negara-negara tersebut menerima vaksin, ditemukan bahwa angka kanker serviks di negara-negara yang menggalakkan vaksin HPV tersebut kecil.

Baca juga: Vaksin HPV paling optimal diberikan saat praremaja 

Negara-negara tersebut, di antaranya berada di Eropa, seperti Swiss. Selain itu, Australia dan Selandia Baru.

Aninditha mengatakan saat ini di Indonesia program vaksin HPV tersebut diberikan pada siswi kelas 5 dan 6 SD atau yang berusia 13 tahun.

"Karena, kalau untuk usia 13 tahun hanya perlu diberikan dua kali dengan jarak satu tahun. Jadi, tanpa harus skrining, karena anggapannya belum ada kontak seksual," ujarnya.

Sedangkan untuk yang berusia di atas 13 tahun, katanya, dosisnya diberikan tiga kali.

Menurutnya, vaksin tersebut harus diberikan sesegera mungkin. Apabila sudah dewasa, semisal sudah kuliah, masih dapat mengambil vaksinnya, namun harus lebih sering dengan interval yang lebih singkat.

"Ya, misalnya sekarang. Karena dia ada tiga kali kan suntikannya sekarang, dua bulan dari sekarang, kemudian enam bulan dari sekarang. Jadi, yang pertama atau kedua jaraknya 2 bulan, yang kedua jaraknya sekitar 4 bulan." katanya.

Baca juga: Dokter ajak warga lakukan vaksinasi HPV guna cegah kanker sejak dini

Baca juga: Kemenkes pastikan vaksin HPV pada perempuan tidak berdampak mandul

Dia menjelaskan vaksin itu juga boleh diambil oleh yang sudah menikah, namun disarankan untuk melakukan skrining sebelum mengambilnya. Dia menjelaskan, vaksin tersebut efektif untuk usia hingga 40 tahunan.

Setelah vaksin, ujarnya, masih perlu dilakukan langkah-langkah kontrol, seperti pap smear dan pemeriksaan virus HPV.

"Jadi, jangan sudah vaksin ya udah. Sudah nggak pernah skrining, nggak pernah ngapain-ngapain lagi. Saya sudah sampaikan bahwa jenis virus HPV ini ada ratusan, proteksi kita baru untuk sembilan jenis," ucapnya.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:shop gacor

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
boz388
slot bonus freebet new member tanpa deposit
ligaslot
google gimana cara dapat uang banyak
angkasa88
situs slot gacor hari ini pragmatic
slot yang deposit 5000
pinjam uang 200 juta
hoki189
Daftar isi semua bab
Bab 1 permainan judi slot
Bab 2 kilau4d
Bab 3 gacor judi slot
Bab 4 slot menang besar
Bab 5 url slot
Bab 6 pbowin
Bab 7 cara dapat uang dari picoworkers
Bab 8 erek erek 13 2d
Bab 9 slot dana66
Bab 10 tafsir mimpi bergambar joker merah
Bab 11 cartel4d
Bab 12 bocoran admin agus
Bab 13 situs slot 188
Bab 14 cash rumah pinjol
Bab 15 paling gacor
Bab 16 demo floating dragon
Bab 17 daftar situs judi slot online
Bab 18 trik biar menang main slot
Bab 19 bunga akulaku 12 bulan
Bab 20 dunia188
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3887bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Kelahiran Kembali dan Pencerahan Hunyuan

slot gacor pulsa tanpa potongan
Dokter: Vaksin HPV perlu diberikan sedini mungkin
Arsip Foto - Petugas kesehatan bersiap menyuntikkan vaksin Human Papilloma Virus (HPV) kepada siswi sekolah dasar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional 2023 di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (16/11/2023). ANTARA FOTO/Hreeloita Dharma Shanti/wpa/aww/am.
Jakarta (ANTARA) - Dokter dari RS Persahabatan Anindhita mengatakan bahwa vaksinasi HPV perlu diberikan kepada anak perempuan sedini mungkin, guna mencegah kanker serviks.

"Dari penelitian yang sudah dikerjakan memang angka efektifnya di atas 90 persen. Untuk di negara-negara yang sudah digalakkan vaksin HPV ya," ujar Anindhita dalam “Cegah Kanker Serviks dengan Vaksinasi HPV” yang disiarkan oleh Kementerian Kesehatan di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan dalam evaluasi yang dilaksanakan 12 tahun setelah warga negara-negara tersebut menerima vaksin, ditemukan bahwa angka kanker serviks di negara-negara yang menggalakkan vaksin HPV tersebut kecil.

Baca juga: Vaksin HPV paling optimal diberikan saat praremaja 

Negara-negara tersebut, di antaranya berada di Eropa, seperti Swiss. Selain itu, Australia dan Selandia Baru.

Aninditha mengatakan saat ini di Indonesia program vaksin HPV tersebut diberikan pada siswi kelas 5 dan 6 SD atau yang berusia 13 tahun.

"Karena, kalau untuk usia 13 tahun hanya perlu diberikan dua kali dengan jarak satu tahun. Jadi, tanpa harus skrining, karena anggapannya belum ada kontak seksual," ujarnya.

Sedangkan untuk yang berusia di atas 13 tahun, katanya, dosisnya diberikan tiga kali.

Menurutnya, vaksin tersebut harus diberikan sesegera mungkin. Apabila sudah dewasa, semisal sudah kuliah, masih dapat mengambil vaksinnya, namun harus lebih sering dengan interval yang lebih singkat.

"Ya, misalnya sekarang. Karena dia ada tiga kali kan suntikannya sekarang, dua bulan dari sekarang, kemudian enam bulan dari sekarang. Jadi, yang pertama atau kedua jaraknya 2 bulan, yang kedua jaraknya sekitar 4 bulan." katanya.

Baca juga: Dokter ajak warga lakukan vaksinasi HPV guna cegah kanker sejak dini

Baca juga: Kemenkes pastikan vaksin HPV pada perempuan tidak berdampak mandul

Dia menjelaskan vaksin itu juga boleh diambil oleh yang sudah menikah, namun disarankan untuk melakukan skrining sebelum mengambilnya. Dia menjelaskan, vaksin tersebut efektif untuk usia hingga 40 tahunan.

Setelah vaksin, ujarnya, masih perlu dilakukan langkah-langkah kontrol, seperti pap smear dan pemeriksaan virus HPV.

"Jadi, jangan sudah vaksin ya udah. Sudah nggak pernah skrining, nggak pernah ngapain-ngapain lagi. Saya sudah sampaikan bahwa jenis virus HPV ini ada ratusan, proteksi kita baru untuk sembilan jenis," ucapnya.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Faun

erek erek 2d mobil
Kemarin Raffi Ahmad suarakan pemilu damai, foto nyeleneh Komeng viral
Arsip Foto - Komedian Alfiansyah alias Komeng memberikan keterangan pers saat pendaftaran Bakal Calon anggota DPD RI dari Jawa Barat di kantor KPU Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (13/5/2023). ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww/am.
Jakarta (ANTARA) - Pada hari pemungutan suara Rabu (14/2), para selebritas seperti Raffi Ahmad menggunakan hak pilih dan menyuarakan harapan agar pemilu berlangsung damai dan komedian Komeng mengungkapkan kisah dibalik foto nyeleneh dia yang viral.

Selain itu, ada warta lain seputar pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dapat disimak kembali dalam ringkasan berita berikut.
 Raffi Ahmad suarakan Pemilu Damai Selebritas Raffi Ahmad menyampaikan pentingnya menjaga kedamaian dalam proses pemilihan umum setelah menggunakan hak pilih pada Rabu. Komeng ungkap kisah dibalik foto "nyaleg" yang viral hingga  Komedian Alfiansyah Bustami, yang karib disapa Komeng, mengungkapkan kisah dibalik foto nyeleneh dia pada surat suara pemilihan umum 2024 yang menjadi viral.

Inul Daratista harapkan adanya aturan jelas soal usaha hiburan Pemilik karaoke keluarga Inul Daratista berharap pemimpin Indonesia selanjutnya menerapkan aturan yang jelas dalam kegiatan usaha hiburan, termasuk soal pajak usaha hiburan. KPU cek masalah akses pada laman resminya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang mengecek masalah akses pada laman resmi www.kpu.go.id pada hari pemungutan suara Pemilu 2024, Rabu. Pertama kali mencoblos, Gen Z utarakan harapan untuk pemimpin terpilih Sejumlah pemilih muda dari Generasi Z yang baru pertama kali ikut mencoblos pada Pemilu 2024 membagikan pengalaman dan harapannya kepada pemimpin bangsa yang terpilih.  

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Binatang Buas

kami kaya pinjaman online ilegal
Ketum Muhammadiyah ajak semua pihak jadikan pemilu lebih bermakna
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (ANTARA/HO-PP Muhammadiyah)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Pemilihan Umum 2024 sebagai suatu proses demokrasi yang lebih bermakna.

Pada masa tenang setelah hiruk-pikuk kampanye, Haedar juga mengajak seluruh pihak perlu berefleksi atau merenungkan kembali guna menjadikan pemilu tidak sekadar proses politik untuk memenangkan kontestasi.

"Semoga pelaksanaan pemilu berjalan baik, aman, damai, bersih, dan sejalan dengan peraturan yang berlaku," kata Haedar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Tokoh yang akrab disapa Buya Haedar itu mengatakan para calon presiden, calon wakil presiden maupun calon anggota legislatif harus menghayati diktum-diktum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Baca juga: Ketum Muhammadiyah sebut capres harus beretika luhur dan siap kalah

Haedar menambahkan bahwa pemilu bukan sekadar perjuangan kekuasaan tentang siapa menang dan siapa kalah. Apalagi, jangan sampai kontestan pemilu menggunakan segala cara yang bertentangan dengan etika bernegara dan juga bertentangan dengan agama.

Selain itu, pemilu tidak dijadikan pasar politik yang sarat dengan transaksi berorientasi sekadar memilih berdasarkan kepentingan sesaat dan secara pragmatis.

"Proses pemilu harus mengikuti prinsip demokrasi, dari, oleh, dan untuk rakyat, secara bebas tanpa tekanan dan rintangan," katanya.

Baca juga: Muhammadiyah doakan Pemilu 2024 berlangsung damai dan bermartabat

Haedar mengatakan rakyat berhak menjalani pemilu dengan gembira, merdeka, dan lapang dada. Proses dan hasilnya harus benar-benar membawa kemaslahatan terbesar bagi hajat hidup rakyat dan masa depan Indonesia.

"Sebagaimana cita-cita para para pendiri bangsa," tambahnya.

Secara konstitusional, menurut Haedar, pemilu merupakan proses demokrasi yang penting dan strategis untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang berkewajiban, berkemampuan, dan berkomitmen penuh untuk melindungi bangsa.

Selain itu, pemilu juga berperan membentuk pemerintahan yang bisa memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga ikut melaksanakan ketertiban dunia.

"Pemilu 2024 harus diproyeksikan sebagai visi kebangsaan untuk terwujudnya tujuan nasional, yakni negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," katanya.

Baca juga: Muhammadiyah ajak masyarakat berpartisipasi aktif di pemilu
Baca juga: PP Muhammadiyah: Seruan moral para akademisi harus direspons positif

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Penyihir Hitam

slot bonus new member 300
Akademisi ingatkan KPU antisipasi bencana alam saat pemilu besok
Persiapan Pemasangan alat EWS Longsor di Desa Belik Trawas Mojokerto oleh Tim UNIPA. ANTARA/HO-UNIPA/am.
KPU punya tugas tambahan, memastikan lokasi TPS aman dari ancaman potensi bencana, sekaligus punya antisipasi preventif-proaktifnya
Surabaya (ANTARA) - Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas PGRI Adi Buana (Unipa) Surabaya Moch. Shofwan mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengantisipasi jika ada bencana alam saat pencoblosan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024.

Shofwan mengatakan ada potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat diikuti angin kencang hingga banjir saat pemungutan suara, karena morfologi wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah pesisir, daratan, dan pegunungan.

"TPS di wilayah pesisir berpotensi banjir rob, TPS di wilayah daratan berpotensi banjir akibat intensitas hujan yang cukup tinggi disertai angin kencang bahkan puting beliung. Beda lagi TPS di wilayah pegunungan ada ancaman longsor jika hujan cukup lebat dengan tutupan lahan yang kurang optimal," katanya dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa.

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) menyarankan adanya kesiapsiagaan dan mitigasi dari semua pihak dengan cara collaborative governance sebagai upaya penanggulangan ancaman bencana secara terintegrasi dan terarah.

Baca juga: 70 TPS rawan banjir, BPBD Serang siagakan TRC bencana saat pemilu

Upaya itu, lanjutnya, harus dilakukan dengan sudut pandang spasial sehingga rumusannya lebih aplikatif, disertai informasi tingkat risiko wilayah beserta solusi, pilihan, tindakan, serta kebijakan yang harus diambil.

"KPU punya tugas tambahan, memastikan lokasi TPS aman dari ancaman potensi bencana, sekaligus punya antisipasi preventif-proaktifnya," kata Shofwan.

Ia  juga mengingatkan KPU perlu mempunyai strategi antisipasi dalam distribusi logistik pemilu jika terjadi hujan lebat, serta solusi bagi pemilih jika akses menuju TPS terjadi banjir yang cukup masif.

Baca juga: BMKG tetapkan 15 daerah berstatus waspada dampak hujan di Indonesia

Letak geografis Indonesia yang terletak antara lempeng bumi raksasa yakni Eurasia, Indoaustralia, dan Pasifik, atau yang dikenal dengan ring of firemenjadikan sebagian besar wilayah Indonesia rawan terhadap bencana alam.

Kondisi ini, lanjut Shofwan, merupakan ancaman yang sulit diprediksi dengan perhitungan kapan, dimana, bencana apa yang terjadi, berapa kekuatan, bahkan tidak dapat memperkirakan estimasi korban jiwa maupun harta benda.

"Oleh karenanya KPU sampai tingkatan paling bawah KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) harus benar-benar siap menghadapi potensi ancaman bencana alam yang ditimbulkan sehingga tercipta pemilu yang aman, damai, dan terkontrol,” ucap Shofwan.

Baca juga: BPBD Kabupaten Bekasi mitigasi 712 TPS rawan banjir

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Yan Shuai

rtp deltabet88
PPLN London tanggapi video viral WNI tidak bisa mencoblos
Ilustrasi lima jenis surat suara pada Pemilu 2024. ANTARA/Ilustrator/Kliwon
Jakarta (ANTARA) - Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) London menanggapi video viral dengan narasi yang menyebutkan sejumlah warga negara Indonesia di Inggris Raya dan Irlandia tidak bisa menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pemilu 2024.

Ketua PPLN London Denny Kurniawan mengatakan pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 dan 003 justru melebihi waktu yang ditentukan dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yakni pukul 08.00-18.00 atau dalam rentang waktu 10 jam.

"Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 001 dan 003 dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai 20.00 waktu setempat. Lebih lama dari waktu yang ditentukan dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024," kata Denny dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, beredar video sejumlah WNI tidak bisa menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 dan 003 di Kota London, yakni The KIA Oval (Jardine Suite) Kennington, London, SE11 5SS.

Dalam video yang beredar, para pemilih mengatakan telah tiba sebelum pukul 18.00 waktu setempat, tetapi PPLN tidak mempersilakan mereka masuk TPS.

Baca juga: Lebih dari 1.000 WNI mencoblos surat suara pemilu di TPSLN Istanbul

Denny mengatakan bahwa waktu pelaksanaan pemungutan suara yang lebih lama dari ketentuan dilakukan dalam rangka mengakomodasi calon pemilih yang telah berada di dalam gedung yang dijadikan TPS.

Dia menambahkan bahwa ketentuan mengenai aturan kesehatan dan keamanan yang berlaku di Britania Raya dengan menerapkan sistem buka tutup gerbang dan pintu masuk yang menyesuaikan kapasitas gedung dinilai tidak memengaruhi proses pendaftaran pemilih.

"Namun demikian, sistem buka tutup gerbang dan pintu masuk tidak memengaruhi proses pendaftaran pemilih di meja registrasi yang terus-menerus melakukan pendataan pemilih di ruang utama hingga pukul 18.00 GMT," ujarnya.

Oleh sebab itu, Denny mengatakan bahwa tidak diperkenankannya sejumlah WNI untuk menggunakan hak pilihnya karena mereka masih tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) di dalam negeri.

"Berkenaan dengan pemilih yang tidak diperkenankan masuk daftar pemilih khusus (DPK), hal ini karena pemilih tersebut sudah terdaftar di DPT dalam negeri," tuturnya.

Baca juga: PPLN Tokyo siapkan 3.500 surat suara bagi pemilih dalam daftar khusus

Ia juga mengingatkan para WNI dapat selalu mengecek data status pemilih sehingga kejadian tersebut tidak terulang pada masa mendatang.

Denny menjelaskan TPS 001 di Kota London menerima sebanyak 1.339 lembar surat suara yang terdiri atas surat suara berdasarkan DPT sebanyak 1.310 lembar ditambah 2 persen surat suara cadangan sebanyak 27 lembar, surat suara return to sender dari pos sebanyak dua  lembar.

Sementara jumlah pemilih yang memberikan hak suara di TPS 001 sebanyak 1.163 orang.

Kemudian untuk TPS 003 di London menerima sebanyak 1.887 lembar surat suara, dengan rincian surat suara berdasarkan DPT sebanyak 1.850 lembar ditambah 2 persen surat suara cadangan sebanyak 37 lembar. Sedangkan jumlah pemilih yang memberikan hak suara tercatat 1.114 orang.

Untuk TPS 002 di Manchester menerima surat suara sebanyak 332 lembar, dengan rincian surat suara berdasarkan DPT sebanyak 302 lembar ditambah 2 persen surat suara cadangan sebanyak 7 lembar dan surat suara return to sender dari pos sebanyak 23 lembar. Jumlah pemilih yang memberikan hak suara tercatat 332 orang.

Baca juga: Pemungutan suara di TPSLN Ankara diramaikan bazar kuliner Indonesia

Denny menjelaskan bahwa surat suara yang diterima oleh PPLN London adalah sesuai jumlah DPTLN (Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri) ditambah surat suara cadangan sebanyak 2 persen, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Salah satu dari tiga TPS, yakni TPS 002 di Kota Manchester tidak memiliki surat suara tersisa sehingga tercatat puluhan orang tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

"Sebanyak 78 orang calon pemilih yang telah mendaftar nomor antrian tidak dapat memilih karena surat suara yang tersedia telah habis. Kami mengapresiasi calon pemilih yang telah bersabar menunggu hingga pemungutan suara berakhir dan dapat menerima keadaan tidak dapat memilih karena surat suara telah habis," kata Denny.

Sementara mengenai surat suara sisa di TPS, Denny mengatakan panitia telah melakukan pencoretan sehingga tidak dapat digunakan oleh pemilih lainnya.

"Dan dicatat oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) dengan disaksikan oleh seluruh saksi dari pasangan calon dan partai peserta pemilu sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum," katanya.

Baca juga: KPU segera koordinasi dengan PPLN Jeddah soal surat suara tercoblos

Sebelumnya, akun media sosial X, @gobuddyvlr, mencuit pada Selasa pukul 1.34 WIB;

"DIRTY VOTE" benar adanya!

Ada ratusan masyarakat Indonesia tidak diperbolehkan melakukan pemilihan di Inggris, menurut ketua PPLN UK ada health & safety regulations.

Ketua PPLN menggunakan security untuk menghalangi masyarakat melakukan voting.


Cuitan tersebut hingga Selasa pukul 21.50 WIB mencapai sekitar 14.000 unggah ulang, 1.852 kutipan, 35.000 akun menyukai, dan 2,5 juta tayangan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: WNI di Maroko tempuh ratusan kilometer demi memilih di TPS Rabat

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat penjelajah waktu

halilintar 77 slot
Sri Mulyani harap demokrasi terjaga baik pada Pemilu 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memasukkan surat suara ke kotak suara di TPS 73 Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Imamatul Silfia
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap demokrasi dapat terjaga dengan baik pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kita jaga demokrasi ya. Kalau saya, sebagai Menteri Keuangan, karena anggaran (pemilu) gede, jadi kita jaga supaya bagus," kata Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di TPS 73, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Rabu.

Bendahara Negara mengatakan demokrasi merupakan latihan untuk menguji semua pilihan rakyat. Bila sistem dan proses demokrasi dilaksanakan dengan baik, akan menghadirkan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian nasional.

Di sisi lain, dia juga meminta masyarakat untuk menyalurkan hak suara sesuai dengan keinginan hati dan pikiran.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024