indomexbet

Xuanling Sembilan Alam

warisqq

Kementerian PUPR bangun Bendungan Cibeet******

Dua bendungan ini dibangun untuk pengendalian banjir di hilir Sungai Citarum, seperti di Muara Gembong, Bekasi dan Karawang.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) membangun Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk mengurangi titik-titik rawan banjir di Kabupaten Bekasi dan Karawang.

"Dua bendungan ini dibangun untuk pengendalian banjir di hilir Sungai Citarum, seperti di Muara Gembong, Bekasi dan Karawang. Kami berharap masyarakat bisa mendukung pembangunan kedua bendungan ini, yang nantinya juga akan diikuti dengan pembangunan sejumlah tanggul di hilirnya," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Minggu.

Pembangunan dua bendungan tersebut, kata Basuki, dapat mengurangi risiko banjir di hilir Sungai Citarum.

Basuki menjelaskan bahwa pembangunan Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey masing-masing dikerjakan dalam tiga paket berbeda. Biaya pembangunan kedua bendungan menggunakan skema kontrak tahun jamak dengan nilai kontrak untuk Bendungan Cibeet sebesar Rp5,5 triliun, dan Bendungan Cijurey sebesar Rp3,7 triliun.

Menurut data Kementerian PUPR, untuk Paket I Bendungan Cibeet dikerjakan oleh penyedia jasa PT Nindya Karya-PT Adhi Karya-PT Bahagia Bangun Nusa (KSO) yang meliputi pekerjaan urugan kiri bendungan utama dan bangunan pengelak.

Paket II dikerjakan oleh kontraktor PT PP-PT Marfri Jaya Abadi-PT Daya Mulia Turangga (KSO) yang meliputi pekerjaan bendungan utama (kanan), bangunan fasilitas umum, dan jalan akses. Paket III dikerjakan PT Waskita Karya-PT Bumi Karsa-PT KPR (KSO) yang meliputi bendungan utama (tengah), bangunan pelimpah, dan pengambil.

Bendungan Cibeet dibangun di Kecamatan Cariu dengan luas genangan sebesar 735,61 hektare (ha) yang mampu menampung volume efektif sebesar 22,53 juta meter kubik, volume tampung mati sebesar 28,75 juta meter kubik, dan volume tampung total sebesar 97,53 juta meter kubik.

Besarnya tampungan air kedua bendungan ini, menurut data Kementerian PUPR, diproyeksikan dapat memberikan manfaat untuk mengurangi banjir di Sungai Citarum Hilir sebesar 66 persen, dan dimanfaatkan untuk mengairi irigasi baru seluas 1.000 hektare (ha) serta sawah 1.037 ha, menyuplai 5.000 ha lahan irigasi di Saluran Tarum dan menghasilkan air baku sebesar 3,77 meter kubik per detik dan PLTA sebesar 0,25 MW.

Selanjutnya pekerjaan pembangunan Bendungan Cijurey terbagi ke dalam 3 paket, meliputi Paket I oleh PT Brantas Abripraya-PT Minarta-PT Raya (KSO) mencakup bendungan utama, bangunan fasilitas pendukung, dan pekerjaan mekanikal elektrikal, Paket II oleh kontraktor PT Hutama Karya-PT Sacna (KSO) meliputi pekerjaan bendungan utama, jalan akses, dan bangunan pengendali sedimen, dan Paket III dikerjakan oleh PT Wijaya Karya-PT Jaya Konstruksi (KSO) meliputi bangunan pelimpah, jalan akses, hidro mekanikal elektrikal, dan fasilitas penunjang.

Bendungan Cijurey direncanakan untuk memiliki volume tampung efektif 9,76 juta meter kubik. Bendungan yang secara administratif terletak di Kecamatan Sukamakmur, Cariu, dan Tanjungsari ini diproyeksikan dapat mereduksi banjir dari hulu Sungai Cihoe sebesar 59,33 persen, dan dimanfaatkan untuk mengairi irigasi seluas 561 hektare. Selain itu, untuk menghasilkan air baku sebesar 0,71 m3/detik dan PLTA sebesar 2x0,5 MW.
Baca juga: PUPR targetkan konstruksi bendungan Cibeet dan Cijurey dimulai 2021
Baca juga: Menter PUPR: Proyek Bendungan Cibeet dan Cijurey rampung pada 2028
 

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Perjuangan dalam Perjalanan ke Barat

rupiah 89 slot

Rusty Wyatt: Saya beruntung dapat momentum untuk menang******

Kabupaten Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Pembalap debutan Rusty Wyatt mengatakan cukup beruntung karena mendapatkan momentum untuk memenangi seri F1 Powerboat Danau Toba 2024 di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Wyatt mengatakan balapan tersebut cukup panjang dan sangat menantang sehingga semua pembalap memacu jet airnya dengan sangat kencang di lintasan lurus guna memenangi perlombaan. "Walaupun saya awalnya tertinggal, tetapi akhirnya saya mendapat momentum dan beruntung untuk mendapatkan posisi yang lebih baik pada waktu yang tepat," ujar Wyatt dalam konferensi pers di Media Center F1 Powerboat Danau Toba 2024 usai perlombaan, Minggu. Ia mengaku sangat senang memenangi balapan di seri ini. Ditambah lagi, perlombaan itu merupakan pengalaman pertama baginya, sehingga sangat berkesan. Pemenang kedua seri tersebut Erik Stark dari Victory Team mengatakan perlombaan itu sangat menarik untuk diikuti sehingga semakin membuat dirinya tertantang guna memacu perahu motor super cepat yang dikendarainya. "Tadi perlombaan atau pertunjukan yang sangat hebat dan sulit, tetapi akhirnya saya bisa menempati posisi kedua," ujar dia. Sementara, juara dunia F1 Powerboat musim lalu Jonas Andersson (Team Binh Dinh - Viet Nam) mengatakan tidak cukup beruntung untuk memenangi balapan dan harus puas di posisi ketiga. "Sayang sekali kami berada di posisi ketiga karena kami mengalami rusak mesin dan selamat untuk Rusty yang menang pertama," kata dia.
Baca juga: Pembalap debutan Rusty Wyatt juara F1 Powerboat Danau Toba 2024
 Aksi saling menyalip dimulai sejak lap 1 antara Andersson dan Stark yang berada pada posisi pertama dan kedua. Keduanya saling beradu kencang pada tikungan tajam dengan lintasan sepanjang 2,218 kilometer di pelabuhan tersebut. Andersson tampak tidak mau mengalah ditikung oleh Stark. Andersson yang mengendarai perahu motor super cepat berwarna merah dengan nomor perahu 1 itu kembali menikung Stark dengan perahu berwarna biru bernomor 4 di lintasan lurus. Namun, pada dua lap terakhir, kedua pembalap itu tidak dibiarkan melaju begitu saja oleh Wyatt di depan. Wyatt yang baru memulai balapan powerboat pada 2024 menguntit keduanya dengan ketat. Akhirnya, Wyatt berhasil menikung keduanya dan tampil sebagai pemenang dalam seri pembuka F1 Powerboat yang diselenggarakan selama 45 menit.
Wyatt lebih cepat 0,973 detik di depan Stark dan 1 menit 0,67 detik dari Andersson, serta berhasil menyelesaikan 30 lap.

Baca juga: Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai

Khusus bagi Stark, pada seri Danau Toba tahun ini dia kembali naik podium. Bahkan, pembalap Victory Team itu meningkatkan pencapaiannya dengan merebut posisi kedua dari tahun sebelumnya di posisi ketiga. Balapan seri ini bertajuk Pertamina Grand Prix of Indonesia - F1 Powerboat Danau Toba 2024 dan awalnya direncanakan untuk diikuti sebanyak 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara. Namun, berdasarkan data dari F1H2O Racing, pembalap Ahmad Al Fahim (Victory Team) tidak mengikuti semua proses balapan di seri Danau Toba tahun ini. Setelah seri Danau Toba 2024, kompetisi dilanjutkan dengan seri berikutnya di Vietnam.
Sementara itu, di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula 1 (F1) itu.

Baca juga: Pembukaan F1 Powerboat Danau Toba meriah dengan ratusan penari adat
Baca juga: Fikri Rajab menangi Endurance Heat sesi 1 dalam AIC

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Buatlah revolusi sebagai penyihir

akun slot yang bisa pakai dana

Pakar: Berisiko tak indahkan putusan MK******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan pembentuk undang-undang yang tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024 akan berisiko konflik politik dan legitimasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Saya kira Pemerintah dan DPR RI tidak mungkin memajukan pelaksanaan pilkada serentak yang semula November menjadi September 2024," kata Titi Anggraini yang juga dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ketika menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Minggu pagi (3/3).

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21 November 2023), menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.

Namun, lanjut Titi, setelah Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, pelaksanaan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni November 2024.

Selain berpotensi terjadinya konflik politik dan legitimasi pilkada taruhannya, menurut dia, akan berisiko baik bagi Presiden RI Joko Widodo maupun DPR RI.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan bahwa MK menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pilkada serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi, lanjut Titi, menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Baca juga: Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024

Baca juga: MK tolak permohonan Bupati dan Wabup Talaud soal UU Pilkada

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Labirin Orang Mati

pas slot

Jepang akan wajibkan perusahaan laporkan emisi gas rumah kaca******

Tokyo (ANTARA) - Badan pengawas keuangan Jepang mempertimbangkan untuk mewajibkan perusahaan yang terdaftar di bursa efek Tokyo untuk mengungkapkan informasi mengenai emisi gas rumah kaca di seluruh rantai pasokan mereka.

Badan Jasa Keuangan tersebut akan membentuk sebuah panel pada bulan ini untuk membahas rincian kebijakan yang diharapkan dapat mendukung upaya global untuk mempercepat dekarbonisasi, sesuai dengan rencana yang diusulkan pada pertemuan Dewan Sistem Keuangan.

Salah satu pilihan adalah terlebih dahulu menargetkan perusahaan-perusahaan besar yang menghadapi peningkatan pengawasan dari investor institusi global, daripada menerapkan aturan yang sudah ada pada sekitar 1.600 perusahaan yang terdaftar di Pasar Utama secara bersamaan, menurut rencana pemerintah.

Jepang berupaya membentuk standar pengungkapan berkelanjutan berdasarkan standar yang diumumkan pada 2023 oleh Badan Standar Keberlanjutan Internasional (ISSB), sebuah badan global yang menetapkan aturan pelaporan keuangan. Rancangan standar negara tersebut diharapkan akan dirilis pada akhir Maret.

Sejak dimulainya tahun bisnis hingga  2023, perusahaan-perusahaan Jepang diminta untuk memasukkan informasi dalam laporan keuangan mereka tentang bagaimana mereka mengatasi permasalahan berkelanjutan, selain informasi seperti kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan.

Beberapa perusahaan sudah mengungkapkan data emisi, meski tanpa permintaan khusus untuk melakukannya.

Ketika emisi gas rumah kaca dianggap sebagai penyebab pemanasan global, Uni Eropa memperkuat aturan pelaporan keberlanjutan bagi perusahaan. Langkah serupa juga dilakukan di Amerika Serikat.

Pemerintah Jepang telah menetapkan target untuk mencapai netralitas karbon pada 2050 dengan berupaya mendorong lebih banyak investasi sektor swasta untuk mencapai pertumbuhan ramah lingkungan.

Dalam survei terhadap sekitar 11.300 perusahaan yang dilakukan tahun lalu oleh firma riset Teikoku Databank, 17,3 persen mengatakan upaya dekarbonisasi akan berdampak negatif, sementara 14,1 persen menjawab bahwa operasional akan terkena dampak positif. Perusahaan-perusahaan lainnya mengatakan mereka memperkirakan dampaknya kecil atau tidak yakin.


Sumber: Kyodo-OANA
Baca juga: Kota di Jepang wajibkan penggunaan multibahasa pada aturan sampah
Baca juga: Jepang enggan percepat dekarbonisasi ketenagalistrikan G-7
Baca juga: Jepang menyimpang dari komitmen emisi gas rumah kaca

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Perjuangan menjadi lajang

slot london

KPU ancang******

Semarang (ANTARA) - Jadwal hari-H pencoblosan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota tampaknya tidak mengalami perubahan atau tetap pada tanggal 27 November 2024.

Satu dari 38 provinsi di Indonesia yang tidak menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Begitu pula enam dari 514 kabupaten/kota tidak menyelenggarakan pesta demokrasi.

Keenam daerah itu berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Di sela kesibukannya menyelenggarakan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyiapkan jadwal pilkada serentak sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Lembaga penyelenggara pemilu ini akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon, baik paslon dari partai pengusung maupun paslon perseorangan, mulai 24 hingga 26 Agustus 2024. Selang sehari, 27 Agustus, pendaftaran pasangan calon sampai dengan 29 Agustus 2024.

Sementara itu, rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024 akan berakhir hingga 20 Maret 2024. Calon anggota legislatif (caleg) terpilih akan ikut pengucapan sumpah/janji DPRD provinsi/kabupaten/kota. Namun, jadwalnya disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Bagi caleg terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI, dijadwalkan pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD pada tanggal 1 Oktober 2024.

Bisa jadi pada saat pendaftaran peserta pilkada, 27—29 Agustus 2024, mereka yang masih berstatus caleg terpilih mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Padahal, persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf s, yang mengundurkan diri adalah anggota legislatif.

Dalam ketentuan itu menyebutkan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.


Pengujian konstitusionalitas

Di tengah KPU mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak, dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FKUI) bernama Nur Fauzi Ramadhan dan Ahmad Al Farizy mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Karena belum jelas aturan mainnya, kata Nur Fauzi, pihaknya mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar memperoleh jawaban apakah calon terpilih pada pemilu anggota legislatif (pileg) bisa maju pada pemilihan kepala daerah atau tidak.

Nur Fauzi, mahasiswa Semester VIII FHUI, berharap jangan sampai pileg menjadi ajang test the water(cek ombak). Hal ini mengingat, tidak menutup kemungkinan caleg terpilih punya niat ikut bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan menjadikan pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) sebelum mereka ikut pilkada.

Kendati MK pada hari Kamis (29/2) pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, terdapat dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada bulan November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

Substansi penting lainnya, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar KPU RI mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Apabila merujuk putusan MK tersebut, kemungkinan kecil terjadi perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024. Dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal penetapan calon peserta pilkada serentak pada tanggal 22 September 2024, kemudian hari-H pencoblosan pada tanggal 27 November 2024.

Kendati demikian, publik masih menunggu keputusan pembentuk undang-undang terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada 21 November 2023, menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Tianji

facebook maxwin

Tim SAR temukan jasad anak yang hanyut di Kali Mampang******

Jakarta (ANTARA) - Tim SAR gabungan menemukan jasad seorang anak bernama April (14) yang hanyut di Kali Mampang, Jakarta Selatan, dan petugas masih mencari satu korban lainnya.

"Korban pertama ditemukan hari ini jam 08.55 WIB," kata Kapolsek Mampang Prapatan, Polres Jakarta Selatan, Kompol David Yunior Kanitero di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan bahwa jasad anak itu ditemukan saat Tim SAR gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), warga dan lainnya menyisir Kali Mampang pada Minggu pagi.

Korban atas nama April (14) ditemukan oleh Tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. "Jarak ditemukannya korban dan lokasi hanyut sekitar satu kilometer," ujarnya.

Baca juga: Dua anak di Jaksel terseret arus saat bermain di Kali Mampang
Baca juga: Tim SAR gabungan temukan korban tenggelam di Kali Sunter

Tim SAR gabungan masih mencari satu anak lainnya yang belum ditemukan, setelah hanyut pada Sabtu (2/3) sekitar jam 14.00 WIB. "Tim masih mencari korban lainnya yang belum ditemukan," katanya.

Sebelumnya, Kanitero menjelaskan kronologi
 hanyutnya dua anak bernama Fais (15), dan April (14). Kejadian bermula dari adanya tujuh anak-anak yang sedang bermain di Kali Mampang pada Sabtu sekitar jam 14.00 WIB.

Dari tujuh anak itu, enam di antaranya mandi di Kali Mampang. Dua anak terseret arus dan teman-temannya sempat mencoba menyelamatkan dengan memegang tangan keduanya, namun terlepas karena arusnya deras.

"Anak yang berusaha menolong atas nama Ramdan (16) yang sekarang sedang dirawat karena kesulitan bernafas," katanya yang menambahkan bahwa untuk lima lainnya dinyatakan selamat dari musibah tersebut.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024