koin55

Invasi Raja Iblis

Israel Hancurkan Tempat Ibadah dan RS, Ini Pasal Konvensi Jenewa yang Dilanggar******

GAZA — Israel melanggar Konvensi Jenewa setelah menyerbu dan mengepung Rumah Sakit (RS) Al-Shifa di Jalur Gaza, dengan operasi yang berlanjut di sayap barat gedung, Jumat (18/11/2023).

Rumah sakit tersebut terputus dari layanan internet dan pasokan listrik sesaat sebelum serangan Israel.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

Para jurnalis yang hadir di dekat gedung rumah sakit kemudian ditahan oleh tentara Israel.

Alasan Israel menyerang rumah sakit itu, karena meyakini bahwa Hamas menggunakan gedung rumah sakit sebagai markasnya. Pengepungan oleh Israel dimulai sejak Rabu (8/11/2023).

Selain itu, fasilitas medis tersebut juga diklaim Israel memiliki pintu masuk ke jaringan bunker dan terowongan bawah tanah, tempat sekitar 200 orang radikal Hamas bersembunyi.

Melansir TASS, Israel juga meyakini sejumlah sandera Israel yang jumlahnya tidak diketahui mungkin di terowongan bawah tanah rumah sakit tersebut.

Sementara itu penembak jitu bersiap menembak siapapun yang masuk dan keluar rumah sakit. Operasi ambulans juga terhenti.

Selain menyerang rumah sakit, Israel juga membombardir tempat ibadah di Gaza, Palestina.

Setidaknya lebih dari 60 masjid di wilayah konflik tersebut hancur sejak serangan 7 Oktober 2023.

Melansir Wafa, kerusakan masjid terus bertambah setelah Israel melancarkan serangan udara yang menghancurkan Masjid al-Salam di lingkungan Sabra, Kota Gaza bagian utara.

Israel sebelumnya juga menembakkan rudal dan menghancurkan Masjid Khalid bin Walid dan Al-Ikhlas di Khan Younis pada Rabu (8/11/2023) waktu setempat.

Puluhan gereja juga sudah rata dengan tanah akibat rudal-rudal Israel.

Sementara, bantuan kemanusiaan yang ingin memasuki Gaza juga tersendat, karena harus melewati pemeriksaan yang ketat oleh pihak Israel hingga bisa sampai ke depan pintu Rafah, yakni pintu perbatasan Mesir dengan Gaza.

Menteri Energi Israel Katz mengatakan tidak akan ada saklar listrik yang akan dinyalakan, tidak ada hidran air yang akan dibuka, dan tidak ada truk bahan bakar yang akan masuk ke Gaza, sampai sandera dibebaskan, pada 13 Oktober lalu.

Penyerangan Israel ke rumah sakit dan tempat ibadah, serta mempersulit masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, tentunya telah melanggar Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Dosen Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta, Hestutomo Restu Kuncoro menjelaskan, ulah Israel yang menyerang rumah sakit dan tempat ibadah di Gaza, bentuk pelanggaran hukum internasional.

“Menurut hukum internasional, terutama Konvensi Jenewa Keempat 1949 dan Konvensi Den Haag 1907, serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah yang digunakan untuk tujuan medis atau keagamaan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum perang,” ucapnya.

Pasal-pasal relevan dalam konteks yang dilanggar tersebut, antara lain:

– Pasal 18 Konvensi Den Haag tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (1907)

Pasal ini melarang serangan terhadap rumah sakit, tempat medis, dan tenaga medis yang mengumpulkan, merawat, dan mengevakuasi orang yang terluka dan sakit dalam konflik bersenjata.

– Pasal 19 Konvensi Den Haag tentang Penghormatan terhadap Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (1907)

Pasal ini melarang serangan terhadap tempat ibadah yang digunakan untuk beribadah dalam konflik bersenjata.

– Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat (1949)

Pasal ini melarang tindakan kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, atau segala bentuk kekejaman terhadap orang-orang yang terluka, sakit, atau terdampar selama konflik bersenjata, dan pasal ini memberikan perlindungan khusus bagi rumah sakit dan tempat ibadah yang digunakan untuk perawatan mereka.

“Serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah yang digunakan untuk tujuan medis atau keagamaan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum perang, kecuali jika mereka digunakan secara aktif untuk tujuan militer oleh pihak bersenjata yang berkonflik. Misalnya memasang instalasi pertahanan, menyimpan senjata,” katanya.

Jalan Serangan Balik Kelahiran Kembali 70

Dewan Keamanan PBB Akhirnya Adopsi Resolusi Invasi Israel di Gaza******

NEW YORK — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) resmi mengadopsi resolusi mengenai Timur Tengah milik Malta untuk jeda kemanusiaan di zona konflik Israel-Palestina.  

Sebanyak 12 negara di dewan yang beranggotakan 15 orang, memberikan suara mendukung resolusi tersebut. 

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Namun, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Rusia abstain. Dokumen resolusi tersebut memuat tujuh ketentuan, yang berisi seruan untuk melakukan perpanjangan jeda dan koridor kemanusiaan di Jalur Gaza selama beberapa hari.  

Melansir TASS via Bisnis.com, jeda kemanusiaan yang akan diterapkan sesuai dengan hukum humaniter internasional. Selain itu, akses kemanusiaan secara penuh, cepat, aman dan tanpa hambatan. 

Palang Merah dan organisasi kemanusiaan lainnya yang tidak memihak, juga akan memungkinkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, dan memperbaiki infrastruktur penting. 

Selain itu, juga mengatur upaya penyelamatan dan pemulihan yang mendesak, termasuk anak-anak yang hilang di gedung-gedung yang rusak dan hancur. 

”Jeda kemanusiaan harus cukup lama untuk melakukan evakuasi anak-anak yang sakit atau terluka dan memberi perawatan kepada mereka,” kata DK PBB dalam resolusi tersebut.  

Selanjutnya, resolusi itu juga berisi seruan untuk segera membebaskan semua sandera, terutama anak-anak.  

Resolusi tersebut juga menyerukan kepada semua pihak yang berkonflik untuk menahan diri dari merampas layanan dasar dan bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil. 

“Menggarisbawahi pentingnya koordinasi, pemberitahuan kemanusiaan dan mekanisme dekonfliksi,” lanjutnya.  

Seperti diketahui, ketegangan kembali berkobar di Timur Tengah setelah militan dari kelompok radikal Palestina Hamas yang berbasis di Jalur Gaza melancarkan serangan mendadak ke wilayah Israel, pada 7 Oktober 2023. 

Hamas menggambarkan serangannya sebagai respons terhadap tindakan agresif otoritas Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Temple Mount di Kota Tua Yerusalem.  

Israel menanggapi dengan mendeklarasikan blokade total terhadap Jalur Gaza dan melancarkan pemboman terhadap wilayah tersebut dan beberapa wilayah di Lebanon dan Suriah, serta operasi darat terhadap Hamas di Jalur Gaza. Bentrokan juga dilaporkan terjadi di Tepi Barat.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Dewan Keamanan PBB Akhirnya Adopsi Resolusi Invasi Israel di Gaza”

Tuhan yang memberikan nasihat yang luar biasa

Dimediasi Qatar, Israel Setujui Gencatan Senjata 4 Hari dengan Hamas******

GAZA — Israel menyetujui kesepakatan gencatan senjata selama empat hari dengan Hamas yang akan membebaskan sekitar 50 sandera.

Sementara Israel diharapkan juga membebaskan 150 tahanan Palestina.

Promosi BRI Angkat Potensi Perempuan lewat Holding Ultra Mikro di WEF 2024 Swiss

Gencatan senjata antara Israel dan Hamas itu dimediasi Qatar.

Melansir Bloombergdari Axios Post, Rabu (22/11/2023), kantor Perdana Menteri Israel mengatakan Hamas diharapkan membebaskan wanita dan anak-anak Israel yang ditahan di Gaza.

Sementara itu, Israel diharapkan untuk membebaskan sekitar 150 tahanan Palestina yang sebagian besar wanita dan anak-anak di bawah umur.

Dalam tahap kedua dari kesepakatan tersebut, Hamas akan membebaskan lebih banyak wanita, anak-anak dan orang tua sebagai imbalan bagi Israel untuk memperpanjang gencatan senjata selama beberapa hari.

Dalam 24 jam ke depan, nama-nama tahanan Palestina yang akan dibebaskan diumumkan kepada publik sehingga warga Israel dapat mengajukan banding ke pengadilan atas pembebasan mereka, menurut pernyataan sumber pejabat Israel yang tidak disebutkan identitasnya kepada Axios.

Sebelumnya, pada awal rapat kabinet Israel, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa perang untuk membasmi Hamas tidak akan berhenti setelah gencatan senjata.

“Israel ingin mengubah Rumah Sakit Indonesia di Gaza jadi kuburan massal. Kami sedang berperang dan kami akan melanjutkan perang sampai kami mencapai semua tujuan kami untuk menghancurkan Hamas, mengembalikan semua sandera kami, dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun di Gaza yang dapat mengancam Israel,” ungkap Netanyahu.

Qatar membantu menengahi perundingan antara Israel dan Hamas.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, mengatakan bahwa perundingan tersebut berada pada tahap kritis.

Perjanjian ini menjadi gencatan senjata pertama setelah agresi Israel meratakan sebagian besar wilayah Gaza dan menewaskan 13.300 warga sipil serta menyebabkan sekitar dua pertiga dari 2,3 juta orang kehilangan tempat tinggal.

Kementerian Kesehatan Palestina mencatat sedikitnya 5.000 anak telah tewas dalam serangan-serangan Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober.

Sebanyak 3.000 dari 5.000 anak yang tewas itu berstatus pelajar sekolah.

“Pembantaian yang dilancarkan Israel telah menyebabkan 5.000 anak meninggal, termasuk sedikitnya 3.000 anak sekolah,” kata Kementerian Kesehatan Palestina melalui pernyataan yang dikeluarkan untuk menandai Hari Anak se-Dunia.

Menurut pernyataan itu, sedikitnya 23 murid juga terbunuh di Tepi Barat—wilayah yang diduduki Israel.

Israel mulai membombardir Gaza pada 7 Oktober seusai serangan Hamas, sudah lebih dari 13.000 warga Palestina yang terbunuh, menurut data-data terbaru yang dikeluarkan oleh pihak berwenang Palestina.

Jumlah korban jiwa 13.000 itu termasuk lebih dari 9.000 perempuan dan anak. Selain itu, menurut data tersebut, ada lebih dari 30.000 orang yang mengalami luka.

Ribuan gedung, termasuk rumah sakit, masjid, dan gereja, mengalami kerusakan atau hancur karena digempur Israel dari udara maupun darat.

Blokade yang dilancarkan Israel terhadap Gaza juga telah menyebabkan layanan bahan bakar, listrik, dan air di wilayah itu terputus.

Selain itu, penyaluran bantuan juga dibatasi.

Sementara itu menurut data-data resmi, jumlah korban jiwa di pihak Israel tercatat 1.200 orang.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Israel-Hamas Sepakati Gencatan Senjata 4 Hari, 50 Sandera Dibebaskan”

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

Menlu RI: Palestina Berhak Merdeka Berdasarkan Solusi Dua Negara******

JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa bangsa Palestina memiliki hak untuk merdeka berdasarkan solusi dua negara.

Ketika berbicara dalam pertemuan PBB di New York, Amerika Serikat, pada Rabu (29/11/2023), Retno mengatakan bahwa jeda kemanusiaan yang menghentikan sementara pertempuran Israel dan kelompok Hamas Palestina di Gaza, adalah saat yang tepat untuk memulai kembali proses perdamaian tersebut.

Promosi BRI Bayarkan Dividen Interim Rp12,7 Triliun, Negara Kantongi Rp6,8 Triliun

“Dan mengingat hari ini kita memperingati Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina, maka kita jangan menutup mata atau tinggal diam terhadap perjuangan rakyat Palestina,” kata Retno dalam video pernyataan persnya, dilansir Antara.

Tahun ini, lanjut dia, semua menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berada di New York menghadiri peringatan Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina yang jatuh tiap 29 November.

Dalam peringatan tersebut, Presiden Indonesia Joko Widodo juga menyampaikan pesan tertulis yang intinya menegaskan kembali dukungan Indonesia bagi perjuangan bangsa Palestina.

Kemudian, dalam pertemuan khusus dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, para menlu OKI menekankan pentingnya dihasilkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang lebih tegas, dengan fokus utama mengenai isu kemanusiaan.

“Isu penting terkait gencatan senjata kembali disampaikan. Dan dibahas pula mengenai penjajakan pembukaan akses lain untuk pengiriman bantuan kemanusiaan, serta pentingnya penyederhanaan pengecekan keamanan agar bantuan kemanusiaan dapat lebih cepat tersalurkan karena memang kebutuhannya sangat mendesak,” tutur Retno.

Sementara itu, dalam pertemuan bilateral dengan Menlu China Wang Yi, Retno menyatakan kedua pihak berbagi pandangan yang sama mengenai pentingnya gencatan senjata, akses bantuan kemanusiaan yang tanpa hambatan, dan juga pentingnya dimulainya kembali proses perdamaian.

Dalam pertemuan dengan Menlu China, yang saat ini menjabat Presiden DK PBB, Menlu Retno juga meminta perhatian diberikan ke Tepi Barat, di mana kekerasan terus terjadi dan semakin meningkat, bahkan selama jeda kemanusiaan.

Retno mengkritisi tahanan yang dibebaskan oleh Israel selama jeda kemanusiaan dengan Hamas, jumlahnya hampir sama dengan warga Palestina yang baru-baru ini ditangkapi di Tepi Barat. 

“Karena itu lah pesan kuat harus keluar dari DK PBB dan penghentian kekerasan dan kekejaman harus dilakukan sekarang,” tutur dia.

Kebangkitan industri militer

Pemerintah Indonesia, Malaysia & Brunei Serukan Gencatan Senjata di Jalur Gaza******

JAKARTA — Para pemimpin dari Indonesia, Brunei, dan Malaysia menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera, tahan lama, dan berkelanjutan demi menghentikan permusuhan di Jalur Gaza.

Menurut keterangan dari Kemlu RI dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada Sabtu pada pertemuan tingkat tinggi negara-negara Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di San Francisco, ketiga pemimpin tersebut menyatakan keprihatinan mendalam atas penderitaan manusia yang memilukan dan dampak buruk dari seluruh perang dan konflik di seluruh dunia.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Mereka juga menekankan bahwa konflik dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian global. 

Para pemimpin tersebut menegaskan kembali pesan-pesan resolusi KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi, tentang agresi Israel terhadap rakyat Palestina.

Mereka juga menyerukan penyediaan barang dan jasa penting bagi warga sipil di seluruh wilayah Jalur Gaza, dan meminta agar barang dan jasa didistribusikan secara segera, berkelanjutan, memadai, dan tanpa hambatan.

Ketiga pemimpin tersebut menegaskan kembali bahwa solusi yang adil dan abadi terhadap konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai melalui cara-cara damai, berdasarkan resolusi PBB, termasuk Resolusi Majelis Umum PBB yang diadopsi pada 23 Oktober 2023 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2712, dan sesuai dengan hukum internasional, solusi dua negara, berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Perbatasan sebelum tahun 1967 merujuk pada batas-batas yang ada antara Israel dan negara-negara tetangganya yang disepakati dalam Perjanjian Gencatan Senjata 1949. 

Namun, Israel mengabaikan batas tersebut dalam Perang Enam Hari 1967 dan merebut wilayah-wilayah, termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.

Seruan para pemimpin Indonesia, Brunei, dan Malaysia untuk melakukan gencatan senjata kemanusiaan muncul di tengah krisis kemanusiaan yang memburuk di Jalur Gaza, di mana lebih dari 2 juta warga Palestina terjebak di wilayah yang diblokade Israel.

Blokade tersebut menyebabkan kekurangan makanan, obat-obatan, dan pasokan penting lainnya, hingga menyebabkan seluruh rumah sakit di Gaza berhenti beroperasi karena kekurangan bahan bakar.

Setidaknya 11.500 warga Palestina terbunuh dalam serangan itu, termasuk sekitar 7.900 perempuan dan anak-anak, sementara lebih dari 29.800 lainnya luka-luka, menurut angka terbaru dari pihak berwenang Palestina.

Tian Yun Xian Yuan

Kedubes Iran di Indonesia Kutuk Serangan Bom di Kerman Tewaskan Seratusan Jiwa******

JAKARTA — Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Islam Iran di Indonesia mengutuk keras tindakan terorisme yang menewaskan hampir 100 orang penduduk di provinsi Kerman, Iran. 

Tindakan terorisme tersebut disebut keji dan pengecut. Lokasi tersebut merupakan tempat kelahiran dan makam Mayjen Qassem Soleimani yang mengakibatkan sejumlah warga negara Iran mati syahid atau terluka. 

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Melalui keterangan resminya, Kedubes Iran di Indonesia menyebut tindakan kejahatan dan teroris ini menunjukkan betapa besarnya kejahatan dan kekejaman musuh-musuh Iran di mana mereka dengan pendekatan kekerasan dan kejahatan mencoba mengincar harapan palsu mereka yaitu dapat keluar dari krisis yang dibuat  sendiri. 

“Tidak diragukan lagi, para musuh Iran dengan melakukan kejahatan keji terhadap warga negara kami, telah memperkuat persatuan masyarakat Iran dengan cita-cita Mayjen Soleimani serta memperkuat solidaritas bangsa besar Iran. Hal ini pun telah memperdalam permusuhan dan kebencian pihak musuh terhadap kami,” ujar keterangan resmi tersebut, Kamis (4/1/2023) dilansir Bisnis.com. 

Dalam keterangan resminya Republik Islam Iran juga menegaskan akan menggunakan seluruh kapasitas diplomatik, politik, hukum dan  internasionalnya untuk mengutuk serangan teroris yang penuh kebencian ini di seluruh dunia dan mengadili para pelaku dan pihak-pihak yang menjadi otak dibalik  serangan ini.  

Sejak awal pembentukan rezim Zionis ilegal, teror telah menjadi salah satu alat dan pendekatan Zionis untuk memajukan kepentingan mereka. 

Kedubes Iran di Indonesia menjelaskan di tengah kejahatan brutal, tindakan illegal dan serangan mematikan terhadap Gaza, rezim Zionis juga terus melakukan aksi teroris yang agresif di wilayah Suriah. 

Tindakan yang disengaja ini khususnya ditujukan terhadap penasihat militer Iran, yang telah hadir di negara ini secara sah  dan atas permintaan resmi Republik Arab Suriah sejak beberapa tahun silam.

Di mana mereka telah dan terus memainkan peran penting dalam perang melawan terorisme, kekerasan dan ISIS.  

Syahid Seyed Razi Mousavi merupakan penasihat militer senior Iran, yang menjalankan misi untuk mendukung tentara Suriah dalam perang melawan terorisme. 

Ia menyumbangkan  hidupnya dan menjadi syahid ketika tiga roket yang ditembakkan oleh rezim Zionis dari dataran tinggi Golan yang didudukinya.  

Aksi keji dan teroris ini merupakan serangan kedua terhadap penasihat militer Iran pada bulan ini setelah serangan serupa yang dilakukan rezim Israel pada 2 Desember 2023. 

Sayangnya, serangan sebelumnya juga menyebabkan tewasnya dua penasihat militer Iran bernama Mohammad Ali Atai dan Panah Taghizadeh. 

Kejahatan brutal dan tindakan agresi yang disengaja terhadap penasihat militer Iran pada wilayah  teritorial Suriah, yang hadir secara sah dan sesuai permintaan resmi pemerintah Republik Arab Suriah untuk memerangi terorisme, merupakan contoh nyata pelanggaran terhadap HAM dan integritas wilayah Suriah. 

Di sisi lain, tindakan tersebut menunjukkan keinginan rezim Zionis untuk mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan. 

Semasa hidupnya, rezim Zionis telah melakukan segala macam kejahatan dengan berulang kali  dan terus menerus melanggar peraturan dan norma internasional. 

Pembunuhan terhadap rakyat  dan penasihat militer Iran di provinsi Kerman – Iran dan di Suriah juga merupakan contoh dari  kebijakan rezim ini selama 75 tahun silam yang menciptakan ketegangan dan menyebarkan konflik dan perang di kawasan Asia Barat. 

Republik Islam Iran dengan tegas mengutuk tindakan teroris rezim Israel yang keji dan pengecut  ini. Iran juga memiliki hak yang sah dan melekat berdasarkan hukum internasional dan piagam PBB untuk membalas dengan tegas atas tindakan ini pada waktu dan tempat yang tepat yang dianggap perlu. 

Republik Islam Iran menekankan hak yang melekat pada Republik Arab Suriah berdasarkan hukum internasional untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan sebagai tindakan balasan terhadap serangan teroris dan tindakan agresif rezim Israel terhadap kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara ini. 

“Tidak dapat disangkal lagi bahwa rezim Israel harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa- nyawa yang tak berdosa. Rezim ini juga harus bertanggung jawab atas kejahatannya terhadap  warga dan infrastruktur sipil di Republik Suriah,” tulis keterangan itu.

Republik Islam Iran meminta Sekretaris Jenderal dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan Piagam PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional dari ancaman kejahatan, agresi dan tindakan teror rezim Israel.

Rezim Israel dituding menjadi ancaman serius terhadap perdamaian dan membahayakan keamanan global; rezim Zionis seharusnya dipaksa untuk mematuhi hukum internasional dan menghentikan kegiatan-kegiatannya yang mengganggu stabilitas di kawasan.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kedubes Iran di RI Kecam Tindakan Terorisme di Kerman”