slot gacor slot gacor

Perhatikan iblis seperti ini

Menaker Bungkam soal Anies Mau Kaji Ulang Omnibus Law Ciptaker******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahenggan mengomentari pernyataan calon presden nomor urut 1 Anies Baswedan bakal mengkaji ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) jika terpilih di Pilpres 2024.

Diketahui, Ida Fauziyah merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Saya tidak berkomentar, seperti itu," kata Ida Fauziah seusai menjadi pemateri dalam acara Menaker Talks di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Jumat (22/12).

"Masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden itu memiliki gagasan, visi, dan misi, dan ini sedang dipasarkan kepada masyarakat," ujar Politikus PKB ini.

Sebelumnya, Anies menyatakan bakal mengkaji ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) jika terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2024.

Anies menilai UU Ciptaker harus mengakomodasi para pekerja di Indonesia.

"Kami sudah sampaikan berkali-kali, bahwa itu akan kami reviewulang, memastikan bahwa prinsip keadilan muncul di dalam undang-undang ketenagakerjaan kita," kata Anies saat ditemui Universitas Bina Bangsa dalam serangkaian kampanye di Serang, Banten, Kamis (21/12).

tawanan Naruto

Daftar Produk Ekspor Indonesia yang Dipermasalahkan Uni Eropa******

Uni Eropagemar mengganjal dan menyulut konflik dengan Indonesia di kancah perdagangandunia, termasuk membawa peperangan masuk ke meja Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Jauh sebelum perang soal hilirisasi nikel tanah air yang digugat Uni Eropa ke WTO, Indonesia pernah berperang terkait bea masuk biodiesel. Beruntung, Indonesia memenangkan peradilan di WTO tersebut pada 2018 lalu.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa anjlok 42,84 persen pada 2013-2016, dari US9 juta ke US0 juta. Nilai ekspor biodiesel Indonesia paling rendah ke Uni Eropa terjadi pada 2015, di mana nilai pengiriman ke benua biru itu hanya US juta.

Lantas, apa saja daftar produk ekspor Indonesia yang pernah dimasalahkan Uni Eropa?

1. Biodiesel

Indonesia mengajukan tujuh klaim gugatan utama kepada Uni Eropa soal biodiesel. Indonesia juga melakukan pembelaan pada sidang First Substantive Meeting (FSM) yang berlangsung Maret 2017 dan dilanjutkan dalam sidang Second Substantive Meeting tepat empat bulan setelahnya.

Panel Dispute Settlement Body (DSB) WTO lantas melihat Uni Eropa tidak konsisten dengan peraturan perjanjian antidumping WTO selama proses penyelidikan hingga penetapan BMAD atas impor biodiesel dari Indonesia. WTO pun memenangkan enam gugatan Indonesia atas Uni Eropa.

"Hal ini merupakan bentuk kemenangan telak untuk Indonesia yang tentunya akan membuka lebar akses pasar dan memacu kembali kinerja ekspor biodiesel ke Uni Eropa bagi produsen Indonesia, setelah sebelumnya sempat mengalami kelesuan akibat pengenaan BMAD," kata Enggartiasto Lukita yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan.

Teranyar, WTO juga sepakat membentuk panel untuk meninjau bea masuk yang ditetapkan UE terhadap impor biodiesel Indonesia.

2. Sawit

Mulanya, Uni Eropa mengesahkan proposal bertajuk Report on the Proposal for A Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources dalam pemungutan suara di Kantor Parlemen Eropa, Prancis pada awal Januari 2018 lalu.

Proposal tersebut menghapus dan tidak lagi menganggap produk biodiesel atau bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup dan tanaman, seperti kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan. Dengan kata lain, penjualan serta penggunaan produk sawit Indonesia di Eropa akan semakin terbatas.

Uni Eropa juga mengeluarkan rancangan kebijakan bertajuk 'Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II'. Rancangan tersebut menyebutkan bahwa minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.

Pada Februari 2021 lalu, pemerintah RI dan Malaysia sepakat untuk melanjutkan kerja sama melawan kampanye hitam sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlawanan terhadap kampanye hitam sawit akan lebih optimal jika dilakukan bersama oleh kedua negara.

"Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit dan perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama, dan Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini," terang Jokowi kala itu.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menyebut Indonesia turut mempersiapkan gugatan ke WTO terhadap tindakan semena-mena UE tersebut.

"Di sawit juga kami akan masukkan dua gugatan baru ke UE. Trade defence kita harus ditingkatkan, gak bisa diam-diam saja dikenakan antidumping dan segala macam, gak. Banyak negara berkembang sikapnya seperti itu, jangan, ini semena-mena. Harus kami challenge, bawa ke WTO," katanya dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

3. Coal rolled stainless steel (CRS)

Selain mempersiapkan gugatan soal sawit, Kemenko Marves menyebut sudah memasukkan satu gugatan terkait Cold Rolled Stainless Steel (CRS). Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menyebut akar masalahnya adalah produk CRS Indonesia yang dikenakan antidumping oleh Eropa.

Seto menegaskan sejatinya hal tersebut lumrah karena UE juga ingin memproteksi industri dalam negerinya. Namun, gugatan ke WTO adalah bentuk trade defenceRI dengan mempertanyakan ketepatan pengenaan antidumping tersebut.

"Kami masukkan gugatan ke WTO, mereka (UE) mengenakan antidumping, ini kami anggap tidak sah. Jadi akan ada satu kasus baru, kami sudah submit di WTO, menggugat UE aturan antidumping mereka," ungkap Seto dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan pada Februari lalu.

Ia menekankan untuk maju ke pengadilan WTO harus melalui negara, tidak bisa lewat perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan keadilan tersebut.

Nikel dan Baja Nirkarat

perjalanan

Kepala BP2MI Guyon Negara Pelit ke TKI******

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan keluhan yang dirasakan para pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI).

Salah satunya soal biaya penempatan yang ditanggung PMI. Padahal, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, biaya penempatan tidak boleh dibebankan ke pekerja.

Atas dasar itu, ia menyebut negara pelit terhadap PMI.

Benny membeberkan selama ini PMI masih dibebankan berbagai jenis biaya seperti untuk mengurus paspor, visa, medical checkup, pelatihan, hingga tes psikologi. Semua biaya itu katanya sangat membebani para PMI.

Padahal, Benny mengatakan PMI memberikan devisa sebesar Rp159,6 triliun per tahun ke negara. Sementara negara hanya menggelontorkan Rp8,2 triliun untuk biaya penempatan 270 ribu PMI per tahun.

"Negara belum mampu mewujudkan perintah UU yaitu PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Semoga tahun berikutnya pemerintah konsisten terhadap perintah UU untuk membebaskan biaya penempatan PMI," katanya.

Tak hanya soal biaya penempatan, Benny juga meminta pemerintah mengalokasikan dana abadi bagi PMI.

"Mereka boleh bekerja di luar negeri tapi negara harus menjamin tidak ada masalah sosial yang dihadapi keluarga PMI dan tidak ada masalah pendidikan terputus yang dialami anak-anak PMI," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Guizhou Fengyun

Zulhas Beber Alasan Bolehkan TikTok Betransaksi di Platform Sendiri******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas membeberkan alasan TikTok masih boleh bertransaksi di dalam platform sendiri meskipun sudah bekerja sama dengan Tokopedia.

Ia mengatakan kelonggaran itu diberikan agar Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) bisa segera menjual produknya.

"Tujuannya kita agar UMKM bisa on boarding, bisa ikut, bisa menggunakan platform itu," kata Zulhas di Jakarta Convention Centre (JCC), Kamis (13/12).

"Kalau mereka (negara lain) pakai ekonomi digital, kita enggak, kita bisa kalah. Jadi inilah yang pemerintah siapkan agar kita bisa memanfaatkan ini (platform digital)," katanya.

Namun, Zulhas menegaskan seharusnya TikTok tidak boleh bertransaksi jual-beli secara langsung di platformnya, melainkan harus lewat Tokopedia.

"Jadi dia (TikTok) pakainya Tokopedia karena dia tidak boleh jualan langsung," katanya.

Zulhas mengatakan pemerintah berkomitmen untuk melindungi produk dalam negeri. Upaya yang dilakukan dengan mempersulit barang impor masuk dan mempermudah ekspor.

"Kemarin kita impornya gampang banget, bablas. Ekspornya susah. Mati dong usaha dalam negeri," katanya.

"Yang impor banyak syaratnya. Kita enggak mempersulit tapi menata. Syaratnya mesti ada izin BPOM, harus ada izin edarnya, jadi banyak syaratnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Rifan Ardianto menyebut saat ini TikTok baru mengantongi izin sebagai social commerce. Karenanya, tidak boleh melakukan transaksi.

"Kurang lebih harusnya seperti itu (transaksi di Tokopedia) dari sisi regulasi," kata Rivan di Tokopedia Tower, Jakarta, Selasa (12/2).

Dalam kesempatan itu, Direktur Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan ada dua jalan yang bisa ditempuh jika TikTok Shop ingin berjualan kembali. Pertama, membuka e-commerce sendiri. Kedua, bekerja sama dengan e-commerce yang sudah ada seperti yang saat ini dilakukan.

"Tetap dengan (izin) social commerce, tapi kerja sama dengan e-commerce. Transaksinya di Tokopedia," kata Isy.

Ia mengatakan saat ini kerja sama Tokopedia dan TikTok baru diluncurkan sehingga perlu waktu untuk transisi.

"Kan untuk menjadikan sistem perlu pindahkan pedagangnya, banyak yang mesti diurus," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Makanan

Ingin Harga Jual Diatur, Teten Desak Revisi Permendag 31 dalam 3 Bulan******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mendesak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik harus direvisi dalam tiga bulan ke depan.

Ia meminta dalam aturan yang diundangkan September lalu itu, mengatur larangan platform perdagangan digital, seperti e-commerce, menjual produk di bawah harga pokok penjualan (HPP).

"Saya mengusulkan tiga bulan ke depan harus ada revisi Permendag untuk lebih menyempurnakan karena belum ada aturan HPP," katanya dalam konferensi pers di Gedung SMESCO, Jakarta, Selasa (21/12).

Teten juga mengatakan selama ini pengawasan terhadap perdagangan online dan perdagangan offline tidak sebanding. Menurutnya, perdagangan online tidak begitu ketat.

"Banyak sekali barang yang dijual di online tidak dilengkapi dokumentasi impornya. Bahkan para merchant yang menjual di marketplace tidak memiliki dokumen itu," katanya.

"Jadi selama ini ada pengaturan yang jomplang di offline dan online. Jadi sekarang di online bisa menjual barang yang tidak memenuhi standar," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Master Pedang Sembilan Surga

4 Bank Jumbo Siapkan Uang Tunai Rp111,52 T Sambut Libur Nataru******

Empat bankdengan aset terbesar di Tanah Air menyiapkan uang tunai triliunan rupiah menjelang libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Uang tunai tersebut disediakan demi memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat. Maklum, saat Nataru masyarakat mulai bepergian, entah untuk mudik ataupun liburan.

Berikut daftar bank yang telah menyediakan uang tunai selama Nataru:

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menyatakan peningkatan alokasi tersebut dilakukan menyusul proyeksi kenaikan transaksi ATM masyarakat.

Untuk itu, kami mengoptimalkan layanan digital untuk mendukung kantor cabang dalam melayani kebutuhan nasabah pada masa Nataru 2023," ujar Ali dalam keterangan resmi, Rabu (14/12).

Ia juga menyebut saat ini total ATM Bank Mandiri yang beroperasi tercatat sebanyak 13.068 mesin yang terhubung dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima dan Visa/Plus di seluruh Indonesia.

Bank BCA

Bank BCA menyediakan uang tunai sebanyak RP41,1 triliun sepanjang Nataru. Nilai ini meningkat sekitar 5 persen dibandingkan realisasi uang tunai yang kami siapkan di periode Nataru tahun sebelumnya.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan hal tersebut merupakan komitmen perusahaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

"Hal ini merupakan komitmen kami sebagai perbankan nasional untuk memenuhi kebutuhan uang tunai bagi nasabah dan masyarakat umum pada periode Natal-Tahun Baru 2023," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Ia menambahkan bahwa BCA berkomitmen memberikan layanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan nasabah maupun mitra di momen Nataru.

Selain itu, BCA juga berfokus untuk senantiasa memastikan hadirnya platform perbankan transaksi yang aman dan andal, sekaligus dapat menjadi solusi yang relevan bagi kebutuhan nasabah.

BNI

Bank Negara Indonesia (BNI) menyediakan uang tunai senilai Rp22,02 triliun sepanjang Nataru. Dana itu disiapkan untuk pemenuhan ATM/CRM sebesar Rp11,75 triliun dan Outlet sebesar Rp10,27 triliun.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menuturkan perseroan melihat kebutuhan masyarakat selama periode Nataru masih cukup tinggi. Apalagi, Nataru merupakan periode festive akhir tahun yang mendorong masyarakat melakukan transaksi belanja lebih tinggi.

"Tentunya Natal dan Tahun Baru merupakan periode paling ditunggu oleh banyak masyarakat. Kami berkomitmen untuk mencukupi berbagai kebutuhan termasuk dana tunai masyarakat," ujarnya melalui keterangan resmi beberapa waktu lalu.

BRI

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyediakan uang tunai sebanyak Rp25,2 triliun sepanjang Nataru ini. Hal ini dilakukan guna mendukung kenyamanan dan kelancaran masyarakat dalam bertransaksi pada periode tersebut.

Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto mengungkapkan pada periode Nataru tahun ini tercatat lebih rendah 5 persen dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp26,5 triliun.

"Uang tersebut akan dialokasikan sebesar Rp19,8 triliun untuk kebutuhan mesin e-Channel BRI berupa ATM & CRM, sementara sisanya sebesar Rp5,4 triliun dialokasikan untuk Kantor Cabang BRI," tutur Andrijanto.

Menurutnya, penurunan kebutuhan uang tunai tersebut selaras dengan preferensi transaksi nasabah yang bergeser ke transaksi digital atau secara cashless. Hal ini terlihat dari migrasi transaksi ke digital yang meningkat signifikan.

Penyediaan layanan berbasis digital BRI telah mampu memigrasi transaksi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional oleh pekerja di banking hall.

"Sekitar 99 persen telah dilakukan melalui layanan berbasis digital baik melalui e-channel maupun platform digital yang dimiliki BRI. Sedangkan sisanya, atau 1 persen transaksi dilakukan masih secara konvensional di Kantor BRI," jelas Andrijanto.

[Gambas:Video CNN]