kinislot org 772Jutaan kata 502431Orang-orang telah membaca serialisasi
《cara kredit kredivo di shopee》
Gojek Blak******
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GOTO buka suara terkait penggantian tunjangan hari raya (THR) kepada para sopir (driver).
Head of Region and External Affairs Gojek Gede Manggala mengatakan pihaknya memang tidak memberikan THR. Sebab, hubungan dengan driveradalah sebagai mitra, bukan hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan.
Meski tak memberikan THR, Gede menjelaskan pihaknya memiliki program khusus saat hari raya bagi para driver. Dalam program itu termasuk pemberian insentif bagi para driveryang tetap mengambil orderan pada hari pertama dan kedua Lebaran.
Meski begitu, Gede tidak merinci berapa besaran insentif yang diberikan. Menurutnya, besaran insentif itu berbeda-beda di setiap kota.
Selain itu, Gede juga menyebut perusahaan memberikan insentif lain berupa pulsa, diskon biaya perawatan kendaraan, hingga diskon sembako. Insentif ini juga masuk ke dalam program Swadaya.
Program Swadaya merupakan program Gojek dalam pemberian akses manfaat tambahan khusus untuk mitra driverdengan bekerja sama dengan pihak ketiga.
Menurut Gede, insentif ini dipilih karena dinilai memiliki dampak yang berkelanjutan pada para driver.
"Jadi kami melihatnya lebih berkelanjutan, jadi tahun ini iya (ada insentif). Kami ngobrolnya sama driverapa yang bisa benar-benar kami lakukan secara terus menerus," ucapnya.
Pemerintah memang tidak mengatur THR untuk driverojekonlinedan taksionline. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan mengatakan alasanya karena salah satu syarat pekerja mendapatkan THR adalah memiliki hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan. Sementara, driverojol bergabung dalam skema kemitraan.
"Kalau mitra Gojek kan tidak ada hubungan kerja ya. Itu kan kemitraan, yang mendapatkan THR itu yang ada hubungan kerja," kata Ida, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, seperti dikutip dari Detik, Senin (3/4) lalu.
[Gambas:Video CNN]
Secara terpisah, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan acuan THR adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja, yakni dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Beleid itu tidak mencakup hubungan kemitraan seperti driverojol dengan operator aplikasi transportasi daring. Namun, Putri mengatakan perusahaan tidak dilarang memberikan THR kepada mitranya.
"Apabila perusahaan platform-nya akan memberikan THR, itu baik dan tidak dilarang. Pemberian THR-nya memang tidak masuk dalam pengaturan di SE Menaker karena ojek onlinebukan hubungan kerja konvensional, tapi kemitraan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com.
Lihat Juga :Melihat Beda Komponen THR PNS dan Buruh |
2 Syarat Baru dari Erick Thohir ke Orang yang Mau Jadi Komisaris BUMN******
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberlakukan syarat baru bagi calon komisarisperusahaan pelat merah.
Syarat baru itu adalah; harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat membayar pajak selama dua tahun terakhir.
Syarat baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.
Aturan itu beda jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dalam aturan lama, calon komisaris BUMN tidak diwajibkan punya NPWP dan taat pajak.
Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.
Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:
Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.
"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Label:mega win login link alternatif、slot maxwin modal receh、link slot gacor malam ini
Terkait:erek bergambar 2d、winstar4d、pola slot gacor mahjong ways、games slot terpercaya、erek erek mobil、impian88、trik main slot zeus、bukti4d、cara pinjam uang 200 ribu、angkasa168
bab terbaru:mantap slot 77(2024-07-02)
Perbarui waktu:2024-07-02
Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diprediksi bergerak datar pada perdagangan Kamis (6/4).
CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan indeks masih dibayangi oleh gelombang tekanan terbatas jelang libur panjang memperingati wafatnya Isa Almasih.
Namun, derasnya aliran capital inflowyang masuk ke dalam pasar modal Indonesia masih menopang pergerakan IHSG sejauh ini.
Ia memprediksi indeks saham bergerak di rentang support6.731 dan resistance6.847.
Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ITMG, BMRI, TLKM, BBRI, ASRI, ASII, BSDE, dan JSMR.
Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menyoroti nilai transaksi IHSG yang masih sepi meski perdagangan sudah kembali dengan jam bursa normal. Menurutnya, pelaku pasar banyak mengurangi trading.
"Kondisi ini terjadi setiap tahun, dan di saat pasar bergerak sepi, peluang akumulasi selalu lebih besar. Hari ini kami memproyeksikan IHSG bergerak mixedcenderung menguat," jelasnya.
William Hartanto memprediksi hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support 6.668 dan resistance 6.856.
IHSG lesu ke posisi 6.819 pada Rabu (5/4). Indeks saham melemah 13,50 poin atau minus 0,20 persen dari perdagangan sebelumnya.
Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,22 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,53 miliar saham.
[Gambas:Video CNN]
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom akan menggabungkan dua anak usahanya. IndiHome akan digabung atau mergerdengan PT Telekomunikasi Selular atau Telkomsel. Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah menjamin tidak akan ada PHK dalam penggabungan dua anak usaha tersebut.
Ia menyebut hal itu sebagai upaya penggabungan bisnis mobile dengan bisnisfixed broadbandataufixed mobile convergence(FMC).
"Eksisting kami selama ini melayani pasar melalui IndiHome dan Telkomsel, Telkomsel itu ada sim card mobile ada Orbit, dan IndiHome ini terpisah. Nanti kami kombinasikan," ujar Ririek dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (4/3).
Selain itu, Telkom akan lebih efisien dalam pemasaran dan penjualan produk. Tak hanya itu, pelayanan seperti Grapari dan Plaza Telkom juga akan disatukan, termasuk penggabungan jaringan dan fasilitas lainnya.
Meski demikian, Ririek menekankan dalam proses merger tidak akan ada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di kedua perusahaan.
"Satu hal yang dapat saya jaminkan di forum terhormat ini adalah tidak akan ada pengurangan karyawan. Yang nanti tidak pindah ke Telkomsel, masih ada di Telkom itu akan kita retrainmereka untuk melakukan bisnis lain adalah fokus ke B2B," ucap Ririek.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan rencana ini merupakan keharusan. Nantinya, IndiHome akan dikeluarkan dari bagian Telkom, dan sahamnya akan diinbrengkan ke Telkomsel. Hal ini membuat saham Singapore Telecom Mobile Pte Ltd (Singtel) terdilusi di Telkomsel.
"Nanti secara end resultada dilusi kepemilikan dari Singtel di Telkomsel. Ini yang nanti belum kami sampaikan hari ini karena teknis sekali dan masih non-public information, jadi akan diinbrengkan dan akan mengurangi sebagian kepemilikan Singtel di Telkomsel," kata Tiko, sapaan akrabnya.
Ia pun menjelaskan alasan merger kedua perusahaan karena bisnis mobile mulai turun. Di sisi lain, Tiko yakin masyarakat akan beralih ke jaringan fiber dan wi-fi. Oleh karena itu, transformasi yang cepat dan tepat sasaran perlu dilakukan.
Dengan demikian, Tiko menilai layanan antara mobile dengan broadband dan wi-Fi kelak bisa diintegrasikan dalam satu rumah.
"Nantinya masyarakat bisa merasakan layanan ini terintegrasi," ucapnya.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan sebesar 65 persen dana pensiunperusahaan pelat merah bermasalah. Hanya 35 persen saja yang mampu mengelola duit pensiun dengan baik.
Oleh karena itu, Erick intens berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana pensiun BUMN, termasuk kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).
"Kemarin saya warning, setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang kita mendorong investigasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit. Kita harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar," ucap Erick beberapa waktu lalu.
Risiko pengembangan dana PPMP umumnya ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja. Namun, pengelola dana dapat menetapkan skema program pensiun yang memungkinkan pemberi kerja dan peserta menanggung risiko secara bersama-sama.
Lihat Juga :Pertamina Akhirnya Blak-blakan soal Penyebab Kebakaran Kilang Dumai |
Terkait pengelolaan dana pensiun, ke depan Erick sempat punya wacana untuk mengonsolidasikan beberapa dana pensiun BUMN.
Erick pun mengkhawatirkan bom waktu dari pengelolaan dana pensiun perusahaan BUMN yang tercatat minus Rp9,8 triliun per 2021 lalu itu. Ia menilai apabila dana pensiun BUMN tidak diintervensi, maka ledakan masalah besar bisa terjadi.
"Ini akan ledakan satu dua tahun ke depan kalau tak ada intervensi hari ini," ujarnya.
Selama ini, sambungnya, dana pensiun BUMN dikelola sendiri oleh manajemen perusahaan pelat merah terkait. Imbasnya, apabila ada masalah, tidak terdeteksi.
Lihat Juga :![]() |
Menurut Erick, modus korupsi uang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah. Salah satunya, sengaja menghilangkan aset.
Ia menyebut dari sekian lembaga dana pensiun yang melakukan korupsi, dua di antaranya adalah Asabri dan Jiwasraya. Karenanya, ia berharap ke depannya direksi BUMN hanya akan mewarisi kebaikan, bukan masalah seperti kedua dana pensiun tersebut.
Erick mengatakan saat ini pihaknya makin meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memelototi direksi BUMN. Jika ada yang ketahuan korupsi, maka akan dikenakan sanksi.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengungkapkan 65 persen dana pensiun bermasalah gara-gara dikelola oleh para pensiunan. Ia mengatakan pengelolaan dana pensiun seharusnya dilakukan oleh ahlinya yang paham soal investasi.
"Jadi ini salah satu yang perlu dilakukan adalah yang mengelola (dana pensiun BUMN) harus ahlinya, jangan sampai dikelola oleh, mohon maaf, para pensiunan yang nggak memahami juga mengenai investasi," kata Pahala.
Selain paham mengenai investasi, Pahala menegaskan pengelola dana pensiun BUMN harus paham mengenai kebijakan-kebijakan yang sesuai, dilihat dari best practicealias pengalaman terbaik orang tersebut.
Meski menyebut banyak pensiunan yang mengelola dana pensiun BUMN, Pahala menekankan hal tersebut bukan menjadi permasalahan utama penyelewengan dana pensiunan perusahaan pelat merah.
"Banyak (para pensiunan). Bukan masalah di pensiunan, masalahnya apakah dikelola oleh orang yang betul-betul punya keahlian mengelola itu. Bukan masalah pensiunan," tutur Pahala.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menggelar programmudik gratispada Lebaran tahun ini melalui jalur darat, laut dan kereta api.
Namun, per Rabu (5/4), kuota mudik gratis jalur darat atau menggunakan bus sudah terpenuhi. Sedangkan untuk menggunakan kereta api dan kapal laut masih tersisa.
Mengutip akun Instagram @ditjen_hubdat, kuota mudik gratis melalui jalur darat langsung habis kurang dari 24 jam sejak dibuka pada 13 Maret lalu. Total kuota yang disediakan yaitu sebanyak 24.072 penumpang dengan 585 unit bus.
Berdasarkan data Ditjen Perkeretaapian per 4 April, jumlah total motor telah terdaftar sebanyak 6.187 unit dengan rincian 3.142 arus mudik dan 3.045 arus balik. Dengan begitu, sisa kuota motor tersisa 4.253 unit.
Kemudian untuk penumpang telah terdaftar sebanyak 9.217 orang dengan rincian 4.577 untuk arus mudik dan 4.640 untuk arus balik. Dengan begitu, total sisa kuota sebanyak 37.503 penumpang.
Sama halnya dengan program mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut yang hingga kini kuotanya masih tersedia.
Mengutip akun Instagram @djplkemenhub151, hingga 1 April, jumlah pendaftar untuk keberangkatan 15 April 2023 tercatat 398 motor dari kuota 1.250 motor dan 918 orang dari kuota 2.500 orang.
Sementara untuk keberangkatan 17 April 2023, total pendaftar sebanyak 1.084 motor dari kuota 1.250 motor dan 2.449 orang dari kuota 2.500 orang.
Lalu untuk perjalanan balik, jumlah pendaftar untuk keberangkatan 25 April mencapai 422 motor dari kuota 1.250 motor dan 1.054 orang dari kuota 2.500 orang. Untuk keberangkatan 28 April 2023, jumlah pendaftar sebanyak 1.093 motor dari kuota 1.250 dan 2.448 orang dari kuota 2.500 orang.
Secara total, program mudik gratis sepeda motor naik kapal laut menyediakan total kapasitas arus mudik dan balik masing-masing 5.000 penumpang dan 2.500 sepeda motor.
[Gambas:Video CNN]
Staf Menteri BUMN Arya Sinulinggamenegaskan direksi perusahaan pelat merah bisa merangkap jabatan sebagai dewan komisaris, asalkan untuk anak usaha.
Menurutnya, aturan terkait hal ini memang sudah ada sejak lama.
"Iya (boleh jadi dewan komisaris) anak usaha dia, bukan di perusahaan lain. Kalau dia direktur jadi komisaris perusahaan lain, itu gak boleh. Tapi kalau anak usahanya sendiri, masih boleh dong," kata Arya di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (6/4).
Dalam Pasal 46 ayat (2) dijelaskan calon anggota dewan komisaris anak perusahaan dapat berasal dari anggota direksi BUMN yang bersangkutan, kecuali untuk jabatan sebagai komisaris utama anak perusahaan.
Sementara itu, pada Pasal 6 diatur untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi BUMN atau anggota direksi anak perusahaan seseorang harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:
- Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada DPR, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah.
- Tidak menjabat sebagai anggota direksi pada BUMN atau anak perusahaan yang bersangkutan selama dua periode.
- Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada
kementerian/lembaga, anggota dewan komisaris/dewan pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota direksi pada anak perusahaan dan/atau badan usaha lainnya.
- Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota direksi.
- Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.
- Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota direksi yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit.
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama dua tahun terakhir.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.
"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).
Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.
Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:
Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.
"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.
[Gambas:Video CNN]
《cara kredit kredivo di shopee》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,rtp live agusHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara kredit kredivo di shopee》bab terbaru。