slot gacor 4d malam ini

Sang putri berpikir untuk menikah lagi setiap hari

Daftar Harga Minyak Goreng Kemasan Premium di Indomaret dan Alfamart******

Pasokan minyak goreng kemasan sederhana besutan pemerintah, Minyakita, langka di pasaran baik pasar tradisional maupun ritel modern. Tak hanya itu, harga barang tersebut juga naik di atas HET Rp14 ribu per liter, tembus hingga Rp18 ribu-an per liter. 

Pantauan CNNIndonesia.com,Minyakita di ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart udah kosong sejak kurang lebih dua pekan silam. Saat ini, kedua ritel ini hanya menjual minyak kemasan premium.

Indomaret Pala Raya, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, misalnya, sudah tak menjual produk MinyaKita sejak bulan lalu. Saat ini yang dijual hanya kemasan premium Sania, Bimoli, Fortune dan lainnya.

Minyak goreng merek Sovia dibanderol seharga Rp33 ribu untuk kemasan 2 liter (2L). Sedangkan, kemasan 1 liter Rp20.200.

Selain itu, beberapa minyak goreng kemasan yang sedang promo adalah Fortune 2L jadi Rp34.700 dari Rp39.500. Lalu, Filma 2L jadi Rp37.600 dari Rp43.800 dan Sania 2L jadi Rp34.900 dari Rp39.900.

Sedangkan, harga minyak Bimoli normal seharga Rp41.500 untuk kemasan 2L dan Rp21.300 untuk kemasan satu liter. Sementara, untuk minyak merek indomaret sendiri dibandrol Rp36.200 per 2L.

Hal yang sama terjadi di Alfamart Pala Raya, Pondok Cabe. MinyaKita sudah lama kosong dan saat ini hanya ada minyak kemasan premium.

Untuk Sania dijual Rp18.400 per liter dan Rp36.600 per 2L. Sedangkan, untuk minyak goreng produk Alfamart dibanderol Rp37.900 untuk kemasan 2L.

Sementara, minyak goreng merek Camar dijual seharga Rp31.900 per 2L atau turun dari sebelumnya Rp39.900. Lalu, Fortune dijual Rp36.200 per 2L dari sebelumnya Rp36.400.

Daftar harga minyak goreng kemasan premium di Indomaret Pala Raya, Pondok Cabe:

Sovia: Rp20.200 (1 liter) dan Rp33 ribu (2 liter)
Fortune: Rp34.700 (2 liter)
Filma: Rp37.600 (2 liter)
Sania: Rp34.900 (2 liter)
Bimoli: Rp21.300 (1 liter) dan Rp41.500 (2 liter)
Indomaret: Rp36.200 (2 liter)

Daftar harga minyak goreng di Alfamart Pala Raya, Pondok Cabe:

Sania: Rp18.400 (1 liter) dan Rp36.600 (2 liter)
Camar: Rp31.900 (2 liter)
Fortune: Rp36.200 (2 liter)
Alfamart: Rp37.900 (2 liter)

[Gambas:Video CNN]

Ratu berdarah dingin bertemu cinta

Kemnaker Akan Usut Karyawan Lembur Tak Dibayar di Jawa Tengah******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengusut masalah karyawanyang lembur tanpa upah PT Sai Apparel Industries, Desa Harjowinangun, Godong, Grobogan, Jawa Tengah.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker & K3) Haiyani Rumondang mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Disnaker Provinsi Jawa Tengah terkait hal ini.

Haiyani meminta Disnaker Provinsi Jawa Tengah agar segera menurunkan Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan langsung ke perusahaan.

Haiyani menegaskan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah sedang mengumpulkan keterangan dan rencananya pagi hari ini akan terjun langsung mengecek ke perusahaan.

Jika benar ada karya lembur yang tidak dibayar upahnya, Kemnaker bakal mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran terkait upah lembur.

"Termasuk tindakan hukum terhadap pengusaha sesuai ketentuan. Disnaker Jawa Tengah dan Disnaker Grobogan berkolaborasi untuk menangani kasus ini," tegasnya.

Kabar tentang karyawan lembur tak dibayar ini mencuat melalui di Instagram, di mana ada karyawan yang berasal PT Sai Apparel Industries menuntut haknya tersebut. Kemnaker juga mengaku prihatin atas kejadian ini.

[Gambas:Video CNN]

Jiang Qiao Zhanyi

Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta******

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengecek ulang izin dari proyek Meikarta yang dikelola oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usahaLippo Group.

Ia mengatakan beberapa waktu belakangan masyarakat yang menjadi konsumen dirugikan karena tak kunjung mendapat unit apartemen yang dijanjikan sejak 2019. Alih-alih mendapat haknya, konsumen yang melakukan demonstrasi di DPR pun malah dituntut Rp56 miliar oleh PT MSU.

"Apakah lengkap dan cukup secara legalitas dan Bapak cek kembali karena dari awal 2017, mereka mulai, kan mereka dengan investasi China," ujar Andre dalam RDP Komisi VI bersama Kementerian Investasi/BKPM, Senin (6/2).

DPR pun meradang dan menganggap absennya PT MSU ini sebagai pelecehan. Andre menegaskan mangkirnya manajemen Meikarta menunjukkan perusahaan tersebut merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang yang ada di negeri ini.

"Pihak Lippo harus kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi langsung pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja langsung konglomeratnya, karena diduga yang ambil keputusan ya keluarga besar itu," kata Andre kala itu.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menekankan mangkirnya manajemen Meikarta tanpa keterangan adalah preseden buruk bagi DPR. Ia menegaskan jika tidak bisa hadir, maka seharusnya pihak Meikarta memberikan informasi.

"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan memanggil mereka untuk membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu ke Komisi VI," tegas Baidowi.

Terbaru, DPR pun akal memanggil bos Lippo Group James Riady beserta perwakilan PT MSU terkait kisruh pembangunan apartemen Meikarta pada 13 Februari mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Domain Pedang Tak Terkalahkan

Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen******

Pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) meminta pemerintah beri perlindungan hukum bagi konsumen, buntut masalah dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

Wendy, salah satu konsumen yang juga digugat oleh PT MSU, berharap pemerintah juga bisa memberikan kejelasan bagi para pembeli properti. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

"Harapan saya sebagai konsumen harus ada kejelasan dari pemerintah. Bikin satu Undang-Undang untuk perlindungan konsumen," ujarnya di Pengadilan PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Wendy meminta pemerintah juga perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Ia mencontohkan di Singapura, para pengembang minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen, baru bisa mengajukan izin pada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat ditawarkan pada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," ucapnya.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Sebelumnya, sejumlah pembeli apartemen Meikarta mengeluh karena belum menerima unit apartemen hingga kini. Padahal, PT MSU selaku pengelola menjanjikan konsumen menerima unit pada 2019 lalu.

Mereka pun menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan kredit di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022. Konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, pembeli juga mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat perdata senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Aep Mulyana mengatakan pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Komisi III dan Komisi VI DPR RI terkait polemik Meikarta. Ia meminta DPR dan pemerintah bisa memberi perlindungan secara hukum.

"Kami sudah ajukan waktu RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan Komisi III dan Komisi VI bahwa kami mohon untuk perlindungan hukum karena ini masuknya agak sedikit aneh, kami menuntut hak malah dituntut," ujar Aep, yang juga digugat PT MSU.

Ia juga menyebut DPR berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani kasus Meikarta.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

Dewan Sawit Tuding Minyakita Langka karena Produsen Susah Ekspor******

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mengungkapkan salah satu faktor mengapa Minyakita langka karena seretnya ekspor produk sawitke luar negeri. Pasalnya, selama ini margin ekspor lah yang menutup kerugian produsen tiap kali membuat Minyakita.

"Saya menduga mereka enggak produksi MinyaKita karena nggak ada cuannya di ekspor. Mereka tidak produksi karena nggak ada cuan untuk tutupi kerugian," kata Plt Ketua Umum DMSI Sahat Sinaga dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Sebagai gambaran, Sahat memaparkan simulasi yang ia buat. Rata-rata distribusi minyak goreng dari pabrik dan sampai ke konsumen membutuhkan biaya Rp3.000.

Kerugian dari memproduksi minyak goreng untuk dalam negeri itu bisa ditutup dengan keuntungan ekspor. Pasalnya, margin atau keuntungan yang didapat dari ekspor CPO minimal US atau Rp589 ribu (asumsi kurs Rp15.500) per ton.

Sementara saat ini, Sahat mengungkapkan para pengusaha memiliki 6 juta ton crude palm oil (CPO) yang menumpuk dan siap diproduksi. Namun, pengusaha enggan memproduksi sebab permintaan dari pasar global sedang lesu.

"Pengusaha itu punya tunggakan PE (pungutan ekspor) 6 juta ton, 6 juta ton, tidak dijadikan bahan ekspor. Mulai dari tahun lalu sampai sekarang. Kenapa nggak diekspor? Ada 6 juta ton siap ekspor tidak mau ekspor, di luar negeri lagi resesi," tuturnya.

Lebih jauh, saat ini tak ada insentif bagi pengusaha yang melakukan ekspor. Selain pasar global yang lesu, pengusaha mesti membayar US2 atau Rp2,2 juta untuk pungutan ekspor dan bea keluar.

Ia pun mengusulkan agar Kementerian Keuangan membekukan aturan bea ekspor untuk memantik gairah produsen melakukan ekspor CPO.

"Para eksportir tidak bergairah karena dia akan langsung dipotong US2. Supaya bisa lancar minta tolong gotong royong dari Kemenkeu untuk legowo, freeze dulu 3 bulan dari Februari-April, supaya kita tidak dipecundangi Malaysia," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Gila Abadi

Buwas Sebut Tunjangan Pangan TNI******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan tunjangan pangan bagi TNI, Polri, dan ASN akan kembali diberikan dalam bentuk beras. Hal ini dilakukan demi meningkatkan penyaluran berasBulog.

"Artinya kalau kita menyerap (beras) sebanyak mungkin, kita nanti akan menyalurkan sebanyak mungkin, tidak hanya untuk operasi pasar, tapi nantinya untuk kepentingan ASN, TNI dan Polri. Jadi ini jaminan bahwa TNI, ASN, Pori, berasnya kembali disuplai oleh pemerintah melalui Bulog, ujarnya di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Kamis (3/2).

Buwas mengatakan sudah berbicara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai rencana tersebut. Nantinya setelah pabrik penggilingan dan pengolahan beras modern (Modern Rice Milling Plant/MRMP) milik Bulog telah dibangun, maka rencana tersebut akan diatur dalam peraturan presiden (perpres).

Saat ini, tunjangan beras PNS dan anggota keluarganya masing-masing 10 kg per bulan. Tunjangan beras tersebut diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp7.242 per kg atau Rp72.420 per orang.

Hal itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Kemenkeu Nomor PER-3/PB/2015 tentang Perubahan Kelima atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.

Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal mengatakan tunjangan pangan berupa uang mulai diberlakukan setelah reformasi atau tahun 2000-an. Namun, beberapa wilayah seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua disebut masih memberikan tunjangan pangan dalam bentuk beras hingga saat ini.

Sementara rencana tunjangan pangan dalam bentuk beras untuk seluruh wilayah disebut masih dalam proses pengajuan.

"Masih dalam proses pengajuan," kata Awaludin.

[Gambas:Video CNN]