rtp slot88ku

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

Rincian Masalah Signifikan BUMN yang Diungkap di Hasil Audit BPK******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Sebanyak 11 BUMN atau anak perusahaan tersebut di antaranya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Subholding Gas) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Bio Farma.

"Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2017-2022," bunyi laporan tersebut yang sudah disampaikan ke DPR pada Selasa (5/12) kemarin seperti dikutip.

Permasalahan yang ditemukan antara lain;

Pertama,di PT PGN. BPK menyebut PGN telah memberikan uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) sebesar US juta kepada PT IAE tanpa didukung dengan
mitigasi risiko memadai.

Uang muka kata mereka juga diberikan tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefit analysis, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat, karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas, dan tidak melalui analisis keuangan dan due dilligenceyang memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan Direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH).

Masalah keduaterjadi di PT Bio Farma. BPK menyebut PT Bio Farma tidak mencapai target penjualan vaksinasi Gotong Royong (VGR) untuk covid-19 sebanyak 7,5 juta dosis karena perubahan kebijakan vaksin gratis dari pemerintah. Hal itu mengakibatkan VGR tidak diminati dan skema pendistribusian VGR ditunda.

Per 30 November 2022, VGR yang belum terdistribusi sebanyak 3.208.542 dosis dengan nilai sebesar Rp525,18 miliar yang hampir melewati batas kedaluwarsa di 2023.

"Akibatnya, persediaan VGR yang kedaluwarsa tahun 2023 berpotensi membebani keuangan PT Bio Farma minimal sebesar Rp525,18 miliar," bunyi laporan tersebut.

Ketiga, di PT Bima Sepaja Abadi/PT BSA (anak perusahaan PT Semen Padang/ PT SP) yang ) yang merupakan cucu perusahaan PT Semen Indonesia Grup. BPK menemukan BUMN tersebut tidak melakukan proses studi kelayakan atau due dilligenceatas mitra dan proyek yang dikerjasamakan dalam pelaksanaan kerja sama bisnis.

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kerugian atas penyelesaian piutang usaha kepada PT PIL dan PT ETB sebesar Rp4,22 miliar, dan indikasi kerugian sebesar Rp42,57 miliar atas kerja sama bisnis antara PT BSA dengan PT ATL dan CV AL.

Kemudian potensi kerugian PT SP atas utang pokok SHL dan bunga SHL PT BSA kepada PT SP dengan total sebesar Rp22,50 miliar serta kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pembangunan SPBU dan biaya jasa notaris sebesar Rp2,75 miliar.

Keempat, piutang usaha dan tagihan bruto pada anak perusahaan PT Waskita Karya, yaitu PT Waskita Beton Precast/PT WSBP yang berpotensi tidak tertagih. Adapun masalahnya di antaranya pembangunan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) seksi4 yang dilaksanakan oleh PT WSBP mengalami penghentian karena sedang dilakukan kajian ulang kelayakan.

PT WSBP belum dapat menagihkan pembayaran atas IHPS I Tahun 2023 BAB III.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian, pengadaan material tetrapod untuk pengaman pantai senilai Rp436,80 miliar dilaksanakan berdasar surat perjanjian pemesanan material dari PT STL. Tetrapod tersebut telah diproduksi sebanyak 265.785 buah, dan disimpan pada lokasi stock yard milik PT WSBP.

Namun, sampai dengan berakhirnya kontrak, PT STL belum melakukan pembayaran atas pengadaan tetrapod, sehingga PT WSBP mengambil tindakan hukum. Permasalahan tersebut mengakibatkan piutang usaha sebesar Rp436,80 miliar berpotensi tidak tertagih, tagihan bruto sebesar Rp781,51 miliar belum dapat
ditagih, dan PT WSBP masih menanggung biaya sewa dan beban bunga terkait dengan MOS sebesar Rp142,11 miliar

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan kepada Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga terkait temuan BPK tersebut sejak Selasa (5/12) kemarin. Tapi hingga kini yang bersangkutan belum memberikan jawabannya.

Sementara itu mengutip Antara, manajemen PT PGN Tbk dan PT Inti Alasindo Energi (IAE) terus berkoordinasi secara intensif untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan PGN senantiasa berkoordinasi dengan IAE perihal pengembalian advance payment yang telah dibayarkan PGN.

Koordinasi itu penting untuk mendapatkan kepastian pengembalian advance payment dari bisnis IAE.

Sampai saat ini, berbagai upaya telah dilakukan kedua belah pihak dan menyisakan advance payment sebesar 14,19 juta dolar AS

"Kami mengusulkan agar sisa advance payment dapat dikembalikan melalui sebagian porsi revenue IAE dan berharap IAE dapat berkoordinasi internal dengan lender soal besaran porsinya," ujar Rosa.

Selain itu, sehubungan dengan kondisi eksisting yang oversupply, PGN belum dapat melanjutkan PJBG interruptable dan mengusulkan IAE dapat menjual gas ke pelanggan lain. Dengan harapan, hal tersebut dapat meningkatkan penjualan IAE, sehingga akan mempercepat proses pengembalian advance payment.

"Atas rekomendasi dari BPK RI, PGN juga telah melaksanakan koordinasi dengan PT Pertamina dan Kementerian BUMN terkait rencana pengembalian uang muka PT IAE," kata Rosa.

Dia mengungkapkan bahwa pada prinsipnya IAE dapat menerima usulan dari PGN.

IAE akan berkoordinasi internal dengan pemangku kepentingan dan lender terkait porsi revenue yang dapat diberikan ke PGN.

Legenda di zaman modern

Kementerian BUMN Restui Restrukturisasi Waskita******

Kementerian BUMN merestui restrukturisasi PT Waskita Karya(Persero) Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Jumat (8/12).

Restrukturisasi akan diajukan kepada para kreditur dalam rangka rencana penyehatan keuangan sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal dan kinerja perseroan.

Adapun metode restrukturisasi akan ditempuh melalui 8 stream,yaitu restrukturisasi keuangan, penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah dan partisipasi publik melalui right issue,serta fasilitas kredit dengan penjaminan pemerintah.

Metode restrukturisasi ini kemudian dideskripsikan dalam prinsip transformasi yang terdiri dari tiga pilar transformasi yaitu, portofolio dan inovasi keunggulan proyek-proyek PSN dan non PSN.

Selain itu,leandan digitalisasi juga diusung agar perusahaan dalam menjalankan bisnisnya lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan.

SVP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengaku bersyukur atas restu restrukturisasi itu.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan telah didapatkannya persetujuan dari seluruh perbankan Himbara dan sebagian perbankan swasta terkait skema restrukturisasi Waskita yang telah mencapai 90 persen dari nominal outstanding utang.

"Perseroan menargetkan untuk menyelesaikan proses restrukturisasi pada akhir 2023," ujar Ermy melalui keterangan resmi.

Ia menuturkan persetujuan tadi merupakan titik penting untuk dapat segera mengimplementasikan skema restrukturisasi. Dengan begitu, Waskita memiliki kemampuan dalam melakukan manajemen cash flow secara optimal guna menghasilkan siklus kegiatan operasional yang lebih sustain dan prudent.

Ermy mengatakan hal tersebut juga dapat membantu perseroan untuk menyelesaikan kewajiban kepada seluruh kreditur baik perbankan, pemegang obligasi, maupun vendor.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga terus mendukung upaya penyehatan keuangan Waskita melalui PMN dan dukungan konstruksi untuk penyelesaian pekerjaan ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi, Kayu Agung-Kapal Betung, dan Bekasi-Cawang-Kampung Melayu.

Selanjutnya, pada mata acara kedua ditetapkan persetujuan mengenai perubahan susunan pengurus perseroan.

"Perseroan optimis dengan adanya penyesuaian ini, dapat membawa Waskita bergerak lebih solid, terutama dalam mendukung langkah transformasi perusahaan untuk menciptakan bisnis yang lebih sehat dan prudent, sehingga kepercayaan yang diberikan oleh publik dapat kami jaga dengan baik," tutup Ermy.

Dengan hasil keputusan RUPSLB ini, berikut susunan direksi dan komisaris Waskita Karya:

Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Heru Winarko
Komisaris Independen : Addin Jauharudin
Komisaris Independen : Muradi
Komisaris Independen : Muhamad Salim
Komisaris : T Iskandar
Komisaris : Dedi Syarif Usman

Direksi

Direktur Utama : Muhammad Hanugroho
Direktur Keuangan : Wiwi Suprihatno
Direktur HCM, Pengembangan Sistem dan Legal : Ratna Ningrum
Direktur Pengembangan Bisnis : Rudi Purnomo
Direktur Operasi I dan Quality, Safety, Health & Environment : I Ketut Pasek Senjaya Putra
Direktur Operasi II : Dhetik Ariyanto

[Gambas:Video CNN]

Pengembangan diri para bos hiburan

Profil Rudy Tanoesoedibjo, yang Diperiksa KPK Terkait Korupsi Bansos******

Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo atau Rudy Tanoesoedibjoterseret dalam kasus dugaan korupsipenyaluran bantuan sosial (bansos) beras.

Komisaris PT Dos Ni Roha Logistik (DNR) sekaligus kakak dari Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo itu telah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (6/12).

Kasus dugaan korupsi bansos beras ini menjerat Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) periode 2018-2021 M. Kuncoro Wibowo. Lembaga antirasuah telah menetapkan Kuncoro sebagai tersangka.

Rudijanto Tanoesoedibjo atau yang akrab dipanggil Rudy Tanoe merupakan Presiden Direktur Dos Ni Roha (DNR) Corporation yang bergerak di sektor penyedia distribusi dan logistik untuk ritel offlinemaupun online.

Pada 1963, DNR dirikan sebagai perusahaan distribusi farmasi dan medis. Namun selama beberapa dekade berikutnya, DNR berkomitmen untuk membangun jaringan infrastruktur yang menghubungkan kepulauan Indonesia yang luas.

Berdasarkan akun Linkedin pribadinya, pria kelahiran Surabaya pada 16 Januari 1964 itu sebelumnya memiliki pengalaman di sektor media dengan menjadi Presiden Direktur MNC Sky Vision pada 2004-2016.

Ia juga pernah menjabat sebagai komisaris GTV (2008-2016), komisaris RCTI (2002-2016), wakil presiden Komisaris PT Global Mediacom Tbk (2002-2016), dan komisaris MNC Group (2002-2006).

Saat ini, ia juga tercatat menempati posisi lainnya diantaranya CEO PT Zebra Nusantara Tbk serta CEO Trinity Healthcare.

Trinity Healthcare merupakan pemegang saham pengendali DNR Corporation. Trinity Healthcare kemudian resmi menjadi pemegang saham pengendali Zebra Nusantara menggantikan Infinity Wahana melalui penandatanganan jual beli saham (PJBB) yang telah dilakukan pada 25 Februari 2021 lalu.

Dari sisi pendidikan, Rudy memperoleh gelar master Bisnis Administrasi dari Universitas San Fransisco pada 1989.

[Gambas:Video CNN]

Arena Para Dewa dari Dunia Lain

BPK Temukan Masalah Signifikan di 11 BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Ketua BPK Isma Yatun membacakan penggalan hasil laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.

"Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam IHPS 2023, di antaranya atas pendapatan biaya dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan, antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai," kata Isma di saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Sejumlah BUMN atau anak perusahaan yang diperiksa BPK, antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 11 BUMN tersebut pada kurun waktu 2017-2022.

BPK menemukan bahwa PJBG sebesar US juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai. Ada 4 catatan dari hasil temuan BPK.

Pertama, PJBG tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefitanalysis. Kedua, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, yakni dokumen parent company guaranteetidak dieksekusi oleh PT PGN dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp16,79 miliar yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai uang muka yang diberikan.

Ketiga, PGN tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas.

Keempat,tidak melalui analisis keuangan dandue diligenceyang memadai. Ini ditunjukkan dengan nilaicurrent liabilityPT IAE yang lebih besar dibandingkancurrent asset-nya.

"Akibatnya, sisa uang muka sebesar US,19 juta berpotensi tidak tertagih yang dapat membebani keuangan perusahaan," jelas BPK dalam IHPS.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH)," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas temuan BPK dan upaya tindak lanjut Kementerian BUMN. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum meresponsnya.

[Gambas:Video CNN]

PLN Berikan Respons

Terkait pemberitaan media mengenai hasil pemeriksaan, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait PLN adalah mengenai pengenaan tarif untuk keperluan layanan khusus (Tarif L) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Sebelumnya kebijakan tarif Layanan Khusus cukup beragam disesuaikan dengan kekuatan daya beli dan standar pelayanan dimasing-masing golongan tarif. Untuk itu PLN menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK dengan implementasi yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan akhir tahun.

Selain itu ketentuan mengenai Layanan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan perubahannya yaitu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 telah diturunkan melalui Peraturan Pelaksana di PLN berupa pelaksanaan kebijakan single tarif layanan prioritas di mana hal tersebut mengakomodir kebutuhan pelanggan di semua golongan tarif.

PLN pun mengapresiasi langkah-langkah BPK RI yang terus memberikan rekomendasi guna perbaikan kinerja dan operasional perseroan, demi meningkatkan layanan yang prima kepada pelanggan.

Penjahat Generasi Biksu Bunga

Menhub Prediksi Yogyakarta******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimemproyeksi Yogyakartadan Balimenjadi tujuan utama para pemudik saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Menurutnya, hal itu terjadi karena para pemudik juga ingin sekalian berlibur ke destinasi tersebut. Budi mencatat 45 persen dari total 107 juta orang yang mudik Nataru adalah untuk berlibur.

"Yogyakarta dan sekitarnya yang menjadi tujuan utama, berarti nanti pergerakan-pergerakan darat itu akan menuju arah situ. Yang kedua adalah tentu Bali," ucap Budi dalam konferensi pers Rakor Lintas Sektoral Nataru di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (7/12).

Selain itu, ia mengatakan lonjakan pemudik juga akan terjadi di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ke Pelabuhan Gilimanuk Bali.

"Oleh karenanya saya minta kepada stakeholders memberikan suatu dukungan. Para kapolda juga memberikan atensi pada tempat-tempat itu," imbuh Budi.

Khusus perjalanan udara, Budi pun mengimbau para perusahaan maskapai mengecek kondisi armadanya. Menurutnya, hal ini wajib dilakukan demi keselamatan para penumpang.

"Hal lain yang akan kita perhatikan juga berkaitan dengan aviasi ya, saya minta pesawat-pesawat memang ini dilakukan rem check sehingga tidak ada lagi masalah-masalah pada saat liburan itu," kata Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya telah mengganti 37 jembatan Callender Hamilton (CH) di Jawa untuk menyambut Nataru.

Ia mengatakan jembatan CH itu tersebar di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Adapun finalisasi penggantian jembatan itu bisa selesai pada 19 Desember mendatang.

"Ke 37 Jembatan tersebut InsyaAllah sudah akan selesai 19 Desember ini, itu untuk jalan nasional," kata Basuki.

Basuki juga sudah mempersiapkan 3.173 km jalan tol. Total panjang jalan tol itu sudah termasuk tambahan 357 km.

"Dari 357 km itu yang sudah dioperasikan 236 km, nanti selanjutnya 121 km dioperasikan secara fungsional, itu tersebar juga di Jawa dan di Sumatera," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, Basuki mengatakan pembangunan Rest Area Gunung Mas Puncak Bogor juga telah rampung. Ia menyebut para pedagang kaki lima di sepanjang jalan puncak bisa menempati rest area.

Dengan begitu, jalanan Puncak pun menjadi kawasan yang lebih nyaman.

"Sehingga itu bisa menata jalan puncak menjadi kawasan yang lebih nyaman untuk kawasan wisata. Sekarang sudah selesai semua itu," kata Basuki.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, Rest Area Gunung Mas Puncak Bogor bisa ditempati oleh 516 pedagang kaki lima.

Rest area seluas 7 hektare ini juga telah dilengkapi sejumlah fasilitas utama seperti 3 area parkir yang mampu menampung sekitar 500 mobil, masjid, plaza pandang, meeting point, taman atau ruang terbuka hijau, dan amfiteater.

Novel Qin Feng dan Lin Xue

Erick Kejar Kesepakatan Harga Saham Divestasi Vale Kelar 2 Bulan******

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap belum ada kesepakatan harga divestasi14 persen saham PT Vale Indonesia Tbk.

Erick menyebut head of agreement(HoA) terkait divestasi sudah diteken saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke San Francisco, AS, yakni di sela-sela KTT APEC 2023.

Kendati, belum ada kesepakatan soal harga sahamnya.

Jika urusan harga tersebut sudah selesai, kepemilikan saham holding BUMN tambang MIND ID di Vale akan naik menjadi 34 persen.

Erick menyebut perusahaan pelat merah itu bakal menjadi pemegang saham terbesar di Vale.

Di lain sisi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif belum mau membocorkan porsi 14 persen diambil dari kepemilikan siapa. Apakah Vale Canada Limited (VCL) atau Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM), ia hanya menegaskan porsinya 14 persen.

Arifin mengatakan porsi divestasi saham lebih banyak tergantung pihak mana yang rela.

"Kan sudah dikasih komisaris utama dan direktur utama, mau apalagi terus?" jelas Arifin di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (17/11) soal MIND ID yang bakal bisa memilih komut dan dirut Vale Indonesia.

"Nanti kan ini management board, keputusan utama tentu nanti dewan komisaris, itu dari MIND ID. Kan segala sesuatunya dalam kerja sama harus sepakat, fairness, kalau enggak jadi gak stabil kalau korporasi manajemennya gak solid. Bisa jatuh sahamnya kalau berantem mulu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]