jagoan88

Ibuku berasal dari dunia para dewa

5 Personel Bandara Kualanamu Dinonaktifkan Imbas Wanita Jatuh di Lift******

PT Angkasa Pura Aviasimenonaktifkan 5 personel Bandara Kualanamu, Deliserdang, Sumatra Utara buntut ditemukannyajasad wanita Aisiah Dewi Hasibuan akibat terjatuh dari lift.

Direktur Utama PT Angkasa Pura Aviasi Achmad Rifai mengatakan 5 personel Bandara Kualanamu dinonaktifkan pada 1 Mei 2023.

"Sebagai bentuk perbaikan, kami melakukan langkah-langkah di antaranya 5 personel dinonaktifkan, yakni 2 pejabat senior manager yang membidangi fungsi operasi dan teknik, serta 3 personel operation securityyang membidangi CCTV operator, sambil menunggu hasil pemeriksaan kepolisian lebih lanjut," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (2/5).

Sebelumnya, mayat seorang perempuan tanpa identitas ditemukan di dekat salah satu lift Bandara Kualanamu pada Kamis (27/4) lalu. Jasad tersebut pertama kali ditemukan petugas Bandara Kualanamu lantaran saat itu tercium aroma busuk di sekitar lift.

Peristiwa itu langsung dilaporkan ke polisi. Kemudian polisi memasangpolice linedi sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji membenarkan penemuan mayat tersebut. Dia menyebutkan saat ini belum diketahui identitas dari wanita tersebut.

"Identitasnya belum diketahui, tapi diduga keluarganya sudah datang. Petugas masih di lapangan dan jenazah wanita itu sudah dievakuasi," kata Irsan.

Belakangan diketahui korban merupakan Aisiah Dewi Hasibuan, yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya.

[Gambas:Video CNN]

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

Peritel Akan Gugat Pemerintah Bila Utang Rp344 M Tak Lunas 3 Bulan******

Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) mengancam akan menempuh jalur hukum jika pemerintah tidak membayar utang sebesar Rp344 miliar dalam tiga bulan ke depan. Langkah itu merupakan pilihan terakhir dari tiga opsi yang disiapkan Aprindo terkait sengketa utang tersebut.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," kata Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Kendati demikian, Roy mengatakan pihaknya masih akan berupaya untuk mengindari upaya itu karena bisa membebani peritel yang fokus berjualan menjadi sibuk memikirkan hukum.

Roy mengatakan sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo akan melakukan dua opsi lainnya sambil melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama, mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua, memotong tagihan ke produsen. Artinya Aprindo akan mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

Setelah dua opsi itu, Aprindo baru akan menempuh jalur hukum.

"Kita berharap baik kita disuruh PTUN, gugat, dan sebagainya, itu paling paling paling akhir," kata Roy.

Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.

"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

[Gambas:Video CNN]

Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi refaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

sistem tanam acak

Michelle Obama Luncurkan Perusahaan Makanan Kesehatan dan Minuman Anak******

Istri eks presiden AS Barack Obama Michelle meluncurkan perusahaan pemegang merek bernama PLEZi Nutrition yang berfokus pada makanan dan minuman sehat untuk anak.

"Saya dengan bangga mengumumkan peluncuran nasional sebuah perusahaan yang dirancang tidak hanya untuk menyediakan produk yang lebih baik, tetapi juga untuk memulai perlombaan menuju puncak yang akan mengubah seluruh industri makanan," katanya di The Wall Street Journal's Future of Everything Festival, dikutip dari CNN, Kamis (4/5).

Michelle mengatakan telah mengamati pola yang terjadi di industri makanan dan minuman. Menurutnya, tidak bisa hanya mengamati dari luar jika ingin mengubahnya ke arah lebih baik.

Produk pertama PLEZi Nutrition adalah jus buah untuk anak-anak. Jus buah ini diklaim mengandung gula 75 persen lebih sedikit daripada rata-rata jus buah terkenal lain yang mencapai 100 persen.

"PLEZi berfokus menurunkan kadar gula dan menurunkan rasa manis untuk membantu menyesuaikan selera anak-anak agar tidak terlalu ketergantungan rasa manis," tulis penjelasan perusahaan.

Saat ini, PLEZi sudah tersedia di beberapa pengecer besar. Michelle berencana meluncurkan makanan ringan dan minuman sehat lain dalam beberapa tahun mendatang.

Terlepas dari aksi istri Obama, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS merinci prevalensi obesitas turun 43 persen di antara anak-anak berusia 2 hingga 4 tahun. Data ini diperoleh pada 2004 hingga 2012.

Namun, tingkat obesitas anak-anak masih terus meningkat pada usia 6 hingga 11 tahun. Para ahli lantas menganggap manuver AS di bawah pemerintahan Obama kala itu tak sepenuhnya berhasil.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan bagi kaisar

Kemnaker Lacak Perusahaan Syaratkan Karyawati Staycation Demi Kontrak******

Kementerian Ketenagakerjaan(Kemnaker) tengah melacak perusahaan viral yang diduga mensyaratkankaryawati staycation dengan bos demi mendapat perpanjangan kontrak kerja.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengecam keras perbuatan tak terpuji tersebut. Ia menyebut bakal bekerja sama dengan dinas tenaga kerja (disnaker) untuk melacak perusahaan yang dimaksud.

"Saya sebagai wamen mengecam keras dan tidak dapat mentolerir. Kemnaker akan bekerja sama dengan disnaker daerah dan pihak lain terkait untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut, termasuk mengambil tindakan terhadap perusahaan maupun oknum yang melakukan perbuatan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

"Saat ini kita sudah memiliki UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil tindakan," jelas Afriansyah.

Di lain sisi, Afriansyah menyebut perlu ada sosialisasi masif demi mencegah tindakan serupa. Ia juga menegaskan perlunya penanganan kekerasan dan pelecehan seksual yang tepat di tempat kerja.

Tak cuma dengan disnaker setempat, ia mengatakan Kemnaker bakal bekerja sama dengan asosiasi, serikat pekerja atau buruh, dan pengelola kawasan industri untuk melakukan sosialisasi tersebut.

Senada, Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menegaskan pihaknya tengah menelusuri perusahaan yang diduga berlokasi di Cikarang, Jawa Barat tersebut. Jika dugaan itu benar secara fakta, Dani mengatakan perbuatan tersebut melanggar aspek norma sosial, moral, serta hukum.

"Saya akan menugaskan Disnaker untuk mendalami informasi ini. Kami sangat mengharapkan korban mau melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Pemkab Bekasi melalui Disnaker Kabupaten Bekasi," kata Dani di Cikarang hari ini.

"Pengawasan ketenagakerjaan memang saat ini sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, kami akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Disnakertrans Provinsi Jabar, khususnya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan yang membawahi wilayah kerja Kabupaten Bekasi," sambungnya.

Kabar soal syarat karyawati wajib staycation bersama bos bila ingin kontrak diperpanjang menjadi buah bibir di Twitter. Bahkan, kejadian serupa dinilai sudah merupakan rahasia umum di kalangan pekerja Cikarang.

[Gambas:Video CNN]

Sistem peti harta karun yang luar biasa

Dirut Waskita Diberhentikan Sementara Usai Jadi Tersangka Korupsi******

PT Waskita Karya(Persero) memberhentikan Destiawan Soewarjono sebagai direktur utama perusahaan buntut dari langkah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Pemberhentian sementara itu berlaku mulai 29 April.

Pemberhentian itu diketahui dari Surat Keterbukaan Informasi Nomor 656/WK/DIR/2023 tertanggal 2 Mei yang dikirimkan Waskita Karya kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

Pemberhentian dalam surat itu dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan Destiawan sebagai tersangka korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumeda mengatakan untuk mempercepat proses penyidikan, Destiawan ditahan di rumah tahanan negara (rutan) Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari, terhitung sejak 28 April 2023 sampai dengan 17 Mei 2023.

Penyidik Kejaksaan Agung menyangkakan DES melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Peranan Tersangka DES dalam perkara ini yaitu secara melawan hukum memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu, untuk digunakan sebagai pembayaran uutang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek pekerjaan fiktif.

Sebelum Destiawan, Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan empat orang tersangka, yakni Direktur Operasional II PT Waskita Karya periode 2018 sampai dengan sekarang Bambang Rianto (BR), Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya periode Juli 2020 sampai Juli 2022 Taufik Hendra Kusuma (THK).

[Gambas:Video CNN]

Kacamata VR tingkat dewa

Peritel soal Utang Minyak Goreng: Gugat Pemerintah Langkah Terakhir******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bakal menggugat pemerintah ke jalur hukum bila utangRp344 miliar terkait pengadaan minyak gorengtak kunjung dibayar dalam 3 bulan ke depan.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan ultimatum tersebut merupakan langkah terakhir yang disiapkan peritel. Meski begitu, Roy menghindari upaya hukum ini.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," katanya di Kemendag, Kamis (4/5).

Sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo bakal melakukan dua opsi sembari melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama,mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua,memotong tagihan ke produsen. Dengan begitu, Aprindo bakal mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

"Bagi kami sebenarnya disuruh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), disuruh gugat, dan sebagainya bukan itu langkah yang bagusnya. Kita kan waktu penugasan (program minyak goreng satu harga) kan tidak pakai hukum, masak mengakhirinya dengan hukum," tutur Roy.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdalih pihaknya tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang Rp344 miliar tersebut kepada Aprindo. Ia mengatakan utang itu seharusnya dibayar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurutnya, BPDPKS mau membayar utang tersebut, tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" ujar Zulhas di kantornya.

Oleh karena itu, Kemendag sedang meminta pendapat Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait sengketa ini. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

[Gambas:Video CNN]